Update Artikelilmiah: 7553

PUTRI NILA S. A. T.

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Sengketa Kepegawaian merupakan bagian dari sengketa Tata Usaha Negara, Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian penyelesaian sengketa kepegawaian dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa kepegawaian yang diakibatkan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diajukan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur wewenang BAPEK dalam penyelesaian sengketa kepegawaian yaitu sebagai lembaga banding administratif bagi sengketa kepegawaian terhadap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS serta memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berat bagi PNS yang menduduki jabatan esselon I dan Pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya  oleh Presiden.
Terhadap sengketa kepegawaian yang tidak termasuk pelanggaran disiplin kepegawaian ataupun sengketa kepegawaian akibat pelanggaran disiplin maka penyelesaiannya dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) dilihat dari jenis sengketa kepegawaiannya dan jenis hukuman disiplin tersebut dapat diajukan upaya administratif atau tidak.
	Kata kunci: BAPEK. Sengketa Kepegawaian

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

Employment disputes are part of the administrative disputes, According to the law No. 43 Year 1999 on Amandement to Law No. 8 of 1974 on the Principles of Civil Service. Employment dispute resolution conducted by the State Administrative and personnel disputes arising in violation of Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Service Dicipline by BAPEK.
          Government Regulation No. 24 Year 2011 on BAPEK is set BAPEK authority. In the employment dispute resolution as an institution that is an administrative appeal to the employment dispute against civil servants who were sentenced to disciplinary dismissal with respect not his own request and dismissal of civil servants with respect as well as giving consideration to the President upon the recommendation of the imposition of severe disciplinary punishment for civil servants echelon positions 1 and other officials whose appointment and dismissal by the President .

Employment disputes that do not include personnel or disciplinary violations as a result of breaches of discipline personnel dispute settlement through the State Administrative Court ( Peratun ) seen from the type of dispute the employment and the type of disciplinary action may be filed administrative effort or not .

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman