Artikel Ilmiah : E1A011204 a.n. NUGRAH FIRRA MANDALA PUTRI
| NIM | E1A011204 |
|---|---|
| Namamhs | NUGRAH FIRRA MANDALA PUTRI |
| Judul Artikel | PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEKANISME MEDIASI DI YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) (STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang efektif karena menggunakan konsep win-win solution. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki fasilitas mediasi sebagaimana telah dilaksanakan sejak sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang juga memiliki fungsi mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi serta akibat hukum dari putusan/hasil mediasi di YLKI dan BPSK bagi para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber sebagai data pendukung. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan mediasi di YLKI telah dilaksanakan oleh Koordinator Pengaduan Dan Hukum selaku mediator sedangkan di BPSK dilaksanakan oleh majelis dan bisa lebih dari 1 (satu) orang majelis dalam sidang mediasi. Sengketa yang paling banyak di mediasi adalah sengketa Perbankan (YLKI) dan sengketa mengenai pembiayaan konsumen seperti leasing motor (BPSK). Mediasi di YLKI dan BPSK terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah YLKI menerima pengaduan secara berkelompok atau kolektif, sedangkan BPSK hanya menerima gugatan individu. Akibat hukum dari penyelesaian sengketa melalui mediasi di YLKI dan BPSK yaitu, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan, kesepakatan mediasi dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata, mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator YLKI dan BPSK akan memberikan rekomendasi serta saran penyelesaian sengketa. Kata Kunci : Sengketa Konsumen, Mediasi, BPSK, YLKI |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Mediation is one of effective alternative way in dispute resolution because of using win-win concept. Foundation Consumer Organization of Indonesia (YLKI) has the facilities for mediation, and it has been conducted before the existence of Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. Consumer Dispute Resolution Board (BPSK) also has the function of mediation as provided in Article 52 Letter (a) Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. This research is aimed to know the mechanism of consumer dispute resolution through mediation and the result/decision of mediation in YLKI and BPSK for the concerned parties. This research uses normative juridical method by legislation approach and analytic approach by analyzing secondary data which are obtained from inventory of primary legal materials, secondary and tertiary. Primary data are obtained from direct interview with the informant as the supporting data. The result of this research shows that the implementation of mediation in YLKI has been conducted by Coordinator of Complaint and Law as mediator, whereas in BPSK, it is conducted by the committee and can be more than 1 (one) person in mediation session. The most mediated dispute is about Banking (YLKI) and consumer defrayal despite like motor leasing (BPSK). Mediation in YLKI and BPSK has some differences; one of them is about the complaint. YLKI accepts the complaint in group or collectively, while BPSK only accepts individual accusation. The result of dispute resolution by mediation in YLKI and BPSK is if the mediation produces an agreement, the agreement will be put on the written form as provided in Article 1851 of the Civil Code. It can be as the legal evident and has executorial power. If the mediation does not produce the agreement, the mediator in YLKI and BPSK will give the recommendation and dispute resolution advices. Keywords: Consumer Dispute, Mediation, BPSK, YLKI |
| Kata kunci | Sengketa Konsumen, Mediasi, BPSK, YLKI |
| Pembimbing 1 | Sanyoto, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | H. Suyadi, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2015-08-19 09:54:30.565308 |