Update Artikelilmiah: 13987

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, jika tidak akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai pembatalan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT . Dalam hal ini Peneliti tertarik meneliti mengenai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta mengenai akibat hukum atas dibatalkannya Surat Keputusan objek sengketa terhadap keabsahan Pengesahan Kepengurusan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode pendektan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan model intepretasi.
Hasil penelitian menyatakan bahwa dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum.
 Adapun akibat hukum dibatalkannya Surat Keputusan objek sengketa bahwa Surat Keputusan objek sengketa masih tetap dianggap sah menurut hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang telah inkrah yang membatalkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACK
The validity of an administrative decision must be in accordance with the law and General Principles of Good Governance, otherwise will result in the invalidity shall be canceled or TUN. One case of cancellation Tun, available in Jakarta State Administrative Court Decision No. 217 / G / 2014 / PTUN- JKT. In this case the researchers are interested in examining the validity of the Decree of the object of dispute from the aspect of authority, procedures and General Principles of Good Governance, as well as about the legal consequences of the annulment of the Decision of the object of dispute the admissibility of Management Authentication Party Committees concerned.
In order to solve the above problems, the research methods used in this research is to use a type of normative approach to legislation and case method approach. The analytical method used is a qualitative model interpretation.
The results stated that the issuance of the procedural aspects of the Decree of the object of dispute by the accused was contrary to the legislation and the General Principles of Good Governance, especially principle of legal certainty.
As a result of the cancellation of the decree of the object of dispute that decree object of dispute is still legally valid before the court decision to cancel the decree inkrah object of the dispute.
Keywords: Validity Tun, Aspect procedure, Cancellation and legal consequences.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman