Update Artikelilmiah: 47163

M. ZUHRUFAL ARDYAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab radiografer sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan radiologi klinik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), penelitian taraf sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tanggung jawab hukum radiografer sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan radiologi klinik telah menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya peraturan yang lebih rendah telah didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi dan peraturan-peraturan tersebut tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Bentuk dari tanggung jawab hukum radiografer sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan radiologi klinik pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: tanggung jawab hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; tanggung jawab hukum perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; tanggung jawab hukum administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 283, Pasal 306, Pasal 313 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research aims to determine the synchronization of regulations and forms of responsibility of radiographers as health workers in clinical radiology services. This research uses a normative juridical approach method with research specifications for inventory of statutory regulations (positive law), legal synchronization level research, and legal discovery in concreto. The type of data used in this research is secondary data taken by literature study. The data analysis method in this research uses a qualitative normative method with content analysis. Based on the research results, the regulation of the legal responsibilities of radiographers as health workers in clinical radiology services has shown a level of vertical and horizontal synchronization. This means that lower regulations are based on higher regulations and these regulations do not conflict with one another. The form of radiographer's legal responsibility as a health worker in clinical radiology services in the structure of statutory regulations in Indonesia, namely: criminal law responsibility as stated in Article 308 paragraph (1) and Article 440 paragraph (1) and (2) of the Law. Law Number 17 of 2023 concerning Health; civil legal responsibility as stated in Article 308 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health; administrative legal responsibilities as stated in Article 283, Article 306, Article 313 paragraph (1) of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 21, Article 22 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 81 of 2013 concerning the Implementation of Radiographer Work.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman