| NIM | F1I012039 |
|---|
| Namamhs | MOHAMAD FAJAR HAQI ISMAYA |
|---|
| Judul Artikel | International Broadcasting (IB) Sebagai Strategi Diplomasi Publik Korea Selatan dalam Menyikapi Sengketa Dokdo Tahun 2012-2015
|
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Traktat San Fransico menandai kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Perjanjian ini juga membagi wilayah-wilayah yang harus dikembalikan kepada Negara-negara pemiliknya, termasuk kepada Korea Selatan. Tidak tercantumnya Dokdo sebagai kepulauan yang harus dikembalikan, membuat Jepang merasa bahwa Dokdo adalah wilayah teritorialnya. Namun di sisi lain, Korea Selatan juga mengklaim dan memberdayakan kepulauan Dokdo karena melihat pada faktor sejarah bahwa Dokdo adalah milik Kekaisaran Korea Selatan sebelum Jepang menguasai Semenanjung Korea pada Perang Dunia II. Meskipun secara de facto kepulauan Dokdo sudah dikuasai Korea Selatan sejak tahun 1952 hingga hari ini, Jepang terus melakukan upaya untuk meyakinkan masyarakat dunia bahwa wilayah tersebut harus dikembalikan kepada Jepang. Korea Selatan merespon sikap tegas untuk mempertahankan Kepulauan Dokdo dengan juga meyakinkan masyarakat dunia bahwa Dokdo adalah milik Korea Selatan. Langkah politik luar negeri yang diambil oleh Pemerintah Korea Selatan adalah melalui upaya damai, yakni diplomasi publik model baru. Secara spesifik, Pemerintah Korea Selatan melakukan strategi International Broadcasting (IB) dengan cara mengkampanyekan kepemilikan Dokdo kepada masyarakat dunia melalui laman web institusi Korea Selatan. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The Treaty of San Francisco marking the defeat of Japan in World War II. This Treaty also divided the territories must be returned to countries of their owners, including to the South Korea. Dokdo which is not written as islands that must be returned, make Japan claim that Dokdo is Japan territory. On the other hand, South Korea also claims and finally decided to administer the Dokdo Islands due to look at the historical factors that Dokdo belongs to South Korea before the Imperialism of Japan ruled Korea Peninsula during World War II. Despite based on de facto principle that South Korea-controlled of Dokdo Islands already started since 1952 to the present, Japan continues to claim Dokdo by convincing the world community that these regions should be returned to Japan. South Korea responded Japan’s claim by also convincing the world community that Dokdo belongs to South Korea. The Government of South Korea decides the foreign policy to respond the claim through the peaceful effort, namely the new model of public diplomacy. Specifically, the Government of South Korea implementing strategy of International Broadcasting (IB) by promoting the ownership of Dokdo to the people of the world through the website of the institution of South Korea. |
|---|
| Kata kunci | Dispute over Dokdo, the cornerstone perspective and empowerment of Dokdo by South Korea, the new model of Public Diplomacy, Strategy of International Broadcasting (IB). |
|---|
| Pembimbing 1 | Renny Miryanti, S.IP., M.Si. |
|---|
| Pembimbing 2 | Elpeni FItrah, S.Sos., M.A. |
|---|
| Pembimbing 3 | Muhammad Yamin, S.IP., M.Si. |
|---|
| Tahun | 2017 |
|---|
| Jumlah Halaman | 71 |
|---|
| Tgl. Entri | 2017-02-16 06:28:45.96119 |
|---|