Update Artikelilmiah: 17593

HENDRY JACKSON

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel dengan mengambil permasalahan : pertama bagaimanakah penerapan lembaga parate eksekusi sebagai upaya penyelesaian kredit macet dalam Putusan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel dan kedua apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur untuk melakukan eksekusi berdasarkan parate eksekusi. Adapun tujuan penelitian adalah : pertama untuk mengetahui penerapan lembaga parate eksekusi sebagai upaya penyelesaian kredit macet dalam Putusan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel. dan kedua untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur untuk melakukan eksekusi berdasarkan parate eksekusi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsepsional dan pendekatan analisis. Selanjutnya dilakukan analisis secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa : pelaksanaan parate eksekusi dalam Putusan Pengadilan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel., tidak memerlukan surat penetapan (fiat) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Parate eksekusi merupakan penjualan tanpa adanya campur tangan Pengadilan, penjualan yang tidak melalui prosedur penyitaan lebih dulu dan karena tanpa melibatkan juru sita dan tanpa perantaraan atau ijin Hakim itulah maka dikatakan ada sarana eksekusi yang siap ditangan (paraat). Selanjutnya agar dapat melakukan eksekusi berdasarkan parate eksekusi terdapat dua syarat, yaitu : kreditur dapat menyerahkan sertifikat tanah asli atas objek Hak Tanggungan dan debitur telah berada dalam keadaan wanprestasi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research was carried out on Court Decision No. 140 / Pdt.G / 2013 / PN. Jkt.Sel by taking issues: first, how the application execution parate institutions as loan resolution efforts in Decision No. 140 / Pdt.G / 2013 / PN. Jkt.Sel and secondly whether the conditions that must be met by the creditor to execute based parate execution. The purpose of the study is: first to determine the application execution parate institutions as loan resolution efforts in Decision No. 140 / Pdt.G / 2013 / PN. Jkt.Sel. and secondly to determine the conditions that must be met by the creditor to execute based parate execution.
The method used is a normative juridical research, using the approach of legislation, conceptual approaches and analytical approach. Further qualitative analysis is normative.
Based on the analysis we concluded that: the implementation of the execution parate Court Decision No. 140 / Pdt.G / 2013 / PN. Jkt.Sel., Does not require a determination letter (fiat) the execution of a Chairman of the Court. Parate execution of a sale without the intervention of the Court, the sales are not through foreclosure procedure first and therefore without involving bailiffs and without interference or permission judge then said that there is a means of execution are ready hands (paraat). Furthermore, in order to execute based parate execution, there are two requirements, namely: the creditor may submit original certificates of land on objects Mortgage and the debtor was in a state of default.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman