Update Artikelilmiah: 12274

SONY HADI PRABOWO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata,  harus merumuskan gugatan yang berisi tuntutan pokok, namun ada juga gugatan yang sifatnya tambahan/ Accesoir. Jenis gugatan yang sifatnya asesor ini ada yang disebut sebagai gugatan Provisi atau tuntutan provisionil. Tuntutan provisionil merupakan salah satu asesor dari gugatan pokok yang berisi permintaan agar pengadilan mengeluarkan suatu keputusan sementara yang memerintahkan dilakukan suatu tindakan yang sifatnya sementara sampai gugatan pokoknya memperoleh putusan akhir. Ketentuan tuntutan provisionil diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg dan SEMA Nomor 3  Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan No.09/Pdt/2014/PT.Smg dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan provisionil adalah bahwa Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan mengenai tuntutan provisionil, akan tetapi langsung mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Dalam proses pemeriksaan tuntutan provisionil, Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan mengenai tuntutan provisionil sekaligus dengan pokok perkara pada putusanya, sehingga tidak diputus dengan “Putusan Sela”, namun diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Akibat hukum bagi para pihak dalam perkara ini adalah bahwa karena putusan provisi dikabulkan, maka dalam putusan provisi tersebut melekat langsung putusan serta merta atau uitvoerbaar bij voorraad, sehingga putusan provisi tersebut dapat langsung dilaksanakan serta merta setelah putusan akhir tersebut dijatuhkan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Lawsuit that submitted to a civil court must contain a formulated primary charge, and could be added by some accesorial charge besides the primary charge. There is Some Accesorial charge called lawsuit provision or Provisional charge. Provisional charge is an accesorial from the primary charge that containing a demand so civil law court could release a provisory decision that instructed to do some temporary action till the civil court release the final decision of the primary charge. Provisional charge been regulated in section 180 sub (1) Hir/ section 191 sub (1) Rbg and SEMA Nomor 3 tahun 2000 and SEMA Nomor 4 tahun 2001 as a guidance of administration implementation.
Based of research result in decision No. 09/Pdt/2014/PT.Smg, can be seen the consideration of civil court judge on second level civil court that granted the provisional charge is the cause of the judge of the first level civil court doesn’t considering about the provisional charge, but the primary charge directly. In the process of investigation of provisional charge, judge in the second level civil court considered about the provisional charge all at once with the primary charge in the court decision. So there is no ‘themporary award’, but been decisioned all at once with the primary charge. The law consequences for the both side in this case is the cause of provisional decision been granted, then in the granted provisional decision stick on it the ‘putusan serta merta’ or ‘uitvoerbaar bij voorraad’, so as the provisonal charge been granted the ‘uitvoerbaar bij voorraad’ could be done right away after the civil court make the final decision about the charge.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman