1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 1.521-1.540 dari 48.725 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
15217540F1F007064Viktor Larenz’ Self-Recovery from Munchausen Syndrome by Proxy in Sebastian Fitzek TherapyPenelitian berjudul “Viktor Larenz’ Self-Recovery from Munchausen Syndrome by Proxy in Sebastian Fitzek’s Therapy” ini menjelaskan tentang upaya karakter utama dalam menyembuhkan gangguan mental ganda yaitu skizofrenia dan sindrom Munchausen dengan proxy yang dilakukan dengan terapi penyembuhan diri sendiri. Tujuan penelitian ini adalah menemukan tahap-tahap proses penyembuhan diri sendiri dan efeknya bagi kedua penyakit mental yang dialami tokoh utama bernama Viktor Larenz.
Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Sumber data penelitian ini adalah novel Therapy karangan Sebastian Fitzek yang dianalisis menggunakan teori psikoanalisa oleh Sigmund Freud dan teori tentang ‘diri’ oleh Carl Gustav Jung. Setelah melakukan penelitian,
Peneliti menyimpulkan bahwa ada empat tahap terapi penyembuhan diri sendiri yang dipusatkan pada tokoh imajiner bernama Anna Glass. Keempat tahap tersebut adalah kehadiran Anna sebagai cerminan Viktor Larenz dilihat dari profesi dan penyakit mentalnya. Step kedua adalah cerita Anna sebagai petunjuk bagi Viktor dalam mencari putrinya, Josy, yang dipusatkan pada dua karakter imajiner yang merefleksi Josy. Step ketiga adalah kehadiran Anna dan karakter imajiner lainnya untuk memanggil kembali memori Viktor sebagai penderita sindrom Munchausen by proxy dengan mengungkap apa yang telah dia lakukan terhadap Josy. Step terakhir adalah hasil dari terapi self-recovery yang berhasil pada kesembuhan Viktor dari syndrome Munchausen by proxy.		The research is entitled “Viktor Larenz’ Self-Recovery from Munchausen Syndrome by Proxy in Sebastian Fitzek’s Therapy”. It describes the main character’s attempt to recover from multiple mental disorders schizophrenia and Munchausen syndrome by proxy conducted by the self-recovery therapy. This research is aimed to find out the steps of self-recovery therapy and its effects in those mental disorders experienced by the main character named Viktor Larenz. Descriptive qualitative method is applied to analyze the data. Sebastian Fitzek’s Therapy becomes the source of data which is analyzed by psychoanalytic theory by Sigmund Freud and ‘Self’ theory by C.G Jung.
After conducting this research, the researcher concludes that there are four steps of self-recovery therapy centered on imaginary character found in the novel named Anna Glass. First, Anna’s presence as Viktor’s reflection is seen from her profession and her mental illness. Second, Anna’s story serves as Viktor’s guidance in searching Josy which centered on two imaginary characters as Josy’s reflection. The third step is the presence of Anna and other imaginary characters in recalling Viktor’s memory of being MSBP sufferer by disclosing what he did to Josy. The last is the outcome of self-recovery therapy results on Viktor’s recovery from Munchausen syndrome by proxy.
15227541F1C009039DISKUSI PUBLIK DALAM CITIZEN JOURNALISM
(STUDI KASUS FORUM KOMPASIANA.COM)
ABSTRAK

Universitas Jenderal Soedirman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

DISKUSI PUBLIK DALAM CITIZEN JOURNALISM
(STUDI KASUS FORUM KOMPASIANA.COM)
Epafroditus Gracia LP – F1C009039
Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi
xii+ 107 Hal+ 4 Tbl+ 10 Gbr+ 12 Lamp

Penelitian ini berjudul Diskusi Publik Dalam Citizen Journalism Studi Kasus Forum Kompasiana.com. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang, tujuan dan proses diskusi publik yang terjadi dalam berita citizen journalism pada forum Kompasiana.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif dengan model interaktif. Sedangkan untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan cara content analysis, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan menggunakan tringulasi sumber dan metode.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Diskusi Publik dalam Forum Kompasina merupakan bentuk semangat perubahan terhadap kondisi media yang antara lain: belum mengakomodasi partisipasi khalayak dalam proses pemberitaan, keterbatasan akses publik dalam media sebagai sebuah forum diskusi, pemilihan topik pemberitaan yang kurang peka terhadap kebutuhan berita masyarakat. Kompasiana sebagai wadah jurnalisme warga menawarkan sebuah saluran atau kanal alternatif yang memungkinkan media alternatif ini menjadi sebuah ruang publik. Dengan penyediaan kolom komentar sebagai sarana diskusi dan kelonggaran editorial dalam mempublish sebuah artikel. Diskusi publik Kompasiana memiliki empat pola tujuan yaitu: Diskusi sebagai sarana kompetisi, sebagai sarana pertemanan, sebagai saluran keluhan persoalan dan kritik sosial dari kompasianer, sebagai aktualisasi diri.
ABSTRACT

Jenderal Soedirman University
Social And Political Science Faculty

PUBLIC DISCUSSION ON CITIZEN JOURNALISM
CASE STUDY IN KOMPASIANA.COM FORUM
Epafroditus Gracia LP – F1C009039
Communication Science Essay
xii+ 107 Pg+ 4 Tbl+ 10 Pict+ 12 Attch

The study is titled Public Discussion On Citizen Journalism Case Study In Kompasiana.Com Forum aims to find out the background, purpose and process of public discussion that happened in the news on the forum Kompasiana citizen journalism.
This study uses descriptive qualitative method of research is an interactive model. As for the method of data collection was done by means of content analysis, in-depth interviews and documentary studies. While the analysis of the data by using tringulasi sources and methods.
From these results it can be concluded that the Public Discussion Forum Kompasina a spirit of change in the form of a medical condition that, among others: not accommodate public participation in the news process, limited public access in the media as a forum for discussion, the selection of news topics that are less sensitive to the needs of the news society. Kompasiana as container citizen journalism offers an alternative channel or channels that allow these alternative media into a public space. By providing the comment section as a means of discussion and editorial leeway in publishing an article. Kompasiana public discussion has four patterns of purposes: Discussion as a means of competition, as a means of friendship, the channel complaints and issues of social criticism kompasianer, as self-actualization.
15237542C1A009048ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN WISATA DI OBJEK WISATA WIDARAPAYUNG KABUPATEN CILACAPObjek Wisata Widarapayung merupakan objek wisata pantai di Kabupaten Cilacap yang cukup diminati oleh masyarakat. Objek Wisata Widarapayung menduduki tiga besar dari daftar objek wisata yang berada di Kabupaten Cilacap. Hal ini karena adanya pengembangan objek wisata dari segi infrastruktur, wahana, maupun atraksi-atraksi wisata lain yang mendukung dan menarik pengunjung lebih banyak lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh biaya perjalanan ke Objek Wisata Widarapayung, biaya perjalanan ke objek wisata lain, pendapatan, jarak, umur, dan waktu kerja terhadap jumlah kunjungan ke Objek Wisata Widarapayung serta untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap jumlah kunjungan ke Objek Wisata Widarapayung.
Alat analisis dari penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan jumlah kunjungan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen yaitu biaya perjalanan ke Objek Wisata Widarapayung, biaya perjalanan ke objek wisata lain, pendapatan, jarak, umur, dan waktu kerja.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keenam variabel tersebut yaitu biaya perjalanan ke Objek Wisata Widarapayung, biaya perjalanan ke objek wisata lain, pendapatan, dan jarak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan ke Objek Wisata Widarapayung. Sedangkan variabel umur dan waktu kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan ke Objek Wisata Widarapayung.		Widarapayung is an attraction beach in Cilacap which considered by people. Widarapayung beach is top three of the list of attractions in Cilacap.
It’s because there is a development attraction of infrastructure, rides, and the others tourist attractions that support and attract more visitors. The purpose of this study is to know the effect of the travel costs to Widarapayung attractions, travel costs to other attractions, income, distance, age, and time working against the number of visits to Widarapayung and to know which variables are most influential on the number of visits to Widarapayung.
The analysis tool of this study is a multiple linear regression with the number of visits as the dependent variable and the independent variable is the travel cost to Widarapayung, travel cost to other attractions, income, distance, age, and working time.
The results of this study indicate that all six variables are the travel cost to Widarapayung, travel cost to other attractions, income, and distance have a significant effect on the number of visits to Widarapayung. While the variables of age and working time doesn’t affect significantly to the number of visits to Widarapayung.
15247544E1A008282“KEKUATAN PEMBUKTIAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS KORUPSI AGUS CONDRO (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst).”Tindak Pidana Korupsi merupakan serious crime dan scandal crime sehingga mempunyai tempat khusus dalam pemberantasannya. Tindak pidana ini semakin berkembang dan terorganisir sehingga perlu ada langkah strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir. Justice collaborator adalah salah satu solusi dalam mengungkap kejahatan terorganisir seperti tindak pidana korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terdakwa Agus Condro dikatakan sebagai justice collaborator dalam Putusan Nomor 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst dan kekuatan pembuktian justice collaborator dalam persidangan sebelum hakim dengan pertimbangannya menjatuhkan Putusan Nomor 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif yaitu dengan mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada Putusan maupun Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian.
Penelitian yang dilakukan dari Putusan Nomor 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst diperoleh hasil sebagai berikut : Agus Condro dikatakan sebagai seorang justice collaborator karena memenuhi pedoman justice collaborator yaitu seorang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan diatur dalam Pasal 9 Huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Dalam Putusan Nomor 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst kekuatan pembuktian justice collaborator sebagai alat bukti saksi yang diatur di Pasal 184 KUHAP berdasar peraturan bersama Peraturan Bersama LPSK, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM bahwa justice collaborator dikatakan sebagai keterangan saksi yang dihadirkan di dalam pengadilan.
The criminal act, corruption is considered as a serious crime dan scandal crime ,it has its own special place in its eradication. This particular crime is growing and organized so that there is a need for a strategic move to accelerate the disclosure of the organized criminal act. Justice collaborator is one of the few solution in disclosure of the organized criminal act such as corruption.
The purpose of this study is to find out why the defendant, Agus Condro is said to be the justice collaborator in the Putusan Nomor 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst and the strength of the justice collaborator the trial before the judge with the consideration dropping the Putusan Nomor 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst.
This research is using the method of approach by Yuridis Normatif which is by examining the available journals (secondary data) . The method of analysis which is used in this research are normative and qualitative, which is by processing and interpreting the data based on judgment or legislation relating to this research.
The research conducted from the Putusan Nomor 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst has the results as follows : Agus Condro is claimed to be the justice collaborator he has fulfilled his guidelines of a justice collaborator which is, the person involved is considered as one of the perpetrators of criminal acts that he did, not the main actor in the crime and testified as a witness in the judicial process set in Pasal 9 Huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Dalam Putusan Nomor 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst which is the strength of evidence from the justice collaborator as an evidence of witness which is set in Pasal 184 KUHAP under joint regulations of LPSK, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM that the justice collaborator is considered as witness testimony presented in court.
15257546E1A008205PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN CILACAP
(Tinjauan Yuridis PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)
 Pegawai Negeri Sipil merupakan sumber daya manusia yang sangat besar peranannya dalam menentukan jalannya organisasi pemerintahan, karena Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor terpenting bagi jalannya roda pemerintahan. Untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang mampu melaksanakan tugas – tugas umum pemerintahan dan tujuan pembangunan yang baik maka diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai rasa tanggung jawab, memiliki keterampilan, keahlian dan kemampuan melaksanakan kewajiban dan pekerjaannya dengan baik dan benar maka diperlukan adanya pembinaan pegawai yang berkesinambungan, sebagai perwujudan dari Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010, di Kabupaten Cilacap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi prespkriptif yang didasarkan pada inventarisasi peraturan perundang – undangan.

Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa penerapan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Berdasarkan penelitian, di dalam pelaksanaan pemberian sanksi kepada PNS masih terdapat kendala yaitu sebagai berikut: Dalam pemberian sanksi belum ada ukuran yang tegas, Nilai kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang masih rendah. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
Civil Servants are human resources very large role in determining the course of government organizations , because the Civil Service is one of the most important factors for the wheels of government . To get the Civil Service capable of carrying out tasks - common tasks of governance and development goals required the presence of both the Civil Servants who have a sense of responsibility , have the skills , expertise and ability to carry out the obligations and work properly it is necessary to coaching employees sustainable , as the embodiment of the Law - Law No. 43 Year 1999 on the Principal - Principal Officer.

The purpose of this study is to identify and analyze the application of disciplinary sanctions for violations of Civil Servants under PP . 53 In 2010 , in Cilacap . The method of approach used in this study is a normative juridical , with specifications that are based on the inventory prespkriptif laws.

The results provide the conclusion that the application of disciplinary sanctions for violations of Civil Servants in Cilacap already based on Government Regulation No. 53 of 2010. Based on research , in the implementation of sanctions , there are still obstacles to civil servants is as follows : In sanctioning no firm size , value discipline civil servants are still low . Discipline is the ability of civil servants Civil Servants to obey the obligations and avoiding the prohibitions specified in legislation or official regulations which, if not adhered to or violated will be subject to disciplinary action .

* Keywords : Civil Service , Civil Service Discipline , Discipline Punishment of Civil Servants
15267547H1F009049GEOLOGI DAN KAJIAN GEOKIMIA TANAH
UNTUK IDENTIFIKASI MINERALISASI DAERAH ORO-ORO OMBO, KECAMATAN PRONOJIWO, KABUPATEN LUMAJANG,
JAWA TIMUR		Daerah penelitian terletak di Daerah Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada koordinat 718.000E-721.500E dan 9.092.770N-9.088.800N dengan luas daerah penelitian 14 km2 (3,5x 4 km). Daerah penelitian berada pada fisiografi Pegunungan Selatan Jawa Timur yang tersusun oleh Formasi Old Andesites dengan batugamping berumur Miosen Awal-Tengah. Berdasarkan Lembar Peta Geologi Turen dan Lumajang, Daerah penelitian tersusun oleh Formasi Mandalika berumur Oligosen-Miosen dan Endapan Gunungapi Semeru.
Satuan geomorfologi daerah penelitian terbagi menjadi dua yaitu, satuan kaki gunungapi bagian bawah dan satuan perbukitan struktural. Susunan stratigrafi daerah penelitian dari tua ke muda yaitu, Satuan Breksi, Satuan Andesit, dan Endapan Fluvial Aluvial. Gaya tektonik yang bekerja pada batuan menghasilkan struktur geologi sesar mendatar kiri menurun.
Pengambilan 320 data conto geokimia tanah menghasilkan sebaran anomali unsur teramati. Sebaran unsur Cu berasosiasi kuat dengan Co, Mn, Zn, dan As. Beberapa anomali unsur seperti Au, pada daerah penelitian mengikuti pola sesar yang berarah timur laut – barat daya. Berdasarkan korelasi dan asosiasi unsur, identifikasi mineralisasi yang terdapat pada daerah penelitian berupa mineralisasi Cu, Co,Mn, dan Zn. Hubungan intrusi andesit dan struktur geologi terhadap mineralisasi adalah adanya sumber panas yang mengubah batuan samping yang menyebabkan mineralisasi dan rekahan yang berperan sebagai jalan untuk fluida baik larutan hidrotermal atau air meteorik sehingga memperkaya proses mineralisasi yang telah terjadi sebelumnya.		The research area is located in Oro-Oro Ombo Region, Pronojiwo District, Lumajang Regency, East Java and has coordinate point 718.000E-721.500E and 9.092.770N-9.088.800N broadly observation region 14 km2 (3,5 x 4 km). The research area is located on East Java Southern Mountains which consist of Old Andesites Formation with limestones of Lower to Middle Miocen age. Base on Geological Map Sheet Turen and Lumajang, the research area consist of Mandalika Formation of Oligosen to Miosen age and Vulcanic Deposits of Semeru.
The research area geomorphology unit is devided as two wich is Lower Vulcanic Footslopes Unit and Structural Hills Unit. Stratigraphy formation research area of old goes to young is Breccia Unit, Andesites Unit, and Fluvial Alluvial Deposits. Tectonic force that is connected with rocks result geology structure of normal left slip fault.
320 sample of geochemical soil were took, result spread anomalous of elements observed. Spread elemental of Cu has strong associate with Co, Mn, Zn, and As. Severally anomalous elemental such as Au, follow the fault pattern which get eastnorth-southwestward on research area. Base on correlation and element association, mineralization identification that exists on research area as Cu, Co, Mn, Zn mineralization. Relation between andesite intrusion and geology structure to mineralization is altered on wall rock which caused by heat source from the intrusion then result mineralization and enrichment of mineralization have been happened previously which caused by hidrotermal fluid or meteoric water have entrance by fracture.
15277548E1A008231PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP TERDAKWA MAHASISWA
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 02/PID.SUS/2012/PN.PWT)
Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurut KUHAP sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu adanya proses pembuktian. Dalam Pembuktian harus didasarkan kepada Undang-Undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah yang terdapat pada pasal 184 KUHAP, pembuktian di persidangan hakim berpedoman pada Pasal 183 KUHAP. Seperti dalam perkara ini, yaitu putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto yakni Putusan Nomor : 02/Pid.Sus/2012/PN.Pwt dimana terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika seperti yang diatur dalam Pasal 111 – 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.
Criminal law is part of public law . Criminal law is divided into two parts , material criminal law and formal criminal law . Material criminal law stipulated in the Criminal Justice Act ( Criminal Code ) , while the formal criminal law stipulated in the Code of Criminal Procedure ( Code of Criminal Procedure).
According to the Criminal Procedure Code before the judge ruled , advance the process of verification . In Proof must be based on the Law (Criminal Code ) , which is valid evidence contained in article 184 of the Criminal Procedure Code , evidence in the trial judge based on the Article 183 of the Criminal Procedure Code . As in this case , the sentencing decision handed down by District Court Judge in Navan namely Decision Number : 02/Pid.Sus/2012/PN.Pwt which the defendant committed the abuse of narcotics as set forth in Section 111-114 of Law No. 35 in 2009 .
The accused were found guilty and accountable for his actions the defendant sentenced to prison for 4 years and a fine of Rp . 800.000.000 , - ( eight hundred million dollars ) with the provision that if the fine is not paid to be replaced by imprisonment for 1 ( one ) month .
15287551C1C010075ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUALPada tahun 2015 , baik pemerintah pusat maupun daerah harus telah menerapkan standar akuntansi sektor publik ( SAP ) berdasarkan basis akrual penuh . Namun, hingga 2014 , banyak pemerintah daerah masih belum mampu menerapkan basis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi sektor publik ( SAP ) berbasis akrual . Jenis penelitian ini adalah penelitian konfirmasi . Metodologi penelitian yang digunakan adalah analisis faktor . Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah kuesioner . Kuesioner disampaikan kepada 100 karyawan dari departemen keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kabupaten Banyumas . Hanya 82 kuesioner ( 82 % ) kembali lengkap dan dapat diproses . Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi sektor publik berbasis akrual dipengaruhi oleh sumber daya manusia , faktor teknologi informasi , faktor keterampilanl , faktor identitas dan faktor konsistensi . Sumber daya manusia menjadi faktor dominan karena memiliki nilai eigen terbesar 6,406 . Implikasi dari penelitian ini bahwa studi lebih lanjut diharapkan tidak hanya untuk menganalisis faktor-faktor dalam penelitian , tetapi juga dilanjutkan dengan analisis kausal . Untuk pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia .By 2015, both central and local government should have applied the public sector accounting standards (SAP) based on a full accrual basis. However, until 2014, many local governments are still not able to apply the accrual basis.This study aims to identify and analyze the factors that affect the application of public sector accounting standards (SAP) based accrual. The kind of this research is confirmatory research. The research methodology used is factor analysis. Technique that used in collecting the data is the questionnaire. The questionnaire was delivered to 100 employees of the finance department at Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Banyumas’s Regency. Only 82 questionnaires (82%) returned complete and can be processed. The results of the data analysis showed that the application of the accrual-based public sector accounting standards influenced by human resources, information technology factors, skill factors, factors of identity and consistency factor. Human resources becomes the dominant factor because it has the largest eigenvalues 6.406. The implications of this study that further studies are expected not only to analyze the factors in his research, but also continued with causal analysis. For the national and local governments are expected to increase the competency of human resources.
15297552E1A009181PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONALDi dalam negara demokrasi partai politik merupakan elemen penting terciptanya suatu negara yang demokratis. Partai politik sebagai institusi politik yang merupakan penjembatan bagi rakyat dengan negara atau pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan. Berkaitan dengan pembangunan hukum nasional partai politik sebagai alat kendaraan politik mampu memberikan sumbangsih untuk terciptanya suatu pembangunan hukum nasional yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat.
Penelitian ini akan menguraikan tentang partai politik di dalam menjalankan fungsinya dalam hal terbentuknya suatu pembangunan hukum nasional
Hasil yang diperoleh bahwa partai politik dalam melaksanakan fungsinya belum menjalankan secara optimal dimana partai politik masih mengutamakan kepentingan politis mereka semata sehingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat.

Kata kunci : Partai Politik, Hukum Nasional, Pembangunan Hukum Nasional

In the state of democracy political parties is important element the establishment of a democratic state. Political parties as political institutions that is a liaison for the people with the state or government in terms of the decision making. With regard to the development of national legal political party as a tool of political vehicle capable of providing contributions to the creation of a development of national law and in accordance with what was aspired by the people.
These studies will elaborate on political parties in carrying out their functions in terms of the formation of a national legal development.
The results obtained that political party in carrying out its functions have not run optimally on which political party political interests still them purely so that creates policies that impartial to the people.

Keywords : political parties, national law, National Legal Development
15307553E1A009048EKSISTENSI BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN
ABSTRAK
Sengketa Kepegawaian merupakan bagian dari sengketa Tata Usaha Negara, Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian penyelesaian sengketa kepegawaian dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa kepegawaian yang diakibatkan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diajukan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur wewenang BAPEK dalam penyelesaian sengketa kepegawaian yaitu sebagai lembaga banding administratif bagi sengketa kepegawaian terhadap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS serta memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berat bagi PNS yang menduduki jabatan esselon I dan Pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden.
Terhadap sengketa kepegawaian yang tidak termasuk pelanggaran disiplin kepegawaian ataupun sengketa kepegawaian akibat pelanggaran disiplin maka penyelesaiannya dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) dilihat dari jenis sengketa kepegawaiannya dan jenis hukuman disiplin tersebut dapat diajukan upaya administratif atau tidak.
Kata kunci: BAPEK. Sengketa Kepegawaian
ABSTRACT

Employment disputes are part of the administrative disputes, According to the law No. 43 Year 1999 on Amandement to Law No. 8 of 1974 on the Principles of Civil Service. Employment dispute resolution conducted by the State Administrative and personnel disputes arising in violation of Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Service Dicipline by BAPEK.
Government Regulation No. 24 Year 2011 on BAPEK is set BAPEK authority. In the employment dispute resolution as an institution that is an administrative appeal to the employment dispute against civil servants who were sentenced to disciplinary dismissal with respect not his own request and dismissal of civil servants with respect as well as giving consideration to the President upon the recommendation of the imposition of severe disciplinary punishment for civil servants echelon positions 1 and other officials whose appointment and dismissal by the President .

Employment disputes that do not include personnel or disciplinary violations as a result of breaches of discipline personnel dispute settlement through the State Administrative Court ( Peratun ) seen from the type of dispute the employment and the type of disciplinary action may be filed administrative effort or not .
15317556E1A008086Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo Kabupaten PurworejoABSTRAK
Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Dalam menjalani proses kehidupannya bukan tidak mungkin seorang anak terlibat dalam konflik hukum yang menyebabkan dirinya harus menjalani pidana. Sungguh merupakan suatu hal yang sangat berat jika melihat anak yang seharusnya dapat bermain secara bebas harus dirampas kemerdekaannya untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan dianggap dapat memberikan pembinaan karena tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk menjadikan pelaku tidak mengulangi perbuatan jahatnya, dengan demikian harus diciptakan pembinaan yang tepat sesuai bagi narapidana itu. Skripsi ini bertujuan untuk dapat mengetahui efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo kabupaten Purworejo.
Penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu Kepala Lapas yang bertanggung jawab atas semua pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II A Kutoarjo kabupaten Purworejo, petugas yang melakukan pembinaan terhadap narapidana anak dan narapidana anak yang telah menjadi narapidana di LAPAS, dimana narapidana anak tersebut yang dianggap peneliti dapat mengerti dan memahami manfaat dari pembinaan yang diberikan adalah narapidana kategori usia remaja yaitu 12 - 18 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara dan observasi. Teknik analisa data yang dilakukan adalah dengan mentabulasi data-data yang diperoleh dan disusun dalam bentuk matriks.Sasaran Pembinaan meliputi 5 bidang yaitu Pendidikan Umum, Pembinaan Mental Spiritual, Pembinaan Sosial Budaya, Pembinaan Ketrampilan dan Kegiatan Rekreasi. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan narapidana anak oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Kelas II A Kutoarjo Kabupaten Purworejo sudah dapat dikatakan efektif, dilihat dari pemahaman narapidana terhadap pembinaan yang ada di Lapas yaitu sebagian besar narapidana memahami tentang jenis-jenis pembinaan di Lapas, sikap narapidana yang sebagian besar merasa tertarik dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembinaan, dan reaksi narapidana yang diwujudkan melalui partisipasi serta keterlibatan narapidana terhadap pembinaan yang diberikan. Faktor penunjang lainnya antara lain Kondisi Fisik Tempat Kerja yang Baik, Dedikasi yang tinggi dari para pembina, Komunikasi yang Baik, Pemberian Penghargaan kepada Anak Didik Berprestasi dan Pengurangan Hukuman. Selain itu sebagian besar narapidana merasakan manfaat yang nyata terhadap pengetahuan, keterampilan dan keimanan narapidana setelah mengikuti pembinaan di Lapas Anak.
Namun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya tenaga ahli seperti psikolog, kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya anggaran. Bagi pihak Lapas untuk lebih meningkatkan mutu pembinaan, maka pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga, perlunya ditambah personil di Lapas dan perlunya peran aktif Pemerintah khususnya Departemen Hukum dan HAM agar mengatasi masalah kekurangan dana anggaran dan peningkatan fasilitas.
Kata Kunci : Pembinaan,Lembaga Pemasyarakatan Anak, Efektif
ABSTRACT
Child is a young generation of life for a nation and a state in the future, therefore child needs good treatment and special guidance, in order to be able to grow and develop maximally in physic, mentality and spirit / mind. Along the process of life it is possible for a child to be involved in conflict against the law that cause a child to be criminal. It is really a tragic case, because their congeniality of playing freely is seized and to be punished in a Lapas (correctional institution). Socialization is considered to be able to carry out guidance as the aim of making the does not to repeat a criminal action, so it should be established an exact treatment which is correct for the in mates. This mini thesis is to know about the activities of guidance in Lapas (correctional institution) class II A Kutoarjo Sub.district, Purworejo regency.
This research is in the form of description, to dscribe about the facts and condition or symptom as an object of the research. The sample of the research, consists of five persons : Firstly the head of the Lapas who has responsibility for all treatments and guidances in the Lapas Class II A Kutoarjo Sub.district, Purworejo regency. Secondly is an official who guides directly the child inmate and child inmate who has become a prisoner in the Lapas, from whom the researrher can consider if they can understand and aware to the guidance given to them, those for the age of adolescent for 12 to 18 years old. The way of taking sample use purposive sampling. The method of gathering data use questionnaire, dialogue and observation. The Data anaylitic technique which is done, using mentabulating data which is obtained and arranged in the matrix form. The purpose of guidance covered five items those are public education, the guidance of mentality and morality, the gudance of social culture, the guidance of skill and recreational activity. The Conclusion of the researcher shows the effectivities of the treatment for the child inmates by the Lapas, included the awareness of the inmates, the attitude of the most inmates are interested in following some activities of the guidance and reaction of the inmates is performed in the participation and joining the treatment given to them.Other sustainable factor among others physical condition good place where the work is carried out, the good dedication of the guiders, good comication, apprication to the prestige child inmates and less punishment. Besides, most of them feel the advantages of knowledge, skill and faith after following the guidance in the Lapas.
However, there is an obstacle in realization, such as less of officials, less of psychologist, less of equipment, less of infrastructure and limited budget. Because of that problem, to raise the quality of the treatment, the Lapas acts as what is available and acts which is suitable with the condition. The Lapas actually needs more officials and hoping that the goverment. The ministry of Law and Human right takes a role actively to solve the problem included budgeting and good facilities.
Keywords: Good Treatment, Correctional Institution, Effective
15327566F1B006051PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KETENGER KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS MELALUI
PROGRAM DESA WISATA
ABSTRAKSI
Pembangunan nasional merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang paling mudah untuk digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah dari segi pertumbuhan ekonominya. Salah satu bentuk usaha pemerintah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat menjadi lebih mandiri. Salah satu program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui desa wisata. Di Kabupaten Banyumas terdapat beberapa desa wisata, dalam penelitian inipeneliti berusaha untuk membedah bagaimana pemberdayaan masyarakat Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas Melalui Program DesaWisata.
Penelitian ini berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas melalui program desa wisata. Sasaran penelitian ini adalah Sasaran pada penelitian adalah para pihak pemberdaya dari Dinas Pemuda Dan Olahraga, Budaya Dan Pariwisata (Dinporabudpar), Pengurus Paguyuban DesaWisata “Gita Gemilang” (Dewi Gilang), serta masyarakat (pihak yang diberdayakan) yaitu masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan desa wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Model analisis interaktif digunakan untuk menganalisis data.
Dari hasil penelitian yang dilakukan penelitian didapatkan bahwa Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Ketenger sudah berjalan dengan baik, tetap belum semua masyarakat terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bahkan ada segelintir masyarakat yang tidak tahu sama sekali bagaimana kegiatan desa wisata.
ABSTRACT
National development is one of the efforts made by the government to improve the welfare of the community. Indicators of the easiest to use in measuring the welfare of society is in terms of economic growth. One form of government business in an effort to promote economic growth is the community empowerment program. This community development program created by the government with the aim of becoming more self-reliant communities. One of the programs undertaken by the government empowerment is through the tourist village. In Banyumas, there are several tourist villages, in this study, researchers sought to dissect how community empowerment Ketenger Village, District Baturraden, Banyumas Through the Tourism Village.
This study, entitled Community Empowerment in Rural District of Baturraden Ketenger Banyumas. The purpose of this study was to determine how community empowerment Ketenger Village, District Baturraden, Banyumas through the tourist village. The target of this research is targeted at research is the enabler of the Department of Youth and Sports, Culture and Tourism (Dinporabudpar), Tourism Village Board Association "Gita Gemilang", as well as society (parties empowered) that people who actively participate in activities related to tourism. The method used is descriptive qualitative and retrieval techniques informants using purposive sampling technique. Methods of data collection in the form of in-depth interviews, observation and documentation. Interactive model is used to analyze the data.
From the results of the research study found that the Community Empowerment in Rural Tourism Ketenger been running well, but not all of the people directly involved in its implementation. There are even a handful of people who do not know at all how the tourist village activities.

15337657E1A109101KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Untuk itulah maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan negara.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa kedudukan Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan negara adalah sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang memegang kekuasaan pengadilan negara tertinggi dari empat badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dalam menjalankan kedudukannya sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan: 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; 3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan negara adalah sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung. Dalam menjalankan kedudukannya sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional, yaitu: 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3) Memutus pembubaran partai politik; 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5) Satu kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi, yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Amendment UUD 1945 has brought the change in the life of state especially in the implementation of judge authority. The authority of judge is independent authority to implement the court to enforce the law and justice. The authority of judge is conducted by a Supreme Court and Court Board that is higher than the public court, religion court, military court, business court, and by a Constitution Court. Because of that this research tries to analyze the position of Supreme Court and Constitution Court in implementing of state.
And the method of approach that is used in this research is the approach of normative juridical, and specification of descriptive research, and the source of law material in this research includes the material of primary law and secondary law that collected with doing the literature study and documentation study then analyzed by using the method of qualitative normative.
Based on the result of research and discussion, so it can be concluded that the position of Supreme Court in implementing of state is as the state institution as the actor of judge authority that hold the highest judge authority from four court board that under him, that is in the public court, religion court, military court, and business court. In running its position as the highest state court, the supreme court has the authority: 1) to judge in the cassation level to the decision hat has been given in the last level by court in all court are under the Supreme Court; 2) to examine the ordinance regulation under the ordinance to the ordinance; 3) other authority that is given by ordinance.
The position of Constitution Court in running the state is as the state institution as the court authority actor and it has the similar position with the Supreme Court. In running position as the state institution that has the judge authority, Constitution Court has four authorities and one constitutional obligation, that is: 1) to examine the ordinance to the Core Ordinance, 2) to decide the dispute of state institution authority that its authority is given by Core Ordinance, 3) To decide the dispersion of politic party; 4) To decide the dispute about the result of general election. 5) The one of the obligation of Constitution Court, that gives the decision for the opinion of DPR about the suspicion of violation by President/and or Vice President according to Core Ordinance.
15347559F1F008020An Analysis of Semantic Shift of Slang Words in the Mean Girls movieABSTRAK
Muflikha, Siti. 2014. An Analysis of Semantic Shift of Slang Words in the Mean Girls movie. Skripsi. Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jenderal Soedirman. Pembimbing I: R. Pujo Handoyo, S.S,M.Hum, Pembimbing II: Asrofin Nur Kholifah, S.S,M.Hum.
Kata kunci: pergeseran makna, slang, fungsi slang, film Mean Girls.
Penelitian ini berjudul “An Analysis of Semantic Shift of Slang Words in the Mean Girls movie”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan tipe-tipe pergeseran makna pada kata-kata slang dalam film Mean Girls, untuk menjelaskan fungsi kata slang yang digunakan dalam film tersebut serta untuk menemukan hubungan antara tipe-tipe pergeseran makna pada slang dengan fungsi slang itu sendiri berdasarkan konteks film Mean Girls.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sempel dari populasi. Data dari penelitian ini adalah kata-kata slang yang terdapat pada percakapan yang diucapkan oleh semua karakter dalam film Mean Girls. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa untuk menemukan tipe dari pergeseran makna dan menjelaskan fungsi kata-kata slang dalam film Mean Girls.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 69 slang dalam film Mean Girls. Namun, hanya 34 slang yang mengalami pergeseran makna. Peneliti menemukan terdapat 13 slang yang termasuk generalisasi, 7 slang termasuk spesialisasi, 5 slang termasuk ameliorasi, dan 9 slang termasuk peyorasi. Disamping itu, peneliti juga menemukan 6 fungsi slang: untuk membuat sebuah kelompok atau grup tertentu berbeda dari kelompok lain (27 slang), untuk menunjukkan keanggotaan dari sebuah grup (2 slang), untuk merahasiakan sesuatu (3 slang), untuk memperkaya bahasa (5 slang), untuk menunjukkan keakraban (7 slang), dan untuk menghina seseorang atau sesuatu (21 slang).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah generalisasi sebagai tipe pergesearan makna terbanyak dan fungsi dominan pada slang dalam film Mean Girls untuk membuat sebuah grup tertentu berbeda dari grup lain. Peneliti juga menemukan bahwa masing-masing tipe pergeseran makna pada kata-kata slang tidak hanya memiliki satu fungsi saja karena setiap slang yang mengalami pergeseran makna, memiliki tujuan atau maksud yang berbeda berdasarkan konteks pembicaraannya.
ABSTRACT
Muflikha, Siti. 2014. An Analysis of Semantic Shift of Slang Words in the Mean Girls movie. A thesis. English Language and Literature Program. Humanities Department. Faculty of Social and Political Sciences. Jenderal Soedirman University. First supervisor: R. Pujo Handoyo, S.S,M.Hum, Second supervisor: Asrofin Nur Kholifah, S.S,M.Hum.
Key words: semantic shift, slang, function of slang, Mean Girls movie.
This research is entitled “An Analysis of Semantic Shift of Slang Words in the Mean Girls movie.” It is aimed to find out the types of semantic shift which occur on slang words in the Mean Girls movie, to explain the functions of slang words that were used in the movie and to find out the relationship between types of semantic shift and functions of slang words based on the Mean Girls movie context.
This research applied the qualitative descriptive research method. The researcher employed purposive sampling technique to choose the sample of the population. The data of this research were slang words found in the conversation which were spoken by all the characters in the Mean Girls movie. The data that had been collected were analyzed to find out the types of semantic shift and to explain the functions of slang words in the Mean Girls movie.
The result of the research showed that 69 slang words existed in the Mean Girls movie. However, there were only 34 slang words that underwent semantic shift. The researcher found 13 slangs belong to generalization, 7 slangs belong to specialization, 5 slangs belong to amelioration, and 9 slangs belong to pejoration. In addition, the researcher found 6 functions of slang: to make group different, startling, or original from others (27 slangs), to display one’s membership of a group (2 slangs), to be secretive or to exclude others (3 slangs), to enrich the stock of language (5 slangs), to establish a friendly rapport (7 slangs), and to be irreverent (21 slangs).
The conclusion of this research is the most frequent type of semantic shift was generalization and the function which is the most frequent in occurrence was to make group different, startling, and original from others. Moreover, the researcher found that each type of semantic shift of slang words does not only have one function because every slang words which underwent semantic shift in the Mean Girls movie has different aim or motive of the speaker depending on the context of the conversation.
15357658H1F009006GEOLOGI DAN STUDI ALTERASI HIDROTERMAL DAERAH BALAI BANDUNG DAN SEKITARNYA KECAMATAN PEMALI, KABUPATEN BANGKA INDUK, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGSecara geografis lokasi penelitian berada pada 616500 - 620500 mE, 9768500 – 9791000 mN tepatnya di Desa Balai Bandung Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Induk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas daerah penelitian + 16,875 m2. Berdasarkan penelitian lapangan dan hasil analisis laboratorium, daerah penelitian memiliki tiga satuan batuan, yakni satuan batupasir, satuan batulempung, satuan intrusi granit. Sedangkan untuk satuan geomorfologi daerah penelitian terbagi menjadi dua satuan yaitu satuan denudasional peneplain (D5) dan satuan struktural antiklin,sinklin (S9). Struktur yang terdapat pada daerah penelitian ini terjadi pada dua periode. Periode pertama berarah Baratlaut-Tenggara pada zaman Trias-Jura yang menghasilkan sesar mendatar kanan menurun dan struktur periode kedua berarah Baratdaya-Timurlaut yang mengahasilkan sinklin,antiklin. Zona alterasi daerah penelitian terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona serisit+muskovit+kuarsa (Zona Greisen) yang terbentuk pada suhu 220oC-270oC zona turmalin +kuarsa +monmorilonit +hematit +kaolin yang terbentuk pada suhu 200oC-220oC (Zona Silisification), dan zona kuarsa + kaolin +haloisit yang terbentuk pada suhu 120oC-180oC (Zona Kaolinisasi).Geographically, the study sites are located of 616500 – 620500 m E, 9768500 – 9791000 mN Balai Bandung area Pemali District Bangka Induk Regency – Bangka Belitung Archipelago Province, the area + 16,875 m². Based on field research and laboratory analysis, the studi area has three rock units, they are sandstone unit, claystone unit, granite intrusion unit. As for the geomorphology unit study area is divided into two units, denudational peneplain unit (D5) and structural anticline,syncline unit (S9). Structure in this study area occurred in two periods. The first period of the northwest-southeast trending in Triassic-Jurassic era which resulted Lag Right SLlip Fault and structure second period of the northeast-southwest trending in Kapur era which resulted anticline,syncline. Alteration zone study area is divided into three zones, that are sericit + muscovi t+ quartz zone (Greisen Zone) the temperature is 220oC-270oC, turmaline + quartz + montmorilonite + hematite + kaolin ( Silicification Zone) zone the temperature is 200oC-220oC, kuarsa + kaolin + halloysite (Kaolinisation Zone) in temperature 120oC-180oC
15367560C1A010016Pendapatan dan Konsumsi serta Taraf Hidup Pedagang Buah di Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga RINGKASAN


Penelitian ini berjudul “Pendapatan dan Konsumsi serta Taraf Hidup Pedagang Buah di Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga”.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan, jam kerja, modal, lama usaha dan umur terhadap pendapatan bersih pedagang buah, untuk mengetahui sumbangan pendapatan pedagang buah terhadap pendapatan keluarga, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan hidup dan taraf hidup atau pemenuhan kebutuhan pokok pedagang buah di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan metode pengambilan sampel Simple Random Sampling.Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 60 responden.
Alat analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama digunakan analisis tabulasi silang dan diuji menggunakan uji Chi Square, tujuan kedua analisis kontribusi, tujuan ketiga digunakan analisis APC (Average Propensity to Consume) dan untuk menjawab tujuan terakhir digunakan analisis taraf hidup atau pemenuhan kebutuhan pokok.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel yang mempunyai hubungan terhadap pendapatan bersih pedagang buah adalah modal, sedangkan tingkat pendidikan, jam kerja, lama usaha dan umur tidak mempunyai hubungan terhadap pendapatan bersih yang diterima pedagang buah di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Besarnya kontribusi pendapatan pedagang buah terhadap pendapatan keluarga pedagang buah di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga cukup besar yaitu sebesar 60 persen. Pendapatan keluarga pedagang buah di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan sebagian besar nilai APC keluarga pedagang buah kurang dari satu dan untuk taraf hidup keluarga pedagang buah di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga sebagian besar tergolong kategori tidak miskin karena pendapatannya 40 kg keatas setara dengan nilai tukar beras perkapita per bulan.
Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya hubungan antara modal terhadap pendapatan bersih per bulan yang diterima responden, hendaknya responden dapat menambah modal dalam upaya meningkatkan pendapatan.Selain itu, sebaiknya responden dapat mengalokasikan sebaik mungkin pendapatan keluarga yang diperoleh untuk pengeluaran konsumsi keluarganya dan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pedagang buah di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga lebih giat bekerja lagi.
Summary


This research entitled “ Income and Consumption along with Standard of Living of Fruit Traders in Traditional Market of Purbalingga Regency”. The aim of this research is to find out the correlation of education level, working hour, capital, business length and age on net income of fruit traders, to find out the contribution of fruit traders income on family income, to find out daily needs fulfillment and standard of living or fulfillment of basic needs of fruit traders in traditional market of Purbalingga Regency. Method that used in this research is survey method with retrieval method of Simple Random Sampling. The number of respondents in this study was 60 respondents.
Analysis tool that used to answer the first purpose is cross tabulation analysis and used using Chi Square test, second purpose contribution analysis, third purpose using Average Propensity to Consume analysis and to answer the last purpose used standard living or basic needs fulfillment analysis.
The result of this research is that variable with correlation towards net income of fruit traders is capital, while education level, working hour, business length and age don’t have correlation on net income that accepted by fruit traders in traditional market of Purbalingga Regency. The amount of contribution of income of fruit traders on the family of fruit traders in traditional market of Purbalingga Regency is large enough by 60 percent. The income of family of fruit traders in traditional market of Purbalingga Regency is enough to fulfill family’s daily needs with mostly of fruit traders’s APC value less than one and for standard living of fruit traders in traditional market of Purbalingga Regencymostly considered in not poor category because the income is 40kg above equal to exchange value of rice per capita per month.
The implication of this research is with the correlation between capital onnet income per month that accepted by respondents, supposedly respondent can add more capital in order to increase the income. Besides, supposedly respondent can allocate as good as possible of family income which obtained for the family consumption expense and to increase welfare of the family of fruit traders in traditional market of Purbalingga Regency to work harder.
15377557E1A009133KAJIAN YURIDIS URGENSI RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA 2013 OLEH NEGARA INDONESIAABSTRAK
Oleh:
Addin Dzulfikar

　　　Perjanjian Perdagangan Senjata 2013 dibuat bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perdagangan senjata konvensional di dalam negara-negara anggota PBB. Perjanjian Perdagangan Senjata 2013 dinilai tidak adil oleh negara Indonesia karena tidak memuat kepentingan negara importir yang dapat memberikan akibat buruk bagi negara pengekspor.
　　　Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan normatif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi ratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata 2013 oleh negara Indonesia serta kendala apa saja yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata 2013.
　　　Hasil penelitian ini diketahui bahwa di beberapa negara, warga sipil untuk mendapatkan senjata api kecil maupun laras panjang tidak perlu ada ijin untuk membeli, registrasi dari senjata yang akan dibeli, bukti kepemilikan dari si pembeli senjata. Setelah adanya Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illict Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects/PoA , pada 8 Desember 2005 dibuat International Tracing Instruments yaitu instrumen internasional bertujuan mengidentifikasi dan pelacakan secara tepat waktu dan terpercaya terhadap senjata api kecil dan ringan dengan status perdagangan gelap. Perjanjian Perdagangan Senjata 2013 memiliki tujuan yang berbeda dengan dibuatnya UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. UU Indonesia No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadi dasar untuk tidak menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata 2013 karena: a) Keberadaan industri pertahanan Indonesia pada saat ini menuju tahap kemandirian, b) Perjanjian tersebut pada saat ini belum menjadi prioritas untuk ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, c) Terjadi ketidakselarasan antara Perjanjian Perdagangan Senjata 2013 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dengan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 2 dan Pasal 43 ayat (5) huruf d.		ABSTRACT
By:
Addin Dzulfikar
　　　The Arms Trade Treaty 2013 made to regulate and controlling trade of conventional arms at countries which the member of United Nations. Indonesia rated that treaty is unfair. The main reason because it not containing the importance of import State Party whom make bad impact towards the export State Party in future.
　　　The research was conducted using the normative judicial approach, that use the secondary data. To analize the data, using qualitative normative. The purpose of this reserach is to find out about the urgency to ratifying that treaty and another obstacles will face by Indonesia government if ratify the Arms Trade Treaty 2013.
　　　Regarding to the research, the conclusion showed that some countries their citizens can easily get small arms and light weapon. They don’t need to buy a license, registration of guns to be purchased, proof of ownership of the purchasers of weapons. After Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illict Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects/PoA, at December 8th 2005 cames up International Tracing Instruments, the reason of this instrument are to identified and tracking trading of small arms and light weapon with unknown status by using sharp and precission mechanism. The Arms Trade Treaty 2013 have different goal with National Regulation No. 16 Year 2012 about Defence Industrial. Indonesia National Regulation No. 16 Year 2012 about Defence Industrial became the basic reason for Indonesia government to not sign and ratify that treaty because : a) The existence of Indonesia defence industry start to independent at the time, b) The Arms Trade Treaty 2013 is not priority to sign and ratify for Indonesia government, c) There are some unconformity between Arms Trade Treaty 2013 article 6, 7, 8 and Indonesia National Regulation No. 16 Year 2012 about Defence Industrial article 2, article 43 paragraph (5) letter d.
15387558B1J009100KADAR MALONDIALDEHID PLASMA TIKUS DIABETES YANG DIBERI EKSTRAK DAUN KAPULAGA
(Amomum cardamomum)
Diabetes Melitus adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme dan dicirikan adanya penumpukan gula dalam darah (Hiperglikemia). Hiperglikemia dapat meningkatkan reaktivitas radikal bebas. Peningkatan radikal bebas dapat menghasilkan malondialdehid (MDA) yang merupakan hasil akhir peroksidasi lipid. Penderita diabetes melitus biasanya mengkonsumsi obat antidiabetik, salah satunya adalah Glibenklamid. Penggunaan obat tersebut dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan efek samping pada penderitanya, misalnya kelainan pada ginjal. Oleh karena itu, saat ini banyak penelitian menggunakan obat tradisional (herbal) sebagai alternatif pengobatan yang aman. Salah satu obat herbal tersebut adalah daun kapulaga (Amomum cardamomum), yang berpotensi untuk meningkatkan status antioksidan. Sampai saat ini belum tersedia informasi yang berkaitan dengan efek daun kapulaga terhadap perubahan kadar malondialdehid tikus diabetes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun kapulaga terhadap kadar MDA plasma tikus diabetes. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu tikus diabetes diberi Ekstrak Daun Kapulaga (EDK) dengan dosis 100 mg/kg bb; dan glibenklamid dosis 0,2 mg/kg bb. Pengambilan sampel darah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu hari ke-0, 7, dan 14. Parameter yang diukur adalah kadar MDA plasma tikus diabetes. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji t. Hasil penelitian didapatkan kadar MDA plasma turun dari 525,54 pmol/mL menjadi 86,67 pmol/mL (P < 0.05) pada kelompok tikus diabetes yang diberi EDK selama 14 hari. Kesimpulannya EDK mampu menurunkan kadar MDA plasma tikus diabetes.Diabetes mellitus is a disease that is caused by disorders of the metabolism and characterized the buildup of glucose in the blood (Hyperglycemia). Hyperglycemia can increase the reactivity of free radicals. The increased of free radicals can produce malondialdehyde (MDA), which is as the end result of lipid peroxide. Patients with diabetes mellitus usually consume the antidiabetic, one of them is Glibenclamid. The use of the antidiabetic for a long time periode can cause side effects on the sufferer, for example, abnormalities in the kidneys. Therefore, nowadays a lot of research using traditional herbal medicine as an alternative treatment that is safe. One of those herbal medicine is cardamom leaf (Amomum cardamomum), which has the potential to increase the antioxidant status. Until now the information that related to the cardamom leaf effect of the changes levels of malondialdehyde in diabetic rats is not yet available. This research aims to know the cardamom leaf extract to decrease the levels of diabetic rats malondialdehyde plasma. Experimental method used in this research and using Completely Randomized Design with 2 treatments and 6 replications. The treatment given to diabetic rats were Cardamom leaf extract with a dose of 100 mg/kg body weight; and glibenclamid with a dose of 0.2 mg/kg body weight. Collection sample of blood was taking done about 3 times on the 0-day, 7th-day, and 14th-day. Parameters measured were MDA plasma levels of diabetic rats. The data were analyzed using t test. The research results showed that MDA plasma levels decreased from 525,54 pmol/mL to 86.67 pmol/mL (P < 0.05) on rat diabetic groups that given Cardamom leaf extract for 14 days. The conclusion is Cardamom leaf extract can decrease MDA plasma levels of diabetic rats.
15397561F1B008063Implementasi Electronic Government Pada Website Resmi Kabupaten BanyumasElectronic Government merupakan salah satu sarana pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologikomunikasi dan informasidalam proses pemerintahan yang diyakini akanmeningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.Dasar dari pelaksanaan e-Government adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.Saat ini telah banyak instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yangberinisiatif mengembangkane-Governement berbasissitus internet atau website.
Kabupaten Banyumas sejak tahun 2002 sudah merilis website resmi Kabupaten Banyumasyaitu www.banyumaskab.go.id dalam rangka melaksanakan e-Governmentuntuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Dalam proses pelaksanaannya banyak menempuh hambatan oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk mengkaji manajemen pengelolaan e-Governement di Kabupaten Banyumas dengan mengambil judul “ IMPLEMENTASIELECTRONIC GOVERNMENT PADA WEBSITERESMI KABUPATEN BANYUMAS “.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi dari Electronic Government pada website resmi Pemerintah Kabupaten Banyumas.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif.Teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling.Dari masing–masing teknik tersebut secara berurutan didapatkan sasaran penelitian yaitu pejabat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Bidang Komunikasi dan Informatika dan pejabat Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, studi pustaka, observasi langsung, dan dokumentasi. Proses validitas data dengan menggunakan teknik tringulasi sumber yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Adapun temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan kegiatan e-Government dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government
2. Humas Pemerintah Kabupaten Banyumas terlepas hanya sebagai pemberi informasi untuk dikelola sebagai isi dari website dengan tanggungjawab masing - masing
3. Pengarahan kegiatan e-Government dilaksanakan dengan menyesuaiakan materi perencanaan yang telah disusun dalam perencanaan
4. Pengawasan kegiatan e-Government dilakukan oleh Kepala Bidang Kominfo serta partisipasi masyarakat.
Kata kunci :Electronic Government, manajemen, website
Electronic Government is one means by the government to improve public service with leveraging information and communication technologies in the governance process which will improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of governance. Basic implementation of e-Government is a Presidential Decree number 3 of 2003 on the national policy and strategy development of e-Government. At the time many government agencies both national and autonomous regions to develop e-Government initiative based websites.
Banyumas since 2002 has released the official website that is www.banyumaskab.go.idto implement e-Government to achieve excellent public service. This implementation will take obstacles therefore this research examines the management of e-Government with taking title “IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT AT THE OFFICIAL WEBSITE BANYUMAS “.
This research aimed to evaluate the implementation of e-Governmetn at the official website Banyumas. This research applies qualitative research method with analysis model inetarctive. Technique of intake information applies purposive sampling. From each the technique alternately got by research target, that is organize government officer of DINHUBKOMINFO and Humas and Protokol Sekretariat Banyumas. Technique in gathering data apply in-depth interviews, literature review, direct observation, and documentation. Data validity process by using technique in triangulation of source of that is comparing observation result data with interview result and compares interview result data with content of interconnected document. As for research results finding is as follows :
1. E-Government plan activities carried out in accordance with Local Regulations number 4 of 2012 on the master plan development of e-Government
2. Banyumas regency government public relations apart just ad a conduit of information to be managed as the content of the website with the responsibilities of each agency government
3. Directing the activities of e-Government planning carried out by adjusting the material that has been prepared
4. E-Government oversight activities conducted by the head Kominfo regency as well as citizen participation to.
Keywords : Electronic Government, Management, and Website
15407562G1D010028PERBEDAAN HASIL PENGUKURAN PERKEMBANGAN BALITAMENGGUNAKAN DENVER DEVELOPMENTAL SCREENING TEST-II (DDST-II) DAN KUESIONER PRA SKRINING PERKEMBANGAN (KPSP) DI RW 6 DESA REMPOAH BATURRADENABSTRAK

PERBEDAAN HASIL PENGUKURAN PERKEMBANGAN BALITA MENGGUNAKAN DENVER DEVELOPMENTAL SCREENING TEST-II (DDST-II) DAN KUESIONER PRA SKRINING PERKEMBANGAN (KPSP) DI RW 6 DESA REMPOAH BATURRADEN

Restu Hidayat1 Haryatiningsih Purwandari2 Siti Suwaibah3

1Mahasiswa Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman
2Departemen Keperawatan Anak, Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman
3Ruang Perinatal RSUD Prof. Margono Soekardjo


Latar Belakang: Deteksi dini gangguan perkembangan penting dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan. Dalam melakukan penilaian perkembangan dapat menggunakan instrumen DDST-II yang merupakan gold standard. Sedangkan di Indonesia pengukuran perkembangan balita yang direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan RI menggunakan KPSP.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengukuran perkembangan balita menggunakan instrumen DDST-II dan KPSP.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Desember tahun 2013. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 balita dengan rentang usia 12-59 bulan. Untuk mengetahui perbedaan pengukuran perkembangan menggunakan KPSP dan DDST-II menggunakan uji Fisher's Exact.
Hasil: Hasil uji Fisher’s Exact diperoleh nilai p-value sebesar 0,039<α (0,05). Selain itu diperoleh nilai sensitivitas dan spesifisitas masing-masing sebesar 100,0% dan 50,0%, dengan nilai akurasi KPSP terhadap DDST-II sebesar 88,8%.
Kesimpulan: Ada perbedaan yang bermakna antara pengukuran perkembangan balita menggunakan instrumen KPSP dan DDST-II di RW 6 Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.
Kata Kunci: Balita, DDST-II, KPSP, Perkembangan.
ABSTRACT

THE DISPARITY BETWEEN THE MEASUREMENT OF CHILDREN DEVELOPMENT USING DENVER DEVELOPMENTAL SCREENING TEST-II (DDST-II) AND THE PRESCREENING DEVELOPMENTAL QUESTONNAIRE (PDQ) IN RW 6 REMPOAH VILLAGE BATURRADEN

1Restu Hidayat, 2Haryatiningsih Purwandari, 3Siti Suwaibah

1Student of Nursing Science Department, Faculty of Medicine and Health Sciences Jenderal Soedirman University
2Pediatric Department, Nursing Science Department, Faculty of Medicine and Health Sciences Jenderal Soedirman University
3Perinatology Unit, Prof. Margono Soekardjo Hospital

Background: It is important to detect developmental disorder at early stage and it can be done by DDST-II which is a gold standard. However, in Indonesia, the Ministry of Health recommens KPSP as the measurement of infant development.
Objective: This research aimed to find the disparity between the infant development measurement using DDST-II and that using KPSP.
Method: This was an observational research by implementing a cross sectional approach. It was carried out in December 2013 with respondents of 18 infants, aged 12-59 months, as the sample. Besides, a Fisher’s Exact test was used to find whether or not there is a difference between the measurement by KPSP and that by DDST-II.
Result: The Fisher’s Exact test is calculated from the p-value 0.039<α (0.05). In addition, there is a value of sensitivity (100.0%) and of specificity (50.0%); by the KPSP accuracy towards DDST-II is 88.8%.
Conclusion: There is a significant disparity between the infant measurement by KPSP instrument and that by DDST-II in RW 6 Rempoah Village, Baturraden Sub-district, Banyumas Regency.
Keywords: Children, DDST-II, Development, KPSP.