1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 18.361-18.380 dari 50.060 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1836121305E1A014149Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana IndonesiaPraktik pidana mati yang tidak disertai batasan yang jelas akan menimbulkan kerugian dan akan melanggar nilai nilai kemanusiaan. Pembahasan panjang tentang pidana mati di Indonesia khususnya pada aspek politik hukum mengerucut pada 2 pertanyaan pokok yaitu bagaimana politik hukum pidana mati dalam peraturan perundang undangan dan RUU KUHP di Indonesia, serta bagaimana formulasi pidana mati sebagai sarana pemidanaan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelusuri sumber hukum baik secara internasional dan nasional tentang pidana mati, dalam melakukan analisis instrumen yang digunakan yaitu teori pemidaan gabungan serta instrumen hukum internasional yaitu international covenant on civil and political righs. Politik hukum pidana mati dalam rancangan KUHP 2015 dan peraturan perundang undangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang memberikan andil dalam membentuk politik hukum pidana mati hingga saat ini. Sampai saat ini pidana mati masih menjadi instrumen utama dalam pemidaan di berbagai peraturan perundang undanagan termasuk dalam RUU KUHP 2015. Formulasi pidana mati yang tepat sebagai sarana pemidanaan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaanyang mengkolaborasikan antara pembalasan dan pendidikan adalahpidana mati sebagai upaya terakhir, eksekusi tidak dilakukan dimuka umum,tidak dilakukan kepada ibu hamil dan ibu yang masih memiliki anak di bawah 7 tahun, pelaksanaan pidana mati setelah semua upaya hukum dilakukan dan telah inkracht van gewijsde, masa percobaan wajib minimal 10 tahun, eksekusi dengan menggunakan cara lethal injectionguna menjamin pidana mati yang dilakukan memenuhi nilai kemanusiaan dan dengan formulasi inilah diharapkan pidana mati dapat menjadi intrumen pemidaan yang dapat memberikan manfaat dan sebagai sarana pendidikan.The practice of capital punishment which is not subjected to clear boundaries will cause harm and will violate the value of humanity. The lengthy discussion on capital punishment in Indonesia, especially in the political aspect of law, conical on two main questions, namely how the politics of capital punishment law in the legislation and the Criminal Code draft in Indonesia, and how the formulation of capital punishment as a punishment facilities in accordance with human values. The research method used was normative juridical with the source of international and national law on capital punishment while analyzing the instrument used was the theory of joint punishment as well as international law instrument about international covenant on civil and political righs. The legal politics of capital punishment in article of the Criminal Code 2015 and legislation in Indonesia are influenced by various factors that contribute in shaping the law politics of capital punishment. Until nowdays, the capital punishment is still the main instrument in deterrence in various laws and regulations including in the Criminal Code draft 2015. The formulation of appropriate capital punishment as a punishment facility in accordance with human values that collaborate between retaliation and education is the capital punishment as a last effort, execution is not done in public, not performed on pregnant women and mothers who still have children under 7 years old, the execution of capital punishment after all legal efforts are done and inkracht van gewijsde, mandatory period of at least 10 years, execution by means of lethal injection to ensure the capital punishment which fulfills the human values and with this formulation is expected that the capital punishment can be an instrument of punishment that can provide benefits and as means of education.
1836221308E1A012143PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA WEDDING ORGANIZER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan BPSK No. 003/A/BPSK-DKI/XII/2012)

Permasalahan pelindungan konsumen dapat terjadi dalam bidang bisnis wedding organizer, dimana wedding organizer selaku pelaku usaha dalam melaksanakan jasanya menimbulkan kerugian bagi calon pengantin selaku konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dari jasa wedding organizer karena tidak dipenuhinya prestasi dalam paket perkawinan, sedangkan konsumen telah memenuhi prestasinya.
Rumusan masalah dari kasus dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jasa wedding organizer berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam putusan No. 003/A/BPSK-DKI/XII/2012 ?
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan situs-situs internet.Analisis data-data yang diperoleh dianalisis dan di jabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Eva Bun Bridal telah terbukti tidak memenuhi hak konsumen yang di atur dalam Pasal 4 Khusus nya huruf a dan f tentang hak konsumen untuk mendapatkan hak kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang/jasa , dan berhak atas dispensasi PT Eva Bun Bridal juga terbukti melakukan perbuatan yang di larang dalam Pasal 9 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu memproduksi barang / jasa yang memiliki cacat tersembunyi.
Kata kunci : Perlindungan Hukum , Konsumen , Wedding Organizer.

This legal writings will be titled “Legal Protection Of Wedding Organizer Consumer refers On Indonesian Law Number 8 of 1999 Regarding Consumer’s Protection. This writings will moot , to traverse . and hopefully to help solve issues regarding consumer’s protection , especially the wedding organizer consumer , when issues surfaces such as when the organizers could not fulfill their duty as what as been guaranteed in the very first service agreement between the service providers and the consument , while the consument has fulfill their responsibility by paying the service’s bill.
From the facts aboves , we can determine the issues which is how does the the law covering it legal protection of wedding organizer consumer refers on Indonesian law number 8 of 1999 regarding consumer’s protection based on the Research Of BPSK Verdicts Number 003/A/BPSK-DKI/XII/2012 .
The Author choose juridical normative as approach method. And used secondary data in the form of literature books, legislations. official documents and websites. Data analysis which have been used is descriptive analysis, which explains the description of legal facts and then associated with the results of existing research.
The Verdict in this study reveals that PT.Eva Bun Bridal is proved violating the consumer’s rights as the rights covered in articles number 4 point a and f covering consumer’s rights to experience comforts , and safety in utilizing services , and when violated , thus the consumers are vested with compensation for the loss that is occured. It also reveals that PT Eva Bun Bridal is also commiting the forbids as covered in articles number 9 point f , which is forbids producing deffect products/services.
1836321655E1A013154PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 46/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMASSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan suatu izin bagi setiap perusahaan yang menjalankan perusahaannya dibidang perdagangan. Kewajiban memiliki SIUP didasari oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Kabupaten Banyumas memiliki jumlah perusahaan sebanyak 216.560, dengan banyaknya jumlah Perusahaan tersebut maka penulis melakukan penelitian terhadap penerapan penerbitan SIUP di wilayah Kabupaten Banyumas.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Spesifikasi penelitan menggunakan Penelitian Dekriptif, menggunakan sumber Data Sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan teori hukum, serta Data Primer melalui wawancara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Banyumas dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, dengan model penyajian data secara Deskriptif Naratif.
Di Kabupaten Banyumas yang berwenang dalam penerbitan SIUP adalah BPMPPTSP Kabupaten banyumas dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, penerbitan SIUP di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik namun kesadaran masyarakat tentang SIUP masih rendah, sehingga membuat jumlah kepemilikan SIUP masih belum tercapai dengan baik.		Business trade license is permit for any company that runs in the field of trade. The obligations have this license constituted by Article 2 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 46/M-Dag/PER/9/2009 about changes on the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 36/M-Dag/PER/9/2007 about the publishing of a businesstrade license. In the Banyumas Regency, there are about 216,560 companies, that lots of Companies make the authors do research on the implementation of the publication Business trade license in Banyumas Regency area.
The research method is used the juridical normative research method with the approach of the regulations and analytical approach. Research specification use descriptive research, use secondary data sources in the form of legislation and the theory of the law and the primary data through interviews in Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Banyumas Regency and in Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyumas Regency, with the models of presentation data in descriptive narrative.
Banyumas government has authorities in publishing a business trade licenses by BPMPPTSP Banyumas Regency based on the Regional Regulation Number 16 Year 2016 about the formation and structure of the Banyumas Regency Device, the publishing of business trade licenses in Banyumas Regency is good enough but public awareness about this license still low,that makes many companies still do not have this license.
1836421347E1A114002TINJAUAN YURIDIS PASAL 20 AYAT (3) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL PENGHASIL LIMBAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUMKeberadaan industri tekstil dalam mengelola dan memproduksi usaha dan/atau kegiatannya di suatu wilayah menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari media lingkungan hidup yang dijadikan tempat untuk membuang limbah industri tersebut. Sungai Citarum dan anak-anak sungai Citarum yang berada di Daerah Aliran Sungai Citarum menjadi tempat beroperasi dan dibuangnya limbah industri-industri tekstil di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan pencemaran terhadap ekosistem dan biota sungai Citarum sehingga Pasal 20 ayat (3) huruf a melimitasi bagi siapapun yang hendak membuang limbah ke media lingkungan hidup wajib memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana industri tekstil dalam membuang limbah industrinya di DAS Citarum serta akibat hukum bagi yang melanggar baku mutu, dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuangan limbah industri tekstil di DAS Citarum belum seluruhnya mematuhi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, sehingga berakibat hukum dikenakannya hukuman kepada industri-industri tekstil berupa aspek administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.
The existence of textile industry in managing and producing their business and/or activity in a region produce waste potentially pollute the media of living environment which has been used for a place for disposing of sewage the industry. Citarum river and creeks of Citarum river those located in watershed Citarum become a place to operate and disposal of waste textile industries in West Java Province. This has the potential to cause pollution to the ecosystem and biota of the Citarum River so that Article 20 paragraph 3 letter a that limitate for anyone who wants to dispose waste to environmental media must fulfill the Environmental Quality Standard.
This study aims to find out how the textile industry in disposing of its industrial waste in the Citarum watershed and legal consequences for those who violate the quality standard, with normative judicial approach method. The results show that the waste disposal of the textile industry in Citarum watershed has not fully complied with the quality standard which is stipulated in the Regulation of Environment Minister Number 5 Year 2014 about quality standard of waste water, so that the law imposed penalties to textile industries in form of administrative, civil and criminal aspect.
1836521310F1G013028Analisis Tematik Novel Jejak Dedari Karya Erwin ArnadaSkripsi ini berjudul Analisis Tematik Novel Jejak Dedari karya Erwin Arnada. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang tematik novel Jejak Dedari. Penelitian ini menggunakan tinjauan struktur yang terdiri dari alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, dan sudut pandang. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang tematik pada novel Jejak Dedari karya Erwin Arnada.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan struktur novel karya fiksi kemudian menganalisis untuk menunjang analisis tematik. Sumber data yang digunakan adalah novel Jejak Dedari karya Erwin Arnada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan dan menganalisis struktur novel Jejak Dedari karya Erwin Arnada.
Alur dalam novel Jejak Dedari adalah menggunakan alur campuran. Tokoh yang mendominasi dalam novel Jejak Dedari adalah Rare, Menak, dan Uwe Ronji. Selain itu tokoh tambahan yang mendukung jalannya cerita dalam novel tersebut adalah Jero Mangku, Penatih, Dayan, Nyoman Muka, Koh Lang, Pak Gendo, I Gusti Putera, dan Pak Kanta. Latar atau setting dalam novel Jejak Dedari terbagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Sudut pandang pada novel Jejak Dedari karya Erwin Arnada menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat.
Setelah melakukan analisis terhadap struktur novel Jejak Dedari. Ditemukan tema yang terdapat dalam novel Jejak Dedari yaitu seorang gadis bisu tuli yang ingin menjadi penari Sanghyang Dedari untuk melepas tuduhan sebagai “anak kutukan”. Adapun tema tambahan pada novel Jejak Dedari yaitu kebahagiaan, keyakinan, keteguhan, kepedulian, kesedihan, kecemasan, ketidakadilan, kesombongan, kekecewaan, dan penyesalan. 		This researh is entitled A Thematic Analysis on the Novel Jejak Dedari written by Erwin Arnada. The purpose of this research is to figure out the themes of the novel “Jejak Dedari”. The research employs the structural perspectives which consist of plot, character and characterization, as well as setting , and point on view. The significance of this research is to provide additional knowledge for readers, especially on the themes of the novel “Jejak Dedari”.
The research employs a descriptive analysis which describes and then thematically analyzes the structures of this fiction novel. The data source is the novel “Jejak Dedari” written by Erwin Arnada. The data are collected through reading and writting techniques. The data are then analyzed the structure of the novel “Jejak Dedari” written by Erwin Arnada.
The novel “Jejak Dedari” written by Erwin Arnada applies a flash-back plot with the dominating characters of Rare, Menak, and Uwe Ronji. In addition, the orther characters supporting the novel story plot are Jero Mangku, Penatih, Dayan, Nyoman Muka, Koh Lang, Mr Gendo, I Gusti Putera, and Mr Kanta. The setting of the novel “Jejak Dedari” is divided into three: place, time, and social setting. The novel “Jejak Dedari” written by Erwin Arnada uses the third person point of view as the observer.
After conducting an analyis on the structures of the novel “Jejak Dedari”, it is found that the theme of the novel is a deaf girl wanting to become a dancer of Sanghyang Dedari in order to free herself from the accuastion of being the “cursed child”. The additional theme of the novel “Jejak Dedari” include happiness, faith, persistence, awareness, sadness, anxiety, injustice, arrogance, disappointment, and regrets.
1836621727A1L111018ALIH FUNGSI PENGGUNAAN LAHAN DAN KETERSEDIAAN BERAS LOKAL DI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMASKabupaten Banyumas pada saat ini mempunyai tata guna lahan dengan mayoritas lahan pertanian. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, ekonomi maupun infrastruktur yang sangat cepat sehingga kebutuhan lahan untuk memenuhi tempat tinggal tumbuh dengan cepat. Konversi lahan ke pemukiman bersifat irreversible (tidak dapat balik) dan berdampak jangka panjang. Sebagian besar yang mengalami perubahan penggunaan lahan adalah lahan sawah sehingga akan mempengaruhi dari ketersediaan beras lokal. Tujuan penelitian ini adalah (1) Memetakan perubahan tutupan lahan di Kecamatan Kembaran, (2) Mengetahui laju alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Kembaran, dan (3) Mengetahui kecukupan beras lokal. Teknik analisi yang digunakan adalah interpretasi citra untuk mengetahui karakteristik penggunaan/penutupan lahan dan melihat sebaran sawah. Penggunaan lahan di Kecamatan Kembaran di dominasi oleh pemukiman, sawah, kebun dan lahan terbuka. Perubahan tutupan lahan terjadi peningkatan pada pemukiman sebesar 21,87 ha, kebun yaitu sebesar 4,76 ha dan mengalami penurunan pada sawah sebesar 22,88 ha, serta lahan terbuka sebesar 3,75 ha dari luas penggunaan lahan tahun 2012. Kecamatan Kembaran masih mengalami surplus dalam pemenuhan beras lokalnya.Banyumas Regency currently has land use with the majority of agricultural land. Increased population growth, economy and infrastructure are so fast that the need for land to meet the dwellings grows rapidly. Land conversion to settlements is irreversible and has long-term impacts. Most of the land use change is rice field so that it will affect the availability of local rice. This research conducted with purposes to find out (1) Mapping land cover change on Kecamatan Kembaran, (2) Knowing the rate over the function of farmland on Kecamatan kembaran, (3) Knowing the local rice sufficiency. Technique analysis of used is interpretation image to know characteristic of the land cover and see to scatter rice fields. Land use in sub-district Kembaran dominated by settlement, rice field, mixed farming, and brau. The increasing of conversion land occour to settlement 21,87 ha, mixed farm 4,76 ha, and the decreasing occour to rice field 22,88 ha as well as happen brau 3,75 ha from 2012. The balance of rice in the sub-district Kembaran is surplus.
1836721342H1C014044Penerapan Sistem Inferensi Fuzzy untuk Pemantauan Status Aktivitas Gunung MerapiGunung Merapi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Gunung Merapi mungkin akan erupsi setiap 3 tahun sekali. Pemantauan aktivitas gunung api memegang peranan penting untuk mengetahui adanya perubahan aktivitas Gunung Merapi yang mengindikasikan gunung akan mengalami erupsi atau sebaliknya. Pada penelitian ini menerapkan sistem inferensi fuzzy untuk mengidentifikasi kondisi aktivitas gunung api.
Sistem inferensi fuzzy yang digunakan adalah model mamdani yang dirancang menggunakan metode MIN-MAX dengan defuzzifikasi metode centroid. Basis aturan yang digunakan ada 40 rule. Sistem ini menggunakan 14 masukan yang diolah dari data seismik yaitu: data energi komulatif (EN), rate energi komulatif (REN), gempa hybrid (H), rate H, gempa vulkanik dalam (VTD), gempa vulkanik dangkal (VTS), rate VTS, gempa guguran (RF), rate RF, gempa low frequency (LF), pyroclastic flow (PF), rate Electronic Distance Measurement (EDM) Kaliurang, rate EDM Babadan, dan SO2. Output dari sistem ini berupa status aktivitas gunung api yang terdiri dari normal, waspada, siaga, dan awas.
Pada pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil sistem sesuai dengan basis aturan yang ditetapkan dengan nilai RMSE sebesar 0,013823 dan menghasilkan perkiraan status aktivitas gunung yang sama. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sistem inferensi fuzzy merupakan sistem yang memiliki akurasi hasil yang cukup baik sebagai sistem pemantauan status aktivitas Gunung Merapi. 		Mount Merapi which is located on the border of Central Java and Special Region of Yogyakarta (DIY) is one of the most active volcanoes in the world. Mount Merapi may erupt every 3 years. Monitoring volcanic activity plays an important role to detect any changes in the activity of Mount Merapi which indicates the mountain will eruption or otherwise. In this research apply fuzzy inference system to identify the condition of volcanic activity.
The fuzzy inference system is use a mamdani model which designed using the MIN-MAX method with defuzzification centroid method. The rule base used is 40 rules. The system uses 14 inputs processed from seismic data that is: data of comulative energy (EN), rate comulative energy (REN), hybrid earthquake (H), rate H, deep volcanic earthquake (VTD), shallow volcanic earthquake (VTS), rate VTS, RF earthquake, low frequency earthquake (LF), pyroclastic flow (PF), rate Electronic Distance Measurement (EDM) of Kaliurang, rate EDM Babadan, and SO2. The output of this system is volcanic activity status consisting of normal, waspada, siaga, awas.
In the tests indicate that the result of the system in accordance with the rule base set with RMSE value is 0,013823 and give the same estimation of volcanic activity. From this result, it can be conclude that fuzzy inference system is a system that has a quiet good accuracy as a monitoring system for status of Mount Merapi activity.
1836821311F1B011061Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Bersertifikasi di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten BanyumasKompetensi menunjuk pada kemampuan dengan kualitas kerja yang di hasilkan, kualitas baik buruk nya suatu pekerjaan dilihat dari segi ketelitian, ketrampilan dan kecakapan. Motivasi menunjuk pada kebutuhan seperti kebutuhan akan prestasi, afiliasi dan kekuasaan. Sedangkan Kinerja Guru menunjuk pada keberhasilan dalam melaksanakan tugas, kemampuan mencapai tujuan yang di dukung oleh motivasi.
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Bersertifikasi di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas”.
Penelitian ini menggnakan tipe penelitian kuantitatif dengan jumlah responden 152 orang dengan teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui kuisioner, sedang data sekunder bersumber dari dokumen laporan, peraturan-peratyran yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti dengan analisis kuantitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Guru, Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Guru dan Kompetensi, Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Guru.
Competency refers to the ability with the quality of work that is produced, the good quality of its poor work in terms of accuracy, skills and skill. Motivation refers to needs such as the need for achievement, affiliation and power. While Performance Teachers point to success in performing the task, the ability to achieve goals that are supported by motivation.
This research entitled "The Influence of Competence and Motivation on The Performance of Certified Teachers in State Elementary School Purwokerto Timur District of Banyumas Regency".
This research uses quantitative research type with the number of respondents 152 people with the technique used is purposive sampling. The type of data consists of primary data obtained through questionnaires, while secondary data sourced from report documents, regulations relating to issues to be inquired by quantitative analysis.
The results of this study indicate that Competence has a significant effect on Teacher Performance, Motivation has a significant effect on Teacher Performance and Competence, Motivation has a significant effect on Teacher Performance.
1836921312H1L014052RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KELAYAKAN PUPUK ORGANIK CAIR DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (STUDI KASUS LABORATORIUM RISET UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN)Pupuk merupakan salah satu produk strategis untuk mendukung perkembangan sektor pertanian karena dapat membantu tumbuh dan berkembangnya tanaman. Pupuk juga memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Saat ini penggunaan pupuk organik lebih dianjurkan daripada pupuk an-organik karena jika petani terus menerus menggunakan pupuk an-organik maka kondisi tanah akan semakin rusak. Dalam pemakaian dan peredarannya, pemerintah sangat tegas dalam menertibkan pupuk organik yang beredar di pasaran saat ini dengan cara mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait komposisi pupuk organik yang diproduksi karena selama ini banyak produsen pupuk yang mengatakan pupuknya merupakan pupuk organik tetapi komposisinya belum sesuai atau kandungan di dalamnya masih di bawah batas minimum. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur standar mutu terkait kelayakan pupuk melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanaman. Terdapat pula lembaga-lembaga yang menguji mutu pupuk organik khususnya pupuk organik cair (POC) sebelum pupuk dipakai dan diedarkan di pasaran, salah satunya adalah Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman. Namun kriteria yang ada untuk menentukan kelayakan pupuk sangatlah banyak sehingga perlu dibuat suatu sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan pupuk organik cair dengan metode Simple Additive Weighting untuk membantu pihak Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman dalam menentukan kelayakan pupuk organik cair baik kelayakan dari segi pemakaian pupuk maupun kelayakannya menurut standar mutu yang ada di Indonesia.Fertilizer is one of the strategic products to support the development of the agricultural sector because it can help to grow and thrive plants. Fertilizer also has an important role in improving the productivity of agricultural products. Currently the use of organic fertilizer is more recommended than an-organic fertilizers because if farmers continue to use an-organic fertilizer, the condition of the soil will be more damaged. In its use and circulation, the government is very firm in curbing organic fertilizer circulating in the market today by issuing the Indonesian National Standard (SNI) related to the composition of organic fertilizer produced because so many fertilizer producers said their fertilizer is organic fertilizer but the composition is not suitable or is still below the minimum limit. Therefore, the government has set the quality standard related to the feasibility of fertilizer through Regulation of the Minister of Agriculture No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 on Organic Fertilizer, Biological Fertilizer and Plant Improvement. There are also institutions that test the quality of organic fertilizer, especially liquid organic fertilizer before the fertilizer is used and circulated in the market, one of them is the Research Laboratory of Jenderal Soedirman University. But the criteria to determine the feasibility of fertilizer is so much that it needs a decision support system for the determination of the feasibility of liquid organic fertilizer with Simple Additive Weighting method to assist the Research Laboratory of Jenderal Soedirman University in determining the feasibility of liquid organic fertilizers both feasibility in terms of fertilizer use and feasibility according to quality standards that exist in Indonesia.
1837021313E1A113084PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERAS MEREK “MAKNYUSS” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERAS MEREK “MAKNYUSS” BERDASARKAN UNSANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh :

Yuniar Mega Pratiwi

E1A113084


Label merupakan hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang terdapat dalam label akan mendorong konsumen untuk menentukan pilihan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan PT. Indo Beras Unggul (IBU) sebagai pelaku usaha beras merek “Maknyuss” yang mencantumkan label tidak sesuai dengan isinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perlindungan konsumen beras “Maknyuss” dari pelanggaran yang dilakukan oleh PT. IBU sebagai pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dapat memberikan perlindungan secara sepenuhnya terhadap konsumen beras merek “Maknyuss” dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. IBU sebagai pelaku usaha atas ketentuan dalam Pasal 4 huruf (c) dan huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


ABSTRACT

LEGAL PROTECTION ON THE CONSUMER OF “MAKNYUSS” RICE BASED ON LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ABOUT PROTECTION OF CONSUMER

By:
Yuniar Mega Pratiwi
E1A113084


Labels are important to consumers. The information contained in the label will encourage consumers to make choices. Without clear information then frauds can occur. This research is motivated by PT. Indo Beras Unggul (IBU) as the "Maknyuss" brand rice business actor who listed the label is not in accordance with the contents. This study aims to determine the aspect of consumer protection law of rice "Maknyuss" from the violations committed by PT. IBU as a business actor viewed from Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

This research uses normative juridical research method with approach of legislation. Data collection through literature searches against legislation. The data are described in the form of a narrative text systematically. Data analysis method used is qualitative normative method.

The results show that Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection has not been able to provide full protection to consumers of the "Maknyuss" brand rice due to violations committed by PT. IBU as business actor on the provisions of Article 4 letter (c) and letter (h) of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection.
1837121314E1A014105VICTIM PRECIPITATION DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN DALAM PRAKTIK PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 70/PID.B/2016/PN PWT)ABSTRAK
Terjadinya suatu tindak pidana dimungkinkan terdapat peranan korban yang sangat fungsional dalam terjadinya viktimisasi, peranan korban tersebut dalam viktimologi disebut dengan victim precipitation. Saat ini aparat penegak hukum utamanya hakim masih jarang yang mempertimbangkan adanya victim precipitation dalam putusannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis victim precipitation dalam perspektif viktimologi dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai victim precipitation dalam Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN Pwt.
Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara non-participation observation dan studi kepustakaan serta menggunakan metode analisis data kualitatif dan content analisis data.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa victim precipitation yang pada masa sebelumnya tidak diperhitungkan karena dianggap tidak relevan, sedangkan saat ini telah dipertimbangkan sebagai upaya pencegahan kejahatan. Konsep victim precipitation berfungsi untuk membantu menghindari terjadinya tindak pidana lagi di masa depan dan sebagai pencegahan viktimisasi berulang.
Kata Kunci : Victim Precipitation, Viktimologi, Putusan Pengadilan

ABSTRACT
The occurrence of a crime is possible caused by victim, in victimology it called victim precipitation. Currently the main law enforcement apparatus is still very rare judges who formulate the existence of victim precipitation in the verdict. The purpose of this research to analyzing victim precipitation in the victimological perspective and to know the judge's legal considerations regarding victim precipitation in Decision Number 70 / Pid.B / 2016 / PN Pwt.
This research using sociology juridical method with descriptive research specification. This research using primary and secondary data. Methods of data collection are interview non-participation observation and literature study, then using qualitative data analysis method and content analysis data.
Based on the result of the research can be concluded that the victim precipitation which in the previous period is not taken into account because it is considered irrelevan, currently considered for the prevention of crime. The concept of victim precipitation serves to help avoid further criminal acts in the future and to prevent repetitive victimization.
Keywords: Victim Precipitation, Victimology, Decision of Court
1837221315F1C013079Konstruksi Realitas Peristiwa Kerusuhan Rasial di Kota Detroit Tahun 1967. (Studi Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills pada Film 'Detroit')Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teks dalam film ‘Detroit’ telah mengkonstruksi realitas peristiwa kerusuhan rasial tahun 1967 di Kota Detroit. Dengan menggunakan analisis wacana kritis model Sara Mills, tingkatan analisis dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu posisi subjek-objek dan posisi penonton. Adegan, dialog dan narasi, serta unsur konstektual lainnya digunakan sebagai unit analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks dalam film ini telah menempatkan tiga tokoh polisi lokal kulit putih dan pembawa berita sebagai subjek cerita, sedangkan tokoh-tokoh kulit hitam sebagai objek cerita. Kemudian, penonton disugestikan untuk memosisikan diri sebagai pembawa berita dan tokoh-tokoh kulit putih yang tidak rasis. This research aims to find text in Detroit movie that constructed reality of the 1967 racial riot in Detroit City. Using critical discourse analysis from Sara Mills, this research has two levels of analysis; subject-object position and audience’s position. Scenes, dialogues, narration, and other contextual elements are used as units of analysis. The result of this research shows that text on this film has placed three white local policemen and news anchor as the subject of the story, while the black characters as the object. Audiences are suggested to place themselves in news anchor and the good white guys’ position.
1837321316E1A112045TINDAK PIDANA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt).


Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt, Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt. Dalam penerapan unsur – unsur tindak pidana ini perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, bersifat melawan hukum tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, perbuatan itu mempunyai kesalahan, terdakwa keadaan jiwanya normal atau keadaan jiwanya sehat, mampu mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt, adalah sebagai berikut :
a. Pertimbangan yuridis
Perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terpenuhinya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.
b. Pertimbangan sosiologis
Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Majelis Hakim menjauhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 		Narcotic represent worthwhile materials or drug in medication area or health service and science development and also can generate depended which is very harm if used without circumspect and tight observation and operation.
This research aim to to know applying of doing an injustice elements abuse of Narcotic Faction I to ownself and to know consideration base punish Judge of district court Purwokerto in dropping crime at Number case : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt.
This research use method approach of normative juridical. Specification of descriptive research of analysis, Source of secondary data cover law and regulation going into effect, literature, result of research related to problems fundamental and also District Court Purwokerto No decision : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt, Data collecting with bibliography study, presented in the form of description and analysed with normative method qualitative.
Pursuant to result of research known that applying of doing an injustice elements abuse of Narcotic Faction I to ownself in District Court Purwokerto Number case decision : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt. In applying of element - this doing an injustice element of deed of defendant have fulfilled formula glare at in law having the character of to contempt of court do not be found by the existence of things able to abolish crime responsibility, good as reason of justification and or reason of forgiveful, that deed have mistake, defendant situation of its normal head or situation of its healthy head, can know that its deed illegal so that defendant have to justify its deed. Defendant have proven validly and assure to make a mistake to conduct doing an injustice misuse Narcotic Faction I to ownself. deed of Defendant arranged in Section 127 sentence (1) Law No a letter. 35 Year 2009 about Narcotic.
Consideration base punish Judge of district court Purwokerto in let fall crime at Number case : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt, shall be as follows :
a. Yuridical consideration
Deed of Defendant have fulfilled all Section element 127 sentence (1) letter a Law No. 35 Year 2009 about Narcotic. Fulfillement verification pursuant to valid evidence appliance as arranged in Section 183 and Section 184 KUHP
b. Sociological consideration
Consideration to things weighing against and lightening to defendant as determined in Section 197 sentence (1) KUHAP letter f. Committee Judge keep away crime to Defendant with crime serve a sentence during 1 (one) year 3 (tiga) month. Specifying defendant remain to stay in prisoner.
1837421656E1A013190PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM SENTRALISASI KURIKULUM PADA PENDIDIKAN TINGGIKurikulum adalah sebuah keharusan dalam sistem pembelajaran setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Namun terdapat pola sentralisasi dalam pembentukan kurikulum pada pendidikan tinggi yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi (Permendikbud Tentang KKNI). Padahal, perguruan tinggi memiliki otonomi pengelolaan perguruan tinggi dibidang akademik sehingga perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik sendiri tanpa keterlibatan pemerintah dalam pembentukannya. Oleh karena itu adanya persoalan dalam pemenuhan hak atas pendidikan dalam pembentukan kurikulum pada pendidikan tinggi di Indonesia.
Persoalan ini kemudian dilanjutkan dengan penelitian hukum (Legal Research) dengan tujuan agar mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan dalam pembentukan kurikulum pada perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).
Hasil Penelitian menunjukan bahwa tidak terpenuhinya hak atas pendidikan dalam pembentukan kurikulum pada pendidikan tinggi karena membatasi kebebasan akademika sivitas akademika karena Pasal 10 ayat (3) Permendibud Tentang KKNI memperluas kewenangan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen-Belmawa) dalam membentuk kurikulum sehingga kewenangan perguruan tinggi hanya mengikuti pedoman kurikulum dari Dirjen-Belmawa dan tidak adanya otonomi pengelolaan perguruan tinggi dibidang akademik.		The curriculum is crucial element of learning system in every level of education, including higher education.However, there is a pattern of centralization in the formation of a curriculum in higher education contained in Permendikbud. 73 of 2013 on the Indonesian National Qualification Framework for Higher Education (KKNI). In fact, universities have the autonomy of university management in the academic field so that universities have their own academic freedom without government involvement in its formation. Therefore, there is a problem in the fulfillment of the right to education in the formation of curriculum in higher education in Indonesia.
This problem followed by legal research (Legal Research) with the aim to know how the fulfillment of the right to education in the formation of curriculum at universities. This research uses statutory approach approach and conceptual approach.
The result of the research shows that the unattended right of education in the formation of curriculum in higher education because it limits the academic freedom of academicians because Article 10 paragraph (3) Permendibud About KKNI expands the authority of the Directorate General of Learning and Student Affairs (Dirjen-Belmawa) in forming the curriculum so that the authority of the university only follow the curriculum guidance of Dirjen-Belmawa and the absence of academic management autonomy in the field of academic.
1837521318H1F013011GEOLOGI DAN STUDI HUBUNGAN TINGKAT ALTERASI TERHADAP POTENSI LONGSOR DI DAERAH KALIREJO DAN SEKITARNYA, KECAMATAN KOKAP, KABUPATEN KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABencana alam akan menimbulkan resiko atau bahaya terhadap kehidupan manusia,baik kerugian harta benda maupun korban jiwa. Lokasi penelitian ini berada di daerah Kalirejo dan sekitarnya, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara regional tersusun atas Formasi Kebobutak, Lava Andesit, dan Batuan Terobosan Andesit, sedangkan secara lokal litologi daerah penelitian tersusun atas breksi, lava andesit, andesit dyke, dan intrusi dasit. Litologi daerah penelitian telah mengalami pelapukan (altered) yang cukup intensif berupa alterasi tipe propilitik dan argilik. Metode penelitian berupa studi literatur dan pemetaan geologi permukaan seperti pengambilan sampel batuan, struktur. Berdasarkan studi petrografi dan X-ray diffraction dari sampel yang di ambil dari lokasi penelitian, dapat di simpulkan bahwa gerakan tanah yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh kontrol tingkat pelapukan yang tinggi yang menghasilkan mineral clay dalam jumlah yang besar seperti smektit, illit dan kaolin. Kehadiran mineral clay ini menjadi pemicu terjadinya longsoran.Natural disasters will pose a risk or danger against human life, either the loss of property or loss of life. Location of the study area in Kalirejo and surrounding areas, district Kokap, Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta. On a regional basis this location composed by Kebobutak Formations, Lava Andesite, Andesite Rocks and Breakthrough, while locally, the area litology of this research composed by andesite, lava, breksi andesite dike, and dacitic. The Litology area Research has suffered weathering (altered) is a fairly intensive form alteration of type propilitik and argilik. The method that i used in this research is study of literatur dan geological mapping such as sampling of rocks, structure. Based on petrographic studies and x-rays diffraction from a sample of the research, can conclude that type of ground motion avalanche that occurred on site research caused by a high level control of weathering that produce mineral clay inlarge number like smektit, illit and kaolin. The presence of the clay minerals triggers the onset of avalance
1837621319C1K012055ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL IN UNDERSTANDING CUSTOMER’S DECISION TO USE GO-PAYGo-Jek merupakan salah satu perusahaan transportasi berbasis online di Indonesia dan juga merupakan perusahaan transportasi online pertama. Pada awalnya, Go-Jek hanya menyediakan jasa transportasi saja, tetapi sejalan dengan berkembangnya perusahaan, Go-Jek memperluas layanan jasanya ke bidang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, seperti makanan, jasa pembersih, hiburan, dsb. Go-Jek sukses bekerja sama dengan perusahaan lain untuk jasa mereka. Untuk meningkatkan kualitas jasa dan kepuasan pelanggan, Go-Jek memperkenalkan Go-Pay kepada pelanggan mereka, Go-Pay merupakan sebuah alat transaksi berbasis e-money, untuk menggunakan Go-Pay pelanggan diperlukan mengisi saldo terlebih dahulu. Pada saat pertama diluncurkan, pelanggan masih asing tentang e-money jadi mereka belum terlalu mengenal tentang Go-Pay, untuk mengatasi masalah itu Go-Jek memulai promo yang dimana pelanggan akan mendapatkan saldo gratis dan semenjak itu Go-Pay mulai berkembang. Untuk menarik lebih banyak pelanggan Go-Jek dalam menggunakan Go-Pay, Go-Jek member potongan harga pada setiap transaksi yang menggunakan GO-Pay dan potongan harga yang diberikan lebih dari cukup untuk menarik pengguna baru, terlebih dengan adanya sistem poin. Jadi, pertanyaannya adalah “Apakah Go-Pay sudah benar-benar diterima pelanggan?” untuk lebih tepatnya, pelanggan di daerah Bandung. Bandung merupakan kota komersil dengan latar belakang pelanggan yang beragam. Metodologi penelitian yang digunakan untuk studi ini ada kuantitatif menggunakan survey online, Google Form. Sample penelitian berjumlah 185 yang berasal dari pengguna Go-Jek di Bandung yang setidaknya pernah memakai Go-Pay sekali. Alat statistic SPSS dan AMOS digunakan untuk menganalisa data. Struktur model, termasuk self efficacy, perceived ease of use, perceived usefulness, perceived risk, normative beliefs, attitude, dan behavioral intention, dikembangkan berdasatkan technology acceptance model (TAM). Hasilnya menunjukan bahwa TAM bisa menjadi alat teoritis untuk memahami penerimaan pelanggan terhadap Go-Pay.Go-Jek is one of online transportation provider in Indonesia and exactly the pioneer of online transportation trend. At first its only provide transport purpose only, however as the company growth, it extent into another field that can fulfill customer’s needs and wants, such as foods, cleaning services, entertainment, etc. Go-Jek successfully cooperates with another company for their services. To increase the service quality and customer’s satisfaction, Go-Jek introduced Go-Pay to their customer. Go-Pay is transaction feature from Go-Pay which use e-money, in order to use Go-Pay customer have to recharge their balance first. However, at that time the customer still have less knowledge about e-money so they weren’t aware of Go-Pay yet, but Go-Jek started the promo where their customer got free balance and it starting to grow ever since. To attract more Go-Pay user, Go-Jek giving discount on every transaction using Go-Pay and the discounted prices were more than enough to attract customer especially with point system. So, the question is that “Is Go-Pay already accepted by the customer?” to be precise in this study by Bandung customer. Bandung is a commercial city which there is a lot of customers with different background. The research methodology used for this study is a quantitative using online survey, Google Form. The sample of this research is 185, came from Go-Jek users in Bandung who have used Go-Pay at least once. Statistical software SPSS and AMOS is used to analyze the data. The general structural model, which included self-efficacy, perceived ease of use, perceived usefulness, perceived risk, normative beliefs, attitude and behavioral intention, was developed based on the technology acceptance model (TAM). The result proof TAM to be a good theoretical tool to understand customer acceptance of Go-Pay.
1837721341F1A012024Penyesuaian Kembali (Readjusment) Perempuan Terhadap Fungsi Keluarga Pasca Cerai Gugat Di Kabupaten PurbalinggaABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul Penyesuaian Kembali (Readjusment) Perempuan Terhadap Fungsi Keluarga Pasca Cerai Gugat Di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyesuaian kembali perempuan terhadap fungsi keluarga pasca cerai gugat di Kabupaten Purbalingga.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sasaran utamanya adalah perempuan pelaku cerai gugat dan sasaran pendukungnya adalah pegawai Pengadilan Agama Purbalingga. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang saling mencintai yang di sahkan melalui jalan pernikahan dan direstui oleh orang tua. Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis, kerikil-kerikil kecil muncul sebagai tanda adanya permasalah dalam perkawinan yang bisa memicu konflik untuk bercerai. Ketika perceraian sudah menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan maka akan berdampak pada pergeseran fungsi keluarga. Penyesuaian diperlukan oleh sebuah rumah tangga yang bercerai, beberapa hal yang memerlukan penyesuaian kembali ketika seseorang wanita menggugat cerai yaitu (1) penghentian kepuasan seksual, (2) berkurangnya kasih sayang atau rasa aman, (3) hilangnya model peran dewasa untuk diikuti oleh anak-anak, (4) penambahan dalam persoalan ekonomi, (5) pendidikan anak menjadi terganggu.
ABSTRACT
This research entitled Women's Readjusment on Family Function Post-Divorce Sues In Purbalingga District. This study aims to find out how to re-adjust women to the function of post-cerai family in Purbalingga regency.
This research uses descriptive qualitative research method. The main target is women who are divorced and their supporting targets are employees of the Religious Courts of Purbalingga. Informant determination technique is done by purposive sampling. Data collection methods used were interviews and observation. Data analysis uses interactive analysis which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.
Marriage is a sacred bond between a man and a loving woman who is passed through the marriage way and sanctioned by the parents. Household life does not always run harmoniously, small pebbles emerge as a sign of marital problems that can trigger conflict for divorce. When divorce has become an option to solve the problem it will have an impact on family function shift. Adjustment is required by a divorced household, some things that need to be re-adjusted when a woman sues for divorce are (1) discontinuance of sexual gratification, (2) lack of affection or security, (3) loss of adult role model to be followed by children. children, (4) additions to economic problems, (5) education of children to be disturbed.
1837821657E1A013125KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN DALAM PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERIABSTRAK
Tujuan dari dibangun dan dibentuknya Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan dengan jelas salah satu tujuan Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Jasa pendidikan yang diselenggarkan oleh PTN dapat ditinjau dari aspek hukum publik dan hukum perdata. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah masuk ke dalam kategori pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dikenakan biaya, pemerintah menarik dana dari masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Dengan kata lain instansi pemerintah yang bersangkutan memiliki suatu perikatan dengan masyarakat yang telah membayar untuk mendapat layanan tersebut. Dalam kaitanya dengan pelayanan jasa pendidikan tinggi maka perikatan tersebut terjad antara PTN dengan mahasiswa.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konstruksi hukum perikatan antara PTN dengain mahasiswa dalam penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi di PTN. Untuk mengetahui hak dan kewajiban apa yang timbul dari perikatan antara PTN dengan mahasiswa tersebut. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research), yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (statute approach), Pendekatan analisis (Analitical Approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur beberapa bentuk PTN, misalnya PTN Negeri Badan Hukum, PTN Badan Layanan Umum, dan PTN Satuan Kerja. Untuk mengetahui perikatan dalam penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri tersebut maka harus ditemukan unsur-unsur perikatan, sumber perikatan, isi perikatan. Selanjutnya, dapat diketahui akibat hukum dari perikatan jasa pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur beberapa bentuk PTN, misalnya PTN Negeri Badan Hukum, PTN Badan Layanan Umum, dan PTN Satuan Kerja.
ABSTRACT
The purpose of the establishment Indonesia is stated in the preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia which states clearly one of the goals of Indonesia is to educate the Indonesian nation. Educational services carried out by Stated-Owned Universities can be viewed from the aspects of public law and civil law. Education organized by the government fall into the category of public services. In administering public services that are charged, the government withdraws funds from communities that need such services. In other words, the relevant government agency has an engagement with the people who have paid for the service. In kaitanya with high education services then the engagement occurs between Stated-Owned Universities with students.
The purpose of this research is to know the construction of legal agreement between Stated-Owned Universities with students in the provision of higher education services in Stated-Owned Universities. To find out what rights and obligations arise from the engagement between the Stated-Owned Universities and the student. Approach method used in this research is legal research , which is kind of normative juridical research. the approach used in this research is the Statute Approach, the Analytical Approach, and the conceptual approach.
Indonesian legislation regulates certain forms of Stated-Owned Universities, such as State-Owned Legal Entities, Stated-Owned Universities Public Service Agency, and Stated-Owned Work Unit. To know the engagement in the provision of higher education services in the State College must be found the elements of engagement, the source of engagement, the content of the engagement. Furthermore, it can be seen the legal consequences of the education service engagement in the State College. Indonesian legislation regulates certain forms of Stated-Owned Universities, such as State-Owned Legal Entities, Stated-Owned Universities Public Service Agency, and Stated-Owned Universities Work Unit.
1837921321F1B113002MANAJEMEN ELECTRONIC PLANNING BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMASKemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah melahirkan konsep e-government pada organisasi publik. Salah satu pengembangannya yaitu aplikasi electronic planning (e-planning) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen seperti planning, organizing, assembling of resources, directing, dan controlling pada electronic planning. Manfaat dari penelitian ini untuk memperkarya ilmu administrasi negara dan memberikan masukan dan informasi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep manajemen menurut Newman yakni planning, organizing, assembling of resources, directing, dan controlling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teknik Analisis Model Interaktif dan validitas data yaitu triangulasi sumber. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil pada aspek planning telah melakukan pelaksanaan dengan baik. Aspek organizing, saat ini belum memiliki standar khusus dalam e-planning. Pada assembling of resources, jumlah personalia yang dimiliki kurang tetapi segi finansial sudah mencukupi. Aspek directing juga berjalan dengan baik, Dan aspek controlling, secara sistem mengalami gangguan dalam penjagaan server, sehingga user mengalami hambatan memasukkan data rencana kerja pemerintah daerah. Kesimpulan penelitian ini yaitu secara keseluruhan aspek manajemen dari Newman belum berjalan dengan baik. Information and Communication Technology (ICT) development derives public administrations to adopt the electronic government within their works. One of the developments is electronic planning (e-planning) at Development Planning Research Agency (Bappedalitbang) in Banyumas Regency. This research purposes to know the management such as planning, organizing, assembling of resources, directing, and controlling. This research is to enrich in science of public administration and is expected to provide information. The conceptual framework refers to the management concept adopted from Newman including aspects of planning, organizing, assembling of resources, directing, and controlling. This research uses descriptive qualitative method with Interactive Model Data Analysis and data validity is source triangulation. The informant is selected by using purposive sampling technique and collected by interviewing, observing, and documenting. This research concludes that overall management aspect of Newman has not run well.
1838021322C1B013037PENGARUH ENTERTAINMENT ADS, INFORMATIVENESS ADS, IRRITATION ADS, CREDIBILITY ADS, DAN EMOTIONAL TERHADAP ADVERTISING VALUE DAN SIKAP KONSUMEN
(Studi Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman)		Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan menganalisis cara remaja menanggapi iklan di Youtube serta faktor – faktor yang mempengaruhinya seperti hiburan iklan, informasi iklan, iritasi iklan, kredibiltas iklan, dan emosional. Di sini, iklan akan muncul sebelum video asli diputar dan memiliki opsi “skip” pada iklan yang akan tersedia setelah 5 detik pertama.
Sampel dalam penelitian ini terdapat 150 responden yang merupakan mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, yang pernah menonton iklan Traveloka di Youtube. Metode random sampling digunakan dalam penentuansampel penelitian ini. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan Equational Structural Modelling (SEM). Hasil data menunjukkan bahwa adanya pengaruh hiburan iklan, informasi iklan, kredibilitas iklan, dan emosional memiliki pengaruh positif, sedangkan iritasi iklan berpengaruh negatif terhadap nilai iklan. Nilai iklan berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen terhadap iklan Traveloka di Youtube.		Abstract

This purpose this study to identify and analyze on how young people respond to the advertising on Youtube as well as the factors that influence that is ad entertainment, ad informativeness, ad irritaion, ad credibility, and emotional. Here, the ad will appear before the original video is playing and has an option “skip” on the ad that will be available after the first 5 second.
The sample in this study there were 150 respondents who are undergraduate students of Faculty Economic and Business Universitas Jenderal Soedirman, whohave ever watched Traveloka ads on Youtube. Random sampling methode used in the determination of the sample. Than the data were analyzed using Equational Structural Modelling (SEM). Data showed that there is an influence of the ad entertainment, ad informativeness, ad irritation, ad credibility, and emotional has a positive influence, while the ad irritation has a negative influence toward advertising value. Advertising value have positive influence toward consumers attitude for Traveloka ads on Youtube.