Home
Login.
Artikelilmiahs
21655
Update
ARIANDA ALAM CAHYAPUTRA
NIM
Judul Artikel
PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 46/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan suatu izin bagi setiap perusahaan yang menjalankan perusahaannya dibidang perdagangan. Kewajiban memiliki SIUP didasari oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Kabupaten Banyumas memiliki jumlah perusahaan sebanyak 216.560, dengan banyaknya jumlah Perusahaan tersebut maka penulis melakukan penelitian terhadap penerapan penerbitan SIUP di wilayah Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Spesifikasi penelitan menggunakan Penelitian Dekriptif, menggunakan sumber Data Sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan teori hukum, serta Data Primer melalui wawancara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Banyumas dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, dengan model penyajian data secara Deskriptif Naratif. Di Kabupaten Banyumas yang berwenang dalam penerbitan SIUP adalah BPMPPTSP Kabupaten banyumas dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, penerbitan SIUP di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik namun kesadaran masyarakat tentang SIUP masih rendah, sehingga membuat jumlah kepemilikan SIUP masih belum tercapai dengan baik.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Business trade license is permit for any company that runs in the field of trade. The obligations have this license constituted by Article 2 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 46/M-Dag/PER/9/2009 about changes on the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 36/M-Dag/PER/9/2007 about the publishing of a businesstrade license. In the Banyumas Regency, there are about 216,560 companies, that lots of Companies make the authors do research on the implementation of the publication Business trade license in Banyumas Regency area. The research method is used the juridical normative research method with the approach of the regulations and analytical approach. Research specification use descriptive research, use secondary data sources in the form of legislation and the theory of the law and the primary data through interviews in Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Banyumas Regency and in Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyumas Regency, with the models of presentation data in descriptive narrative. Banyumas government has authorities in publishing a business trade licenses by BPMPPTSP Banyumas Regency based on the Regional Regulation Number 16 Year 2016 about the formation and structure of the Banyumas Regency Device, the publishing of business trade licenses in Banyumas Regency is good enough but public awareness about this license still low,that makes many companies still do not have this license.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save