Artikel Ilmiah : E1A021023 a.n. SILVI SAKINATUNNISA
| NIM | E1A021023 |
|---|---|
| Namamhs | SILVI SAKINATUNNISA |
| Judul Artikel | TANGGUNG JAWAB HUKUM FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KEGAWATDARURATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kegawatdaruratan merupakan situasi darurat yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat guna menjaga keselamatan, keamanan masyarakat. fasilitas kesehatan harus meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan kualitas pelayanan bermutu. Peningkatan mutu ini dapat dicapai dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sinkronisasi pengaturan dan mengetahui bentuk tanggung jawab hukum fasilitas pelayanan kesehatan terhadap kegawatdaruratan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan, metode pendekatan analitis, metode pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum, penemuan hukum in concreto. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi klasifikasi dan display kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Hasil penelitian menunjukan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum fasilitas pelayanan kesehatan terhadap kegawatdaruratan dalam pelayanan kesehatan sudah menunjukan taraf sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal yang dianalisis dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky serta peraturan perundang-undangan dimana peraturan yang lebih rendah bersumber kepada peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Kemudian Bentuk tanggung jawab hukum fasilitas pelayanan kesehatan terhadap kegawatdaruratan dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia terbagi menjadi tanggung jawab hukum secara pidana dan tanggung jawab hukum secara administrasi |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | An emergency is an emergency situation that requires quick and appropriate action to maintain the safety and security of the community. Health facilities must improve emergency services to meet the expectations of people who want quality services. This quality improvement can be achieved by improving the quality of human resources as well as health facility facilities and infrastructure. This study aims to find the synchronization of arrangements and find out the form of legal responsibility of health service facilities for emergencies in health services as regulated in laws and regulations. The type of legal research used is normative juridical with a legislative approach method, an analytical approach method, and a conceptual approach method. The research specifications used are legal inventory, legal synchronization, legal discovery in concreto. The data source used is secondary data. Data collection was carried out by literature study. Data processing is carried out by reduction, classification, and display, then the data obtained is analyzed qualitatively. The data is presented in the form of narrative descriptions that are arranged systematically, logically, and rationally. The results of the study show that the regulation of the legal responsibility of health service facilities for emergencies in health services has shown the level of vertical synchronization and horizontal synchronization analyzed with the theory of Hans Kelsen and Hans Nawiasky as well as laws and regulations where lower regulations are sourced from higher regulations, higher regulations are the basis for the formation of lower regulations. Then the form of legal responsibility of health service facilities for emergencies in health services in the structure of Indonesian laws and regulations is divided into criminal legal responsibility and administrative legal responsibility |
| Kata kunci | Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kegawatdaruratan, Tanggung Jawab Hukum |
| Pembimbing 1 | Nayla Alawiya, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Enny Dwi Cahyani, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 23 |
| Tgl. Entri | 2025-01-24 10:28:31.654557 |