Update Artikelilmiah: 14006

ISMIA KARISMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Skripsi ini berjudul : “PERBEDAAN PENENTUAN ELEMEN FINAL KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN”. Penelitian ini akan menguraikan kriteria untuk menentukan elemen final suatu keputusan tata usaha negara ditinjau dari dasar hukum diterbitkannya keputusan tersebut.
Sumber hukum penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.Yk dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria elemen final keputusan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara tidak perlu persetujuan instansi lain atau instansi atasan dan karenanya menimbulkan akibat hukum. Keputusan tata usaha negara yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain adalah keputusan tata usaha negara yang dasar hukum berlakunya keputusan tersebut mengatur tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan. Akibat hukum yang dimaksud adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban kepada subjek hukum tertentu.
Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.Yk dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim mengenai penentuan elemen final. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.Yk adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan mendasarkan pada dasar hukum diterbitkannya keputusan, surat keputusan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulka akibat hukum, maka keputusan objek sengketa bersifat final. Sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan mendasarkan dasar hukum dikeluarkannya keputusan tersebut, surat keputusan objek sengketa telah bersifat final.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
This thesis entitled: "DETERMINATION OF DIFFERENT ELEMENTS OF THE FINAL DECISION OF THE ADMINISTRATION IN COURT DECISION". This study will explain the criteria for determining the final element of an adminstrative decision in terms of the legal basis of the decision.
Source of this research from the State Administrative Court Decision Yogyakarta No. 23 / G / 2013 / PTUN.Yk and State Administrative Court Decision Surabaya No. 97 / G / 2013 / PTUN.Sby. The method that used in this research is normative juridical approach with the approach of legislation, case based approach, and conseptual approach.
The results of this study showed that the final element criteria of an administrative decision is the decision of the state administration does not need the approval of other agencies or superiors institution and hence lead to legal consequences. An administrative decision which does not require the approval of other agencies or superiors agency is an administrative decision that the legal basis of the decision does not require the approval of other agencies or superiors institution. Legal consequense is the emerging or disappearance of rights and obligations to certain legal subject.
In the State Administrative Court Decision Yogyakarta No. 23 / G / 2013 / PTUN.Yk and State Administrative Court Decision Surabaya No. 97 / G / 2013 / PTUN.Sby there are different legal considerations of the determination of the final element. Legal considerations of the judge in the State Administrative Court's Decision Yogyakarta No. 23 / G / 2013 / PTUN.Yk is not in accordance with the law, because by basing on the legal basis for issuing the decision, the object of dispute does not require the approval of other agencies and have legal effect, from the object of dispute, the decision is final. While the legal considerations of the judge in the State Administrative Court's Decision Surabaya No. 97 / G / 2013 / PTUN.Sby are in accordance with the law, because by basing the legal basis for the issuance of the decision, the object of dispute is final.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman