Update Artikelilmiah: 12204

RAHMAT PRIYONO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Transportasi darat melalui jalan raya memiliki kelebihan dibandingkan dengan transportasi lain. Kelebihan tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menyelenggarakan pengiriman paket. Dalam penyelenggaraannya, mobil bus yang seharusnya untuk mengangkut penumpang tapi juga untuk mengangkut barang berupa paket untuk usaha tambahan seperti yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus Efisiensi Kebumen. Padahal izin penyelenggaraan kiriman paket maupun penumpang ada izinnya sendiri-sendiri. Penyelenggaraan pengiriman paket tidak terlepas dari tanggung jawab karena pada saat proses pengangkutan bisa saja terjadi kerusakan maupun kehilangan.
Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh perumusan masalah apakah perizinan Perusahaan Otobus Efisiensi dalam menyelenggarakan pengiriman paket yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? serta bagaimanakah tanggung jawab hukum penyelenggaraan pengiriman paket yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus  Efisiensi apabila paket hilang atau rusak sebagian maupun seluruhnya?
Penelitan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legal positif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data berasal dari data sekunder berupa literatur, perundang-undangan dan penunjang data sekunder berupa hasil wawancara. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan ialah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Otobus Efisiensi tidak berbadan hukum sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1 angka (21) Undang Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Selain itu juga tidak memiliki izin penyelenggaraan pos sehingga tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Tanggung jawab yang diberikan terhadap pengguna jasa layanan paket terhadap paket rusak sebagian maupun seluruhnya serta paket hilang yang dilakukan saat proses pengangkutan sebagai akibat kelalaian atau kesalahan pihak penyelenggara kiriman paket, perusahaan akan mengganti kerugian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa bentuk Perusahaan Otobus Efisiensi tidak sesuai dengan Pasal 1 angka (21) Undang Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Selain itu juga tidak memiliki izin penyelenggaraan pos sehingga tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Perusahaan bertanggung jawab mengganti kerugian terhadap kerusakan maupun kehilangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka disarankan agar Perusahaan Otobus Efisiensi secepatnya menyesuaikan status hukumnya menjadi badan hukum dan  seharusnya memiliki izin penyelenggaraan pos.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The land transportation has an advantage compared to any other kinds of transportation. The advantage is used by the corporation to provide a package delivery service. In the practice, bus that originally is purposed to carry people but also used to carry package as additional business. Such an activity is practiced by Otobus Efisiensi Kebumen Corporation. Whereas, the license of the package delivery service is different than license for carrying passengers. There is a risk in the practice of delivery package service. If the package is broken or loss, the corporation may take the blame.
	Based on the background above, the formulation of the problems whether the license for the Otobus Efisiensi Corporation to do delivery package service has already in accordance with the provision law? also how the legal responsibility for the practice that is done by Otobus Efisiensi Corporation if the package is broken or loss partly or completely?
	The research applied juridical normative method with the legal positive approach which is descriptive analytic. The source of the data came from secondary data in the form of literature, laws and the supporting secondary data is the interview result. The data is elaborated in the form systematically narrative text. The data analysis applied normative qualitative method.  
	The result of the study shows that the Otobus Efisiensi Corporation does not have any legal license so it do not match with Article 1 number (21) Laws no. 22 Year 2009 about Traffic and Road Transport jo. Article 4 Laws no 28 Year 2009 About Post. Besides, they also do not have performance license so it do not match with Article 10 Laws no 38 Year 2009 About Post. The Corporation will take the responsibility if the package is broken partly or completely or loss during the delivery process as the result of the negligence of the Corporation with the deal of the both of the parties.
It can be concluded that the Otobus Efisiensi Corporation does not have any legal license so it do not match with Article 1 number (21) Laws no. 22 Year 2009 about Traffic and Road Transport jo. Article 4 Laws no 28 Year 2009 About Post. Besides, they also do not have performance license so it do not match with Article 10 Laws no 38 Year 2009 About Post. The Corporation will take the responsibility if the package is broken partly or completely or loss during the delivery process as the result of the negligence of the Corporation with the deal of the both of the parties. It is suggested that the Otobus Efisiensi Corporation should match the legal status to a legal entity as soon as possible and have a post performance license.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman