Update Artikelilmiah: 20176

MUHAMAD FAJAR RONI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pengangkatan anak dilakukan untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk melestarikan keturunan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakharmonisan perkawinan karena tidak adanya keturunan. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor 0296/Pdt.P/2015/PA.Sbr. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengangkatan anak telah dilakukan secara adat, pengasuhan anak angkat telah dilakukan para pemohon sejak anak baru dilahirkan. Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak Pengadilan Agama Sumber Nomor: 0296/Pdt.P/2015/PA.Sbr. hanya mendasarkan pada Pasal 39 (1), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal ini dijelaskan Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan umum pengangkatan anak. Sebaiknya  hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, mempertimbangkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang 35 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 , Pasal 12 ayat (1), (2) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The adoption of the child is undertaken in order to maintain the integrity of marriage and to preserve the ancestry, thus creating the worries of marriage disharmony due to the absence of ancestry.  
The main problem of this research is how the judge’s judgment in decides the supplication of adoption of child determination based on law No 0296/Pdt.P/2015/PA.Sbr. This Research using the nominative juridical approach.  
The result of this research showed that the adoption of the child has been done by tradition, the adopted child had been carried out by the suppliant since the child was born. Judge in granting application for adoption of Religious Court Source: 0296 / Pdt.P / 2015 / PA.Sbr. Based on Article 39 (1), (3) of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, it is explained that 171 letter h Compilation of Islamic Law on general provisions adoption. It is advisable for the judge to grant the application for adoption, consider Article 1 point 9 and Article 39 number 2 of Law 35 Year 2014 as amendment to Law. 23 of 2002, Article 12 paragraph (1), (2) and Article 13 of Government Regulation Number 54 Year 2007 Jo. Article 6 and Article 7 of the Minister of Social Affairs Regulation no. 110 / HUK / 2009.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman