1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 14.261-14.280 dari 49.702 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1426117585E1A013147IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 JO PASAL 15 HURUF (B) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR PUSAT CABANG JAKARTA.IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 JO PASAL 15 HURUF (B) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR PUSAT CABANG JAKARTA.
Oleh:
ANISA IFANDARI
E1A013147
ABSTRAK
Perkembangan cara pandang terhadap CSR semakin kuat dari waktu ke waktu dimana konsep bentuk perbuatan yang bersifat sukarela (voluntary) telah bergeser secara perlahan-lahan menuju bentuk perbuatan atas dasar kewajiban (obligation) baik itu berbentuk kewajiban moral maupun kewajiban yuridis yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan jo Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi CSR di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Cabang Jakarta.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penilitan menggunakan Penelitian Dekriptif, menggunakan sumber Data Sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan teori hukum, serta Data Primer melalui wawancara di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Cabang Jakarta, dengan model penyajian data secara Deskriptif Naratif.
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Cabang Jakarta melalui kebijakan Corporate Secretary telah melaksanakan kegiatan CSR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan jo Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNDER ARTICLE 74 OF LAW NUMBER 40 OF 2007 JO LETTERS ARTICLE 15 (B) OF LAW NUMBER 25 OF 2007 ON INVESTMENT IN PT.BANK Syariah Mandiri JAKARTA BRANCH OFFICE.
By:
ANISA IFANDARI
E1A013147
ABSTRACT
The development of the perception of CSR is getting stronger over time where the concept of perpetration voluntary (voluntary) has shifted gradually towards an act on the basis of liability (obligation) either in the form of moral obligation or liability of juridical stipulated in Article 74 of Law oF Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability regarding Social Responsibility and the Environment in conjunction with Article 15 (b) of Law No. 25 of 2007 on Investment on Corporate Social Responsibility. This study was conducted to determine the implementation of CSR in PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta Head Office Branch.
The method used is a normative legal research methods with the approach of legislation. Specifications penilitan use descriptive study, using secondary data sources in the form of legislation and legal theory, as well as primary data through interviews at PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta Head Office Branch, with models presenting data descriptive narrative.
PT. Bank Syariah Mandiri, Jakarta Branch Head Office through a policy of Corporate Secretary has implemented CSR activities according to the rules applicable legislation, namely Article 74 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability regarding Social Responsibility and the Environment in conjunction with Article 15 (b) Law Law Number 25 of 2007 on Investment on Corporate Social Responsibility.
1426217512E1A012280PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN OLEH USAHA KARAOKE DI KABUPATEN PURBALINGGAABSTRAK
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Oleh Usaha Karaoke di Kabupaten Purbalingga
Oleh :
Intan Trimutia Lantika
E1A012280

Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Oleh Usaha Karaoke di Kabupaten Purbalingga“. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan di dalam perizinan khususnya izin mendirikan usaha karaoke. Dalam pelaksaan izin usaha karaoke di Kabupaten Purbalingga ternyata masih banyak ditemukan pelanggaran yaitu oleh Karaoke Bintang dan Karaoke Marina. Karena izin mereka tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka dirikan dan tidak memperoleh persetujuan atas izin yang ajukan.
Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum sekunder, primer, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode kepustakaan yang mencakup peraturan tertulis, buku literatur hukum, media cetak, serta wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di dalam pelaksanaan izin usaha karaoke di Kabupaten Purbalingga masih ditemukan pelanggaran contohnya pelanggaran izin usaha karaoke oleh Karaoke Bintang dan Karaoke Marina yang belum melengkapi dokumen perubahan perizinan karena melakukan penambahan jumlah usaha dan merubah izin awal dari tempat makan menjadi tempat usaha karaoke, maka prosedur izin usaha karaoke adalah memenuhi syarat administrasi dan tekhnis serta harus dengan lokasi usaha yang sesuai dengan peruntukannya, serta sanksi dari pemerintah adalah penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.
ABSTRACT
Law Enforcement Against Abuse By Business Karaoke Purbalingga
by:
Intan Trimutia Lantika
E1A012280

This study entitled "Law Enforcement Against Abuse By Business Karaoke Purbalingga". This research is motivated by problems in particular licensing karaoke business permits. In the exercise of karaoke business permits in Purbalingga turns out there are still many violations, especially by Star Karaoke and Karaoke Marina. Because they do not permit according to what they actually founded and did not obtain the approval for the proposed license
This research was normative juridical approach to legislation. Types of legal sources used are secondary legal sources, primary and tertiary. Methods of collecting legal material used is the bibliography that includes written rules, legal literature books, print media, as well as interviews.
These results indicate that in the implementation of the business license karaoke Purbalingga still found violations example infringement of business license Karaoke by Karaoke Star and Karaoke Marina who has not completed the document alteration permit for the addition amount of effort and change the preliminary permit from eating into businesses karaoke , then the karaoke business license procedures are qualified administrative and technical as well as business location must be in accordance with the designation, as well as sanctions from the government is the enforcement of preventive and repressive law enforcement.
1426317586E1A111042Perlindungan Konsumen Jasa Pengobatan Alternatif dengan Media Lintah Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten PurbalinggaPengobatan alternatif kini makin diminati oleh masyarakat. Berbagai metode pengobatan pun makin banyak, sebut saja terapi bekam atau terapi lintah. Pengobatan alternatif memang menjadi satu pilihan dikala pengobatan medis dirasa sudah tak sanggup lagi menyembuhkan suatu penyakit. Pengertian pengobatan alternatif adalah Segala jenis pengobatan dengan menggunakan metode pengobatan non medis atau bisa juga diartikan sebagai jenis pengobatan yang berfungsi sebagai metode pengobatan pendukung pengobatan medis. Di indonesia sendiri kini pengobatan alternatif mulai banyak diminati, selain karena minim efek samping atau bahkan tidak memiliki efek samping, pengobatan alternatif pun cendrung lebih murah dibandingkan dengan harga/jasa pengobatan medis.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian Preskriptif, Sumber Data, Data primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan studi kepustakaan, metode penyajian Data disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normatif kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal.
Tanggung Jawab Jasa Pengobatan Alternatif dengan Media Lintah sebagai Pelaku Usaha sudah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1), (2) Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1313, Pasal 1601 KUHPerdata dan Pasal 58 Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kewajiban pelaku usaha yang dibuktikan dengan adanya pengaturan pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan dalam penggunaan Jasa Pengobatan Alternatif dengan Media Lintah. Sedangkan bentuk tanggungjawab dengan pengembalian biaya berobat dan subsidi untuk berobat pasca amputasi berdasarkan kemampuan, musyawarah dan kesepakatan bersama
Alternative medicine is now more in demand by the public. Various methods of treatment is more and more, just call or leech therapy cupping therapy. Alternative medicine has become an option when his medical treatment it is considered no longer able to cure a disease. Definition of alternative medicine is Any kind of treatment by using the method of non-medical treatment or can be defined as a type of treatment that serves as a supporting treatment methods of medical treatment. In Indonesia itself is now an alternative treatment started much in demand, as well as minimal side effects or no side effects, alternative treatments also tend to be cheaper than the price / services medical treatment.
The method used in this research is normative juridical approach, specification of research is the study Prescriptive, Source Data, Data primary, secondary and tertiary, methods for collecting data in this study carried out by the inventory of legislation, documentation and study of literature, methods Data presentation is presented in the form of narrative text, and the analysis method used is the analysis of qualitative normative model of systematic and grammatical interpretation.
Responsibility Services Alternative Medicine with Media Leech as business communities are in accordance with Article 19 paragraph (1), (2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Article 1313, Article 1601 of the Civil Code and Article 58 of Law No. 36 Year 2009 on Health liabilities businesses evidenced by the setting of compensation to consumers who have been disadvantaged by the use of Alternative Medicine Services Media Leech. While the form of responsibility to refund the cost of treatment and subsidies for post-amputation treatment based on ability, consultation and mutual agreement.
1426417505E1A012361PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN OLEH RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITA NEGARA (RUPBASAN) DI RUPBASAN SERANG BANTENSalah satu upaya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah berkenaan dengan benda sitaan yang disita dari tersangka atau pihak yang berperkara. Benda sitaan ini harus tetap terlindungi keamanan dan keutuhannya sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rumah Penyimpanan benda sita Negara (RUPBASAN) merupakan wadah untuk menyimpan benda sitaan maupun barang rampasan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengelola benda sitaan maupun barang rampasan negara ini. Dalam menjalankan fungsi serta tugasnya, RUPBASAN memiliki prosedur dalam melaksanakan pengelolaan benda sitaan yaitu mulai dari penyimpanan, perawatan hingga pemutasian benda sitaan tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara oleh Rumah Penyimpanan Benda Sita Negara (RUPBASAN) di RUPBASAN Serang Banten dan untuk mengetahui hambatannya dalam pelaksanaan pengelolaan benda sita negara. Guna mencapai tujuan tersebut dan memperoleh data yang sifatnya mendalam, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di RUPBASAN Serang Banten.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUPBASAN mempunyai prosedur dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan agara keutuhan benda sita dan barang rampasan negara dapat dikelola dan dilakukan dengan baik. Adanya RUPBASAN, maka benda sitaan terjaga keutuhannya sama seperti saat benda itu disita dan terjaga keamanannya. Adapun hambatan yang dialami oleh RUPBASAN Serang Banten ini berupa hambatan intern maupun hambatan ekstern .
Dari hasil penelitian diatas, Hendaknya semua proses penitipan barang sitaan negara (BASAN) maupun barang rampasan negara (BARAN) itu semua dititipkan di RUPBASAN Serang Banten tidak ada pengecualian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RUPBASAN dan peraturan mengenai RUPBASAN serta perbaikan Sumber Daya Manusia untuk lebih di optimalkan lagi.
One of encouragement to provide human rights protection guarantee is related to confiscated goods which seizured from suspect or judged goods. This confiscated goods must be still protected for its safety and wholeness until there is court ruling that has legally binding. House of State Confiscated Goods (RUPBASAN) is a place to keep confiscated goods or loot goods which have main role and function on managing them in the state. In the course of running its role and function, RUPBASAN have procedure to implement the management of confiscated goods which is started from storage, tendance, up to its mutation.
The purpose of this study is knowing the management of state confiscated goods. In order to reach the goal and obtain depth data this research uses normative legal approach. Data collection methods is done by using literature study and interview. Research specification which used is descriptive and analytic. The research location in RUPBASAN Serang Banten.
The result of this study shows that RUPBASAN have procedure in executing management of confiscated goods so that the wholeness of confiscated goods and loot can be managed and cared well. by the presence of RUPBASAN, the wholeness of confiscated goodss will be saved as same as it’s started to be seizured also will be gated. Meanwhile, the barriers which passed by RUPBASAN Serang Banten are from intern and extern.
Based on the research, it’s better that either confiscated goods process (BASAN) or loot goods (BARAN) all is kept in RUPBASAN Serang Banten,no exception. It has appropriated with main role and fuction of RUPBASAN and regulation regarding RUPBASAN also refinement of human resources should be more optimalized.
Keywords : House of State Confiscated Goods, Management Implementation.
1426517588E1A010209TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap
No. 130/Pid.B/2015/PN. Clp)
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan perkara No. : 130/Pid. B/2015/PN. Clp.
Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analisis, sumber data sekunder: studi kepustakaan, meliputi Putusan Pengadilan Negeri, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen resmi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis secara normatif kualitatif.
Penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Perkara Nomor: 130/Pid. B/2015/PN. Clp. Para terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang dengan cara memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam kekuasaannya, berupa 1 (satu) unit sepeda motor, yang mempunyai nilai ekonomis, seluruhnya milik orang lain, dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu dengan cara merusak pada waktu malam yang bersifat memberatkan, menggunakan kunci leter "T". Sepeda motor diambil untuk dimiliki sendiri dengan melawan hak. Perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, telah terbukti secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menyakinkan atas dasar pemeriksaan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dalam penerapan unsur – unsur tindak pidana ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan perkara Nomor : 130/Pid. B/2015/PN. Clp. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Dari fakta hukum tersebut oleh Majelis Hakim telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk penjatuhan pidana terhadap para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Karena para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.		ABSTRACT

Target of this research is to know applying of theft doing an injustice elements in a state of weighing against and to know consideration base punish Judge of district court Cilacap in dropping crime to defendant in No. verdict : 130 / Pid. B/2015/PN. Clp.
To reach the the target used by method approach of normative yuridical, descriptive specification of analysis, source of secondary data: bibliography study, covering Decision District Court, law and regulation, book, and its its his existing formal document with problems fundamental, presented in the form of description and analysed by normative qualitative.
Applying of elements theft doing an injustice in a state of weighing against in District Court Cilacap Case Number decision: 130 / Pid. B/2015/PN. Clp. All defendant have conducted deed take goods by removing from a[n place to other place in its power, in the form of motorbike 1 (one) unit, having economic value, entirely property of others, conducted by two people by partnering with the way of destroying when night having the character of to weigh against, using key chatter "T". Motorbike taken to be owned by self with fighting against rights. Deed all defendant have fulfilled entire/all elements which is arranged in Section 363 Sentence (1) to-3, 4, 5 KUHP, have proven validly pursuant to law going into effect and convinced on the basis of inspection, as prosecutor assertion. In applying of element - this doing an injustice element do not be found by the existence of things able to abolish crime responsibility, good as reason of right and or reason of forgiveful, so that all defendant have to justify its deed.
Consideration base punish Judge of district court Cilacap in dropping crime to defendant in Number verdict : 130 / Pid. B/2015/PN. Clp. Pursuant to witnesses boldness and defendant boldness, is and also attributed to raised by evidence goods in conference between which is one with is other of interaction. From the law fact by Ceremony Judge have been made as consideration base for the fallout of crime to all defendant as arranged in Section 184 sentence (1) KUHAP, and also have considered to things weighing against and lightening all defendant. Because all defendant can response its deed, hence have to be expressed to make a mistake and fallen by crime.
1426617587E1A112042TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ABORSI TIDAK SESUAI KETENTUAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.343/Pid.Sus/2014/PN.Clp)ABSTRAK

Akar permasalahan melakukan aborsi yang sesungguhnya yaitu beban psikososial dan status sosial pada kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga masyarakat mengabaikan aturan hukum yang mengatur tentang aborsi sebagai tindakan illegal dan dilarang, hal ini menyebabkan mayarakat cenderung menyembunyikan perbuatan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2014/PN. Clp
Pendekatan penelitian yuridis normatif. Sedangkan spesifikasi Penelitian deskriptif analisis, Data yang dipakai dalam penelitian adalah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 343/Pid.Sus/2014/PN. Clp. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dibuktikan dalam persidangan secara tepat dan benar antara fakta hukum yang terungkap dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana aborsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam penerapan unsur – unsur tindak pidana ini, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pembuktian terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Pembuktian terahdap alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, pentunjuk (barang bukti), dan keterangan terdakwa, ketentuan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Terdakwa tetap ditahan.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Aborsi; Pidana.
ABSTRACT

Root causes abortions that actually are psychosocial burden and social status in an unwanted pregnancy. So the society ignore the rules of law governing abortion as an act of illegal and prohibited, it causes society tends to hide such actions.
This study aims to determine the application of the elements of Article 194 of Law Number 36 Year 2009 on Health and to know the basic legal considerations the judge in imposing a criminal against the accused in the Decision No. 343 / Pid.Sus / 2014 / PN. Clp.
Normative juridical research approach. While the study was descriptive analysis specifications, data used in this research is secondary data include the legislation in force, the literature, the results of research related to the subject matter as well as the Cilacap District Court No. 343 / Pid.Sus / 2014 / PN. Clp. The data collection is done by means of literature study, the research results are presented in narrative form and analyzed by qualitative normative method.
From the research it can be concluded that the actions of the defendant as stipulated and punishable under Article 194 of Law Number 36 Year 2009 on Health and proven in the trial properly and correctly between legal facts revealed by elements of the juridical criminal act of abortion indicted by the Public Prosecutor. In the application of element - the element of this criminal act, did not reveal any matters that may eliminate the criminal responsibility, both as a justification or an excuse, so that the defendant must account for his actions.
Basic considerations in dropping criminal law judges against the accused, namely proof of the elements of article as charged by the Public Prosecutor. Proof obtain any evidence it under Article 184 paragraph (1) Criminal Code, include witness testimony, expert testimony, letters, clues (evidence), and information from the defendant, the provisions on aggravating things and relieve the defendant. Because the defendant has been proven legally and convincingly of committing criminal offenses deliberately commits abortion is not in accordance with, the judges impose imprisonment for 1 (one) year eight (8) months and a fine of Rp. 100.000.000, - (one hundred million rupiah), if the fine is not paid, to be replaced by imprisonment for 1 (one) month period of arrest and detention that have been undertaken entirely deducted from the sentence imposed, the defendant remained in detention.

Keywords: Crime; abortion; Criminal.
1426717589E1A011199TANGGUNG JAWAB PT. BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) SELAKU PENYEDIA JASA ANGKUTAN DARAT DALAM PENGANGKUTAN PUPUK APABILA TERJADI KESUSUTAN DAN KERUSAKAN KANTONG PRODUK PUPUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPerilaku pelaku usaha yang kadang menimbulkan kerugian terhadap pengguna jasa merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan pada pengangkutan Pupuk yang dilakukan oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) selaku penyedia jasa angkutan darat yang dalam beberapa pelaksanaannya mengakibatkan kesusutan Pupuk dan kerusakan Kantong Produk Pupuk yang di angkutnya. membuat penulis tertarik untuk membuat skripsi tentang bentuk tanggung jawab pelaku usaha.
Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan situs-situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisa dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi ini menunjukan bahwa PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagi pengangkut yang juga berkedudukan sebagai pelaku usaha dengan memberikan ganti kerugian kepada pengirim atas kesusutan Pupuk dan atau kerusakan kantong produk pupuk milik pengirim yang diangkut menggunakan jasa angkutan darat yang disediakan oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero).
Behavior businesses that sometimes cause harm to service users is unavoidable. Therefore made Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection which regulates the responsibilities of business operators. Based on the transport of fertilizer made by PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) as the provider of land transport services in several practice resulted in shrinkage and damage Pockets Fertilizer Products in the payload. making authors are interested in making a thesis about the responsibilities bussines actors.
This research is compiled using normative juridical approach to describe an object or event. The data used are secondary data from literature books, legislation, official documents and internet sites by way of literature study, with an inventory of these data is then presented in the form of systematic description. The data obtained were analyzed and elaborated by legal norms relating to the object of research.
The results of research and discussion of this thesis shows that PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) has been carrying out its responsibilities in accordance with Article 193 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transport and Article 19 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection as a carrier that also serves as entrepreneurs by giving compensation to the sender upon shrinkage or damage fertilizers and bags of fertilizer products belonging to senders transported using land transportation services provided by PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero).
1426817590D1E012040PENGETAHUAN PETERNAK TENTANG CARA
MENGHASILKAN SUSU BERKUALITAS DI KABUPATEN WONOSOBO

Penelitian yang berjudul “Pengetahuan Peternak Tentang Cara Menghasilkan Susu Berkualitas di Kabupaten Wonosobo” telah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2016 sampai 30 Agustus 2016, bertempat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat pendidikan dan lama beternak dengan pengetahuan peternak sapi perah tentang cara menghasilkan susu berkualitas di Kabupaten Wonosobo. Penelitian dilaksanakan dengan metode survei terhadap peternak sapi perah di Kabupaten Wonosobo. Pemilihan wilayah dilakukan menggunakan teknik cluster sampling yaitu dengan mengelompokkan berdasarkan populasi peternak sapi perah tertinggi, sedang, dan rendah. Pemilihan sampel responden diambil dari cluster tertinggi yaitu kecamatan Kertek, cluster sedang yaitu Kecamatan Selomerto dan kecamatan Kalikajar, dan cluster terendah yaitu Kecamatan Wonosobo. Penetapan responden dari kecamatan terpilih pada masing–masing cluster dipilih sebanyak 50%. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat korelasi yang sangat nyata antara tingkat pendidikan dan lama beternak dengan pengetahuan peternak sapi perah tentang cara menghasilkan susu berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan lama beternak, semakin tinggi pula pengetahuan peternak tentang cara menghasilkan susu berkualitas.

The research entitled "The Breeders Knowledge About how to Yielding Quality Milk in Wonosobo Regency" was held on August 1, 2016 until August 15, 2016, located in the district of Wonosobo, Central Java. The study aims to analyze correlation between level of education and long farming with knowledge about how to dairy farmers yielding quality milk in Wonosobo regency. Research conducted by the method of survey of dairy farmers in Wonosobo regency. Selection of the area was done using cluster sampling technique that is based by the highest population of dairy farmers, middle, and lowest. Selection of respondents in a sample taken from the highest cluster was Kertek District, the middle cluster was Districts Kalikajar and Selomerto, and the lowest cluster is Wonosobo Districts. Determination of the respondents from the districts selected on each cluster have as many as 50%. The results showed, there is a very real correlation between level of education and long farming with knowledge of dairy cattle farmers about how to yielding quality milk. The higher of level education and long breeding, the higher knowledges of farmer about how to yielding quality milk.
1426917592E1A010062TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 29/Pid. Sus/2013/PN. Mgl)ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam penerapan unsur - unsur tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap isteri dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada perkara Nomor : 29/Pid.Sus/2013/PN. Mgl.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data adalah data sekunder meliputi buku-buku, dan dokumen resmi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 29/Pid.Sus/2013/PN. Mgl, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis secara normatif kualitatif.
Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Penerapan unsur - unsur tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap isteri pada putusan Pengadilan Negeri Magelang Perkara Nomor : 29/Pid.Sus/2013/PN. Mgl. Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari terhadap isterinya. Hakim telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa semua unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dakwaan telah terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada perkara Nomor : 29/Pid.Sus/2013/PN. Mgl. adalah : Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur; pertimbangan terhadap alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP; pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Dari fakta tersebut telah membuat keyakinan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Kata kunci : Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
ABSTRACT

This research is conducted as a mean to know consideration punish Judge in applying of element - doing an injustice element conduct deed of hardness of physical in conducted by household scope a husband to wife and to know consideration base punish Judge of district court Magelang in crime fallout to defendant at case number : 29/Pid.Sus/2013/PN. Mgl.
Approach method in this research is method approach of normative yuridical, specification of descriptive research of analysis, source of data is secondary data cover book, and its his existing formal document with problems fundamental, law and regulation, Decision District Court Magelang Number : 29/Pid.Sus/2013/PN. Mgl, data collecting with bibliography study, presented in the form of description and analysed by normative qualitative.
Pursuant to solution to result of research, hence can be taken by the following conclusion : applying of element - doing an injustice element conduct deed of hardness of physical in conducted by household scope a husband to wife at District Court Magelang Case Number : 29/Pid.Sus/2013/PN. Mgl. Defendant conduct deed of hardness of physical in household scope, what do not generate barrier or disease to run work of living or position occupation or everyday activity to its wife. Judge have considered deed of defendant, pursuant to expressed by law fact in conference known by that any element which there are in Section formula 44 sentence (4) Law No. 23 Year 2004 about Abolition of Hardness In Household as in assertion both of assertion have fufilled, so that defendant shall response its deed.
Consideration base punish Judge of district court Magelang in crime fallout to defendant at case Number : 29/Pid.Sus/2013/PN. Mgl., is : Consideration to law fact fulfilling elements; consideration to evidence appliance as arranged in Section 184 KUHAP; consideration to things weighing against and lightening. Defendant have conducted an deed behaviour network as asserted by Public Prosecutor. From the fact have made confidence of judge ceremony as consideration base punish judge in dropping crime to defendant.


Keyword : Hardness Physical in household scope
1427018052D1E013203PENGARUH TINGGI ARANG AKTIF PADA BEJANA BERDIAMETER 2,5 CM TERHADAP TOTAL BAKTERI DAN pH SUSU KAMBING SEGARPenelitian dilaksanakan mulai tanggal 05-16 Februari 2017 di Laboraturium Produksi Ternak Perah, Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Tujuan penelitian ini mengkaji pengaruh tinggi arang aktif pada bejana berdiameter 2,5 cm terhadap total bakteri dan pH susu kambing segar. Materi yang digunakan adalah susu kambing segar 5 liter, arang aktif produk PURE IT sebanyak 2 paket, media NA (Nutrient Agar) sebanyak 45 gram, dan akuades sebanyak 3150 ml. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan yaitu susu tidak dilewatkan pada arang aktif (P0), susu dilewatkan pada arang aktif dengan tinggi 4 cm (P1), 8 cm (P2), dan 12 cm (P3) dan setiap perlakuan diulang 5 kali. Data dianalisis menggunakan analisis variansi dan dilanjutkan Uji Orthogonal Polinominal. Hasil penelitian menunjukan bahwa tinggi arang aktif pada bejana berdiameter 2,5 cm berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap total bakteri dan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai pH. Hasil Uji Orthogonal Polinominal menunjukan bahwa makin meningkat tinggi arang aktif,total bakteri susu kambing segar makin turun mengikuti persamaan Y = 6.4166-0.09385x dan r = 0.94. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tinggi arang aktif sampai 12 cm pada bejana berdiamater 2.5 cm mampu menurunkan total bakteri susu kambing segar dan menghasilkan pH susu kambing segar sama.The Research was conducted from 05th to 16th February 2017 at the Laboratory of Dairy Cattle, Faculty of Animal Husbandry, Jenderal Sudirman University, Purwokerto. The purposes of the research were to investigate the effect of high activated charcoal in vessel with diameter 2.5 cm on total bacteria and pH of fresh goat’s milk. The material used 5 liters of fresh goat's milk, activated charcoal from PURE IT 2 package, Nutrient Agar 45 grams, and aquades 3150 ml. Completely Randomized Design (CRD) was used in this research with 4 treatments: without pass the milk on activated charcoal (P0), pass the milk on activated charcoal with a height of 4 cm (P1), 8 cm (P2) and 12 cm ( P3) and each treatment was repeated 5 times. Data were analyzed using analysis of variance and continued by polynomial orthogonal test. The results showed that the high of activated charcoal in vessel with diameter 2.5 cm was highly significant (P <0.01) on total bacteria and not significant (P> 0.05) on pH value. The results showed that total bacteria decrease linearly with the line equation Y = 6.4166-0.0938x and r = 0.94. The conclusion of this research is the high of activated charcoal until 12 cm in vessel with diameter of 2.5 cm can reduce the total bacterial fresh goat's milk produce the same pH.
1427117591E1A112008“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA BERENCANA DAN MUTILASI“ (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO : 305/Pid.B/2013/PN.Srg)ABSTRAK
Akar permasalahan melakukan pembunuhan berencana yang sesungguhnya yaitu adanya motif dendam terhadap seseorang dan melalukan mutilasi karena pelaku ingin menghilangkan jejak dengan cara memotong-motong tubuh korban.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan nomor : 305/Pid.B/2013/PN.Srg .
Pendekatan penelitian yuridis normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, data yang dipakai dalam penelitian adalah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 305/Pid.B/2013/PN.Srg. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dibuktikan dalam persidangan secara tepat dan benar antara fakta hukum yang terungkap dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana pembunuhan berencana dan mutilasi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana ini, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pembuktian terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Pembuktian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP , yaitu berupa : keterangan saksi, keterangan ahli,surat, petunjuk (barang bukti), dan keterangan terdakwa, ketentuan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana dengan disertai mutilasi, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pembunhan Berencana, Mutilasi; Pidana.
ABSTRAK
Root causes of premeditated murder that actually that is their motive a grudge against someone and pass mutilation because the perpetrators wanted to eliminate any traces of the dissected body of the victim.
This study aims to determine the application of the elements of Article 340 of the Code of Penal and know the basic legal considerations the judge in imposing a criminal against the accused in the Decision number: 305 / Pid.B / 2013 / PN.Srg.
Normative research approach. While the specification of descriptive analysis, the data used in the study are secondary data include the legislation in force, the literature, the results of research related to the subject matter as well as Sragen District Court No. 305 / Pid.B / 2013 / PN.Srg. The data collection is done by means of literature study, the research results are presented in narrative form and analyzed by qualitative normative method.
From the research it can be concluded that the actions of the defendant as provided for in Article 340 of the Code of Penal and proven in the trial properly and correctly between legal facts revealed by elements of the juridical criminal offense of premeditated murder and mutilation as indicted by the Attorney Public prosecutor. In applying the elements of this criminal act, did not reveal any matters that may eliminate the criminal responsibility, both as a justification or an excuse, so that the defendant must account for his actions.
Basic considerations in dropping criminal law judges against the accused, namely proof of the elements of article as charged by the Public Prosecutor. Proof of evidence to it under Article 184 paragraph (1) Criminal Code, include witness testimony, expert testimony, letters, instructions (evidence), and information from the defendant, the provisions on aggravating things and relieve the defendant. Because the defendant has been proven legally and convincingly of committing a crime intentionally commit murder accompanied by mutilation, the judges impose life imprisonment as well as charge the case to the defendant by Rp.2.500.00, - (two thousand five hundred rupiah)

Keywords: Crime; Planning killings, mutilations; Criminal
1427217593E1A110013TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PARATE EKSEKUSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET
(Studi Terhadap Putusan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel.)
Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel dengan mengambil permasalahan : pertama bagaimanakah penerapan lembaga parate eksekusi sebagai upaya penyelesaian kredit macet dalam Putusan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel dan kedua apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur untuk melakukan eksekusi berdasarkan parate eksekusi. Adapun tujuan penelitian adalah : pertama untuk mengetahui penerapan lembaga parate eksekusi sebagai upaya penyelesaian kredit macet dalam Putusan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel. dan kedua untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur untuk melakukan eksekusi berdasarkan parate eksekusi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsepsional dan pendekatan analisis. Selanjutnya dilakukan analisis secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa : pelaksanaan parate eksekusi dalam Putusan Pengadilan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel., tidak memerlukan surat penetapan (fiat) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Parate eksekusi merupakan penjualan tanpa adanya campur tangan Pengadilan, penjualan yang tidak melalui prosedur penyitaan lebih dulu dan karena tanpa melibatkan juru sita dan tanpa perantaraan atau ijin Hakim itulah maka dikatakan ada sarana eksekusi yang siap ditangan (paraat). Selanjutnya agar dapat melakukan eksekusi berdasarkan parate eksekusi terdapat dua syarat, yaitu : kreditur dapat menyerahkan sertifikat tanah asli atas objek Hak Tanggungan dan debitur telah berada dalam keadaan wanprestasi.
This research was carried out on Court Decision No. 140 / Pdt.G / 2013 / PN. Jkt.Sel by taking issues: first, how the application execution parate institutions as loan resolution efforts in Decision No. 140 / Pdt.G / 2013 / PN. Jkt.Sel and secondly whether the conditions that must be met by the creditor to execute based parate execution. The purpose of the study is: first to determine the application execution parate institutions as loan resolution efforts in Decision No. 140 / Pdt.G / 2013 / PN. Jkt.Sel. and secondly to determine the conditions that must be met by the creditor to execute based parate execution.
The method used is a normative juridical research, using the approach of legislation, conceptual approaches and analytical approach. Further qualitative analysis is normative.
Based on the analysis we concluded that: the implementation of the execution parate Court Decision No. 140 / Pdt.G / 2013 / PN. Jkt.Sel., Does not require a determination letter (fiat) the execution of a Chairman of the Court. Parate execution of a sale without the intervention of the Court, the sales are not through foreclosure procedure first and therefore without involving bailiffs and without interference or permission judge then said that there is a means of execution are ready hands (paraat). Furthermore, in order to execute based parate execution, there are two requirements, namely: the creditor may submit original certificates of land on objects Mortgage and the debtor was in a state of default.
1427317594E1A013140PENCABUTAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 34/Pdt.G/2016/PN.Pwt)		 Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan pencabutan penetapan pengangkatan anak pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Pwt dan akibat hukum dari pencabutan penetapan pengangkatan anak tersebut bagi anak angkat dan orang tua angkat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis secara normatif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan inventarisasi dan data yang sudah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mencabut penetapan pengangkatan anak pada putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Pwt sudah tepat. Adanya perceraian antara penggugat dan turut tergugat berakibat pada masa depan anak angkat yang tidak jelas dan tidak pasti, selain itu anak angkat telah mengabaikan kewajibannya menurut pasal 46 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kondisi ekonomi sosial dari tergugat I dan tergugat II yang sudah membaik, sehingga cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat. Karena para tergugat tidak hadir di persidangan maka diputus dengan verstek. Dengan adanya putusan tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat dan pewarisan.

Kata kunci: Pencabutan Penetapan Pengangkatan Anak, Verstek dan Akibat Hukum		ABSTRACT
Legal research was conducted to determine the legal considerations judge granted the revocation role in the determination of child adoption in the state court decision number 34/Pdt.G/2016/PN.Pwt and the legal consequences of the revocation of the establishment of adoption for adopted children and adoptive parents. This legal research using normative juridical approach with a qualitative analysis of normatively. Methods of data collection using literature study to inventory and data that have been collected and presented in the form of narrative text systematically arranged.
The results showed that the legal reasoning of judges in the determination of child adoption revoke the decision number 34/Pdt.G/2016/PN.Pwt own right. The divorce between the plaintiffs and co-defendant result in future adopted child is unclear and uncertain, other than that adopted children have ignored their obligations under article 46 paragraph (1) Law number 1 of 1974 as well as the condition of social economy of the defendants one and defendant two which has been improved, so that enough reason for the judge to grant the plaintiff. Because the defendant did not appear in court, then terminated with verstek. The court’s decision creates legal effect to the rights and obligations between parents and adopted children and inheritance.

Keywords: Revocation Determination of Child Adoption, Verstek and Legal Effect.
1427417595G1A013023HUBUNGAN KADAR KADMIUM DENGAN KADAR INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I (IGF-1) PADA WANITA PENDERITA
KANKER PAYUDARA
Kanker payudara hingga saat ini menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia. Salah satu penyebab kanker adalah zat yang dapat menimbulkan radikal bebas. Kadmium (Cd) merupakan salah satu logam berat yang ditemukan pada lingkungan. Efek toksik dari logam berat kadmium secara klinis dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan menimbulkan keluhan, penyakit, dan bersifat karsinogenik atau memicu kanker. Insuline-like Growth Factor-1 (IGF-1) diketahui sebagai salah satu protoonkogen yang berperan dalam proses karsinogenesis yang diinduksi kadmium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar kadmium darah dengan kadar IGF-1 pada penderita kanker payudara. Desain penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan comparative cross sectional. Jumlah responden yang turut dalam penelitian ini sebanyak 62 orang yang didapatkan dengan metode consecutive sampling. Kadar kadmium serum diukur menggunakan metode Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) dan kadar IGF-1 dengan menggunakan metode ELISA. Analisis data menggunakan Spearman. Didapatkan hubungan antara kadar kadmium dengan kadar IGF-1 darah dengan garis linear menunjukkan bahwa nila R2 = 0,07, memiliki kekuatan korelasi 0,44. Kadar kadmium darah pada 9 responden wanita penderita kanker payudara memiliki rerata 17,22 ± 7,58 µg/L. Kadar IGF-1 darah berkisar antara 2,01 ± 3,5 ng/mL. Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara IGF-1 dengan usia pada wanita penderita kanker payudara dengan korelasi yang sangat lemah dan arah korelasi yang negatif (p=0,06;r=-0,24). Tidak terdapat korelasi yang signifikan IGF-1 dengan IMT pada wanita penderita kanker payudara dengan korelasi yang sangat lemah dan arah korelasi yang negatif (p=0,44;r=-0,1). Kesimpulan, hubungan antara Kadar kadmium dengan IGF-1 tidak dapat dianalisis karena jumlah sampel kurang.Breast cancer has been known as a worldwide health issue, including Indonesia. One of the cause of cancer is a free radical substance. Cadmium (Cd) is a type of heavy metal that commonly found on environment. Toxic effect of cadmium can clinically alter an individual health and become the cause of disease. It also has carcinogenic effect, which means it can cause cancer. Insuline-like Growth Factor-1 (IGF-1) is known as a protooncogen that plays a role on cadmium-induced carcinogenesis. The aim of this study was to find out the correlation between blood Cadmium level and IGF-1 level on breast cancer patient. The design of the study was observational analytic with comparative cross sectional method. Total respondent included was 62 people and was chosen with consecutive sampling method Cadmium serum level was analized with Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) and IGF-1 level with ELISA. Correlation between cadmium level and blood IGF-1 level with linear line shown a value of R2 = 0,07 with the strength correlation 0,44. Data was analysed with Spearman. Mean of blood cadmium level of 9 subjects was 17,22±7,58 µg/L. Blood IGF-1 level was 2,01±3,5 ng/mL. There is no significant correlation between IGF-1 and age on breast cancer patient with correlation found very weak and the direction of correlation is negative (p=0,06;r=0,24). There is no significant correlation between IGF-1 and BMI on breast cancer patient with correlation found very weak and the direction of correlation is negative (p=0,44;r=-0,1). The result, The number of sample was insufficient thus the correlation between cadmium level and IGF-1 can’t be found.
1427517596E1A113017PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENANGANI SENGKETA KONSUMEN
(Studi Kasus Putusan No. 05/G/PMH/2016/BPSK.PBG)
Penelitian ini mengkaji tentang peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Purbalingga dalam menangani sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa konsumen serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa konsumen.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan primer yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sesuai dengan Pasal 52 huruf a UUPK dan Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tugas dan wewenang BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase. Sehingga peranan BPSK dalam menangani sengketa konsumen adalah sebagai Konsiliator, Mediator, dan Arbiter. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Purbalingga telah melakukan tugasnya sebagai mediator dan arbiter dalam menangani sengketa ini. Dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, hakim telah memutus sesuai dengan rasa keadilan di antara para pihak yang bersengketa sehingga terjadi sebuah kesepakatan di antara para pihak.


Kata kunci :Perlindungan Hukum Konsumen, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, UUPK.
This study examined the role of Consumer Dispute Settlement Board of Purbalingga in handling consumer disputes. This study aimed to understand the role of Consumer Dispute Settlement Board of Purbalingga in resolving consumer disputes and legal considerations of judges in deciding consumer disputes.
The method used in this research was legal approach, the specification of the research was descriptive with secondary and primary data presented with descriptions systematically and logically, then analyzed qualitatively.
These results indicated that in accordance with Article 52 letters a UUPK and Article 3 letter a of the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 on the Duties and Powers of Consumer Dispute Settlement Board, on the duties and authority of BPSK in settlement consumer disputes conducted through Conciliation, Mediation and Arbitration. Regarding the BPSK role in dealing with consumer disputes were as conciliator, mediator, and arbitrator. Consumer Dispute Settlement Board of Purbalingga has done their job as a mediator and arbitrator in dealing with this dispute. In consideration of law, the judge must explore the values, follow and understand the values of law and justice in society. In this research, the judge has made a decision in accordance with the sense of justice between the parties to the dispute so that resulted in an agreement between the parties.

Keywords: Consumer Protection Law, The Role of Consumer Dispute Settlement Board, UUPK.
1427624344H1E013005PENGGUNAAN PHANTOM AIR UNTUK OPTIMASI KETAJAMAN CITRA RADIOGRAF PADA PESAWAT SINAR-X DENGAN FILTER ALUMUNIUM TO HVL GEN 99.5 % (Studi kasus pesawat sinar-X dan simulasi dengan program MCNPX di kamar periksa 1 Instalasi Radiologi Diagnostik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto). Perlakuan Dalam keperluan diagnosa yang memanfaatkan sinar-X untuk radiasi sinar-X dalam bidang kedokteran disebut foto rontgen. Rontgen ini merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan pada jaringan tubuh yang tidak kasat mata tanpa melakukan pembedahan. Dengan penemuan sinar-X, bagian tubuh manusia dapat diubah menjadi objek yang transparan dalam bentuk image (citra film). Bayangan yang membentuk citra radiograf harus dengan bentuk yang jelas dan tajam, dimana tingkat pengaburannya berkurang. Dengan menggunakan phantom sebagai objek diharapkan dapat mencapai hasil ideal ketajaman citra radiograf, mineral air bisa digunakan mengantikan air dalam tubuh. Karena Sebagian besar tubuh manusia memiliki 75% air. Aluminuim dengan nomor atom 13 dan berat molekul 27 mampu menyerap sinar-X secara cukup dibandingkan dengan bahan lain seperti tembaga dengan nomor atom 29 dan timah dengan nomor atom 50. Semakin besar nomor atom suatu materi maka akan semakin banyak sinar-X yang diserap, sehingga jika menggunakan bahan Aluminium diharapkan akan lebih efisien dalam penyerapan sinar-X. Dengan variasi attenuator alumunium filter HVL GEN 99.5% ( test object half value layer) dengan kadar Al 99.5%, ditunjukan untuk menangani masalah perbedaan ketajaman yang meningkat dengan objek tersebut.
Penelitian ini menggunkan attenuator filter TO HVL GEN 99.5% sebagai filter tambahan. Dengan ukuran phantom 30 cm × 30 cm × 30 cm yang berisi air, jarak kolimator ke meja pemeriksa ditetapkan 100 cm, dengan (focal spot test tool) menggunakan metode star pattern, Ukuran titik fokus dapat ditentukan dengan mengamati daerah blurring yang terjadi ketika pola tersebut di radiograf oleh sumber x-ray dari dimensi yang terbatas. Radiasi dari berbagai area di focal spot akan menyebabkan pemburaman periodik pola karena ketidaktajaman. Setelah mendapatkan dimensi maka dilakukan analisis intensitas energi sinar-X dengan MCNP (Monte carlo Neutral particle) untuk mengetahui energi spektrum pada beberapa tegangan. Berdasarkan hasil penelitian Pada Gambar batas antara bagian-bagian yang membentuk gambar tersebut memperlihatkan Ketajaman yang optimial tinggi bila lebar lebar batas antara dua daerah yang berlainan adalah sempit pada ketebalan 3 mm tegangan 70 kVp dengan nilai 12.7 mm pada diameter yang sejajar dan 60 kVp dengan nilai 15 mm, 70 kVp dengan nilai 15 mm pada diameter tegak lurus.
Pada simulasi menggunakan software MCNP filter alumunium yang ditambahkan pada tabung pesawat sinar-X diagnostik dapat mengurangi intensitas energi lemah dan mengetahui radiasi pada tegangan 60 sampai 80 yaitu terjadinya sinar-X Bremsstrahlung dan karakteristik.
Treatment In the need for a diagnosis that utilizes X-rays for X-ray radiation in the medical field it is called x-ray. This X-ray is one method that is done to determine whether or not there are abnormalities in the tissues of the body that are invisible without surgery. With the discovery of X-rays, parts of the human body can be transformed into transparent objects in the form of images (film images). The image that forms the image of the radiograph must be in a clear and sharp form, where the level of blurring is reduced. By using phantom as an object, it is hoped that it can achieve the ideal results of the sharpness of radiographic images, water minerals can be used to replace water in the body. Because most of the human body has 75% water. Aluminuim with atomic number 13 and molecular weight 27 can absorb X-rays sufficiently compared to other materials such as copper with atomic number 29 and tin with atomic number 50. The larger the atomic number of a material, the more X-rays are absorbed, so if you use Aluminum, it is expected to be more efficient in X-ray absorption. With a variety of aluminum attenuator HVL GEN 99.5% filters (half value layer test object) with Al levels of 99.5%, it is shown to handle the problem of sharpness increases with the object.
This research uses TO HVL GEN 99.5% filter attenuator as an additional filter. With a phantom size of 30 cm × 30 cm × 30 cm containing water, the collimator distance to the examining table is set to 100 cm, with (focal spot test tool) using the star pattern method. The size of the focal point can be determined by observing the blurring area that occurs when the pattern on radiographs by x-ray sources of limited dimensions. Radiation from various areas in the focal spot will cause periodic blurring of the pattern due to sharpness. After obtaining the dimensions, an X-ray energy intensity analysis with MCNP (Monte carlo Neutral particle) was carried out to determine the spectrum energy at several voltages. Based on the results of the study, the boundary image between the parts that make up the image shows a high optimial sharpness when the width of the boundary between two different regions is narrow at a thickness of 3 mm, 70 kVp with a value of 12.7 mm in a parallel diameter and 60 kVp with a value 15 mm, 70 kVp with a value of 15 mm in perpendicular diameter.
In the simulation using the MCNP aluminum filter software added to the diagnostic X-ray aircraft tube can reduce weak energy intensity and find out radiation at a voltage of 60 to 80, namely the occurrence of Bremsstrahlung X-rays and characteristics.
1427717597C1B011092ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN INDOMARET PURWOKERTO
(STUDI PADA DELAPAN FAKULTAS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN)		Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di delapan fakultas Universitas Jenderal Soedirman. Dengan menggunakan purposive sampling, penelitian ini menggunakan 100 responden. Data itu menganalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis adalah harga berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, dan kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen.The purpose of this research was to analyze the effect of price, product quality, service quality,and customer satisfaction to customer loyalty. The population in this study are all students in eight faculty at Jenderal Soedirman University. By using purposive sampling, this research used 100 respondens. The data was analyze by using multiple regression analysis. Result of hypothesis testing is price has positive effect on customer loyalty, product quality has positive effect on customer loyalty, service quality has positive effect on customer loyalty, and customer satisfaction has positive effect on customer loyalty.
1427817598H1K012031RESPON PRODUKTIVITAS SUARA IKAN KETING (Mystus gulio) TERHADAP KONTAMINASI HIDROKARBON MINYAK BUMI (CRUDE OIL) PADA SKALA LABORATORIUM
Mystus gulio merupakan salah satu jenis marine catfish yang dapat menghasilkan beberapa jenis tipe suara sebagai representasi untuk tingkah lakunya. Produktivitas suara dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti adanya kontaminasi crude oil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari produktivitas suara harian M. gulio dan untuk menganalisa dampak dari kontaminasi crude oil terhadap produktivitas suara. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki produktivitas suara M. gulio dalam skala laboratorium selama periode pagi dan malam hari dan respon produktivitas suara terhadap penambahan konsentrasi crude oil. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa produktivitas suara meningkat pada periode malam hari dan menurun pada periode pagi hari. Produktivitas suara mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya konsentrasi crude oil.Mystus gulio is a one of marine catfish which can produce some type of sound as a representation to its behavior. Sound productivity could be influenced by environmental factor, such as crude oil contaminant. Aims of this research were to studied daily sound productivity of M. gulio and analyzed impact of crude oil contaminant to sound productivity. The research was conducted by investigate the sound productivity of M. gulio in a laboratory scale during at day and night period and response of sound productivity to crude oil concentration increases. Results showed that sound productivity was increased at night period and decreased at day period. Sound productivity was declined during crude oil concentration increases.
1427917599B1J012186PRODUKSI JAMUR MERANG (Volvariella volvacea) PADA MEDIUM TANAM CAMPURAN JERAMI DENGAN LIMBAH KAPAS DAN PEMBERIAN PUPUK NPKJamur merang (Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing) merupakan salah satu jamur pangan yang mempunyai nilai gizi tinggi. Budidaya V.volvacea bisa dilakukan pada medium pertumbuhan yang mengandung selulosa dan hemiselulosa seperti jerami padi dan limbah kapas. Penggunaan medium campuran dari jerami padi dan limbah kapas serta adanya penambahan pupuk NPK mampu meningkatkan produksi jamur merang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi antara medium tanam dengan pupuk NPK serta mengetahui perbandingan campuran medium tanam dan dosis pupuk NPK yang paling baik terhadap produksi jamur merang.
Metode yang digunakan adalah eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 3 x 4 dengan tiga ulangan sehingga diperoleh 36 unit percobaan. Parameter utama yang diamati yaitu bobot basah jamur merang total (g) selama 14 hari masa produksi, sedangkan parameter pendukung yaitu rasio C/N medium tanam, suhu medium, pH medium, suhu dan kelembapan ruangan, dan ukuran tubuh buah jamur.
Hasil uji Analysis of Variance (ANOVA) pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi formula medium tanam dan pupuk NPK berpengaruh nyata terhadap produksi rata – rata V.volvacea dengan hasil produksi tertinggi yang diperoleh pada formula medium tanam campuran jerami dan kapas dengan perbandingan 1:1 serta penambahan pupuk NPK sebanyak 1% dengan produksi rata – rata sebanyak 869,3 g/bedengan.
Paddy Straw Mushroom (Volvariella volvacea (Bull. Ex Fr.) Sing) is one of the edible mushrooms that have a high nutritional value. V.volvacea cultivation can be done in a growth medium containing cellulose and hemicellulose such as rice straw and cotton waste. The medium mixture used of rice straw and cotton waste as well as the addition of NPK fertilizer to increase the production of edible mushroom. The purpose of this research was to determine the effect of interaction between the planting medium with NPK fertilizer as well as determine the ratio of planting medium and dose of NPK best for mushroom production.
This reasearch used experimental method completely randomized design (CRD) 3 x 4 factorial design with three replications thus obtained 36 experimental units. The main parameter was mushroom total fresh weight (g) for 14 days of production, whereas the supporting parameters were C / N ratio of compost medium, medium temperature, medium pH, temperature and humidity of the room, the size of the fruit bodies.
The test results Analysis of Variance (ANOVA) at the level of accuracy 95% indicate that the treatment combination of composition of planting medium and NPK fertilizer production significantly affect the average of V.volvacea with the highest production on the composition of planting medium with a mixture of straw and cotton a ratio of 1: 1 as well as the addition of NPK fertilizer production as much as 1% with the average as much as 869.3 g / beds.
1428017605C1B011102PENGARUH KOMPENSASI, QUALITY OF WORK LIFE, DAN PENGALAMAN
KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN
(Studi Pada UMKM Pengrajin “Mino Nopia” di Desa Kalisube, Banyumas)		Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompensasi, Quality of Work Life, pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan UMKM Pengrajin "Mino Nopia" di Desa Kalisube, Banyumas. Dengan menggunakan simple random sampling, penelitian ini menggunakan 50 responden. Data dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil pengujian hipotesis kompensasi berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan, Quality of Work Life berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan, dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan.The purpose of this study was to analyze the effect of compensation, quality of work life, work experience on employee productivity. The population in this study are
employees of SMEs Craftsmen "Mino Nopia" in Kalisube village, Banyumas. By
using simple random sampling, this study uses 50 respondents. Data was analyzed using
path analysis. Results of hypothesis testing is compensated positive effect on employee
productivity, quality of work life positive effect on employee productivity, and work
experience positive effect on employee productivity.