Update Artikelilmiah: 47171

AURA FADHILA SAHARWATI NADA HASANAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Permasalahan terkait penyelenggaraan umrah masih terus terjadi, seperti 
penipuan, umrah non-prosedural, penelantaran jamaah, PPIU ilegal, hingga 
banyaknya aduan masyarakat tentang pelayanan umrah oleh PPIU. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan 
PPIU di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian menggunakan kualitatif 
deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sasaran penelitian ini 
mencakup Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, PPIU, dan masyarakat 
sebagai pengguna layanan PPIU. Penelitian ini menggunakan teori langkahlangkah pengawasan menurut Sururama dan Amalia yang terdiri dari penetapan 
standar pengawasan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan dengan 
standar dan analisa penyimpangan, pengambilan tindakan korektif. Hasil penelitian 
menunjukkan penetapan standar pengawasan telah dilakukan Kankemenag 
Kabupaten Banyumas dengan menerapkan SOP pengawasan dan standar pelayanan 
bagi PPIU; pengukuran pelaksanaan kegiatan, dilakukan dengan inspeksi langsung 
menggunakan checklist pertanyaan terkait aspek pelayanan dan secara tidak 
langsung melalui teknologi informasi, meskipun belum maksimal karena belum 
menjangkau ke seluruh PPIU baik yang memiliki izin atau tidak dan belum 
memiliki akses terhadap SISKOPATUH; perbandingan pelaksanaan dengan 
standar dan analisa penyimpangan, dilakukan melalui laporan hasil pengawasan 
dari hasil penilaian yang diperoleh; pengambilan tindakan korektif dengan 
menyelenggarakan KIE, forum PPIU, memberikan edukasi kepada masyarakat dan 
PPIU. Namun, tindakan perbaikan belum maksimal karena belum ada pengecekan 
dan pengawasan kembali kepada PPIU yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Problems related to the organization of umrah continue to occur, such as 
fraud, non-procedural umrah, abandonment of pilgrims, illegal PPIU, and 
numerous public complaints about umrah services by PPIU. This research aims to 
describe the implementation of supervision over PPIU services in Banyumas 
Regency. The research method uses descriptive qualitative through observation, 
interviews, and documentation. The targets of this research include the Ministry of 
Religious Affairs of Banyumas Regency, PPIU, and the community as users of PPIU 
services. This research uses the supervision steps theory according to Sururama 
and Amalia, which consists of setting supervision standards, measuring activity 
implementation, comparing with standards and analyzing deviations, and taking 
corrective actions. The research results show that the establishment of supervision 
standards has been carried out by the Banyumas Regency Ministry of Religious 
Affairs by implementing supervision SOPs and service standards for PPIUs; the 
measurement of activity implementation was conducted through direct inspections 
using a checklist of questions related to service aspects and indirectly through 
information technology, although it has not been maximized because it has not 
reached all PPIUs, both licensed and unlicensed, and does not yet have access to 
SISKOPATUH; the comparison of implementation with standards and deviation 
analysis was conducted through supervision reports from the obtained 
assessments; corrective actions were taken by organizing KIE, PPIU forums, and 
providing education to the community and PPIUs. However, the corrective actions 
have not been optimal because there has been no follow-up inspection and 
supervision of the PPIU that are indicated to have committed violations.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman