1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 14.241-14.260 dari 49.700 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1424117572F1I012039International Broadcasting (IB) Sebagai Strategi Diplomasi Publik Korea Selatan dalam Menyikapi Sengketa Dokdo Tahun 2012-2015
Traktat San Fransico menandai kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Perjanjian ini juga membagi wilayah-wilayah yang harus dikembalikan kepada Negara-negara pemiliknya, termasuk kepada Korea Selatan. Tidak tercantumnya Dokdo sebagai kepulauan yang harus dikembalikan, membuat Jepang merasa bahwa Dokdo adalah wilayah teritorialnya. Namun di sisi lain, Korea Selatan juga mengklaim dan memberdayakan kepulauan Dokdo karena melihat pada faktor sejarah bahwa Dokdo adalah milik Kekaisaran Korea Selatan sebelum Jepang menguasai Semenanjung Korea pada Perang Dunia II. Meskipun secara de facto kepulauan Dokdo sudah dikuasai Korea Selatan sejak tahun 1952 hingga hari ini, Jepang terus melakukan upaya untuk meyakinkan masyarakat dunia bahwa wilayah tersebut harus dikembalikan kepada Jepang. Korea Selatan merespon sikap tegas untuk mempertahankan Kepulauan Dokdo dengan juga meyakinkan masyarakat dunia bahwa Dokdo adalah milik Korea Selatan. Langkah politik luar negeri yang diambil oleh Pemerintah Korea Selatan adalah melalui upaya damai, yakni diplomasi publik model baru. Secara spesifik, Pemerintah Korea Selatan melakukan strategi International Broadcasting (IB) dengan cara mengkampanyekan kepemilikan Dokdo kepada masyarakat dunia melalui laman web institusi Korea Selatan. The Treaty of San Francisco marking the defeat of Japan in World War II. This Treaty also divided the territories must be returned to countries of their owners, including to the South Korea. Dokdo which is not written as islands that must be returned, make Japan claim that Dokdo is Japan territory. On the other hand, South Korea also claims and finally decided to administer the Dokdo Islands due to look at the historical factors that Dokdo belongs to South Korea before the Imperialism of Japan ruled Korea Peninsula during World War II. Despite based on de facto principle that South Korea-controlled of Dokdo Islands already started since 1952 to the present, Japan continues to claim Dokdo by convincing the world community that these regions should be returned to Japan. South Korea responded Japan’s claim by also convincing the world community that Dokdo belongs to South Korea. The Government of South Korea decides the foreign policy to respond the claim through the peaceful effort, namely the new model of public diplomacy. Specifically, the Government of South Korea implementing strategy of International Broadcasting (IB) by promoting the ownership of Dokdo to the people of the world through the website of the institution of South Korea.
1424217570E1A112004TALAK BA’IN SUGHRA (Studi
Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.JP.)		TALAK BA’IN SUGHRA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.JP.)
Oleh : Devani Alita Prahastiwi
NIM : E1A112004

ABSTRAK

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya ikatan lahir dan batin tersebut merupakan dasar untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan perkawinan. Adanya perasaan bahagia yang dibentuk oleh ikatan batin tersebut, maka ikatan lahir sebagai suami istri(hubungan formil) akan kekal dalam arti perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup, namun dalam praktek banyak terjadi permasalahan kehidupan rumah tangga yang berakibat perceraian, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, seperti halnya salah satu perkara mengenai talak ba’in sughra yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 123/Pdt.G/2014/PA.JP.
Permasalahan yang diangkat di dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara talak ba’in sughra terhadap Putusan Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.JP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber bahan hukum primer dan sekunder, metode pengumpulan data studi kepustakaan, metode analisis data normatif kualitatif.
Hasil Penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena talak ba’in sughra dirasa sudah tepat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.JP. Selain itu Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Majelis Hakim sebaiknya dapat mempertimbangkan adanya pelanggaran taklik talak.
Kata Kunci : Talak Ba’in Sughra		DIVORCE BY TALAK BA’IN SUGHRA
(Study Against Decision of Court Religion No. 123/Pdt.G/2014/PA.JP.)
By : Devani Alita Prahastiwi
NIM : E1A112004

ABSTRACT

Article 1 of Law No. 1 Year 1974 states that marriage is a bond between men physically and mentally with women as husband and wife with the aim of forming a family (house hold) happy and everlasting based on God. The presence of the inner and outer bond forms the basis for a happy family and eternal as the purpose of marriage. With the feeling of happiness that is formed by the inner bond, then the bond is born as husband and wife (formal relations) will be eternal in the sense that marriage should last a lifetime. But in practice public life today, many problems occur in domestic life resulting in divorce, so it does not achieve the goal of these marriages, as ever one case concerning divorce by talak ba’in sughra that occurred in the Religious Courts of Central Jakarta with the Number of Case No: 123/Pdt.G/2014/PA.JP.
An issue raised in this paper is how the considerations of Judge Law in deciding the case of divorce by talak ba’in sughra against Decision No. 123/ Pdt.G/2014/PA.JP. The method used in this research is juridical normative, research specification is descriptive analysis, sources of legal materials are primary and secondary, a method of data collection is done by the study of literature, methods of data analysis is normative qualitative.
Research that has been conducted shows that the legal considerations of the judge in granting a divorce because the divorce by talak ba'in Sughra is correct, because in accordance with the provisions of Article 39 of the explanation of Law No. 1 Year 1974 in conjunction with Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 9 Year 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law in Central Jakarta Religious Court decision No. 123/Pdt.G /2014/PA.JP. Besides that, the Panel of Judges may also consider Article 7 of Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence and should be considered a violation the taklik of divorce by talak (taklik talak).

Keywords: Divorce by Talak Ba’in Sughra
1424317571E1A012065PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM MEMPRODUKSI DAN MENJUAL GAS LPG 3 KG (STUDI PUTUSAN NO : 264/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.) PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM MEMPRODUKSI DAN MENJUAL GAS LPG 3 KG (STUDI PUTUSAN NO : 264/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.)
Oleh :
Mohamad Aria Mahardhika
ABSTRAK
Tabung gas LPG yang sudah diproduksi oleh perusahaan yang sudah di tunjuk oleh Pertamina diserahkan lagi kepada Pertamina untuk didistribusikan atau dijual kepada konsumen melalui agen yang ditunjuk oleh Pertamina selaku pengelola tabung gas LPG.
Salah satu perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor putusan : 264/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM, bahwa HAMLI bekerja di pabrik PT. Bumi Kaya Steel Industri yang bergerak dalam bidang produksi elbow dan tabung gas LPG. Tahun 2008, 2009 dan 2010 PT. Bumi Kaya steel memenangkan tender dari PT Pertamina untuk pembuatan tabung gas LPG 3 kg. Di tahun berikutnya tidak ada penunjukan lagi dari PT. Pertamina untuk memproduksi tabung gas LPG baik ukuran 3 kg, 12 kg dan 50 kg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif .
Hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil suatu simpulan yaitu hakim dalam menerapkan hukumnya kurang tepat karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HAMLI tidak hanya telah memenuhi unsur – unsur yang dimuat dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) huruf c tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata juga Terdakawa tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a.		ABSTRACT
LPG gas cylinders which was produced by a company that's been slighted by Pertamina handed over to Pertamina to be distributed or sold to the consumer through an agent appointed by Pertamina as the provider of the LPG gas tube.
One of these things at the East Jakarta District court verdict number: 264/PID. SUS/2013/PN. JKT. The team, worked in a factory that HAMLI PT. Earth Rich Steel industries engaged in the production of LPG gas tube and elbow. In 2008, 2009 and 2010 PT. Earth Rich steel won a tender from PT Pertamina for the manufacture of gas cylinders of LPG 3 kg. In subsequent years there is no designation of PT. Pertamina to produce LPG gas cylinders well size 3 kg, 12 kg and 50 kg. Research methods used in this research is the juridical normative.
The results of the research and analysis of the data, then it can be taken a summary that is the judge in applying the ruling less appropriate because acts committed by the defendant HAMLI not only have fulfilled the elements – elements contained in article 62 paragraph (1) Jo article 9 paragraph (2) Letter c but it can also dikualifikasikan as in tort law (Onrechtmatigedaad) as stipulated in article 1365 KUHPerdata also Terdakawa not good intentioned in doing its business activities as provided for in article 7 letter a.
1424417574H1K012025KELIMPAHAN DAN DISTRIBUSI FORAMINIFERA PADA KEDALAMAN BERBEDA DI PERAIRAN KEPULAUAN ARU MALUKUPenelitian ini memiliki judul Kelimpahan dan Distribusi Foraminifera pada Kedalaman berbeda di Perairan Kepulauan Aru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis foraminifera, kelimpahan dan distribusi serta pengaruhnya terhadap kedalaman. 8 sampel sedimen permukaan dari perairan Kepulauan Aru diamati dengan metode picking, rentang kedalaman sampel adalah 23 – 372 m. Hasilnya didapatkan sebanyak 46 spesies foraminifera bentik dan 11 foraminifera planktonik dengan kelimpahan rendah sampai tinggi. Spesies foraminifera bentik dengan kelimpahan tinggi yang didapat yaitu Asterorotalia gaimardi, Elphidium crispum dan dua spesies dari genus Bolivina. Sementara spesies foraminifera planktonik dengan kelimpahan tertinggi adalah Neogloboquadrina eggeri. Berdasarkan presentase planktonik bentik, distribusi foraminifera bentik tertinggi terdapat pada kedalaman 25 m sebesar 99% dan foraminifera planktonik tertinggi pada kedalaman 276 m yaitu sebesar 58%. Kelimpahan dan distribusi foraminifera bentik semakin menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman, namun sebaliknya foraminifera planktonik akan bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman. Analisis korelasi dan regresi yang didapat menunjukkan nilai 0,769 yang berarti bahwa kedalaman berpengaruh kuat terhadap kelimpahan dan distribusi foraminifera. The tittle of this research is Abundance and Distribution of Foraminifera with the difference Depth in the Aru Islands waters. The purpose of this study is to determine the spesies of foraminifera, the abundance and distribution and its influence on depth. A total of 8 surface samples sediments from the Aru Islands were observed by the picking method, the sample has range from 23 to 372 m depth. The result obtained with 46 species benthic foraminifera and 11 species planktonic foraminifera with an abundance from low to high. The result showed benthic foraminifera species with high abundance are Asterorotalia gaimardi, Elphidium crispum and two species from the genus Bolivina. While planktonic foraminifera species with the highest abundance is Neogloboquadrina eggeri. Based on the planktonic and benthic percentage, benthic foraminifera distribution is highest at the depth of 25 m with the result 99% and the highest planktonic foraminifera at the depth of 276 m with the result 58%. Abundance and distribution of benthic foraminifera decreases with increasing depth, on the contrary the planktonic foraminifera will increase with increasing depth. Correlation and regression analysis were showed the value of 0.769, which means that the depth had powerful influence on the abundance and distribution of foraminifera.
1424517552E1A011259PENGANGKATAN ANAK
(Studi Terhadap Penetapan Nomor : 0005/Pdt.P/2015/PA.Gsg)
PENGANGKATAN ANAK
(Studi Terhadap Penetapan Nomor : 0005/Pdt.P/2015/PA.Gsg)
Oleh:
Oka Mahendra Kusumaatmaja
E1A011259
ABSTRAK
Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan, namun kadang terkendala oleh takdir illahi sehingga tidak bisa memperoleh keturunan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh keturunan, seperti mengangkat anak. Anak angkat menurut Islam yaitu anak orang lain yang dijadikan sebagai anak sendiri dalam hal pemerliharaan, pendidikan dan tanggung jawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dengan tidak mengganggu status nasabnya.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa hakim dalam mengabulkan perkara permohonan pengangkatan anak Nomor: 0005/Pdt.P/2015/PA.Gsg hanya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain itu juga hakim mengacu pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi, sehingga dalam pertimbangan hukumnya hakim mengesampingkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, terutama mengenai syarat-syarat calon orang tua angkat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif.
Hasil penelitian berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sudah tepat, karena Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut, sehingga hakim mengacu pada hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan hadis nabi yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan pengangkatan anak tidak menjadikan anak sebagai anak kandung, sehingga tidak memutuskan nasabnya hanya merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Pertimbangan Hakim
CHILD ADOPTIONS
Study Towards Determination No: 0005/Pdt.P/2015/PA.Gsg)
By :
Oka Mahendra Kusumaatmaja
E1A011259
ABSTRACT
One of the aims from the marriage is to get ancestry, however sometimes there is the obstacle from God which is destiny, so unable to obtain it. All the efforts have been done to obtain it, such as child adoptions. Adopted children according to Islam is other people’s children who made a child of their own in nurture, education and others responsibility by legal process legitimately and do not bother nasab (relatives).
A problem in this study isthe judge in the case granted in application for adoptionNo: 0005/Pdt.P/2015/PA.Gsg only based on Law No: 23 Year 2002 Jo. Law No: 35 Year 2014on child protection, aside from thatjudges referring toAl-Qur’an and Hadith, so in legal considerationsthe judge ruled out of the Indonesian Republic Government RegulationsNo. 54 Year 2007on the implementation of child adoptionRegulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of IndonesiaNo. 110/HUK/2009about terms of adoptionespecially regardingto the terms of the prospective adoptive parents. The method used in this paper isjuridical normative.
Research result based on legal considerations is used by judges, shows that it is right, because Islam allowed to adopt a childwith the interests of the child welfare, so the judge referring to Islamic law which is the Qur'an and Hadithinto consideration in the appointment of judges of children do the best interest of the child and adoption does not make children as biological children, so do not decide the relative (nasab) only a form of accountability in nurture and education of the biological parents to the adoptive parents.

Keywords : Child Adoption, Judge Consideration
1424617510E1A012141PENGGUNAAN ALAT DETEKSI KEBOHONGAN PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya)Penelitian ini berjudul “Penggunaan Alat Deteksi Kebohongan Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kegunaan alat deteksi kebohongan pada tahap penyidikan tindak pidana di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan mengetahui tentang kedudukan alat deteksi kebohongan dalam pembuktian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, dimana yang menjadi narasumber adalah Iptu. Suharto, S.H. (Paur Analisis Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya) dan dr. Prianto Djatmiko, Sp.K.J. (ahli psikologi dan psikiatri forensik). Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa alat deteksi kebohongan merupakan suatu sarana dan teknik dalam penyidikan yang memiliki kegunaan untuk mengetahui keterangan yang disampaikan oleh saksi maupun tersangka merupakan kejadian yang sebenar-benarnya atau berbohong. Kemudian berkaitan dengan kedudukan alat deteksi kebohongan dalam pembiktian dapat diketahui bahwa alat deteksi kebohongan merupakan bagian dari alat bukti, namun hasil dari tes menggunakan alat deteksi kebohongan yang telah di verifikasi oleh ahli psikologi forensik dapat berkedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli.This research title is “The Usefulness of Lie Detector at Crime Investigation Stage (Study in Jakarta Raya Metropolitan Police Regional Department)”. The purpose of this research is to know about the usefulness of lie detector at crime investigation stage in Jakarta Raya Metropolitan Police Regional Department and position of lie detector in verification of criminal act. This type of research used in this research is the kind of research that is descriptive qualitative, which mean is research that exposes a picture of what is happening in reality. This research was conducted in Jakarta Raya Metropolitan Police Department. Sources of data in this study were obtained using interviews, the informant is Iptu. Suharto, SH (Paur Analysis Directorate Reskrimum Polda Metro Jaya) and dr. Prianto Djatmiko, Sp.K.J. (Psychologists and Psychiatry Forensic Experts). This research result showed that lie detector is a means and techniques in the investigation that has usefulness to know the information submitted by witnesses or suspects an event that truth or lie. Then with regard to the position of lie detector in the verification of criminal act can be seen that lie detector is part of the evidence, but the results of the test using a lie detector which has been verified by a Forensic Psychologist Experts may be domiciled as evidence statements of the experts.
1424717533E1A112083PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 198/Pdt.P/2013/PN.LMJ.)
Perkawinan yang didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan sah jika telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Indonesia sendiri merupakan negara yang plural, multikultural dan multiagama. Kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural tidak menutup kemungkinan untuk adanya calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agama.Seperti yang terjadi pada Hadi Susanto yang beragama Islam dan Sri Mulyani yang beragama Kristen. Mereka mengajukan permohonan penetapan perkawinan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang.
Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan ijin pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang studi terhadap Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2013/PN.LMJ. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, spesfikasi penelitian deduktif dengan proses silogisme, sumber bahan hukum primer dan sekunder, metode pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan dan dalam analisis data menggunakan metode normatif kualitatif.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.LMJ menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 245.K/Sip/1953 tanggal 16 Februari 1955 kurang tepat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mengatur jelas larangan perkawinan beda agama, maka sebaiknya hakim dalam menetapkan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu lebih spesifiknya pada pasal 35 huruf (a).
Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama
Marriages based on emotional and physical bond can be said to be valid if it complies with the provisions of Article 2 (1) of Law No. 1 of 1974 which states that marriage is valid if it is done according to the law of each religion and belief it. Indonesia itself is a pluralistic country, multicultural and multireligious. A reality that Indonesia is a pluralistic nation that it is possible for their potential mates who will into marriage only with by religious differences. As happened to Hadi Susanto were Muslims and Sri Mulyani were Christians. They apply for the institution of marriage in the District Court Lumajang Regency.
The problems raised elsewhere in this research is how the legal considerations of the judge in giving permission the recording of interfaith marriage at the Civil Registration Office Lumajang Regency study of Determination Number: 198 / Pdt.P / 2013 / PN.LMJ. The method used in this study is normative, with the specification of research deductive syllogism, the source of primary and secondary law materials, methods for collecting the material to use in the study of literature and data analysis using qualitative normative.
The results of the research that has been done indicate that the consideration of the judge in determining the number: 198 / Pdt.P / 2013 / PN.LMJ using the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 245.K / Sip / 1953 dated February 16 1955, is less appropriate. Law Number 1 of 1974 already set the evident prohibition of interfaith marriage. Then the judge should consider in determining with Act No. 23 of 2006 concerning Population Administration which is more specifically in Article 35 (a).
Keywords : Interfaith Marriage
1424817576C1G014101ANALISIS PERHITUNGAN UNIT COST PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI SIDANG DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN METODE ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEMPenelitian ini mengambil judul Analisis Perhitungan Unit Cost Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Sidang Di Luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak Dengan Menggunakan Metode Activity-Based Costing System. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapakah unit cost dari proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya dengan menggunakan metode akuntansi fungsional dan metode ABC System, kemudian untuk mengetahui apakah metode ABC System mampu memberikan hasil perhitungan biaya penyelesaian sengketa pajak yang lebih efisien daripada sistem akuntansi fungsional dan bagaimana pemanfaatannya dalam sistem penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode action research/applied research dengan analisis deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa data, diketahui bahwa metode akuntansi fungsional memberikan nilai unit cost yang lebih rendah sebesar Rp634.724,06 untuk sidang di Jakarta, sementara metode ABC System memberikan nilai unit cost yang lebih rendah untuk sidang di Yogyakarta dan Surabaya masing-masing sebesar Rp259.510,36 dan Rp709.064,17. Metode ABC System juga menawarkan beberapa perspektif baru dalam hal perencanaan dan penilaian kinerja organisasi.
Saran yang dapat diberikan dari kesimpulan di atas adalah Pimpinan Pengadilan Pajak dapat menggunakan model penelitian ini untuk dikembangkan menjadi sebuah sistem perhitungan unit cost yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Implikasi dari penelitian terhadap pelaksanaan SDTK adalah terdapat beberapa alternatif pilihan yang dapat diambil oleh Pimpinan Pengadilan Pajak dalam pelaksanaan SDTK.		This research took the title of “Analysis of Unit Cost Calculation for Tax Dispute Settlement Process Through Hearings Outside the Domicile of Tax Court Using Activity-Based Costing System Method”. The purpose of this study was to determine the unit costs of the the tax dispute settlement process in the Tax Court Jakarta, Yogyakarta and Surabaya using functional accounting and ABC System methods, then to find out whether the method of activity-based costing system is able to provide a more efficient tax dispute resolution cost than the functional accounting system and how they are used in the tax dispute settlement system in the tax Court. This research uses action research/applied research method with descriptive analysis.
Based on the results of research and analysis of data, it is known that the functional accounting method provides a lower unit cost of Rp634.724,06 for hearings held in Jakarta, while the ABC System method provides a lower unit cost for hearings held in Yogyakarta and Surabaya each amounting to Rp259.510,36 and Rp709.064,17. ABC System method also offers several new perspectives in terms of planning and performance assessment of the organization.
Advice that can be given from the above conclusion is the head of the Tax Court can use our model to be developed into a system of calculating unit costs that suits the needs of the organization. Implications of the study on the implementation of SDTK, are few alternatives that can be taken in implementing SDTK.
1424917578C1C012111PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPUTUSAN PENDANAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi empiris Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2014)Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Proksi yang digunakan adalah PBV untuk mengukur nilai perusahaan, Ln penjualan untuk mengukur ukuran perusahaan, DER untuk mengukur keputusan pendanaan dan ROA untuk mengukur profitabilitas.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 128 perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 123 perusahaan. Periode penelitian adalah 4 tahun sehingga diperoleh jumlah data sebanyak 492. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Analisis jalur digunakkan untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Dalam penelitian ini profitabilitas merupakan variabel mediasi, yang digunakkan untuk memediasi pengaruh antara ukuran perusahaan dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan.
Hasil pengujian untuk pengaruh langsung menunjukkan bahwa variabel keputusan pendanaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan keputusan pendanaan tidak berpengaruh. Hasil untuk pengujian tidak langsung menunjukkan bahwa profitabilitas mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, sedangkan untuk pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas tidak dapat memediasi
Abstract. The purpose of this research is to examine the influence of firm size, fund decision on firm value with profitability as mediating variable. The proxy is PBV for firm value, Ln of sales for firm size, DER for fund decision and ROA for profitability.
This research is quantitative research with secondary data. The population in this research totalled 128 manufacturing companies. The technique of sampling in this study by using purposive sampling so obtained sample of 123 companies. The research period is 4 years so that the retrieved data count as many as 492. Data analysis technique is path analysis. Path analysis is use to determine the effect of direct and indirect influence. In this study the profitability is a mediating variables, which are used to mediate between influence firm size and fund decision on firm value.
The result of this test for direct effect showed that fund decision and profitability had significantly positive effect to firm value, while firm size does not effect to firm value. Firm size had significantly positive effect to profitability while fund decision does not effect to profitability. The result of this test for indirect effect showed that profitability is able to mediate the influence of firm size on firm value while the influance of fund decision on firm value, profitability unable to mediate the influance.
1425017579B1J012103PERKEMBANGAN IN VITRO OOSIT IKAN NILEM (Osteochilus vittatus) DALAM MEDIUM YANG MENGANDUNG TIROKSIN
DENGAN BERBAGAI KONSENTRASI
Penelitian pada beberapa ikan teleostei menunjukkan bahwa oosit ikan yang diovulasikan mengandung hormon tiroksin. Hal ini mengindikasikan bahwa hormon tersebut memiliki peranan dalam perkembangan oosit. Namun belum diketahui peranan tiroksin dalam oogenesis pada ikan nilem dan konsentrasi tiroksin yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi pengaruh tiroksin terhadap perkembangan oosit ikan nilem (Osteochilus vittatus) secara in vitro dan menentukan kadar hormon tiroksin yang berpengaruh terhadap perkembangan oosit ikan nilem (Osteochilus vittatus) secara in vitro. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap. Perlakuan yang diuji berupa kadar hormon tiroksin dalam medium kultur dengan konsentrasi 0ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL, dan 100 ng/mL medium. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 9 kali. Oosit di co-culture dengan fragmen hepar dalam Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) yang disuplementasi dengan L-glutamin (5%), Streptomycin/Penicilin (5%), FBS (10%) dan estradiol-17β (200pg/ml) selama 7 hari dengan temperatur 30oC. Data yang diukur berupa viabilitas oosit, diameter oosit dan tahap perkembangan oosit yang dianalisis menggunakan ANOVA. Setelah 7 hari perlakuan didapatkan hasil bahwa oosit berkembang dari tahap V7 menjadi tahap post vitelogenik (PV), diameter oosit meningkat dari 780µm sampai 1036µm sedangkan viabilitas oosit menurun 62% sampai 73%. Adanya hormon tiroksin pada medium kultur tidak memberikan pengaruh nyata (p>0,05) baik terhadap perkembangan oosit maupun viabilitas oosit.The present of thyroxine in the oocyte suggesting that this hormone involves in oocyte development. However the effect of exogenous thyroxine and its concentration on hard-lipped barb oocyte development has not been studied. This research was conducted to determine the effect of thyroxine on hard-lipped barb oocyte development and to determine the thyroxine concentration capable of stimulating oocyte development. This study was conducted experimentally using completely randomized design. The treatment was the thyroxine concentration of 0 ng / mL, 25 ng / mL, 50 ng / mL and 100 ng / mL nine replicates was provided for each experimental group. The oocyte was co-culture with liver fragment in DMEM medium suplemented with L-glutamin (5%), Streptomycin/Penicilin (5%), FBS (10%) and estradiol-17β (200pg/ml) for 7 days at 300C. Data consisted of oocyte viability, oocyte diameter, and oocyte development were analyzed using ANOVA. The result showed that some oocyte developed from V7 stage into post vitelogenik stage, oocyte diameter increased from 780µm to 1036µm while the oocyte viability decreased to 62-73%. The presence of thyroxine in the culture medium has no significan effect (p>0,05) on neither oocyte development nor oocyte viability.
1425117580E1A113057KEDUDUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI SUBJEK HUKUM TERGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 17/G/2013/PTUN.YK)
Skripsi ini berjudul : “Kedudukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sebagai Subjek Hukum Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 17/G/2013/PTUN.YK)”. Penelitian ini akan menguraikan apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Sumber bahan hukum penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/G/2013/PTUN.YK. Penggugat dalam perkara a-quo adalah Ida Ristanti yang merupakan calon kepala desa yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Tergugat dalam perkara tersebut adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Hargorerjo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Objek gugatannya yakni Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Nomor : 6/PANPILKADES/IX/2013 tentang hasil Pemilihan Kepala Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Hargorejo dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Hargorejo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011. Majelis Hakim juga menimbang bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
This research has title “Position Village Head Election Committee as Subject Defendant Law on State Administrative Court (Study against Court Decision No. 17/G/2013/PTUN.YK)”. This research will outline whether the Village Head Election Committee can be categorized as an Agency or Officer of the State Administrative.
The source of law material from this research is the State Administrative Court Decision in Yogyakarta No. 17/G/2013/PTUN.YK.The plaintiffs in the a quo case is Ida Ristanti who are candidates for village chief who lost from the Village Head Election Hargorejo, Sub district of Kokap,Regency of KulonProgo. The defendant in the suit is the Village Head Election Committee Hargorerjo, Sub District of Kokap, Regency of Kulon Progo. The objects lawsuit is the Village Head Election News Event No: 6/PANPILKADES/IX/2013 concerning the results of the Village Head Election Hargorejo, Sub district of Kokap, Regency of Kulon Progo. The method used in this research is normative juridical, with the approach is used the approach of legislation, case approach, and conceptual approaches.
The results of this research shows that the Election Committee Village Head Hargorejo can be categorized as an Agency or State Administrative Officer. The panel of judges found the object of dispute publication and implementation of the Village Head Election Hargorejo are in accordance with the legislation in force, namely Regional Regulation of Kulon Progo Regency No. 6 Year 2010 and Kulon Progo Regent Regulation No. 62 Year 2011. The panel of judges also considered that the Defendant in issuing the object of the dispute is in accordance with the general principles of good governance, so that the panel of judges rejects the Plaintiff's claim in its entirety.
1425217577E1A013218PERSELISIHAN SEBAGAI ALASAN GUGAT CERAI (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NO.1731/PDT.G/2011/PA.BA)Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun tidak semua keluarga dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut seperti pada Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No.1731/Pdt.G/2011/PA.Ba yang membahas mengenai perselisihan terus menerus yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Perselisihan terus menerus dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan paling umum yang digunakan seseorang untuk mengajukan perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian tentang Perselisihan Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No.1731/Pdt.G/2011/PA.Ba). Perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dipakai sebagai alasan perceraian paling sering diantara sebab-sebab perceraian lainnya dalam undang-undang karena pembuktiannya paling mudah dan tidak memiliki batasan yang pasti, penilaian adanya perselisihan terus menerus tersebut cenderung subjektif sesuai keyakinan hakim.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian yang tersedia di perpustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada Putusan nomor 1731/Pdt.G/2011/PA.Ba dirasa kurang tepat. Hakim dalam putusannya mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bukan menggunakan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.


Kata kunci : Perceraian, Gugat Cerai.
One of the purposes of marriage is to establish a happy and eternal family, however not all families can actualize the goal of marriage as the Verdict of Religious Court No.1731 / Pdt.G / 2011 / PA.Ba that discusses regarding dispute that led to a divorce. The dispute that happen in the household is one of the most common reasons for a person to file for divorce. The aim of this study is to determine the legal reasoning of judges in deciding the case of divorce on grounds Disputes as the Reason to Sue for Divorce (Study on Verdict of Religious Court No.1731 / Pdt.G / 2011 / PA.Ba .dispute that happen in the household used most frequently as the reason for divorce among other reasons for divorce in the law because it has the easiest way to verified and does not have a definite limit, assessment of the existence of dispute is likely to be subjective according to the judge's conviction.
The method used in this research is juridical normative. This study used secondary data library materials including official documents, library books, laws, doctrines, as well as documents related to research materials available in the library.
Based on the research, it can be deduced that the legal reasoning used Verdict of Religious Court No.1731 / Pdt.G / 2011 / PA.Ba is inaccurate. The judge in his ruling refers to Article 19 letter (f) of the Government of the Republic of Indonesia Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law, instead of using Article 116 (g) Compilation of Islamic Law.

Keywords : Divorce, Sue for divorce.
1425318377C1G014047Analisis Impelentasi Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Sekretariat Jenderal Kementerian PerdaganganPenelitian ini membahas implementasi anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan untuk memahami implementasi penganggaran berbasis kinerja yang telah diterapkan. Materi penelitian ini adalah implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja. Disamping itu penelitian ini juga mendeskripsikan penghambat dalam proses penerapan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradigma deskriptif. Pendekatan positivisme digunakan untuk mendiskripsikan pemahaman yang mendalam tentang proses penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah tercapai, didukung adanya kebijakan-kebijakan yang terkait dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan penerapan ini dilihat dari beberapa aspek yaitu, perencanaan dan penyusunan anggaran, indikator kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta pelaporan anggaran dan kinerja. Ada beberapa penghambat dalam penerapan anggaran berbasis kinerja diantaranya masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target disebabkan karena keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aset BMN dan belum adanya SOP terkait pengelolaan aset BMN.This research discusses the implementation of performance-based budgeting within the General Secretary of Ministry of Trade in accordance with the policies in force in Indonesia, with the aim to understand the implementation of performance-based budgeting has been applied. The substance of this research is to implement the performance based budget arrangement. Beside of that, this research is also conducted to describe obstacles in performance based budget arrangement process. The approach and technique used in this research is qualitative analysis, while data are acquired by Nature Setting. Data collection techniques with Observation, and Study Documentation. Data collection result is analyzed using descriptive paradigm with qualitative method. Phenomenology approach is used to describe further understanding about the performance based budget arrangement process at General Secretary of Ministry of Trade. Although there are policies related to the performance based budget arrangement, the research findings Indicate that ideal performance based budget arrangement has reached. Successful implementation of this seen from several aspects, namely, planning and budgeting, performance indicators, performance measurement, performance evaluation and reporting of budget and performance. There are still some obstacles in impelmentation performance based budget, for example: there are performance indicators which have not reached the target due to the limitations of both quantity and quality of human resources with competence in asset management and the absence BMN related SOP BMN asset management.
1425424309D1E012144ANALISIS KARAKTERISTIK TERNAK YANG DIPOTONG DAN PENDAPATAN YANG DIPEROLEH PADA WARUNG SATE KAMBING DI PURWOKERTO
Penelitian dengan judul “Analisis Karakteristik Ternak yang dipotong dan Pendapatan yang diperoleh pada Warung Sate Kambing di Purwokerto”. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 07 Oktober 2018. Tujuan penelitan adalah untuk mengetahui karakteristik ternak yaitu kambing dan domba yang dipotong dan analisis pendapatan usaha warung sate per ekor ternak di Purwokerto.Teknik pengambilan sampel dilakukan denga metode survei dan pengambilan data sekunder terhadap warung sate di Purwokerto. Cara pengambilan sampel responden yaitu menggunakan purposive sampling. Sampel diambil sebanyak 6 warung sate kambing di Purwokerto. Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu karakteristik ternak yang meliputi jenis ternak yang dipotong (kambing atau domba), umur ternak, jenis kelamin ternak, bobot ternak, bobot potong, bobot karkas, bobot daging, jumlah tusuk sate yang dihasilkan, persen bobot untuk gulai dan variabel terkait yang meliputi biaya dan penerimaan. Pemilik warung sate di Purwokerto tidak mempermasalahkan jenis ternak yang dipotong selama masih memenuhi standar kualitas yang baik dari ternak kambing ataupun domba. Umur ternak yang dipotong warung sate di Purwokerto yaitu umur muda 3,9 bulan. Jenis kelamin ternak yang dipotong di warung sate di Purwokerto seluruhnya adalah betina. Tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik warung sate didasarkan oleh harga jual produk. Usaha warung sate kambing di Purwokerto untuk per ekor ternak memberikan keuntungan sebesar Rp 390.340,00.This research is entitled “Analysis of Characteristics of Animal for Satay and Income of Goat Satay House in Purwokerto”. The research was done on August 29th until October 07th 2018. The purpose of this research is to find out the characteristics of animal, i. e goats and sheep and analysis of the income of the satay house per animal in Purwokerto. The sampling technique was done by survey method and secondary data collection on satay house in Purwokerto. Samples were taken purposively as many as 6 goat satay house in Purwokerto. The observed variables in this study were animal characteristics which included the type of animal (goat or sheep), animal age, animal sex, animal weight, slaughter weight, carcass weight, meat weight, number of skewers produced and variables costs and revenue. The main consideration for slaughtering was the quality of the animal, regardless of its type whether goat and sheep. The age of animal slaughtered were 3,9 months. The sex of the animal were all female (doeling and ewe lamb). The level of profit obtained by the satay house owners is based on the selling price of the product. The business of goat satay house in Purwokerto for each animal provides profit of Rp 390.340,00.
1425517581E1A013177PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 5 PURWOKERTO BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATASPenerapan Corporate Social Responsibility di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Oleh
Nawang Galih Candrika
E1A013177

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang juga dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan salah satu kewajiban perusahaan dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum, serta data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Manager Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto.
PT KAI (Persero) Daop V Purwokerto telah menerapkan Corporate Sosial Responsibilty sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai peraturan pelaksanaannya dengan dana yang bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 2% (dua persen) melalui Program Kemitraan (PK), Program Bina Lingkungan (BL) dan Program Community Relation (CR).		Implementation Corporate Social Responsibility in PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto under the Article 74 of Law No. 40 of 2007 regarding the Limited (Ltd.)
By Nawang Galih Candrika
Corporate Social Responsibility (CSR) which is known as “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)” is one of the obligations of company in the application of Good Corporate Governance. This research is aimed to determine the application of Corporate Social Responsibility (CSR) in PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto according to the legislation in Indonesia.
This research used legal research with the approach of legislation. The data used in this research is secondary data in the form of legislation and legal theory, as well as primary data obtained from interviews with the Finance Manager of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto.
PT KAI (Persero) Daop V Purwokerto has applied a Corporate Social Responsibility according to the provisions in the Article 74 of Law No. 40 of 2007 regarding the Limited (Ltd.), Article 88 of Law No. 19 of 2003 regarding the state-owned companies (BUMN) and and Minister of State Agency State Owned Enterprises No. Per-09 / MBU / 07/2015 on Partnership Program State Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program as its implementing regulation with funds from the preliminary profit after tax of a maximum of 2% (two percent) through the Partnership Program ( PK), the Community Development Program (BL) and Program Community Relations (CR).
1425617582F1D012013KEKUATAN POLITIK KAUM CENDEKIAWAN BANYUMAS
Asal-Usul dan Perkembangannya Pasca Orde Baru
Aktivitas politik merepresentasikan intelektualitas, siapa saja yang melibatkan diri dalam aktivitas politik dalam kerangka masyarakat sipil pasca Orde Baru telah berhasil menjalankan fungsi kecendekiawanannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposif sampling yaitu sejarawan Banyumas Soedarmadji, budayawan Banyumas Ahmad Tohari, Akademisi Rubianto Misman dan Suwarno. Sedangkan validitas data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Yang memuat tiga hal utama yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, cendekiawan Banyumas pasca Orde Baru mesti dipahami dalam kerangka transformasi masyarakat sipil. Dimana semakin banyak aktor intelektual yang ikut dalam aktivitas politik, tidak hanya pada segelintir orang yang memiliki status sosial dan ekonomi tertentu di Banyumas seperti sosok cendekiawan piyayi, Muslim atau militer saja. Cendekiawan Banyumas pasca Orde Baru adalah siapa saja yang mampu mengembangkan potensi dan kapasitas intelektualnya dalam berbagai aktivitas politik. Tokoh masyarakat sipil seperti: genealogi tokoh-tokoh Muslim, priyayi, dan militer masih cukup berperan. Akan tetapi, para politisi berpengaruh, penulis terkemuka, akademisi, sejarawan, budayawan, aktivis pergerakan sosial adalah bentuk nyata dari kekuatan sosial sekaligus kekuatan politik yang memiliki fungsi khusus, yaitu fungsi intelektual. Mereka semua adalah agen kelas dalam mengorganisir hegemoni masyarakat sipil di Banyumas Pasca Orde Baru.Political activity represents intellect, anyone who engage in political activities within the framework of civil society after the New Order has been successfully running his intellectual function. This study uses qualitative research with phenomenological approach. Data collection techniques used in this study are in-depth interviews, observation, and documentation. Determination of informants using purposive sampling that Soedarmadji as Banyumas historians, cultural Banyumas Ahmad Tohari, Academics Rubianto Misman and Suwarno. While the validity of the data in this study using an interactive model. Which contains three main points namely: data collection, data reduction, data presentation, conclusions. The results showed that, after the New Order Banyumas intellectual must be understood within the framework of the transformation of civil society. Where more and more intellectual actors who participate in political activity, not just the few who have a certain social and economic status in Banyumas like royalty intellectual figure, Muslim or the military alone. Intellectual Banyumas post-New Order is anyone who is able to develop the potential and intellectual capacity in a variety of political activity. Civil society figures such as: Genealogy Muslim figures, gentry, and the military is still quite a role. However, the influential politicians, prominent writers, academics, historians, cultural, social movement activists is a real form of social power once the political forces that have special functions, namely intellectual function. They all are the agent class hegemony in organizing civil society in Banyumas Post-New Order.
1425717583C1B012065DETERMINAN NILAI PERUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIAPenelitian ini merupakan studi empiris dengan judul “Determinan Nilai Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Return Saham”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara Debt to Equity Ratio, Dividend Payout Ratio, Return on Asset, Earning per Share, dan Firm Size terhadap Nilai Perusahaan dan pengaruhnya terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Prosedur pemilihan sampel adalah purposive sampling sehingga diperoleh 22 perusahaan. Teknik analisis data meggunakan analisis regresi linier dan uji asumsi klasik.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Price to Book Value, Return on Asset berpengaruh positif terhadap Price to Book Value, dan Earning per Share berpengaruh positif terhadap Price to Book Value. Sedangkan variabel Dividend Payout Ratio tidak berpengaruh terhadap Price to Book Value dan Firm Size tidak berpengaruh terhadap Price to Book Value. Serta variabel Price to Book Value tidak berpengaruh terhadap return saham.
Implikasi dari kesimpulan di atas adalah pihak manajemen kalau ingin meningkatkan nilai perusahaan sebaiknya membuat kebijakan yang berfokus untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dan bisa mengelola jumlah hutang yang dimiliki dengan optimal untuk dapat meningkatkan produksi dan untuk pihak investor dalam mengambil keputusan investasi tidak terlalu berfokus pada nilai perusahaan.
The research is an empirical study entitled “Determinant of Firm Value and The Impact of Stock Return”. The purpose of this research was to examine influence between Debt to Equity Ratio, Dividend Payout Ratio, Return on Asset, Earning per Share, and Firm Size on Firm Value an influence on Stock Return of Manufacture Company listed on Indonesia Stock Exchange. The population in this research is a manufacture company listed on Indonesia Stock Exchange. The research method used purposive sampling. There are 22 companies used as observation data. Analized data using liniear regression and the classic assumptions test. These conclutions of this research indicate that the variable Debt to Equity Ratio has affect on Price to Book Value , Return on Asset has positive affect on Price to Book Value, and Earning per Share has positive affect on Price to Book Value. While Dividend Payout Ratio has no affect on Price to Book Value dan Firm Size has no affect on Price to Book Value and firm value has no affect on stock return. The implications of those conclusions are the manajement if want to increase the value of companies should develop policies that focus on improving the profitability of the company and sould manage the amount of debt held with optimal in order to increase production and for the investor in making an investment decision are not too focused on the value of the company.
1425817584E1A012075PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 18/POJK.03/2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR PUSAT, JAKARTA PUSATPertumbuhan dan perkembangan konglomerasi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan yang tinggi. Banyaknya Konglomerasi Keuangan yang terus berkembang menimbulkan banyak permasalahan. Tingginya kompleksitas operasional dan tingkat persaingan yang tinggi pada konglomerasi keuangan menimbulkan banyak dampak negatif, sehingga dibutuhkan sebuah tata kelola yang baik untuk menghindari kejatuhan lembaga keuangan yang bersifat sistemik yang berdampak luas pada perekonomian nasional. Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengatur dan pengawas dalam sektor jasa keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, untuk meningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi yang baik, yang dapat mendorong stabilitas sistem keuangan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang telah dikumpulkan diolah dan disajikan secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Seluruh hal mengenai penerapan tata kelola terintegrasi telah disusun secara sistematis dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI.		 Growth and development of finance conglomeration in Indonesia have highly escalated. The high of operational complexion and competition on finance conglomeration cause many negative effects, thus, it needs such good management to avoid systemically finance house fall which will give broad impact to national economy. Based on the matter, Otoritas Jasa Keuangan as controller and superintendent institution in finance service sector issued Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.18/POJK.03/2014 about Integrated Management Application for Finance Conglomeration to enhance its quality which can push financial system stability.
The purpose is knowing Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.18/POJK.03/2014 Assembling for finance conglomeration at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. This research uses normative-legal method and secondary data which have been collected, managed and served systemically. Data analysis method which used is normative-qualitative method.
Result shows that PT. Bank Negara Indonesia (Persero) have implied Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.18/POJK.03/2014 about Integrated Management Application for Finance Conglomeration. Entire things related integrated management have arranged systematically on Integrated Management Escirt of BNI Finance Conglomeration.
1425917530E1A011082PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo No.27/Pdt.P/2014/PN.Wsb)Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Praktiknya di Indonesia, perkawinan antar umat yang berbeda agama masih terjadi, hal ini bertentangan dengan isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan di Indonesia perkawinan beda agama tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada lagi lembaga atau pejabat yang berwenang untuk mengesahkan perkawinan tersebut.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menikah beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wonosobo yang di tetapkan dalam Penetapan No.27/Pdt.P/2014/PN.Wsb). Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif.
Hasil penelitian menunjukkan kalau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah kurang tepat, karena hakim menganggap bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya untuk pasangan yang sama agamanya, serta Hakim tidak menggunakan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang yang sama. Pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Wonosobo seharusnya tidak dapat dilakukan, karena dalam penetapan hakim hanya memberi izin untuk menikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun tidak menyuruh pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menikahkan para Pemohon, melainkan hanya mencatatkan saja, selain itu Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidaklah berlandaskan pada hukum, karena sekarang ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan perkawinan beda agama.		Article 2 (1) of Law No. 1 of 1974 about Marriage states that marriage is legal if it is done according to the law of each religion and it’s belief. In Indonesia, marriage practice between people of different religion still occurs, it is contrary to the contents of Article 2 (1) of Law No. 1 of 1974 about Marriage, and in Indonesia interfaith marriage cannot be implemented because there is no institution or authorized official which approves this marriage.
The problem in this research is that the judge grants the petitioners for interfaith marriage in the Population Service and Civil Registration office in Wonosobo enacted in the Stipulation No.27 / Pdt.P / 2014 / PN.Wsb). The research method used in this paper is normative juridice.
The result indicates that the legal consideration used by the judge is not appropriate, because the judge deems that Article 2 (1) of Law No. 1 of 1974 about Marriage is only for couple who has the same religion, and the judge doesn’t use Article 8 (f) of the same Act. Implementation and registration of interfaith marriage by the Population and Civil Registration office in Wonosobo city cannot be done, because the stipulation of the judge only give permission to marry in the Population and Civil Registration office, but the judge doesn’t command the employees of the Population and Civil Registration office to marry the Petitioners, but only record it, Furthermore, the implementation of interfaith marriage in the Population and Civil Registration office is not based on the law, because now, the Population and Civil Registration office has not have authorization to carry out interfaith marriage.
1426017608E1A111028Tanggung Jawab Pelaku Usaha TV Tabung Import terhadap garansi dan penyediaan sparepart/suku cadang berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di PurwokertoMaraknya TV Tabung murah import seharga Rp. 500.000 di masyarakat menarik penulis untuk mengkaji hal tersebut. Berdasarkan penelitian awal ada sebuah kasus Rohmat Suprapto Warga Banteran Sumbang membeli TV Tabung Import China Merk Valio di Toko Elektronik Bintang Kebondalem Purwokerto, toko tersebut tidak menyertakan garansi produk hanya memberi garansi toko 1 minggu yang apabila rusak dalam jangka waktu 1 minggu diperbaiki oleh toko. Namun Rohmat baru merasakan adanya kerusakan setelah 2 minggu dan toko beralasan garansi sudah habis.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan primer yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, Metode penyajian data dalam penelitian ini yaitu disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional.
Tanggung Jawab Toko Elektronik Bintang sebagai Pelaku Usaha Toko Elektronik dalam hal kerusakan akibat pembelian barang elektronik di Toko Elektronik Bintang sudah sesuai dengan Pasal 25 Jo Pasal 7, Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1474 KUH Perdata tentang kewajiban pelaku usaha yang dibuktikan dengan adanya pengaturan pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan dari barang elektronik yang dibeli di Toko Elektronik Bintang. Toko Elektronik Bintang memberi ganti rugi dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas barang elektronik yang dibeli di Toko Elektronik Bintang. Toko Elektronik Bintang memberikan garansi bagi pembelian perangkat Televisi selama 1 minggu. Penghitungan masa garansi dimulai sejak barang elektronik yang dibeli diserahkan kepada konsumen, dengan disertai penerbitan Kuitansi.
The rise of cheap imports tube TV for Rp. 500,000 in community attract writers to look into the matter. Based on preliminary research there is a case Rohmat Suprapto Banteran Residents Donate to buy a TV Tubes China Import Brands Valio in Purwokerto Kebondalem Star Electronics Store, the store does not include product warranty only guarantee 1 week when shops damaged in a 1-week period fixed by the store. But the new Rohmat feel the damage after 2 weeks and reasoned store warranty has already expired.
The method used in this research is normative, specification research is descriptive using secondary and primary data are presented with descriptions in a systematic and logical method of presentation of the data in this study are presented in narrative form arranged in a systematic, logical, and rational ,
Responsibility Electronic Stores star as Business Actor Electronic Stores in case of damage due to the purchase of electronic goods in Electronic Shop Star is in conformity with Article 25 Jo Article 7, Article 19 paragraph (1) and (2) Law - Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Article 1474 of the Civil Code of the obligation of entrepreneur evidenced by the setting of compensation to aggrieved consumers of electronic goods purchased in the Electronics Stores Stars. Electronic Stores Stars give compensation in the event of loss or damage to electronic goods purchased in the store Star Electronics. Star Electronics stores provide guarantees for the purchase of televisions for 1 week. Counting the warranty period starting from the purchased electronic goods delivered to customers, along with the issuance of receipt.