1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 43.781-43.800 dari 48.763 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
4378147155C1L020037Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbantuan Liveworksheets Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Keaktifan Peserta DidikPenelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan berpikir kritis dan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran ekonomi SMA Negeri 3 Purwokerto. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran problem based learning berbantuan liveworksheets terhadap kemampuan berpikir kritis dan keaktifan. Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental dengan pretest posttest control group design. Populasi penelitian ini kelas X sebanyak 392 orang. Teknik sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel 72 orang dari kelas XE-2 dan Kelas XE-8. Instrumen yang digunakan adalah tes pilihan ganda untuk kemampuan berpikir kritis dan lembar observasi keaktifan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes, lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Uji prasyarat penelitian ini yaitu normalitas dan homogenitas. Uji data dengan uji independent sample t-test menggunakan SPSS 26. Analisis data dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif model pembelajaran problem based learning berbantuan liveworksheets terhadap kemampuan berpikir kritis dan keaktifan peserta didik SMA Negeri 3 Purwokerto. Implikasi dari penelitian ini yaitu diantaranya: pertama, guru dapat menerapkan model pembelajaran problem based learning berbantuan liveworksheets sehingga kemampuan berpikir kritis peserta didik meningkat. Kedua, peserta didik dapat pengalaman belajar baru dengan pembelajaran model problem based learning berbantuan liveworksheets sehingga aktif dalam pembelajaran. Ketiga, sekolah dapat mempertimbangkan pengoptimalan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan model problem based learning berbantuan liveworksheets.The background of this research is the lack of critical thinking and activeness in class X in economic subject at SMA Negeri 3 Purwokerto. This research aims to analyze the effect of the problem-based learning model assisted by liveworksheets on the critical thinking skills and activeness. The research is a quasi-experimental design with a pretest-posttest control group. Population of this research was 392 people. The sample technique used purposive sampling and obtained a sample of 72 people from class XE-2 and class XE-8. The instruments used were multiple choice tests for critical thinking skills and observation sheets. Data collection technique used are observation techniques, questionnaires, and interviews, and documentation. Data analysis included validity, reliability, degree of difficulty level and differentiating. The prerequisite tests conducted were normality and homogeneity, and the data analysis employed an independent sample t-test using SPSS 26. Data analysis and research results obtained show that (1) There is a positive effect of the problem based learning model assisted by liveworksheets on critical thinking skill; (2) There is a positive effect of the problem based learning model assisted by liveworksheets on activeness. The implications of this research include: (1) Teachers can implement problem based learning model assisted by liveworksheets so that students’ critical thinking skill incraces; (2) Students gan new learning experiences by using problem based learning assisted by liveworksheets that they are more active in learning; (3) School can consider complementing a problem based learning model assisted by liveworksheets by optimizing facilities and infrastructure in schools.
4378247156I1B021031Pengaruh Pound fit terhadap Skor Stres pada Dewasa AwalLatar Belakang: Stres pada dewasa awal timbul ketika individu tidak siap dalam menghadapi perubahan di masa transisi ini sehingga merasa tertekan. Kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan psikologis dan fisiologis. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk menurunkan stres salah satunya dengan berolahraga. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa olahraga dapat menurunkan stres pada individu.
Tujuan: Mengetahui pengaruh pound fit terhadap skor stres pada individu dalam rentang usia dewasa awal.
Metodologi: Penelitian kuantitatif eksperimental, dengan pendekatan quasi-experimental. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pre-test and post-test without control design. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling berjumlah 37 responden. Pengambilan data menggunakan kuesioner kertas untuk pretest dan google form untuk posttest. Analisis data yang digunakan yaitu uji paired sample t-test untuk analisis pengaruh pound fit terhadap skor stres.
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 26-35 tahun. Hampir seluruh responden merupakan wanita yang bekerja. Mayoritas responden memiliki kualitas pound fit yang baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa setelah melakukan pound fit sebanyak dua kali selama dua minggu berturut-turut, mayoritas responden mengalami penurunan skor stres. Hasil uji analisis komparasi menggunakan uji paired sample t test menunjukkan bahwa p = 0,000 yang < 0,05, sehingga diketahui bahwa ada pengaruh pound fit terhadap skor stres.
Kesimpulan: Ada pengaruh pound fit terhadap skor stres pada dewasa awal.
Kata Kunci: Dewasa Awal, Olahraga, Pound fit, Stres
Background: Stress in early adulthood arises when individuals are unprepared to face changes during this transitional phase, leading to feelings of pressure. This condition can affect both psychological and physiological health. Therefore, it is necessary to find ways to reduce stress, one of which is through exercise. Many studies have indicated that exercise can effectively lower stress in individuals.
Objective: This study aims to evaluate the impact of Pound Fit on stress levels in early adulthood.
Methodology: This study is a quantitative experimental research with a quasi-experimental approach. The research design used is a one-group pre-test and post-test without control design. The sampling technique applied is total sampling, involving 37 respondents. Data collection was conducted using paper questionnaires for the pre-test and Google Forms for the post-test. The data analysis method employed is the paired sample t-test to analyze the effect of Pound Fit on stress scores.
Results: The results of the study showed that all respondents were female within the age range of 26–35 years. Almost all respondents were working women. The majority of respondents had good Pound Fit quality. This study also revealed that after participating in Pound Fit sessions twice a week for two consecutive weeks, most participants showed a significant reduction in stress scores. The paired sample t-test yielded a p-value of 0.000 (p < 0.05), confirming that Pound Fit effectively reduces stress scores.
Conclusion: Pound Fit has an effect on stress scores in early adulthood.
Keywords: Early Adulthood, Exercise, Pound Fit, Stress
4378347158F1B021079Implementasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024Transparansi merupakan salah satu prinsip yang wajib dipenuhi oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Transparansi dalam pemilu di Indonesia penting untuk menjamin integritas proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat. Untuk mendukung terciptanya transparansi dalam pemilihan umum, lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). SILON adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan. Tujuan dari penggunaan SILON selain meningkatkan transparansi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang akurat, maka peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Uji validitas data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 sudah baik. Dari aspek isi kebijakan yaitu perubahan setelah kebijakan, SILON dapat memberikan perubahan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang awalnya menggunakan sistem manual menjadi lewat aplikasi. Dan dari sisi manfaat SILON bermanfaat bagi kelompok sasaran. Dalam penggunaannya SILON sangat membantu karena pasangan calon tidak perlu membawa dokumen fisik kemudian pengisian dokumen dapat dipantau oleh KPU yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah dan bisa berkoordinasi dengan admin pasangan calon.Transparency in elections is important to ensure the integrity of the democratic process and public trust. To support the creation of transparency in general elections, the election organizing body, the General Election Commission (KPU) launched the Candidacy Information System (SILON). SILON is a system and information technology used in facilitating the management of candidacy administration. The purpose of using SILON is not only to increase transparency but also to increase effectiveness and efficiency. The research method used is descriptive qualitative research method with a case study approach. In qualitative research to obtain accurate data, the researcher selects informants using purposive sampling technique. The purposive sampling technique is a technique of taking informants or sources with a specific purpose in accordance with the research theme because the person is considered to have the information needed for research. Data validity test using triangulation. The results of the study show that the implementation of the Candidacy Information System (Silon) in the 2024 Governor and Deputy Governor elections is good. From the aspect of policy content, namely changes after the policy, SILON can provide changes in the election of the Governor and Deputy Governor of Central Java, which initially used a manual system to be through the application. And in terms of benefits, SILON is beneficial for the target group. In its use, SILON is very helpful because candidate pairs do not need to bring physical documents, then filling out documents can be monitored by the KPU, namely the Central Java Provincial KPU and can coordinate with the admin of candidate.
4378447159E1A021105IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK LANSIA DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PANTI JOMPO (Studi di Panti Wreda Budi Dharma Kasih Purbalingga)Panti jompo merupakan salah satu tempat pelayanan kesejahteraan bagi para lansia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak-hak lansia dalam pelayanan kesehatan di panti jompo dan faktor- faktor yang memengaruhi implementasinya di Panti Wreda Budi Dharma Kasih Purbalingga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif, metode pendekatan analisis yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka, dengan informan yang dipilih melalui purposive dan snowball sampling. Metode pengolahan data meliputi reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk matriks kualitatif dan teks naratif. Analisis data dengan metode analisis kualitatif content analysis dan comparative analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak lansia dalam pelayanan kesehatan di Panti Wreda Budi Dharma Kasih Purbalingga telah terimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan parameter sebagai berikut: pemberian tempat tinggal yang layak sudah diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi lansia; jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan lansia; pengisian waktu luang termasuk rekreasi telah dilaksanakan untuk mendukung kualitas hidup lansia dalam hal kesehatan mental; bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan bimbingan yang mendukung kesehatan jiwa, interaksi sosial, keterampilan dan kebutuhan spiritual lansia; dan pengurusan pemakaman atau sebutan lain telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan koordinasi. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat digolongkan sebagai faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.A nursing home as one of the welfare service place for the eldery. Based on this, this research aims to analyze the implementation of fulfilling the elderly rights in healthcare services at the nursing home and the factors influencing its implementation at Purbalingga Budi Dharma Kasih Nursing Home. This study is an empirical juridical research with a qualitative approach, using juridical- sociological analysis, and descriptive research specification. The data used includes primary and secondary data obtained from interviews and literature studies, with informants selected through purposive and snowball sampling. Data processing methods include data reduction, data display, and data categorization. Data presentation is in the form of qualitative matrices and narrative text. Data analysis uses qualitative methods such as content analysis and comparative analysis. The research results indicate that the fulfillment of elderly rights in healthcare services at Purbalingga Budi Dharma Kasih Nursing Home has been well implemented. This can be proven with the following parameters: the provision of decent housing has been optimally implemented and provides benefits for the elderly; basic needs such as food, clothing, and healthcare have been met according to the needs of the elderly; leisure activities, including recreation, have been carried out to support the quality of life of the elderly in terms of mental health; guidance in mental, social, skill, and religious aspects has been carried out through various counseling activities that support mental health, social interaction, skills, and spiritual needs of the elderly; and the management of funerals or other similar arrangements has been carried out with full responsibility and coordination. The factors influencing this implementation can be categorized into 2 (two) factors: supporting factors and inhibiting factors, which can be classified as legal factors, law enforcement factors, facilities or infrastructure factors, and community factors.
4378547160J1D021053VARIASI BAHASA IDIOLEK DAN DIALEK DALAM TUTURAN JAWAKARTA PODHUB
KONTEN DEDDY CORBUZIER		Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidakpahaman pada bahasa yang diciptakan
oleh semua daerah sehingga menindaklanjuti permasalahan masyarakat tutur terutama
penggunaan bahasa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan fungsi
penggunaan variasi bahasa oleh peneliti dalam Tuturan Jawakarta. Bentuk penelitian
termasuk penelitian kualitatif. Data penelitian ini sebanyak 19 konten, tetapi peneliti
memfokuskan pada 8 konten siniar yang diunggahkan oleh Deddy Corbuzier. Metode
pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode simak dengan teknik Simak Bebas
Libat Cakap (SBLC), teknik dasar Pilah Unsur Penentu (PUP) dan teknik lanjutan Hubung
Banding Menyamakan Hal Pokok (HBSP) serta teknik catat. Data penelitian ini dianalisis
menggunakan triangulasi teori yang terdiri dari enam teori dan sumber penelitian lain.
Analisis penelitian berdasarkan bentuk dan fungsi yaitu, bentuk terdiri dari idiolek dan
dialek, sedangkan fungsi terdiri dari ekspresif, direktif, referensial, metalingual, puitis,
dan fatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bentuk variasi bahasa terdapat 40
data, sedangkan 13 data pada fungsi variasi bahasa sehingga jumlah keseluruhan data
hasil terdapat 53 tuturan. Berdasarkan data di atas, temuan hasil analisis paling banyak
adalah bentuk penutur. 		The background of this research is to follow up on issues in speech society regarding to misunderstanding about language that created by every region especially in language use. The purpose of this study is to describe the form and function of language variation use by the researcher in Jawakarta. This study used a qualitative research approach. The number of research data were 19 contents, but the researcher only focused on 8 podcast contents uploaded by Deddy Corbuzier. The data collection techniques were listening method with the technique of Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), the basic technique of Pilah Elemen Penentu (PUP) and the advanced technique of Hubung Banding Menyamakan Hal Pokok (HBSP) and note-taking technique. The data is analyzed using triangulation theories which comprises six theories and from other research. Research analysis consist of expressive, directive, referential, metalingual, poetic, and phatic. The result shows the form of language variation there are 40 data with details, whereas 13 data on language variation function, so that the number of result data are 53 speeches. Based on the data above, the most frequent finding from the analysis was the speaker form.
4378647161E1A021104PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ATAS INVESTIGASI PASCAKEMATIAN DALAM WANPRESTASI KLAIM ASURANSI JIWA (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl)Asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, sekaligus berperan memberikan perlindungan finansial melalui pembayaran santunan atau sejumlah uang tertentu yang telah disepakati sebelumnya dan tercantum dalam polis asuransi. Sengketa yang timbul dalam asuransi seringkali berkaitan dengan pembayaran klaim asuransi. Perusahaan asuransi melakukan investigasi pascakematian sebagai dasar untuk menilai apakah klaim dapat dibayarkan atau ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim atas penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa serta mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap investigasi pascakematian dalam klaim asuransi jiwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan dan disajikan dalam bentuk naratif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan penanggung melakukan wanprestasi atas pembayaran klaim asuransi yang diajukan ahli waris. Sedangkan dalam perlindungan hukum, pemegang polis telah mendapatkan perlindungan hukum, namun diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pemegang polis yang secara khusus melindungi proses investigasi pascakematian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.Insurance aims to transfer risks from the insured to the insurer while also serving to provide financial protection through the payment of compensation or a predetermined sum of money as agreed upon and outlined in the insurance policy. Disputes arising from insurance are often related to the payment of insurance claims. Insurance companies conduct post-mortem investigations as a basis for determining whether a claim should be approved or denied. This study aims to examine and analyze the judges' considerations in rejecting the payment of life insurance claims and to assess the legal protection available to policyholders during post-mortem investigations in life insurance claims. The research method employed is normative juridical, utilizing statutory, conceptual, and case approaches, with a prescriptive research specification. Secondary data were gathered through library research and presented narratively, then analyzed using a normative qualitative method. The findings of this study reveal that the panel of judges, in their legal considerations, concluded that the insurer had committed a breach of contract regarding the payment of insurance claims submitted by the heirs. In terms of legal protection, policyholders have been afforded legal protection; however, there is a need for specific legal safeguards to regulate the post- mortem investigation process conducted by insurance companies.
4378747162F1D021026Manajemen Konflik Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Desa WisataTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen konflik melalui musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) dalam implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa wisata merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perekonomian desa. Desa wisata ini menarik perhatian dan menjadi arena baru perebutan sumberdaya ekonomi dan politik para elit lokal. Perebutan sumberdaya baru ini mendorong konflik antar elit yang menjadikan proses perkembangan desa wisata terganggu. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa konflik antar elit ini diselesaikan melalui musrenbang. Sehingga, musrenbang secara normatif tidak akan dikontrol dan dikuasai oleh para elit. Walaupun dalam realitanya, terjadi dominasi dari elit dalam proses musrenbang yang berakibat pada terpinggirkannya kelompok marginal yang partisipasinya semakin terbatas. Dengan demikian, musrenbang menjadi media yang dimanfaatkan para elit lokal untuk kepentingan ekonomi dan politiknya dan pada saat yang bersamaan musrenbang telah mengabaikan kepentingan kelompok non-elit.The purpose of this study is to determine conflict management through development planning meetings (musrenbang) in the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2021 concerning the Empowerment of Tourism Villages in Banyumas Regency, Central Java. Tourism village is a form of community empowerment program and village economic development. The tourist village has attracted attention and become a new arena for local elites to compete for economic and political resources. The struggle for new resources has led to conflicts between elites that have disrupted the development process of tourist villages. Using a qualitative method with a case study approach, this research found that conflicts between elites were resolved through musrenbang. Thus, the musrenbang will normatively not be controlled and controlled by the elites. In reality, however, there is a domination of the elite in the musrenbang process, which results in the marginalization of marginalized groups whose participation is increasingly limited. Thus, musrenbang has become a medium used by local elites for their economic and political interests and at the same time musrenbang has ignored the interests of non-elite groups.
4378847163E1A021011TANGGUNG JAWAB HUKUM RADIOGRAFER SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN RADIOLOGI KLINIKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab radiografer sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan radiologi klinik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), penelitian taraf sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tanggung jawab hukum radiografer sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan radiologi klinik telah menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya peraturan yang lebih rendah telah didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi dan peraturan-peraturan tersebut tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Bentuk dari tanggung jawab hukum radiografer sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan radiologi klinik pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: tanggung jawab hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; tanggung jawab hukum perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; tanggung jawab hukum administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 283, Pasal 306, Pasal 313 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.This research aims to determine the synchronization of regulations and forms of responsibility of radiographers as health workers in clinical radiology services. This research uses a normative juridical approach method with research specifications for inventory of statutory regulations (positive law), legal synchronization level research, and legal discovery in concreto. The type of data used in this research is secondary data taken by literature study. The data analysis method in this research uses a qualitative normative method with content analysis. Based on the research results, the regulation of the legal responsibilities of radiographers as health workers in clinical radiology services has shown a level of vertical and horizontal synchronization. This means that lower regulations are based on higher regulations and these regulations do not conflict with one another. The form of radiographer's legal responsibility as a health worker in clinical radiology services in the structure of statutory regulations in Indonesia, namely: criminal law responsibility as stated in Article 308 paragraph (1) and Article 440 paragraph (1) and (2) of the Law. Law Number 17 of 2023 concerning Health; civil legal responsibility as stated in Article 308 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health; administrative legal responsibilities as stated in Article 283, Article 306, Article 313 paragraph (1) of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 21, Article 22 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 81 of 2013 concerning the Implementation of Radiographer Work.
4378947164E1A021013IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIGASONG KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKAPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dengan teknik penetuan informan menggunakan purposive sampling dan dikembangkan dengan snowball sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumenter. Metode pengolahan data dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk teks naratif dan matriks kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif dengan content analysis dan comparative analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) parameter: terlaksananya registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program KKS dengan baik; terlaksananya mekanisme penyaluran Program KKS dengan baik; terlaksananya pemantauan dan evaluasi Program KKS secara berkala; terlaksananya pelaporan hasil penyaluran Program KKS dengan baik. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat digolongkan sebagai faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

This research aims to determine the implementation of Prosperity Family Card (KKS) Program in improving community welfare in Cigasong Village Cigasong District Majalengka Regency and the factors that affect the implementation of the Prosperity Family Card (KKS) Program in improving community welfare in Cigasong Village Cigasong District Majalengka Regency. This study uses qualitative research methods with empirical juridical approach, and descriptive research specification. The location of the study was in Cigasong Village Cigasong District Majalengka Regency with determination technique used purposive sampling and snowball sampling. The types of data used are primary data and secondary data, yhe primary data collection method is by interviewing while the secondary data is by literature study and documentary study. The data processing method is done by data reduction, data display, and data categorization. Presentation of data in the form of narrative text and qualitative matrix. The data analysis method was carried out by qualitative analysis using content analysis and comparative analysis. The results of the study indicate that the implementation of Prosperity Family Carrd (KKS) Program in improving community welfare in Cigasong Village Cigasong District Majalengka Regency was carried properly. This can be seen from 4 (four) parameters: the implementation of registration and/or opening of KKS Program KPM properly; the implementation of the KKS Program distribution mechanism properly; the implementation of periodic monitoring and evaluation of the KKS Program; the implementation of reporting of the results of the KKS Program distribution properly. The factors that affect the implementation can be divided into 2 (two) factors, namely supporting factors which can be classified as legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors, and cultural factors.
4379047165E1A021023TANGGUNG JAWAB HUKUM FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KEGAWATDARURATAN DALAM PELAYANAN KESEHATANKegawatdaruratan merupakan situasi darurat yang membutuhkan tindakan cepat
dan tepat guna menjaga keselamatan, keamanan masyarakat. fasilitas kesehatan
harus meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan untuk memenuhi harapan
masyarakat yang menginginkan kualitas pelayanan bermutu. Peningkatan mutu ini
dapat dicapai dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan
sinkronisasi pengaturan dan mengetahui bentuk tanggung jawab hukum fasilitas
pelayanan kesehatan terhadap kegawatdaruratan dalam pelayanan kesehatan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan, metode pendekatan analitis, metode pendekatan konseptual. Spesifikasi
penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum,
penemuan hukum in concreto. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data
dilakukan dengan reduksi klasifikasi dan display kemudian data yang diperoleh
dianalisis secara kualitatif. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang
disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Hasil penelitian menunjukan
pengaturan mengenai tanggung jawab hukum fasilitas pelayanan kesehatan
terhadap kegawatdaruratan dalam pelayanan kesehatan sudah menunjukan taraf
sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal yang dianalisis dengan teori Hans
Kelsen dan Hans Nawiasky serta peraturan perundang-undangan dimana peraturan
yang lebih rendah bersumber kepada peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang
lebih tinggi menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Kemudian
Bentuk tanggung jawab hukum fasilitas pelayanan kesehatan terhadap
kegawatdaruratan dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia terbagi menjadi tanggung jawab hukum secara pidana dan
tanggung jawab hukum secara administrasi		An emergency is an emergency situation that requires quick and appropriate
action to maintain the safety and security of the community. Health facilities must
improve emergency services to meet the expectations of people who want quality
services. This quality improvement can be achieved by improving the quality of
human resources as well as health facility facilities and infrastructure. This study
aims to find the synchronization of arrangements and find out the form of legal
responsibility of health service facilities for emergencies in health services as
regulated in laws and regulations. The type of legal research used is normative
juridical with a legislative approach method, an analytical approach method, and
a conceptual approach method. The research specifications used are legal
inventory, legal synchronization, legal discovery in concreto. The data source used
is secondary data. Data collection was carried out by literature study. Data
processing is carried out by reduction, classification, and display, then the data
obtained is analyzed qualitatively. The data is presented in the form of narrative
descriptions that are arranged systematically, logically, and rationally. The
results of the study show that the regulation of the legal responsibility of health
service facilities for emergencies in health services has shown the level of vertical
synchronization and horizontal synchronization analyzed with the theory of Hans
Kelsen and Hans Nawiasky as well as laws and regulations where lower
regulations are sourced from higher regulations, higher regulations are the basis
for the formation of lower regulations. Then the form of legal responsibility of
health service facilities for emergencies in health services in the structure of
Indonesian laws and regulations is divided into criminal legal responsibility and
administrative legal responsibility
4379147166C1B021102PERAN KOMPENSASI DALAM MEMPERTAHANKAN KARYAWAN: STUDI
MEDIASI MELALUI KEPUASAN KERJA PADA GENERASI Z DI UMKM”		Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap retensi
karyawan dan turnover intention dengan job satisfaction sebagai variabel mediasi. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan
generasi Z pada UMKM FnB di Purwokerto dengan menggunakan metode pengambilan sampel
jenuh. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 74 karyawan
dengan alat pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui google form.
Teknik pengumpulan data menggunakan skala likert 1-5. Metode analisis data dalam penelitian ini
menggunakan SEM-PLS. Hasil Penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif
Kompensasi terhadap Retensi Karyawan, terdapat pengaruh negatif Kompensasi terhadap
Turnover Intention, terdapat pengaruh positif Kompensasi terhadap Job Satisfaction, terdapat
pengaruh positif Kompensasi terhadap Retensi Karyawan melalui Job Satisfaction, dan terdapat
pengaruh negatif Kompensasi terhadap Turnover Intention melalui Job Satisfaction pada karyawan
Generasi Z di UMKM FnB Area Purwokerto.		The aim of this research is to analyze the effect of compensation on employee retention and
turnover intention with job satisfaction as a mediating variable. This research uses a quantitative
approach method. The population in this study were generation Z employees at FnB MSMEs in
Purwokerto using a saturated sampling method. The number of respondents used in this research
was 74 employees with data collection tools using a questionnaire distributed via Google Form.
The data collection technique uses a 1-5 Likert scale. The data analysis method in this research
uses SEM-PLS. The research results prove that there is a positive influence of Compensation on
Employee Retention, there is a negative influence of Compensation on Turnover Intention, there is
a positive influence of Compensation on Job Satisfaction, there is a positive influence of
Compensation on Employee Retention through Job Satisfaction, and there is a negative influence
of Compensation on Turnover Intention through Job Satisfaction for Generation Z employees at
FnB MSMEs in the Purwokerto Area.
4379247167E1A019248TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 38/PDT.G/2022/PN. TRG)Tanah merupakan aset yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia dalam kehidupannya selelu tidak pernah terlepas dari tanah. Fungsi penting dari tanah merupakan salah satu sumber utama bagi keberlangsungan hidup manusia dan penghidupan bangsa dalam mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah menegenai keabsahan perjanjian jual beli tanah secara lisan, bagaimana proses pemindahan tanah, dan bagaimana menganalisis unsur-unsur wanprestasi atau jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara lisan terhadap kasus putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Trg?
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Speksifikasi penelitian deskriptif analitis yang dikaitkan dengan teori. Data yang digunakan adalah data sekunder yang digunakan dengan pengumpulan data menggunakan studi Keputusan yang disajikan melalui uraian nsecara sistematis dan logis dengan bentuk teks naratif, kemudian dianalisis secara noramtif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Majelis hakim mengesahkan perjanjian jual beli tanah tersebut berdasrkan hukum adat dan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun pada perjanjian jual beli tanah harus memenuhi syarat formil yaitu membuat akta autentik oleh dan dihadapan PPAT. untuk mengalihkan hak atas tanah, yang menjadi objek jual beli tersebut. pada peranjian jual beli atas tanah ada dua prestasi yang harus dipenuhi yaitu meyerahkan sesuatu dan berbuat sesuatu pada putusan tersebut para pihak sudah melakukan prestasi menyerahkan sesuatu yaitu, penyerahan uang tunai sesuai dengan kespakatan antara penggugat dan tergugat, serta penyerahan SHM tanah kepada penggugat namun pada prestasi kedua tergugat belum melakukan berbuat sesuatu yaitu membuat akta auntetik oleh dan dihadapan PPAT, maka tergugat belum melakukan prestasinya dengan sempurna, maka dengan itu tergugat dinyatakan oleh majelis hakim melakukan perbuatan wanprestasi.		Land is a very important asset for human life. Humans in their lives are never separated from land. The important function of land is one of the main sources for human survival and the nation's livelihood in achieving the greatest prosperity of the people. The problem in this study is regarding the validity of the oral land sale and purchase agreement, how is the land transfer process in decision No.38 / Pdt.G / 2022 / PN.Trg.
The method used in this study is normative juridical with a statutory approach. The specification of analytical descriptive research is associated with theory. The data used is secondary data used by collecting data using a Decision study presented through a systematic and logical description in the form of narrative text, then analyzed qualitatively normatively.
Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Panel of Judges ratified the land sale and purchase agreement based on customary law and Article 1320 of the Civil Code. However, the land sale and purchase agreement must meet formal requirements, namely making an authentic deed by and before the PPAT. to transfer land rights, which are the objects of the sale and purchase. And secondly, in the land sale and purchase agreement there are two achievements that must be fulfilled, namely handing over something and doing something. In the decision, the parties have carried out the achievement of handing over something, but in the second achievement, the defendant has not done something, namely making an authentic deed by and before the PPAT, then the defendant has not carried out his performance perfectly, therefore the defendant was declared by the panel of judges to have committed a breach of contract.
4379347168F1B021069PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
Perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan publik, khususnya di Pengadilan Negeri Purwokerto, merupakan bagian dari manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sektor publik yang berlandaskan pada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK). Tujuan utamanya adalah penyusunan tenaga kerja yang tepat, efisien, dan efektif. Namun, kenyataannya, pelaksanaan perencanaan ini belum berjalan efektif, karena Analisis Jabatan dan ABK yang disusun masih menemui berbagai kendala. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah metode yang digunakan sudah tepat atau perlu adanya pembaharuan dalam sistem perhitungan beban kerja yang diterapkan di instansi tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem Analisis Jabatan dan ABK serta menghitung beban kerja pegawai pada bagian Umum dan Kepegawaian menggunakan metode Full Time Equivalent (FTE), dengan mempertimbangkan allowance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan SDM berdasarkan metode ABK dan Jabatan belum efektif, karena proses yang dilakukan lebih bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa mempertimbangkan keseimbangan beban kerja. Analisis FTE mengungkapkan adanya ketidakseimbangan beban kerja di antara pegawai, dengan 5 pegawai mengalami underload, 4 pegawai fit-in, dan 2 pegawai overload. Oleh karena itu, penyesuaian beban kerja diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik.

Employee needs planning in the public environment, especially in the Purwokerto District Court, is part of the public sector Human Resources (HR) management based on Job Analysis and Workload Analysis (ABK). The main objective is the preparation of the right, efficient, and effective workforce. However, in reality, the implementation of this planning has not been effective, because the Job Analysis and ABK that have been prepared still encounter various obstacles. This raises the question of whether the method used is appropriate or whether there needs to be an update in the workload calculation system applied in the agency.
This study aims to analyze the effectiveness of the Job Analysis and ABK system and calculate the workload of employees in the General and Personnel sections using the Full Time Equivalent (FTE) method, taking into account allowances. The results of the study indicate that HR preparation based on the ABK and Job methods is not yet effective, because the process carried out is more aimed at fulfilling administrative obligations without considering the balance of workload. The FTE analysis revealed an imbalance in the workload among employees, with 5 employees experiencing underload, 4 employees fit-in, and 2 employees overloaded. Therefore, workload adjustment is needed to achieve a better balance.
4379447169D1A020152HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN DAN PERSEPSI TENTANG USAHA SAPI POTONG
DENGAN MINAT PETERNAK MELANJUTKAN USAHA SAPI POTONG PASCA WABAH PMK
DI KABUPATEN KEBUMEN
Sapi potong jenis PO yang ada di Kabupaten Kebumen memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sapi PO lainnya, sehingga sapi ini selanjutnya disebut dengan sapi PO kebumen. Pada tahun 2022 ada wabah PMK di Kabupaten Kebumen yang menyebabkan kerugian pada peternak sapi PO Kebumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pendapatan dan persepsi tentang usaha sapi potong dengan minat peternak melanjutkan usaha sapi potong pasca wabah PMK di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024. Penelitian ini menggunakan metode survei. Sasaran penelitian adalah peternak sapi potong di Kabupaten Kebumen yang ternaknya terkena PMK. Penentuan lokasi berdasarkan purposive sampling. Penetapan sampel responden diambil secara sensus yaitu semua peternak yang ternaknya terkena PMK sebanyak 120 orang peternak. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan rank spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan peternak setelah wabah PMK sebesar Rp 8.942.500/tahun menurun sebesar 32% akibat wabah PMK, persepsi tentang usaha sapi potong pada kategori tinggi dan minat peternak untuk melanjutkan usahanya pada kategori tinggi. Hasil analisis Rank Spearman menunjukkan bahwa Pendapatan berkorelasi lemah dengan minat peternak melanjutkan usaha sapi potong pasca wabah PMK. Persepsi berkorelasi cukup dengan minat peternak melanjutkan usaha sapi potong pasca wabah PMK. PO beef cattle in Kebumen Regency have characteristics that are not possessed by other PO cattle, so these cattle are hereinafter referred to as Kebumen PO cattle. In 2022 there was an FMD outbreak in Kebumen Regency which caused losses to Kebumen PO cattle breeders. This study aims to examine the relationship between income and perceptions of beef cattle business with the interest of farmers to continue beef cattle business after the FMD outbreak in Kebumen Regency. This research was conducted from September 23, 2024 to October 1, 2024. This research used a survey method. The target of the research was beef cattle farmers in Kebumen Regency whose livestock were affected by FMD. The location was determined based on purposive sampling. The determination of the respondent sample was taken by census, namely all farmers whose livestock were affected by FMD as many as 120 farmers. Data analysis using descriptive analysis and Spearman rank. The results of the study showed that the income of farmers after the FMD outbreak of Rp 8,942,500/year decreased by 32% due to the FMD outbreak, the perception of the beef cattle business in the high category and the interest of farmers to continue their business in the high category. The results of the Spearman Rank analysis showed that income weakened with the interest of farmers to continue the beef cattle business after the FMD outbreak. The perception was sufficient with the interest in continuing the beef cattle farming business after the FMD outbreak.
4379547170H1D021016Pengembangan dan Perbandingan Performa Website Muncak.Id Berbasis PHP dan Adonis Js Menggunakan McCallMuncak.id merupakan website yang berfokus untuk mengetahui rute pendakian. Setelah website ini digunakan, beberapa kendala mulai muncul seperti performa yang kurang optimal pada saat traffic tinggi, serta adanya error tertentu yang mengganggu pengalaman pengguna. Hal ini dikarenakan framework Laravel masih menggunakan model synchronous yang artinya permintaan akan dilakukan satu per satu. Dengan alasan tersebut mendorong ide untuk mengembangkan backend menggunakan Adonis js yang merupakan sebuah framework Node js yang menggunakan model asynchronous. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa framework Laravel berbasis PHP dan Adonis js berbasis Node js dalam pengembangan backend website Muncak.id dan mengetahui kualitas website Muncak.id. Pengujian antara Laravel dan Adonis Js dilakukan menggunakan Postman, sementara pengujian sistem menggunakan metode whitebox, analisis kode menggunakan Sonarqube dan Codacy, serta evaluasi kualitas perangkat lunak menggunakan McCall. Hasil pengujian dengan menggunakan Postman menunjukkan bahwa Adonis js lebih unggul dalam aspek response time dan throughput, terutama pada API Prediksi Cuaca dan Fitting Kalori yaitu dengan response time 3,704 ms dan 3,696 ms serta throughput 4,08 req/sec dikarenakan keunggulan asynchronous processing. Namun, pada API Segmentasi perbedaan performa antara Laravel dan Adonis js sangat tipis dengan response time Laravel 10,138 ms dan Adonis 10,130 ms. Kedua framework menunjukkan tingkat keandalan yang baik dengan error rate sebesar 0.00%. Selain itu, evaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan McCall menunjukkan bahwa usability memiliki hasil 79%, sedangkan correctness memiliki hasil 52%, integrity memiliki hasil 48%, reliability pada Sonarqube ditemukan 47 issues dan Codacy 3106 issues, dan security pada Sonarqube ditemukan 1 temuan dan Codacy 12 temuan. Dari aspek correctness, integrity, reliability, dan security masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, Adonis js lebih cocok digunakan untuk aplikasi dengan kebutuhan performa tinggi, sementara Laravel tetap menjadi alternatif yang baik untuk kebutuhan yang lebih sederhana. Penelitian ini memberikan acuan bagi pengembang dalam memilih framework yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan aplikasi web yang akan dikembangkan.Muncak.id is a website that focuses on finding climbing routes. After this website was used, some problems began to appear such as less than optimal performance during high traffic, as well as certain errors that interfere with the user experience. This is because the Laravel framework still uses a synchronous model which means that requests will be made one by one. For this reason, it encourages the idea to develop a backend using Adonis js, which is a Node js framework that uses an asynchronous model. This research aims to compare the performance of the PHP-based Laravel framework and Node js-based Adonis js in developing the backend of the Muncak.id website and determine the quality of the Muncak.id website. Testing between Laravel and Adonis Js is done using Postman, while system testing uses the whitebox method, code analysis uses Sonarqube and Codacy, and software quality evaluation uses McCall. The results of testing using Postman show that Adonis js is superior in terms of response time and throughput, especially on the Weather Prediction and Calorie Fitting APIs with a response time of 3.704 ms and 3.696 ms and a throughput of 4.08 req/sec due to the advantages of asynchronous processing. However, on the Segmentation API the performance difference between Laravel and Adonis js is very slight with a response time of Laravel 10.138 ms and Adonis 10.130 ms. Both frameworks show a good level of reliability with an error rate of 0.00%. In addition, the evaluation of software quality based on McCall shows that usability has a result of 79%, while correctness has a result of 52%, integrity has a result of 48%, reliability on Sonarqube found 47 issues and Codacy 3106 issues, and security on Sonarqube found 1 finding and Codacy 12 findings. From the aspects of correctness, integrity, reliability, and security still require improvement. Thus, Adonis js is more suitable for applications with high performance needs, while Laravel remains a good alternative for simpler needs. This research provides a reference for developers in choosing a framework that suits the needs and objectives of the web application to be developed.
4379647171F1B021022Pengawasan Terhadap Pelayanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten BanyumasPermasalahan terkait penyelenggaraan umrah masih terus terjadi, seperti
penipuan, umrah non-prosedural, penelantaran jamaah, PPIU ilegal, hingga
banyaknya aduan masyarakat tentang pelayanan umrah oleh PPIU. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan
PPIU di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian menggunakan kualitatif
deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sasaran penelitian ini
mencakup Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, PPIU, dan masyarakat
sebagai pengguna layanan PPIU. Penelitian ini menggunakan teori langkahlangkah pengawasan menurut Sururama dan Amalia yang terdiri dari penetapan
standar pengawasan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan dengan
standar dan analisa penyimpangan, pengambilan tindakan korektif. Hasil penelitian
menunjukkan penetapan standar pengawasan telah dilakukan Kankemenag
Kabupaten Banyumas dengan menerapkan SOP pengawasan dan standar pelayanan
bagi PPIU; pengukuran pelaksanaan kegiatan, dilakukan dengan inspeksi langsung
menggunakan checklist pertanyaan terkait aspek pelayanan dan secara tidak
langsung melalui teknologi informasi, meskipun belum maksimal karena belum
menjangkau ke seluruh PPIU baik yang memiliki izin atau tidak dan belum
memiliki akses terhadap SISKOPATUH; perbandingan pelaksanaan dengan
standar dan analisa penyimpangan, dilakukan melalui laporan hasil pengawasan
dari hasil penilaian yang diperoleh; pengambilan tindakan korektif dengan
menyelenggarakan KIE, forum PPIU, memberikan edukasi kepada masyarakat dan
PPIU. Namun, tindakan perbaikan belum maksimal karena belum ada pengecekan
dan pengawasan kembali kepada PPIU yang terindikasi melakukan pelanggaran.		Problems related to the organization of umrah continue to occur, such as
fraud, non-procedural umrah, abandonment of pilgrims, illegal PPIU, and
numerous public complaints about umrah services by PPIU. This research aims to
describe the implementation of supervision over PPIU services in Banyumas
Regency. The research method uses descriptive qualitative through observation,
interviews, and documentation. The targets of this research include the Ministry of
Religious Affairs of Banyumas Regency, PPIU, and the community as users of PPIU
services. This research uses the supervision steps theory according to Sururama
and Amalia, which consists of setting supervision standards, measuring activity
implementation, comparing with standards and analyzing deviations, and taking
corrective actions. The research results show that the establishment of supervision
standards has been carried out by the Banyumas Regency Ministry of Religious
Affairs by implementing supervision SOPs and service standards for PPIUs; the
measurement of activity implementation was conducted through direct inspections
using a checklist of questions related to service aspects and indirectly through
information technology, although it has not been maximized because it has not
reached all PPIUs, both licensed and unlicensed, and does not yet have access to
SISKOPATUH; the comparison of implementation with standards and deviation
analysis was conducted through supervision reports from the obtained
assessments; corrective actions were taken by organizing KIE, PPIU forums, and
providing education to the community and PPIUs. However, the corrective actions
have not been optimal because there has been no follow-up inspection and
supervision of the PPIU that are indicated to have committed violations.
4379747172A1D020116Evaluasi Status Hara P dan Serapannya pada Tanaman Padi Sawah di Wilayah DAS Serayu Kecamatan Ajibarang, Kabupaten BanyumasFosfor (P) merupakan unsur penting yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman padi. Padi sebagai makanan pokok masyarakat dibutuhkan dalam jumlah banyak dan permintaan yang turut tinggi sepanjang tahun. Penelitian ini meneliti unsur P yang ada di lahan sawah dan serapannya di organ tanaman untuk mendapatkan rekomendasi pemupukan. Penelitian ini dilaksanakan di lahan sawah irigasi wilayah DAS Serayu, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dan di Laboratorium Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2023 hingga Juli 2024. Penentuan lokasi titik sampel berdasarkan peta satuan lahan homogen (SLH), kemudian menggunakan metode transek. Pengambilan tanah menggunakan alat bor tanah dilakukan di kedalaman 0-25 cm dan 25-50 cm. Status hara P-tersedia tanah di Kecamatan Ajibarang didominasi oleh harkat sedang dengan rerata nilai P tersedia tanah pada kedalaman 0-25 cm adalah 12,36 ppm P2O5 sedangkan pada kedalaman tanah 25-50 cm adalah 11,91 ppm P2O5. Hasil korelasi antara P tersedia tanah dan hasil tanaman tidak signifikan dengan angka (r = 0,238) dengan tingkat hubungan korelasi adalah lemah. Rekomendasi pemupukan P yang dibutuhkan untuk meningkatkan kadar P2O5 tanah sampai pada harkat tinggi di wilayah Kecamatan Ajibarang adalah 15,6 kg P2O5/ha dengan dosis aplikasi pupuk SP-36 sebesar 43,3 kg/ha atau dosis pupuk TSP sebesar 34,7 kg/ha.Phosphorus (P) is an essential element needed in rice plant cultivation. Rice, as a staple food for the community, is required in large quantities with high demand throughout the year. This research examines the P element present in the rice fields and its absorption in plant organs to determine fertilization recommendations. This research was conducted in the irrigated rice fields of the Serayu River Basin area, Ajibarang District, Banyumas Regency, and in the Soil and Land Resource Laboratory, Faculty of Agriculture, Universitas Jenderal Soedirman. The research was conducted from December 2023 to July 2024. The determination of sample point locations is based on the homogeneous land unit (HLU) map, and then the transect method. Soil sampling using a soil auger was conducted at depths of 0-25 cm and 25-50 cm. The status of available soil P in Ajibarang District is dominated by moderate levels, with an average soil available P value at a depth of 0-25 cm being 12.36 ppm P2O5, while at a depth of 25-50 cm is 11.91 ppm P2O5. The correlation results between soil available P and crop yield are not significant with a value of (r = 0.238), indicating a weak correlation. The recommended P fertilization needed to increase the P2O5 content of the soil to a high level in the Ajibarang District area is 15.6 kg P2O5/ha, with an application dose of SP-36 fertilizer at 43.3 kg/ha or TSP fertilizer at 34.7 kg/ha.
4379847173F1B021042PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR MULTI-TUPOKSI PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANYUMASSumber daya manusia merupakan aset penting dalam organisasi, termasuk pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. Namun, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur mengakibatkan multi-tupoksi pada pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur multi-tupoksi pada BPS Kabupaten Banyumas dengan aspek pengembangan kompetensi menurut Sedarmayanti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi teknis mencakup pelatihan teknis fungsional, pelatihan survei, dan Learning Management System (LMS). Kompetensi manajerial ditingkatkan melalui diklat kepemimpinan, LMS, serta izin belajar dan tugas belajar. Kompetensi sosial melalui apel pagi dan tim kerja. Kompetensi intelektual didorong dengan penyelesaian 20 JP/tahun. Secara keseluruhan, meskipun pengembangan kompetensi telah dilakukan pada semua aspek, tantangan seperti metode pelatihan, komunikasi, dan motivasi pegawai menunjukkan perlunya strategi untuk mengoptimalkan kompetensi aparatur di BPS Kabupaten Banyumas.Human resources are an important asset in organizations, including the Central Bureau of Statistics of Banyumas Regency. However, the limited number and competence of apparatus resources result in multi-tupoksi for employees. Therefore, this study aims to describe the competency development of multi-tupoksi apparatus resources at BPS Banyumas Regency with aspects of competency development according to Sedarmayanti. This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that technical competency development includes functional technical training, survey training, and Learning Management System (LMS). Managerial competence is improved through leadership training, LMS, as well as study permits and study assignments. Social competence through morning roll call and work teams. Intellectual competence is encouraged with the completion of 20 JP/year. Overall, although competency development has been carried out in all aspects, challenges such as training methods, communication, and employee motivation indicate the need for strategies to optimize apparatus competencies at BPS Kabupaten Banyumas.
4379947174F1B021047Sistem Pelayanan Statistik Terpadu Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten BanyumasPelayanan Statistik Terpadu adalah layanan data dan kegiatan statistik yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja. Penelitian ini menganalisis PST di BPS Kabupaten Banyumas, mencakup kewenangan, proses, koordinasi, mekanisme, pengawasan, standar pelayanan minimal, lokasi, dan kelembagaan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik triangulasi melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PST telah sesuai regulasi, diperlukan optimalisasi melalui pelatihan, rotasi pegawai, dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal dengan sanksi dan penghargaan untuk menjaga kinerja. Diversifikasi lokasi layanan, seperti di Mal Pelayanan Publik dan Pojok Statistik di kampus, meningkatkan aksesibilitas, meskipun fasilitas teknis masih perlu ditingkatkan. Lokasi PST yang strategis memudahkan akses masyarakat, sementara integrasi kelembagaan dengan pusat mendukung keseragaman kebijakan. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan koordinasi, fasilitas, dan strategi komunikasi untuk memperkuat layanan statistik.Integrated Statistical Services are data services and statistical activities carried out in an integrated manner through one door by one work unit. This research analyzes PST at BPS Banyumas Regency, including authority, process, coordination, mechanism, supervision, minimum service standards, location, and institutions, using descriptive qualitative methods and triangulation techniques through interviews, documentation, and observation. The results showed that although the PST was in accordance with regulations, optimization was needed through training, employee rotation, and socialization to increase public understanding. Supervision is carried out internally and externally with sanctions and rewards to maintain performance. Diversification of service locations, such as at the Public Service Mall and the Statistics Corner on campus, improves accessibility, although technical facilities still need to be improved. The strategic location of PST facilitates public access, while institutional integration with the center supports policy uniformity. Research recommendations include improving coordination, facilities and communication strategies to strengthen statistical services.
4380047175C1A021053PERBANDINGAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN BERSIH PETANI SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PERTANIAN MINA PADI DI DESA PANEMBANGAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMASMina padi, sebuah sistem pertanian yang menggabungkan padi dan ikan dalam satu lahan, hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian dan meningkatkan produksi padi, sehingga menjamin ketahanan pangan nasional. Meskipun sistem ini menawarkan potensi yang tinggi, seperti pemanfaatan lahan yang optimal, peningkatan pendapatan, dan kelestarian lingkungan, penerapannya di Desa Panembangan masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan produksi dan pendapatan bersih petani sebelum dan sesudah penerapan sistem pertanian mina padi di Desa Panembangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara kepada petani mina padi di desa tersebut. Jumlah sampel yang menjadi responden sebanyak 30 petani mina padi di Desa Panembangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji normalitas shapiro wilk dan uji wilcoxon signed ranks test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produksi padi sebelum mina padi hanya 1.652 kg/musim tanam, sedangkan setelah mina padi meningkat menjadi 1.794 kg/musim tanam. Selain itu, terdapat tambahan produksi ikan sebesar 256 kg/musim tanam. Kemudian, sebelum menerapkan mina padi, rata-rata pendapatan bersih petani per musim tanam hanya Rp9.184.017. Namun, setelah mina padi diterapkan, pendapatan bersih petani meningkat signifikan menjadi Rp16.054.053 per musim tanam. Hal ini menunjukkan bahwa mina padi mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Panembangan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa petani harus lebih menguatkan kerjasama antar petani mina padi dalam proses budidaya agar terus meningkatkan hasil produksi dan pendapatan bersih petani Desa Panembangan. Kemudian, pemerintah melakukan pendampingan secara langsung dalam pelaksanaan program mina padi yang dilakukan oleh para petani Desa Panembangan agar sesuai prinsip mina padi yang berkelanjutan.Rice mina, a farming system that combines rice and fish in one field, comes as an innovative solution to address the conversion of agricultural land and increase rice production, thus ensuring national food security. Although this system offers high potential, such as optimal land utilization, increased income, and environmental sustainability, its application in Panembangan Village is still minimal. This study aims to determine the comparison of production and net income of farmers before and after the implementation of the rice mina farming system in Panembangan Village. The research method used in this study is descriptive quantitative method with data collection techniques in the form of questionnaires and interviews to rice mina farmers in the village. The number of samples that became respondents as many as 30 rice mina farmers in Panembangan Village. The data obtained were analyzed using shapiro wilk normality test and wilcoxon signed ranks test. The results showed that the average rice production before rice mina was only 1,652 kg/growing season, while after rice mina it increased to 1,794 kg/growing season. In addition, there was an additional fish production of 256 kg/growing season. Then, before implementing rice mina, the average net income of farmers per growing season was only Rp9,184,017. However, after rice mina was implemented, farmers' net income increased significantly to Rp16,054,053 per growing season. This shows that rice mina is able to improve the welfare of farmers in Panembangan Village. The implications of these findings suggest that farmers should further strengthen cooperation among mina padi farmers in the cultivation process in order to continue to increase production yields and net income of Panembangan Village farmers. Then, the government should provide direct assistance in the implementation of the rice mina program carried out by Panembangan Village farmers in order to comply with the principles of sustainable rice mina.