Artikel Ilmiah : E1A013125 a.n. AZMI MAHATHIR
| NIM | E1A013125 |
|---|---|
| Namamhs | AZMI MAHATHIR |
| Judul Artikel | KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN DALAM PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Tujuan dari dibangun dan dibentuknya Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan dengan jelas salah satu tujuan Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Jasa pendidikan yang diselenggarkan oleh PTN dapat ditinjau dari aspek hukum publik dan hukum perdata. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah masuk ke dalam kategori pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dikenakan biaya, pemerintah menarik dana dari masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Dengan kata lain instansi pemerintah yang bersangkutan memiliki suatu perikatan dengan masyarakat yang telah membayar untuk mendapat layanan tersebut. Dalam kaitanya dengan pelayanan jasa pendidikan tinggi maka perikatan tersebut terjad antara PTN dengan mahasiswa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konstruksi hukum perikatan antara PTN dengain mahasiswa dalam penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi di PTN. Untuk mengetahui hak dan kewajiban apa yang timbul dari perikatan antara PTN dengan mahasiswa tersebut. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research), yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (statute approach), Pendekatan analisis (Analitical Approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur beberapa bentuk PTN, misalnya PTN Negeri Badan Hukum, PTN Badan Layanan Umum, dan PTN Satuan Kerja. Untuk mengetahui perikatan dalam penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri tersebut maka harus ditemukan unsur-unsur perikatan, sumber perikatan, isi perikatan. Selanjutnya, dapat diketahui akibat hukum dari perikatan jasa pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur beberapa bentuk PTN, misalnya PTN Negeri Badan Hukum, PTN Badan Layanan Umum, dan PTN Satuan Kerja. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT The purpose of the establishment Indonesia is stated in the preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia which states clearly one of the goals of Indonesia is to educate the Indonesian nation. Educational services carried out by Stated-Owned Universities can be viewed from the aspects of public law and civil law. Education organized by the government fall into the category of public services. In administering public services that are charged, the government withdraws funds from communities that need such services. In other words, the relevant government agency has an engagement with the people who have paid for the service. In kaitanya with high education services then the engagement occurs between Stated-Owned Universities with students. The purpose of this research is to know the construction of legal agreement between Stated-Owned Universities with students in the provision of higher education services in Stated-Owned Universities. To find out what rights and obligations arise from the engagement between the Stated-Owned Universities and the student. Approach method used in this research is legal research , which is kind of normative juridical research. the approach used in this research is the Statute Approach, the Analytical Approach, and the conceptual approach. Indonesian legislation regulates certain forms of Stated-Owned Universities, such as State-Owned Legal Entities, Stated-Owned Universities Public Service Agency, and Stated-Owned Work Unit. To know the engagement in the provision of higher education services in the State College must be found the elements of engagement, the source of engagement, the content of the engagement. Furthermore, it can be seen the legal consequences of the education service engagement in the State College. Indonesian legislation regulates certain forms of Stated-Owned Universities, such as State-Owned Legal Entities, Stated-Owned Universities Public Service Agency, and Stated-Owned Universities Work Unit. |
| Kata kunci | Perjanjian, Jasa Pendidikan, Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Tri Lisiani, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Mukhsinun, S.H., M.H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2018-05-09 13:03:08.39351 |