1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 14.981-15.000 dari 49.719 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1498118297E1A012279POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA PASCA REFORMASIPembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi topik yang selalu di diskusikan dan di kaji. Dalam konteks Indonesia proses perlindungan dan penegakan HAM pasca reformasi masih banyak menemui berbagai persoalan dan tantangan.
Pengaturan HAM di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam tataran normatif semenjak reformasi. Namun, dengan dikeluarkan berbagai norma yang ada, tidak serta merta persoalan HAM di Indonesia terselesaikan. Menurut Mahfud MD setidaknya ada dua persoalan besar terkait HAM di Indonesia yaitu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan menyiapkan perangkat hukum yang responsif untuk mencegah pelanggaran HAM di masa depan. Untuk itulah diperlukan politik hukum atau legal policy sebagai alat atau tool untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Penelitian ini akan menguraikan berkaitan dengan politik hukum atau kebijakan hukum tentang HAM di Indonesia pasca reformasi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan pendekatan yang di gunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa politik hukum atau kebijakan hukum (legal policy) HAM di Indonesia berbeda pada setiap era pemerintahanya. Pada masa B.J. Habibie politik hukum HAM lebih mengarah pada pemenuhan tuntutan mengenai menciptakan Good Governance, menciptakan sistem demokratis dan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Pada masa Megawati dan Gus Dur politik hukum HAM yaitu upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, penguatan institusi penegakan HAM, serta penguatan pengaturan normatif dalam konstitusi. Era Susilo Bambang Yudhoyono politik hukum HAM mengalaim kemunduran pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang terhenti, serta kebijakan atau regulasi yang tidak berpihak pada HAM. sedangkan faktor yang mempengaruhi politik hukum HAM di Indonesia pasca reformasi yaitu faktor filosofis, yuridis, sosiologis, politis dan historis
A discussion of human rights (human rights) be topics that are always on and discussed in the review. In the context of Indonesia and the enforcement of human rights protections process post-war reform still widely encountered various problems and challenges.
Setting the HAM in Indonesia also experienced a very significant developments in the normative landscape since the Reformation. However, with the various existing norms issued, may not necessarily be a question of HUMAN RIGHTS in Indonesia is resolved. According to Mahfud MD there are at least two major related issues of HUMAN RIGHTS in Indonesia namely completed cases of human rights violations in the past and setting up a legal system that is responsive to prevent human rights violations in the future. For that is the necessary legal political or legal policy as an instrument or a tool to achieve the aspired goals.
The study will elaborate the politics associated with the law or legal policy on HUMAN RIGHTS in Indonesia post reform and also the factors affecting in pembentukanya. The research method used i.e. the Juridical Normative approach in use is the approach to legislation.
The research results obtained that the politics of law or legal policy (legal policy), HUMAN RIGHTS in Indonesia is different on each era pemerintahanya. During BJ Habibie political law HAM more lead to the fulfillment of the demands regarding creating Good Governance, creating a democratic system and the settlement of human rights violations in the past. At the time of Megawati and Wahid's political law of HUMAN RIGHTS i.e. settling cases of severe human rights violations, strengthening enforcement of human rights institutions, as well as strengthening the normative setting within the Constitution. Susilo Bambang Yudhoyono's political era law mengalaim HAM setback on finalization of cases of human rights violations in the past are stalled, and the policies or regulations that are not in favour of human rights. While the political factors affecting HUMAN RIGHTS law in the post-Reformation Indonesia namely factors of philosophical, sociological, political, juridical and historical.
1498226537I1B015034PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN VIDEO ANIMASI TERHADAP PERILAKU PERSONAL HYGIENE SAAT MENSTRUASI PADA REMAJALatar Belakang: Personal Hygiene saat menstruasi merupakan cara seorang wanita memelihara kebersihan diri. Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan bahwa santri putri memiliki perilaku kurang baik yaitu mengganti pembalut setelah mandi saja, membersihkan darah pada kemaluan dengan air bak yang tertampung, tidak mengeringan dengan tisu atau handuk setelah BAB dan BAK. Salah satu cara untuk meningkatkan perilaku personal hygiene saat menstruasi melalui pendidikan kesehatan dengan media video animasi..
Metode Penelitian: Desain penelitian menggunakan quasi experiment with control group pretest and posttest design. Teknik sampling menggunakan quota sampling, yaitu 18 santri putri berasal dari Pondok Pesantren pada masing-masing kelompok. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tentang perilaku. Analisis data menggunakan Uji Paired Sample t Test dan Uji Independent Sample t Test.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan perilaku sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan media video animasi dengan nilai p=0,000 (p<0,05).
Kesimpulan: Media video animasi efektif untuk meningkatkan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja.		Background: Personal Hygiene when menstruation comes is way of woman to keep their cleanliness. The previous study showed that girls santri had a not good behaviour such as only change sanitary pads after taking a bath, cleaning blood on genital organ using water in the tub, not drying genital organ using tissue nor towel after having defecate or peeing. One of effort to improve their personal hygiene during menstruation is through health education within video animation.
Research Method: Research design used quasy experiment with control group pre-test and post-test design. The technique of sampling used quota sampling which consisted of 18 girl students of SMP which came from Boarding School on each group. Data were collected by questionnaire about behaviour. The analysis of data used Paired Sample t Test and Independent Sample t Test.
Result: The result showed that there was significant difference on behaviour before and after given the animated video of health education with score p=0,000 (p < 0,05).
Conclusion: Animated video was effective to improve personal hygiene behaviour of teenager when they had menstruation.
1498318296D1E013043KADAR SERAT KASAR DAN PROTEIN KASAR KULIT KACANG TANAH YANG DIFERMENTASI SECARA BERTINGKAT MENGGUNAKAN Trichoderma viridae DAN Saccharomyces cerevisiaePenelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh Trichoderma viridae dan Saccharomyces cerevisiae dalam fermentasi kulit kacang tanah secara bertingkat terhadap kadar serat kasar dan protein kasar. Materi yang digunakan dalam penelitian meliputi kulit kacang tanah, inokulum Trichoderma viridae dan Saccharomyces cerevisiae. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Terdapat 4 perlakuan dengan 5 kali ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu R0 = Kulit kacang tanah tanpa fermentasi, R1 = Kulit kacang tanah yang difermentasi dengan inokulum Trichoderma viridae 4% (tahap I) dan Saccharomyces cerevisiae 4% (tahap II). R2 = Kulit kacang tanah yang difermentasi dengan inokulum Trichoderma viridae 8% (tahap I) dan Saccharomyces cerevisiae 8% (tahap II). R3 = Kulit kacang tanah yang difermentasi dengan inokulum Trichoderma viridae 12% (tahap I) dan Saccharomyces cerevisiae 12% (tahap II). Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah kadar serat kasar dan protein kasar. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis variansi dan dilanjutkan dengan uji lanjut orthogonal polynomial. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penambahan inokulum Trichoderma viridae dan Saccharomyces cerevisiae berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap penurunan kadar serat kasar dan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap penurunan kadar protein kasar. Penambahan inokulum Trichoderma viridae dan Saccharomyces cerevisiae yang paling optimal untuk menurunkan serat kasar yaitu sebanyak 10,69%, sehingga dapat disimpulkan bahwa inokulum Trichoderma viridae dan Saccharomyces cerevisiae dapat digunakan untuk fermentasi kulit kacang tanah. The research aimed to review the effect of Trichoderma Viridae and Saccharomyces cerevisiae in multilevels fermentation of peanut shell on crude fiber and crude protein contents. The materials used in this research were peanut shell, inoculum of Trichoderma viridae and Saccharomyces cerevisiae. This research used an experimental method by using Completely Randomized Design (CRD) with 4 treatments and 5 replications. The treatments given were R0= peanut shell without fermentation, R1= peanut shell fermented with 4% of Trichoderma viridae inoculum (stage I) and 4% of Saccharomyces cerevisiae inoculum (stage II). R2= peanut shell fermented with 8% of Trichoderma viridae inoculum (stage I) and 8% of Saccharomyces cerevisiae inoculum (stage II). R3= peanut shell fermented with 12% of Trichoderma viridae inoculum (stage I) and 12% of Saccharomyces cerevisiae inoculum (stage II). The variabels measured were crude fiber and crude protein contents. The data were analyzed by analysis of variance and continued by orthogonal polynomial. The result of this research showed that the addition of Trichoderma viridae and Saccharomyces cerevisiae inoculum highly significantly affected (P<0.01) the decrease of crude fiber content and highly significantly affected (P<0,01) the decrease of crude protein content. The addition of Trichoderma viridae inoculum and Saccharomyces cerevisiae inoculum was the most optimal to decrease crude fiber content as much as 10.69%, therefore it can be concluded that Trichoderma Viridae inoculum and Saccharomyces cerevisiae inoculum can be used for peanut shell fermentation.
1498418298E1A013342KEWENANGAN DISKRESI SEBAGAI DASAR KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 122/G/2015/PTUN-JKT)Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 122/G/2015/PTUN-JKT, yang akan menguraikan bagaimana menentukan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara tersebut, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan kewenangan diskresi terhadap keabsahan suatu KTUN.
Tergugat dalam perkara a-quo adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNJ, dan obyek gugatannya adalah Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNJ Nomor 257/5.FIS/SK/2015 tertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral berupa menjauhkan Penggugat dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa, serta menarik Penggugat dari tugas belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan siapa yang sesungguhnya diberikan wewenang untuk menerbitkan keputusan berupa pemberian sanksi moral, sementara sanksi moral tidak diatur secara jelas. Namun, bukan berarti Tergugat tidak berwenang untuk memberikan sanksi moral. Menurut Majelis Hakim, kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa termasuk dalam kewenangan diskresi, dan Majelis Hakim dalam mengelompokan tindakan Tergugat sebagai kewenangan diskresi telah tepat.
This research based on decision PTUN Jakarta number: 122/G/2015/PTUN-JKT, which will elaborate how to determine authority diskresi belonging to the agency or official of The State in the matter, as well as how the legal consideration of judges in applying the authority diskresi against the validity of a KTUN.
The defendants in the case a-quo is the Dean of the Faculty of social sciences UNJ, object and the lawsuit is a decision letter Dean of the Faculty of social sciences UNJ Number 254/5. FIS/SK/2015, dated April 16, 2015 about Moral Sanctions be put away the plaintiff from the tasks that get in touch directly with students, as well as attract Plaintiffs from learning tasks. The methods used in this research is the juridical normative approach used is approach legislation and the approach to the case.
The Tribunal held that the Judge was not found who is indeed empowered to publish the decision in the form of moral sanctions, while moral sanctions is not set explicitly. However, it does not mean Defendants is not authorized to give moral sanction. According to Tribunal judge, authorities of the Defendants in the published object of dispute belongs in diskresi, the authority and the Tribunal judges in group action Defendants as diskresi authority has been right.
1498518201E1A013180PENERAPAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Pbg)Penjatuhan pidana pelatihan kerja oleh Hakim hanya diberikan dalam hal anak dijatuhi pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Bilamana denda tidak dibayarkan maka Anak wajib melaksanakan pelatihan kerja yang terdapat dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo. Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosioligis, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan pidana pelatihan kerja dan untuk mengetahui penerapan pelatihan kerja terhadap Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pbg. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memberikan pidana pelatihan kerja terhadap Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pbg sudah tepat. Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan pidana penjara dan tidak sependapat dengan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan Klas II Purwokerto yang merekomendasikan untuk melakukan upaya diluar pengadilan atau diversi. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan pelatihan kerja 3 bulan. Penerapan pelatihan kerja terhadap Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pbg, dilaksanakan setelah Narapidana Anak menyelesaikan pidana penjara. Pelatihan kerja yang dilakukan Narapidana Anak bertempat di Pangkalan Elpiji 3kg “AKSAN”. Pelaksanaan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi Anak sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Purwokerto belum terdapat tempat untuk melaksanakan pelatihan kerja, Balai Pemasyarakatan (Bapas) belum mempunyai hubungan kerjasama dengan Lembaga Keterampilan diluar milik pemerintah dalam pelaksanaan pelatihan kerja pengganti denda bagi Narapidana Anak. Determining the punishment of job training from judge is only given for teenager who gets cumulative punishment. That is being jailed and fined. When the fine is not paid, the defendant must be trained in the training job. As it is mentioned in Article 28 of Law Number 71 Section 3 years 1997 about juvenile justice jo. Article 71 section 3 of Law Number 11 Year 2012 about juvenile punishment justice system. This research uses sociology juridical observation, which is used descriptive as the research specification. Main data that researcher used are primary and secondary data. The purpose of this research is to know how judge give training job judgment and also to know the practice of that training job as mentioned in judgment number 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pbg. the result of this research shows that the judge has already given appropriate judgment to the defendant as mentioned in 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pbg. Panel of judge has same idea with demands of the public prosecutor about the imprisonment, and has different idea with the result of community research reports from social counselor of Purwokerto community hall in class II which gives recommendation to do outside court or diversion. Panel of judge determines the punishment of being jail in a year and to do job training in three months. The implementation of job training mentioned in judgment number 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pbg. it will be held after the prison term of the defendant is ended. The job training is going to be held in Pangkalan Elpiji 3kg “AKSAN. The job training is done to replace fine punishment to the teenager defendant. However, there are some obstacles in the implementation. Those are such as; Purwokerto community hall in class II has not a place for training, community hall has not cooperative relationship with institution of skills outside government property in the implementation of job training to replace fine for teenager defendant.
1498618301E1A013176IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI CILACAPAdanya perkembangan pemikiran tentang upaya perlindungan hak-hak anak maka berkembang konsep keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk dari hukum progresif. pendekatan keadilan restoratif ini kemudian dijadikan sebagai dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana terdapat aturan diversi. Diversi adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa proses Diversi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penilitian kemasyarakatan. Proses diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif dan melindungi kepentingan anak. Diversi dilakukan dengan cara mempertemukan korban dan pelaku untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan.
Penilitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi diversi di tingkat penuntutan dan hambatan-hambatan dalam menerapkan diversi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Diversi di tingkat penuntutan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penerapannya, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam menerapkan diversi sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara yang baru dalam Hukum Acara Pidana. Perspektif masyarakat yang selalu mengaitkan Sistem peradilan pidana dengan pendekatan restributif berimplikasi sulitnya menerapkan diversi. Selain itu pada tingkat penuntutan, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh dapat dilakukan diversi oleh penuntut umum. Upaya diversi terhadap tindak pidana tanpa korban ataupun pelanggaran hanya dapat dilaksanakan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.
The existence of the development of thinking about the rights of the child then developing concept of restorative justice as one form of progressive law. This restorative justice approach then used as the basis for the establishment of Law Number 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System where there are diversion rules. Diversion is an attempt to transfer the settlement of child cases from criminal justice process. In Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children in the process of investigation, prosecution, and examination in the trial with the category of criminal sickness, the age of the child, the result of community research. A diversion process to prevent a child from negative stigma and protect the child's interests. Diversion procedure by bringing the victim and the perpetrator to a deliberation to reach agreement.
This research is aimed at finding out how to application diversion in the prosecution and constraints in applying diversion. The method used in this research is sociological juridical with descriptive research specification and using primary and secondary data source. Investigation at the level of prosecution in Article 42 of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. In the application, there are some problems in applying diversion as a new settlement in the Criminal Justice System. The societal perspectives that always associate it with restributive acts imply the difficulty of applying diversion. In addition, at the level of prosecution, not all criminal acts committed by the prosecutor can be made by the prosecutor. In the article 7 paragraph (2) of Government Regulation No. 65 of 2015. Efforts to do diversion a crime without a victim just can be done by the investigator.
1498718300E1A013139IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA (Kajian tentang Perlindungan dari Perhimpunan Advokat Indonesia)Advokat sebagai profesi yang terhormat (officium nobile) dan aparat penegak hukum memerlukan hak imunitas untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan profesinya. Pasal 16 Undang - Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur tentang hak imunitas advokat. Hak imunitas advokat juga mengalami dinamika dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013 yang memperluas ketentuan mengenai hak imunitas advokat. Ditambah adanya nota kesepahaman antara Polisi dengan organisasi Advokat PERADI. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan sudah terdapat pengaturan hak imunitas advokat akan tetapi dalam implementasinya hak imunitas tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal tersebut terlihat karena hak imunitas seharusnya menjadi pelindung bagi para advokat dalam menjalankan profesinya terutama dalam memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, justru di kriminalisasi oleh aparat polisi tanpa mengingat bahwa advokat memiliki hak imunitas dan sudah ada nota kesepahaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak imunitas advokat dan bagaimana jika hak imunitas advokat dilanggar. Metode yang digunakan dalam penelitan ini berjenis normatif-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan Undang - Undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan Implementasi hak imunitas yang masih belum efektif akan menimbulkan akibat hukum bagi advokat maupun klien atau penerima bantuan hukum. Peran PERADI dan Kepolisian serta profesi advokat sendiri dirasa mampu untuk meningkatkan penegakkan hak imunitas advokat.Advocates as honorable professions (officium nobile) and law enforcement officials require immunity rights to maintain integrity and professionality in carrying out their profession. Article 16 of Law No. 18 of 2003 on Advocates and Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid regulates advocate’s immunity rights. It is also experienced the dynamics with the decision of Constitutional Court No. 26 / PUU-XI / 2013 extending the provisions on advocate’s immunity rights. Likewise a memorandum of understanding between the POLRI and PERADI Advocate organizations. Based on this matter, it can be said that there is a regulation of advocate’s immunity rights but in its implementation advocate’s immunity rights is not working properly. This is proven because advocate’s immunity rights should be a protector for the advocates in carrying out their profession, especially in providing legal aid for the poor, it is criminalized by police officers without remembering that advocates have immunity rights and there is already a memorandum of understanding. This study aims to find out how the implementation of the right of immunity advocate and what if immunity rights advocate violated. The method used in this research is normative-empirical type with descriptive-analytical research specification, with qualitative approach and statute approach. The results show Implementation of immunity rights that still not effective will cause legal consequences for advocates and clients or recipients of legal aid. The role of PERADI and Police as well as the advocate's own profession is felt to be able to increase the enforcement of immunity rights advocates.
1498818303C1B012049DETERMINAN KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIAPenelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Penelitian ini berjudul: “Determinan Kebijakan Dividen dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi bertahap sebagai alat pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan menggunakan metode sampel purposive sampling sehingga diperoleh 35 perusahaan.
Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan Dividen; (2) Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap Kebijakan Dividen; (3) Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan Dividen; (4) Kebijakan Dividen berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen terhadap pemegang saham maka akan semakin baik pula nilai perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sebab hal tersebut menggambarkan kemakmuran dari pemegang saham. Besarnya kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen dipengaruhi oleh variabel profitabilitas, likuiditas, dan kepemilikan institusional dimana profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen sedangkan untuk likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen.		This research is an empirical study on Indonesia Stock Exchange (BEI) at
period 2012-2015. The research entitled “Determinant of Dividend Policy and The Impact of Firm Value of Manufacture Firm at Indonesia Stock Exchange (BEI)”. This research used stepwise linier regression model as a means of testing the hypothesis. Population in this study was all of manufacture companies at Indonesia Stock Exchange (BEI), using purposive sampling as a sampling method. There are 35 companies used observation data.
The result of this research indicates that: (1) Profitability have positively and significantly effect toward Dividend Policy; (2) Liquidity have negatively and significantly effect towars Dividend Policy; (3) Institutional Ownership have positively and significantly effect toward Dividend Policy; (4) Dividend Policy have positively and significantly effect toward Firm Value on manufacture firm that listed in BEI.
The implications of the conclusion that is the high above the company in pay dividends to shareholders will be better to firm value of manufacture companies listed on the Stock Exchange, because it illustrates the prosperity of the shareholders. The amount of the company's ability to pay dividends is affected by the variable profitability, liquidity and institutional ownership. Profitability and institutional ownership have positive effects against dividend policy while liquidity have negative effects against dividend policy.
1498918289E1A013174PERAN DIGITAL FORENSIC DALAM MEMBERANTAS CYBERCRIME DI INDONESIAFenemona digital forensik dan cyber crime di Indonesia dapat diibaratkan
fenomena gunung es, terdapat permukaan yang dapat dilihat yaitu digital forensik
sebagai cara untuk mengungkap cyber crime, begitu pula cyber crime merupakan
kejahatan yang sulit di ungkap, permukaan ini sangatlah kecil dan terlihat, akan
tetapi masih terdapat permukaan yang tidak terlihat dan begitu besar yaitu
mengenai potensi peran digital forensik dan ancaman cyber crime. Berdasarkan
fenomena tersebut menarik untuk dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui
peran digital forensik layaknya gunung es bagian bawah yang tidak
terlihat,begitu besar tapi harus diketahui.
Penelitian ini menggunakan jenis Normatif-Empiris dengan pendekatan
secara kualitatif yang memiliki spesifikasi secara deskriptif analitis. Metode
penelitian itu digunakan untuk mengetahui peran digital forensik di Indonesia,
sehingga diketahui penerapan dan persoalan yang dihadapinya, dari hal tersebut
dapatlah diketahui kondisi yang kurang optimal sehingga perlunya suatu
optimalisasi peran digital forensik agar dapat memberantas cyber crime di
Indonesia.		Digital forensics and cyber crimes are phenomenon in Indonesia istanced Iceberg phenomenon, Iceberg has a visible surface that is digital forensics as a way to reveal cyber crime, cyber crime is a crime that difficult to revealed, this surface is very small but still can be seen, But there is still a surface that is not visible and so large that is regarding the potential role of digital forensics and cyber crime threats. Based on that fact, becomes an interesting to do a research to know The role of digital forensics is like an iceberg that does not seen, so big but must be known. This research uses normative - empirical type with qualitative approach having a descriptive analytical specification. This method was used to determine the role of digital forensics in Indonesia, So can be known the application and the problems its face digital forensic, then can be known conditions that still not optimal yet, so it needs an optimalization the role of digital forensics in order to combat cyber crime in Indonesia.
1499018304E1A011134UPAYA PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMASProstitusi atau pelacuran merupakan penyakit masyarakat yang telah ada sejak dahulu. Dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya prostitusi adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang dilarang. Di Indonesia, prostitusi menjadi salah satu kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas karena tersebar luas di berbagai daerah yang ada di Indonesia.
Kabupaten Banyumas adalah salah satu daerah yang memiliki tempat lokalisasi prostitusi yang hingga kini masih di nilai aktif meski dinyatakan illegal yaitu Gang Sadar. Selain di Baturraden, ada beberapa titik di wilayah Kabupaten Banyumas yang menjadi tempat mangkal bagi para PSK.
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 secara tegas telah menyebutkan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas. Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penanggulangan praktik prostitusi yaitu upaya penal dan non-penal. Namun, hingga kini praktik prostitusi masih terjadi dan semakin sulit untuk diberantas karena adanya perkembangan teknologi yang menghasilkan prostitusi online.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang praktik prostitusi di wilayah Kabupaten Banyumas dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.


Prostitution or prostitution is a community disease that has existed since ancient times. In social life, generally prostitution is an act or activity that is prohibited. In Indonesia, prostitution becomes one of the most difficult crimes to eradicate because it is widespread in various regions in Indonesia.
Banyumas Regency is one of the areas that have localization of prostitution which until now still in active even though it is illegal, the name of this localization of prostitution is Gang Sadar. Other than Baturraden, there are several points in the region of Banyumas Regency that became a place for the prostitutes.
Regional Regulation of Banyumas Regency Number 16 Year 2015 on Countermeasures of Society Disease has explicitly stated that prostitution is a community disease that must be eradicated. In addition, various efforts have been made by the Government of Banyumas Regency in order to overcome the practice of prostitution namely penal and non-penal efforts. However, until now the practice of prostitution is still happening and increasingly difficult to eradicate because of the development of technology that produces online prostitution.
The purpose of this study is to know about the practice of prostitution in the region of Banyumas Regency and efforts to overcome it. This research uses qualitative method with sociological juridical approach method.
1499118313D1E013010KECERNAAN BAHAN KERING, BAHAN ORGANIK DAN NILAI ENERGI PAKAN DOMBA YANG MENDAPAT BATANG PISANG FERMENTASI DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG JAGUNGPenelitian yang bertujuan mengkaji pengaruh penggunaan batang pisang fermentasi yang ditambah tepung jagung terhadap Kecernaan bahan kering (KBK), Kecernaan bahan organik (KBO), dan Nilai Energi, telah dilaksanakan mulai dari 02 Januari 2017 sampai 10 Februari 2017 di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Materi yang digunakan dalam penelitian adalah batang pisang, tepung jagung, cairan rumen domba dewasa (umur > 1,5 tahun). Perlakuan yang diuji yaitu P1 = pakan 50% konsentrat ditambah 50% rumput lapang P2 = pakan 50% konsentrat ditambah 25% rumput lapang dan ditambah 25% batang pisang fermentasi, P3 = pakan 50% konsentrat ditambah 50% batang pisang tanpa fermentasi, P4 = pakan 50% konsentrat ditambah 25% rumput lapang dan ditambah 25% batang pisang fermentasi, P5 = pakan 50% konsentrat ditambah 50% batang pisang fermentasi, P6 = pakan 50% konsentrat ditambah 25% rumput lapang dan ditambah 25% batang pisang fermentasi dengan penambahan tepung jagung, dan P7 = pakan 50% konsentrat ditambah 50% batang pisang fermentasi dengan penambahan tepung jagung. Metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimental in vitro. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis variansi dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Berdasarkan analisis variansi perlakuan berpengaruh sangat nyata (P< 0,01) terhadap kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik, dan nilai energi. Hasil uji BNJ menunjukkan bahwa batang pisang dapat digunakan sebagai pengganti rumput lapang sebanyak 100%, dan batang pisang yang difermentasi dapat menggantikan batang pisang yang tanpa fermentasi serta batang pisang fermentasi yang ditambahkan karbohidrat fermentable berupa tepung jagung sama atau dapat digantikan oleh batang pisang yang tanpa penambahan karbohidrat fermentable (tepung jagung).A study was conducted to investigate the effect of the use of banana stem fermentation plus cornstarch Dry Matter Digestibility (DMD), Organic Matter Digestibility (OMD) And Energy Value (EV), has been done from January 02nd, 2017 until February 10th, 2017 at the Laboratory of Nutrition and Feed Science, Faculty of Animal Science, Jenderal Soedirman University, Purwokerto. The materials used in this experiment were banana stem, cornstarch, rumen fluid of 3 male sheep from Slaughter House of Sokaraja, taken immediately after the sheep were being slaughtered. The treatments consisted of P1= 50 % of concentrate feed + 50% of grass field, P2= 50% of concentrate feed + 25 % of grass field + 25 % of unfermented banana stem, P3= 50% of concentrate feed + 50 % of unfermented banana stem, P4= 50% of concentrate feed + 25 % of grass field + 25 % of fermented banana stem, P5= 50% of concentrate feed + 50 % of fermented banana stem, P6= 50% of concentrate feed + 25 % of grass field + 25 % of fermented banana stem feed with cornstrach, P7= 50% of concentrate feed + 50 % of fermented banana stem feed with cornstarch. The experiment used in vitro method and was designed with Completely Randomized Design. The data was analyzed with an analysis of variance and followed by Honesty Significant Difference (HSD) test. According to the variance analysis, the treatment highly significant (P < 0.01) to Dry Matter Digestibility (DMD), Organic Matter Digestibility (OMD) And Energy Value (EV). Banana stems can be used as a replaced 100% a grass field. And fermented banana stems can replace fermented banana stems and fermented banana stems added fermentable carbohydrates in the form of cornstrach together or can be replaced by banana stems without the addition of fermentable carbohydrates (cornstrach).
1499218332F1B012029IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG PENDIDIKAN DI DESA BANJARSARI KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMASKebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan di Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas di latar belakangi oleh kurang tepatnya pada proses penetapan sasaran dan kurang tepat penggunaan dana bantuan yang diberikan oleh PKH. Penetapan sasaran yang ditunjuk untuk Program Keluarga Harapan (PKH) masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang timbul di dalam masyarakat. Penyimpangan yang terjadi diantaranya yaitu penggunaan dana untuk keperluan sehari-hari. Seiring berkembangnya jaman dan berjalanya waktu pada program bantuan ini juga diharapkan untuk menyadari jika masyarakat yang sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan maka dianjurkan untuk mengundurkan diri atas kesadaran sendiri dalam program khususnya dalam bidang Pendidikan. Penggunaan dana bidang pendidikan harus digunakan sesuai kebutuhan di bidang pendidikan, bukan untuk yang lain. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara masyarakat yang sudah mampu dan belum mampu, sehingga proses implementasi PKH dapat dilaksanakan secara baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan di desa Banjarsari khususnya bidang Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, serta teknik pemilihan informannya adalah purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil temuan penelitian yang di lakukan menunjukan bahwa kebutuhan pokok juga berpengaruh dengan kebutuhan pendidikan. Family Expectations Program policies (PKH) education in the village of Banjarsari sub district of Banyumas Regency Ajibarang in the background background by less precisely on the process of goal setting and less precise usage of the grant given by PKH. Goal setting Program designated to Family expectations (PKH) still happens deviations arising in the community. Deviations that occur among them, namely the use of funds for purposes of everyday. Along with the development of era and berjalanya time on assistance programs is also expected to realize if a society that is already capable to meet the needs in the field of education then it is advisable to resign over his own consciousness in the program particularly in the field of education. Use of funds the education field must be used according to needs in the field of education, rather than to the other. This is done in order not to conflict between people who have been able to and haven't been able to, so that the process of implementation can be implemented well PKH. The purpose of this study was to see how the Family Hope Program Implementation in the village of Banjarsari in particular education. The research method used is descriptive qualitative, as well as electoral engineering informannya is the purposive sampling. Data collection is done with the interview, observation and documentation. To ensure the validity of data used triangulation techniques sources. Methods of data analysis used are interactive analysis models. Results of the research done indicates that basic necessities were also influential with educational needs.
1499318305D1E010072Hubungan Antara Nomor Beranak Dengan Jumlah Lahir Hidup Dan Persentase Genjik Hidup Sampai Disapih Pada Peternak Babi Di Kabupaten BanyumasTujuan penelitian untuk mengetahui Mengetahui nomor beranak, jumlah lahir hidup dan persentase genjik hidup sampai disapih di peternakan babi dan Mempelajari hubungan antara periode beranak, jumlah lahir hidup dan persentase genjik hidup sampai disapih di peternakan babi. Penelitian dilakukan dengan menelusuri catatan (recording) reproduksi induk babi pada 3 perusahaan peternakan babi yang mempunyai kepemilikan induk lebih dari 50 ekor di Kecamatan Sokaraja dan Baturaden, Kabupaten Banyumas.Variabel yang diamati adalah nomor beranak (ke 1-7), jumlah genjik lahir hidup, persentase genjik hidup sampai di sapih. Data dianalisis menggunakan Analisis Statistik Deskriptif dan dilanjutkan dengan Analisis Regresi Linear. Rata-rata periode beranak pada peternakan babi di Kabupaten Banyumas adalah sampai periode ke 4 dengan simpang baku 2,16, dengan nilai minimal periode beranak pertama yaitu periode ke 1 dan nilai maksimal pada periode ke 7, dengan rataan jumlah lahir hidup anak babi adalah 255,28 ekor dengan simpang baku 58,31 dari jumlah induk berkisar antara 20 sampai 41 atau 8,98 ekor dengan simpang baku 1,67, dengan nilai minimal 5 dan nilai maksimal 13 dan rata-rata persentase genjik hidup di Kabupaten Banyumas adalah 85,28 % dengan simpang baku 1,11 dengan nilai minimal 84 dan nilai maksimal 87. Kesimpulannya adalah hubungan antara nomor beranak dengan jumlah lahir hidup dan persentase genjik hidup sampai disapih pada berbagai periode tidak terlalu berpengaruh.Knowing the purpose of research to give birth numbers, the number of live births and the percentage of live piglet until weaning at the pig farm and Studying the relationship between lambing period, the number of live births and the percentage of live piglet until weaning at the pig farm. The study was conducted by searching the record (recording) reproductive sows in pig farms three companies holding ownership interest in more than 50 individuals in the District Sokaraja and Baturaden, District Banyumas.Variabel observed was lambing number (to 1-7), the number of live births piglet, the percentage of live piglet up at weaning. Data were analyzed using descriptive statistical analysis followed by linear regression analysis. The average period of lambing on pig farms in Banyumas is up to the fourth period with standard deviations of 2.16, with a minimum value of the first lambing period is the period to 1 and the maximum value in the period to 7, with the average number of live born piglets is 255,28 tails with 58.31 standard deviations of the number of stem ranges from 20 to 41 or 8.98 tail with standard deviations of 1.67, with a value of at least 5 and a maximum value of 13 and the average percentage of piglet live in Banyumas is 85,28% with standard deviations of 1.11 with a minimum value of 84 and a maximum value of 87. the conclusion is the relationship between the number of childless by the number of live births and the percentage piglet life until weaning at various periods is not very influential.
1499418306D1E012248Hubungan Bobot Potong Dengan Bobot Dan Persentase Karkas Kambing Jawarandu Betina Di Rumah Potong Hewan SokarajaPenelitian ini bertujuan mengetahui hubungan bobot potong dengan bobot dan persentase karkas kambing Jawarandu betina. Materi penelitian yang digunakan adalah kambing Jawarandu betina sebanyak 50 ekor. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis korelasi dan regresi sederhana. Hasil penelitian diperoleh data rataan bobot potong (BP) = 26,42 ± 6,57 kg, bobot karkas (BK) = 13,01 ± 3,16 kg, dan persentase karkas (PK) = 49,57 ± 6,14 %. Persamaan regresi yang diperoleh antara bobot potong dengan bobot karkas adalah y = 1,747 + 0,427 BP, dan persentase karkas y = 54,465 - 0,185 BP. Hasil uji anava menunjukkan bahwa bobot potong berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot karkas, namun berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bobot potong dapat digunakan untuk menduga bobot karkas, namun bobot potong tidak dapat digunakan untuk menduga persentase karkas kambing Jawarandu betina.

This research was aimed to determine the relationship of slaughter weight with carcass weight and percentage of female Jawarandu goat carcass. Material used were 50 female Jawarandu goats. The method used was a survey with data collection techniques using purposive sampling. The data was analyzed using correlation and simple regression analysis. The results of the research data showed the average slaughter weight, carccas weight, and percentage of carccas were 26.42 ± 6.57, 13.01 ± 3.16 kg, and 49.57 ± 6.14%, respectively. The regression equation obtained between the slaughter weight and the carccas weight was y = 1.747 + 0.427 BP and the percentage of carccas was y = 54.465 – 0.185 BP. The analysis of variance test results showed that the slaughter weight had a highly significant effect (P<0.01) on carcass weight, but it did not have significant effect (P>0.05) on the percentage of carcass. It can be concluded that the slaughter weight can be used to estimate of carcass weight but it can not be used to predict the percentage of carcasses on female goat Jawarandu.
1499518307F1C012049Konstruksi Identitas Erix Soekamti pada Vlog DOES
(Analisis Semiotika Konstruksi Identitas Erix Soekamti pada Vlog “Diary of Erix Soekamti”)
Video blog atau vlog merupakan sebuah video yang berisi berbagai macam konten yang dapat diisi mengenai opini, cerita keseharian, atau pengalaman pribadi yang diunggah pada sebuah situs atau media sosial. Vlog DOES (Diary of Erix Soekamti), merupakan vlog yang dibuat oleh seorang Erix Soekamti yang bertujuan untuk menjadi medium dalam menyampaikan ide dan gagasannya sebagai seorang musisi dan kepala keluarga. Vlog DOES menjadi menarik karena Erix memiliki konsep yang dikemas secara unik dan konten yang mudah diterima oleh viewersnya.
Objek penelitian ini mengambil Trilogi vlog DOES dengan judul Ing Madyo Mangun Karso Episode 104, Ing Ngarso Sung Tulodho Episode 105,dan Tut Wuri Handayani Episode 106. Trilogi vlog DOES tersebut menceritakan tentang opini, kegiatan, dan kehidupan Erix Soekamti tentang trilogi prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui identitas, tanda yang ditunjukan, dan strategi presentasi diri Erix Soekamti pada Vlog DOES (Diary of Erix Soekamti). Selain itu, juga untuk mengetahui kode-kode pada level realitas, level representasi, dan level ideologi pada vlog DOES. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis semiotika John Fiske yakni television code, dengan mencari makna tanda dalam kode level realitas, level representasi, dan level ideologi. Pada analisis semiotika, kode yang muncul dalam televisi atau film memiliki kesatuan makna yang saling berhubungan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konstruksi identitas yang dilakukan Erix Soekamti melalui DOES merupakan sebuah identitas pribadi yang menunjukan kemampuan dan bakat Erix Soekamti pada bidang audio visual. Sedangkan strategi presentasi diri Erix Soekamti pada masing-masing episode Trilogi vlog DOES terdiri dari competence, exemplification, dan ingratiation.
Video blog, or vlog is a video that contains a various content about opinions, daily story, or personal experience which uploaded on a website or social media. DOES (Diary of Erix Soekamti) vlog, is a vlog made by Erix Soekamti that have purpose to be the medium in express the ideas as a musician and a father. Vlog DOES become interesting because Erix has packaged a unique concept and content that easily accepted by his viewers.
The object of this study take vlog DOES Trilogy by the heading Ing Madyo Mangun Karso Episode 104, Ing Ngarso Sung Tulodho Episode 105, and Tut Wuri Handayani Episode 106. The trilogy DOES vlog tell about opinions, activities, and life of Erix Soekamti about the trilogy of educational principles by Ki Hajar Dewantara. This study is purposed to understand the identity, sign, and the self-presentation strategies of Erix Soekamti in DOES (Diary of Erix Soekamti) vlog. In addition, it is also to know the codes at the level of reality, the level of representation, and the level of ideology on the DOES vlog. This study uses qualitative research methods of John Fiske which semiotic analysis of television code, looking for the meaning of the sign in the code level of reality, the level of representation, and the level of ideology. In the semiotic analysis, code that shown in the television or films have unity meanings that interrelated.
The results of this study indicate that the construction of identities that Erix Soekamti do via DOES is a personal identity that shown the ability and talent of Erix Soekamti in the audio-visual field. While the self-presentation strategy of Erix Soekamti in each episode of DOES vlog Trilogy consists of competence, exemplification, and ingratiation.
1499618308D1E013157KADAR LEMAK DAN PENILAIAN SENSORI DADIH SUSU KAMBING DENGAN PENAMBAHAN SKIM YANG BERBEDATujuan penelitian ini adalah mengetahui kadar lemak dan penilaian sensori dadih susu kambing dengan penambahan skim yang berbeda. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu kambing PE 11 liter, bambu 24 ruas, daun pisang 24 lembar, susu skim 3400 gram, karet gelang 24 buah dan petrolium benzene 200 ml. Metode yang digunakan adalah metode experimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk pengukuran kadar lemak dan Rancangan Acak Kelompok (RAK) untuk penilaian sensori dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Penambahan susu skim sebagai perlakuan, terdiri atas 4 taraf yaitu A0 = 0%, A1 = 2%, A2 = 4%, dan A3 = 6%. Variabel yang diamati adalah kadar lemak dan penilaian sensori. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis variansi dan dilanjutkan dengan uji Orthogonal Polynomial. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa penambahan skim sampai dengan taraf 6% berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar lemak dan berpengaruh sangat nyata (P>0,01) terhadap penilaian sensori. Rataan kadar lemak A0 , A1, A2 dan A3 masing-masing 5,78%; 6,08%; 6,13% dan 6,94%. Hasil uji lanjut membentuk persamaan kadar lemak Y= 0.1760-4.32863x (r=0,62). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan susu skim pada dadih susu kambing sampai taraf 6% dapat meningkatkan kadar lemak tertinggi yaitu 6,94% dan penilaian sensori (warna, rasa dan tekstur) terbaik.The purpose of this research was the rate of fat and sensory assessment of the dadih milk of goat by adding the different skim. The material in this research used the milk of goat PE 11 liter, bamboo 20 items, banana leave 10 sheets, skim milk 3400 gram, rubber sheets 24 items and petrolieum benzene 200 ml. The method in this research used experimental method by using the Complete Random Design (RAL) to measure the rate of fat and Group Random Design (RAK) for the sensory assessment with 4 treatment and 5 time repetition. Adding the skim milk as treatment consisted of 4 rate that were A0 = 0%, A1= 2%, A2=4%, and A3 =6%. Variable that had been researched was the rate of fat and sensory assessment. Data that had been obtained was analyzed by using the variance analysis and continued with test of Orthogonal Polynomial. The result of variance analysis showed that the adding of skim until 6% rate gave the real effect (P<0.05) to the rate of fat and gave very real effect (P>0.01) to the sensory assessment. The average of fat rate A), A1, A2 and A3 were 5.78%; 6.08%; 6.13%and 6.94%. The result of subsequent test formed the similarity of the fat rate Y=0.1760 – 4.32863x (r=0.62). The conclusion from this research was the adding of skim milk in the dadih milk of goat until 6% rate it could increase the fat rate was 6,94% and sensory assessment (color, taste, and texture) these were greatest.
1499718314E1A011102PERBANDINGAN KONSEP DEMOKRASI PADA PIAGAM MADINAH DENGAN KONSEP DEMOKRASI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945ABSTRAK
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan yang terdapat dalam pancasila sila ke-4 mengamanatkan untuk menggunakan musyawarah dalam menyelesaikan perkara ketatanegaraan indonesia. Pacasila sebagai sumber hukum negara indonesia haruslah di jadikan acuan dalam pembuatan Peraturan Perundan-Undangan sehingga nilai-nilai dalam pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Piagam Madinah dalam menjalankan sistem pemerintahannya menggunakan musyawarah dalam menyelesaikan perkara ketatanegaraan dan kehidupan sosialnya, sehingga dari masyarakat yang majemuk dapat terlahir masyarakat madani yang sangat pluralis karena terdapat banyak kabilah dan suku didalamnya. Kemerdekaan indonesia tidak terlepas dari gerakan-gerakan islam yang berjuang melawan penjajah, yang mana dalam pergerakan islam sendiri menggunakan musyawarah dalam menjalankan dan menghidupkan gerakannya tersebut. Dengan demikian apakan Indonesia menggunakan Musyawarah dalam menjalankan sistem pemerintahannya sesuai dengan amanat dari pancasila sila ke-4.
Peneliltian ini bertujuan untuk menganalisis Konsep Demokrasi dalam Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menganalisis perbandingan antara Konsep Demokrasi dalam Piagam Madinah Dengan Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (Legal Approach), Pendekantan Perbandingan (Comparation Approach) dan pendekatan Konsep tuan (Conceptual Approach.
Hasil dari penelitian ini akan memaparkan Konsep Demokrasi dalam Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memaparkan Perbandingan dalam kelebihan dan kekurangan antara Konsep Demokrasi dalam Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
ABSTRACK
Democracy guided by wisdom in the unanimity of the representative there in pancasila sila 4 obliged to use the consultation in completing the Indonesian constitutional matters. Pacasila as a source of the laws of the state of Indonesia must be in the set as the reference for legislatif to makeing rule so that the values in pancasila can be implemented in the nationhood and statehood. The Medina Charter in running the system of government use of consultation in the complete constitutional matters and his social life, so that from the pluralistic society can be born civil society that very pluralist because there are many kabilah and tribes therein. The independence of Indonesia does not escape from the Islamic movements that fought against the colonialists, which is in the movement of islam itself using deliberation in running and turn on the gliding. Thus the harm Indonesia using deliberation in running the system of government in accordance with the mandate of the pancasila silla 4.
This research aims to analyze the concept of democracy in the Medina Charter and the concept of democracy in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, and analyzing the comparison between the concept of democracy in the Medina Charter with the concept of democracy in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 using approach methods legal Approach, Comparison approach and conceptual approach.
The results of this research will present the concept of democracy in the Medina Charter and the concept of democracy in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, and presenting the comparison in the advantages and disadvantages between the concept of democracy in the Medina Charter and the concept of democracy in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945.
1499818309F1B012046FUNGSI PENGEMBANGAN PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN APLIKASI PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KEUANGAN PUSKESMAS DI KABUPATEN PURBALINGGAPenggunaan aplikasi program SIMDA Keuangan di Kabupaten Purbalingga merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah, namun Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum mampu mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer secara konsisten karena keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan metode yang tepat dalam pengembangan pegawai pada aplikasi program SIMDA Keuangan di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dan UPTD Puskesmas di Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Hasil temuan penelitian adalah masih ada beberapa bendahara Puskesmas yang belum menguasai pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi program SIMDA Keuangan. Oleh karena itu, metode pengembangan pegawai sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan para pegawai dengan metode On the Job Training dan metode Off the Job Training.Financial SIMDA program application usage in Purbalingga is a form of the use of technology in the area of financial management and improving the quality of financial reporting area, but the Government has not been able to implement the Purbalingga Regency financial management of computer-based consistently due to limited human resources trained and skilled. The purpose of this study to describe the proper methods in development of employees at Financial SIMDA program application Purbalingga. The research was conducted at the Department of Revenue, Finance, and Asset and UPTD health center in Purbalingga. The method used in this research is descriptive qualitative method with purposive sampling technique informant election. The findings are still some who have not mastered the treasurer financial management application using Financial SIMDA program. Therefore, the method of employee development is needed to improve the ability of employees with on the job training methods and methods of off the job training.
1499918310E1A111093PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA MUSISI INDEPENDEN DI PURWOKERTO MELALUI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

 Manusia sebagai mahluk sosial memiliki kemampuan luar biasa sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemampuan yang lahir dari proses melihat, mendengar, menghayati dan menilai serta menjiwai berbagai hal ada disekitarnya inilah yang menjadikan manusia begitu istimewa karena mampu menghasilkan berbagai macam karya termasuk karya seni yang luar biasa. Bahkan melalui olah rasa dan karsa yang bertanggung jawab akan tercipta sebuah maha karya yang diakui masyarakat dunia yang mampu mendatangkan kepuasan baik secara finansial maupun secara moral.
Namun sayangnya hingga saat ini kesadaran untuk menghargai atau melindungi sebuah karya termasuk karya seni musik belum banyak diterapkan di Indonesia termasuk di Purwokerto Jawa Tengah. Hak Cipta para musisi independen baik perseorangan maupun tergabung dalam group-group band indie hingga saat ini masih banyak terabaikan bahkan cenderung hamper tidak ada. Hal itu tentu saja merugikan sang pencipta lagu atau melodi karena tidak mampu menolak jika suatu saat hasil karyanya dinikmati secara Cuma cuma atau dijiplak oleh orang lain yang juga mengaku bahwa itu karyanya.
Atas dasar itulah penulis merasa perlu mengangkatnya sebagai sebuah karya tulis dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Karya Musisi Independen di Purwokerto dengan melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan pertimbangan kian kreatif dan berkembangnya kemampuan musisi independen di Purwokerto yang kian maraknya aksi pembajakan dan penjiplakan karya seni para musisi di Tanah air tak terkecuali di Purwokerto.

Humans as social beings have a remarkable ability as a gift of God Almighty. The ability of the birth of the process to see, hear, appreciate and assess and animates various things around it is what makes humans so special because it is able to produce a wide variety of works including exceptional works of art. Even though the feeling and intention through responsible will create a masterpiece that is recognized the world community that can bring satisfaction both financially and morally ..
But unfortunately until now the awareness to respect or protect a work of art including works of music has not been widely applied in Indonesia, including in Purwokerto, Central Java. Copyright independent musicians both individuals and of groups belonging to the indie band is still much neglected even tend to almost nothing. It is of course detrimental to the creator of songs or melodies because they can not refuse if one enjoyed his work for free of charge or manipulated by another person who also admitted that it was his work.
On this basis the author felt the need to appoint him a paper with the title Legal Protection against Independent Musicians work in Purwokerto through Intellectual Property Rights (IPR). In consideration of increasingly creative and development capabilities of independent musicians in Purwokerto increasingly rampant piracy and plagiarism artwork of the musicians in the homeland is no exception in Purwokerto.
1500018311C1B013063PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN , LIKUIDITAS, PERTUMBUHAN PERUSAHAN, PAJAK DAN STRUKTUR AKTIVA TERHADAP STRUKTUR MODAL.
(penelitian pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun (2012-2015)
Penelitian ini berjudul pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, pajak dan strutur aktiva terhadap struktur modal. penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesa selama periode 2012-2015. Metode pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling, dan diperoleh 16 perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik menggunakan SPSS 17. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi, uji F-statistik dan uji t-statistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, pajak dan strutur aktiva berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal. Sedangkan secara parsial, profitabilitas, likuiditas, dan strutur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan dan pajak berpengaruh positif terhadap struktur modal. Sedangkan pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 		This research entitled determined of profitability, firm size, sales, liquidiy, growth, tax and tangibility toward capital structure. Population in this research is basic industry and chemicals that listed in Indonesia Stock Exchange during 2012- 2015. Data collective method used purposive sampling method, with result 16 companies.This research is quantitative research that used associative studies to determine the relationship or influence between two or more variables.This research used multiple regression analysis and classical assumption test dan to analyze data used SPSS1 17. Testing the hypothesis by using the coefficient of determination, F-test statistics and t-test statistics.

The result showed that profitability, firm size, sales, liquidiy, growth, tax and tangibility to capital structure influenced simultaneously toward capital structure. Whereas partially, profiability,likuidity and tangibility positively influencing and significant toward capital structure. Firm size and tax positively influencing and significantly toward capital structure. Sales and growth not influencing toward capital structure.