Artikel Ilmiah : E1A110036 a.n. MOH. AMIRUDIN
| NIM | E1A110036 |
|---|---|
| Namamhs | MOH. AMIRUDIN |
| Judul Artikel | PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PT. CHEVRON (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 38/Pid.Pra/2012/PN.Jkt.Sel) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Praperadilan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir (10) KUHAP menerangkan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Berdasarkan putusan praperadilan Nomor 38/Pid.Pra/2012/PN. Jkt. Sel bahwa Bachtiar Abdul Fatah sebagai Pemohon mengajukan permohonan praperadilan mengenai penetapan status tersangka terhadap dirinya melalui kuasa hukumnya melawan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda RI Tindak Pidana Khusus sebagai Termohon. Permohonan praperadilan diajukan dengan alasan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (2) KUHAP. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan alasan dari seluruh surat bukti yang dimajukan Termohon, Termohon tidak dapat membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan dasar menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Akibat hukum terhadap dikabulkannya permohonan pemohon praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka dan penahanan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah sehingga tersangka harus dibebaskan dari tahanan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Pretrial is new thing in the world of Indonesian justice. Pretrial court is not a stand-alone institution. Pretrial regulated in Article 1 point (10) Criminal Procedure Code explains that pre-trial court is authorized to examine and decide on the validity of an arrest, detention, discontinuation or termination of the investigation or prosecution, and demand of compensation or rehabilitation. Based on pretrial ruling No. 38/Pid.Pra/2012/PN. Jkt.Sel, Bachtiar Abdul Fatah as the applicant, apply for a pretrial regarding determination of the status of suspects for him through his attorney against the Director of Investigation Deputy Attorney General of the Republic of Indonesia for Special Crimes as defendant. Pretrial petition filed on the grounds that the determination of the Applicant as the suspect was not under the provisions of the applicable law , which is not in accordance with the provisions of Article 1 point ( 2 ) Criminal Procedure Code . The judges legal considerations granted the applicant's request is based on the entire evidence that presented by the Defendant, Defendant can not prove the existence of at least two (2) evidence can be used as the basis for the determination of the Applicant as a suspect. The legal consequences of the granting of the applicant’s pretrial petition on unlawful determination of the status of suspects and detention by the Defendant is invalid so that the suspect must be released from custody. |
| Kata kunci | Praperadilan, Tidak Sahnya Penetapan Status Tersangka |
| Pembimbing 1 | Prof. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Pranoto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2015-08-17 16:58:12.45037 |