1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 7.521-7.540 dari 48.892 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
75218449I1C006008Geologi dan Studi Potensi Kaolin Daerah Citeras dan Sekitarnya, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, IndonesiaPenelitian ini mengkaji tentang kondisi geologi yang meliputi geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi dan sejarah geologi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji potensi kaolin yang terdapat pada wilayah penelitian. Lokasi penelitian termasuk ke dalam peta geologi regional Tasikmalaya. Lokasi penelitian berada di wilayah Citeras dan sekitarnya, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut dengan luas wilayah penelitian adalah ± 25 km2 (5 x 5 km).
Daerah penelitian secara umum memiliki kontur cenderung rapat dan bergelombang. Ketinggian daerah penelitian sekitar 500 – 800 mdpl, dengan pola aliran sungai paralel. Morfologi berupa perbukitan dengan litologi bervariasi dari resisten hingga tidak resisten yang terdiri dari tuf, breksi vulkanik, lava, dan intrusi basalt. Satuan geomorfologi terdiri dari satuan perbukitan intrusi berlereng curam (menempati sekitar 10% luas daerah penelitian dengan ketinggian topografi berkisar 700 - 800 mdpl), satuan perbukitan vulkanik berlereng agak curam (menempati sekitar 37% luas daerah penelitian, dengan ketinggian topografi 600 – 700 mdpl), satuan perbukitan vulkanik berlereng landai (menempati 53% dari dari luas daerah penelitian dan berada di bagian utara memanjang dari barat hingga timur). Berdasarkan hasil analisis kedudukan batuan, maka stratigrafi daerah penelitian terdiri atas satuan Tuf, satuan Breksi, satuan Intrusi Andesit, dan Satuan Lava Basalt. Sementara itu, berdasarkan analisis kelurusan pola SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) dan juga analisis pada peta topografi, diketahui bahwa daerah penelitian memiliki arah kelurusan yang dominan yaitu berarah NW – SE, dimana berdasarkan analisis ini tidak terdapat struktur yang tersingkap.
Berdasarkan uji laboratorium untuk mengetahui kualitas kaolin terhadap sampel dengan kode A memiliki kandungan silika sebesar 56,16 %, sedangkan kandungan kedua terbesar adalah Alumunium oksida (Al2O3) sebesar 28,49 %. Hasil uji kimia terhadap sampel dengan kode B memiliki kandungan silika sebesar 59,69 %, sedangkan kandungan kedua terbesar adalah Alumunium oksida sebesar 24,46 %. Hasil uji kimia terhadap sampel dengan kode C memiliki kandungan silika sebesar 42,24 %, sedangkan kandungan kedua terbesar adalah Alumunium oksida sebesar 34,25 %.
This study examines the geological conditions that include geomorphology, stratigraphy, structural geology and geological history. In addition, this study also dy are in the area and surrounding Citeras, Malangbong Subdistrict, Garut, the study area is ± 25 km2 (5 x 5 km). Research areas in general have tended to dense and wavy contours. Altitude research area about 500 - 800 meters above sea level, with a dendritic pattern of stream flow. Morphology of hills with varied lithology of resistance to no resistance consisting of tuff, volcanic breccia, lava, and basalt intrusion. Geomorphological unit consists of steep slopes intrusion hills unit (occupying about 10% of the study area with topographic height range 700 - 800 masl), the unit is rather steep slopes of volcanic hills (occupying about 37% of the research area, with a topographic height 600 - 700 masl), unit of volcanic hills sloping ramps (occupying 53% of the research area and are in the northern part extends from west to east). Based on the results of the analysis of the position of the rock, the study area consists of a stratigraphic unit tuff, breccia unit, unit intrusion Basalt and Andesite Lava Unit. Meanwhile, based on the analysis of the alignment pattern SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) and also in the analysis of topographic maps, note that the study area has a dominant direction of alignment is trending NW - SE, which is based on the analysis of the structure are not exposed.
Based on laboratory tests to determine the quality of the kaolin on samples of the code A contains silica by 56.16%, while the content of the second largest is aluminum oxide (Al2O3) of 28.49%. The results of chemical tests on samples with the code B has silica content of 59.69%, while the content of aluminum oxide is the second largest at 24.46%. The results of chemical tests on samples with the code C has silica content of 42.24% while the content of aluminum oxide is the second largest at 34.25%.
75228450G1A010048PERBANDINGAN EFEK PROTEKSI OMEPRAZOLE DAN RABEPRAZOLE TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI SALURAN CERNA ATAS PADA TIKUS PUTIH (Sprague-Dawley) JANTAN YANG DIINDUKSI OLEH ASPIRIN
Aspirin sebagai analgesik memiliki efek samping yang salah satunya adalah perdarahan saluran cerna atas. Obat yang banyak digunakan untuk mencegah terjadinya efek samping perdarahan saluran cerna atas yang diakibatkan oleh aspirin yaitu dengan menggunakan omeprazole dan rabeprazole. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan efek proteksi omeprazole dan rabeprazole dalam melindungi saluran cerna atas pada tikus putih (Sprague-dawley) jantan yang diinduksi oleh aspirin. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental post test only with control group design dengan Rancangan Acak Lengkap. Sebanyak 28 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley jantan dikelompokkan dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok diberi perlakuan. Kelompok I hanya diberikan aquadestilata, kelompok perlakuan II diberikan aspirin dosis 30 mg/KgBB, kelompok perlakuan III diberikan omeprazole dosis 20 mg/KgBB kemudian aspirin dosis 30 mg/KgBB dan kelompok perlakuan IV diberikan Rabeprazole dosis 20 mg/KgBB kemudian aspirin dosis 30 mg/KgBB. Analisis data menggunakan uji menggunakan uji ANOVA dan Post Hoc LSD. Didapatkan efek proteksi omeprazole dan rabeprazole dalam melindungi saluran cerna atas pada tikus putih (Sprague-dawley) jantan yang diinduksi oleh aspirin (p < 0,05). Rabeprazole (0,5) memberikan efek proteksi yang yang lebih baik dalam melindungi saluran cerna atas pada tikus putih (Sprague-dawley) jantan yang diinduksi oleh aspirin dibandingkan omeprazole (1,0).Aspirin as analgesics have side effects, one of which is upper gastrointestinal bleeding. To prevent the occurrence of this side effects upper gastrointestinal bleeding caused by aspirin is using omeprazole and rabeprazole. The purpose of this study was to compare the protective effect of omeprazole and rabeprazole in protecting the upper gastrointestinal tract in male rats (Sprague - Dawley) which induced by aspirin. This is an experimental post-test only with control group design with completely randomized design. A total of 28 white male rats (Rattus norvegicus) Sprague Dawley strain were divided into 4 groups, each group was given treatment. Group I is given only aquadestilata, group II was given aspirin treatment dose of 30 mg / kg treatment group III was given a dose of 20 mg omeprazole / KgBW then aspirin dose of 30 mg / kg and treatment group IV administered dose rabeprazole 20 mg / KgBW then aspirin dose of 30 mg / KgBW. The data were analyzed by using ANOVA test and Post Hoc LSD. Which results there are protective effect of omeprazole and rabeprazole in protecting the upper gastrointestinal tract in male rats (Sprague - Dawley) which induced by aspirin (p < 0.05). Rabeprazole (0.5) provide a protective effect to better than omeprazole (1,0) in protecting the upper gastrointestinal tract in male rats (Sprague - Dawley) which induced by aspirin.
75238452G1A010030Perbedaan Kekuatan Otot Sebelum dan Sesudah Senam Aerobik pada Mahasiswi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Perbedaan Kekuatan Otot Sebelum dan Sesudah
Senam Aerobik pada Mahasiswi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Partogi Andres Marpaung*, Evy Sulistyoningrum, Susiana Candrawati
Jurusan Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia (Partogi@doctor.com)

ABSTRAK

Latar Belakang. Era globalisasi saat ini menuntut agar individu dapat bekerja lebih cepat dan semakin sedikit mengeluarkan energi dalam menjalankan aktifitas sehari hari. Hal ini berdampak pada semakin sedikitnya aktifitas fisik yang akan dilakukan serta berakibat pada penurunan kebugaran tubuh khususnya kekuatan otot. Kekuatan otot merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan performa dalam melaksanakan aktifitas, meningkatkan prestasi, bahkan meningkatkan kualitas hidup. Beberapa bentuk latihan fisik diduga dapat meningkatkan kekuatan otot.

Tujuan. Mengetahui apakah terdapat perbedaan kekuatan otot sebelum dan sesudah senam aerobik pada mahasiswi Univeristas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan one group pretest-posttest design. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode consequtive sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Subjek penelitian yang berjumlah 33 orang diberikan intervensi berupa senam aerobik selama 12 minggu dengan frekuensi 3 kali per minggu. Pengukuran kekuatan otot dilakukan sebelum dan setelah melakukan senam aerobik selama 12 minggu menggunakan metode back-strength test.

Hasil. Terdapat perbedaan bermakna kekuatan otot sebelum dan sesudah senam aerobik pada mahasiswi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan nilai p=0,001 pada uji T berpasangan.

Kesimpulan. Terdapat perbedaan kekuatan otot sebelum dan sesudah melakukan senam aerobik selama 12 minggu.
Muscle Strength Differences Before and After
Aerobic Dance of the Students of Jenderal Soedirman University Purwokerto

Partogi Andres Marpaung*, Evy Sulistyoningrum, Susiana Candrawati
Department of Medicine, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jenderal Soedirman University, Purwokerto, Central Java, Indonesia (Partogi@doctor.com)

ABSTRACT

Background. The current era of globalization demands that individuals can work faster and less energy expenditure in running the day to day activities. This is the least impact on the physical activity to be performed and the resulting decline of physical fitness especially muscle strength. Muscle strength is one factor that can improve performance in carrying out the activity, improve performance, and even improve the quality of life. Some form of physical exercise can increase muscle strength.

Purpose. Determined whether there was differences in muscle strength before and after did aerobic dance of student of Jenderal Soedirman University Purwokerto

Research Methods. This study used an experimental method with one-group pretest-posttest design. Sampling was done by consequtive sampling methods that met the inclusion and exclusion criteria. Samples have given in the form of aerobic exercise intervention for 12 weeks with a frequency of 3 times per week. Measurements of muscle strength before and after the intervention in the form of aerobics in 12 weeks used the back strength test.

Results. There were differences in muscle strength before and after aerobic exercise in student of Jenderal Soedirman University with a value of p = 0.001 with paired t test.

Conclusion. There were differences in muscle strength before and after aerobic exercise for 12 weeks.
75248453G1F010077KAJIAN TEKNIK ASEPTIK DISPENSING IV ADMIXTURE DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Teknik aseptik dispensing bertujuan untuk meminimalisir kontaminan mikroorganisme dan dapat mengurangi risiko paparan terhadap petugas. Teknik aseptik dispensing pencampuran sediaan intravena (iv admixture) yang sudah dilakukan di rumah sakit secara umum memiliki kemungkinan terjadinya masalah mulai dari persiapan, proses dispensing iv admixture hingga pembuangan limbahnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara teknik aseptik dispensing yang dilakukan di RSUD Margono Soekardjo Purwokerto dengan Pedoman Dispensing Sediaan Steril yang diterbitkan Depkes RI tahun 2009.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan analisis deskriptif dan pendekatan belah lintang. Sampel penelitian adalah kegiatan pencampuran sediaan intravena di instalasi rawat inap RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Data penelitian berupa jawaban dari pertanyaan terkait teknik aseptik dispensing iv admixture yang diambil menggunakan lembar observasi dan persentase jawaban diolah menggunakan statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian teknik aseptik iv admixture yang dilakukan di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto dibandingkan dengan standar Depkes yaitu Pedoman Dasar Dispensing Sediaan Steril pada 15 bangsal yaitu pembuangan (100%), penyimpanan (93,3%), persiapan (60%), fasilitas pencampuran iv admixture (19,1%) dan SDM (0%), serta pencampuran (62,5%) pada 3 bangsal.
Aseptic dispensing technique aims to minimize contaminants of microorganisms and reduce the risk of exposure to workers . Generally, aseptic dispensing technique of iv admixture that has been done in hospitals have the possibility of problems ranging from the preparation, dispensing process to waste disposal of iv admixture. This study was conducted to determine the suitability of the aseptic dispensing techniques are performed in Margono Soekardjo Purwokerto hospital with Sterile Preparations Dispensing Guidelines issued by Indonesia’s Health Ministry.
This study is a descriptive analysis and cross sectional approach (cross sectional study). The samples were intravenous dosage mixing activities in 15 wards Margono Soekarjo Purwokerto Hospital. The research data are the answers of the questions in the observation sheets which related to aseptic dispensing technique of iv admixture and the percentage of responses processed using descriptive statistics.
The results show the suitability of iv admixture aseptic technique performed in Margono Soekarjo Purwokerto hospital compared with Basic Guidelines Dispensing sterile in 15 ward is disposal (100%), storage (93,3%), preparation (60%), facilities (19,1%) and resource (0%), also mixing (62,5%) in 3 ward.
752510352G1A011108PERBEDAAN GAMBARAN HISTOLOGI GINJAL TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) JANTAN SETELAH PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS EKSTRAK DAUN SISRSAK (Annona muricata L) SUBKRONIK

Uji Toksisitas Subkronik Ekstrak Daun Sirsak (Annona muricata L) Sebagai Pengembangan Terhadap Terapi Kanker		Latar belakang : Ekstrak daun sirsak (EDS) diketahui memiliki senyawa aktif antikanker. Pengobatan kanker membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat merusak organ ekskresi utama tubuh salah satunya adalah ginjal.
Tujuan : Mengetahui perbedaan gambaran histologi ginjal tikus putih (Rattus norvegicus) jantan setelah pemberian berbagai dosis EDS (Annona muricata L) subkronik
Metode : Metode penelitian ini adalah eksperimental dengan rancangan post test only with control group. Tiga puluh ekor tikus putih jantan dibagi dalam lima kelompok. Kelompok A (kontrol) diberi larutan Tween 80, kelompok B (75 mg/kgBB), kelompok C (100 mg/kgBB), kelompok D (300 mg/kgBB), dan kelompok E (450 mg/kgBB) diberikan EDS. Semua perlakuan diberikan selama 28 hari. Pada hari ke 29 tikus didekapitasi dan diambil ginjalnya untuk dibuat preparat dengan pewarnaan HE. Penilaian kerusakan ginjal dilakukan secara semikuantitatif dengan indikator skor glomerulosklerosis dan nekrosis tubulus.
Hasil : Rerata skor glomerulosklerosis kelompok D dan E signifikan lebih tinggi dibanding dengan kelompok A (p<0,05) dan rerata skor nekrosis tubulus kelompok B, C, D dan E signifikan lebih tinggi dibanding dengan kelompok A (p<0,05).
Kesimpulan : Terdapat perbedaan rerata skor glomerulosklerosis antara kontrol dengan kelompok EDS dosis 300 mg/kgBB dan dosis 450 mg/kgBB serta terdapat perbedaan rerata skor nekrosis tubulus antara kontrol dengan kelompok EDS dosis 75 mg/kgBB, dosis 100 mg/kgBB, dosis 300 mg/kgBB dan dosis 450 mg/kgBB.		Background : Soursop leaf extract (SLE) have active anticancer compounds. Long term cancer treatment can damage the main excretory organs of the body include kidney.
Objective : To determine differences of male albino rat (Rattus norvegicus) kidney histology after various doses of SLE (Annona muricata L) subchronic administration
Methods : An experimental study with post test only with control group design was involved thirty males of albino rats. They were divided into 5 groups (6 each). A as a control group recieved Tween 80 solution, B, C, D and E group recieved SLE of 75 mg/kgBW, 100 mg/kgBW, 300 mg/kgBW and 450 mg/kgBW respectively. All treatments were given for 28 days and the end of study, rats were sacrified to obtain their kidneys for HE staining. Assessment of kidney histology changes was done semiquantitatively by scoring of glomerulosclerosis and tubular necrosis
Results : Mean of group D and E glomerulosclerosis score significantly higher than group A (p<0,05), meanwhile all group recieved SLE had tubular necrosis score significantly higher than group A (p<0,05)
Conclusions : Mean score of glomerulosclerosis were significantly differs between control group to SLE group dose of 300 mg/kgBW and 450 mg/kgBW, meanwhile mean score of tubular necrosis were differs between control group to SLE group dose of 75 mg/kgBW, 100 mg/kgBW, 300 mg/kgBW and 450 mg/kgBW.
75268454G1G009016HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DENGAN STATUS KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT PADA PASIEN GANGGUAN JIWA
(Studi Cross-Sectional pada Pasien Rawat Inap Instalasi Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas)		Status kebersihan gigi dan mulut adalah suatu keadaan atau kondisi yang menggambarkan tingkat kebersihan gigi dan mulut seseorang pada saat itu. Status kebersihan gigi dan mulut dapat diketahui dari jumlah debris, plak dan kalkulus. Debris merupakan sisa makanan atau deposit lunak yang dapat dibersihkan dengan berkumur, semprotan air, atau dengan menyikat gigi, sementara plak selalu timbul meskipun telah dibersihkan dan mulai terbentuk 4 jam setelah gigi dibersihkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi status kebersihan gigi dan mulut adalah faktor perilaku, kurangnya motivasi pada penderita depresi akan mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan kesehatan mulut pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan status kebersihan gigi dan mulut pada pasien gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik, dengan pendekatan cross-sectional, dan hasil perhitungan sampel sebanyak 39 subjek penelitian yang dilakukan pengukuran tingkat depresi dengan menggunakan kuesioner BDI-II dan perhitungan status kebersihan gigi dan mulut dengan metode OHI-S. Uji normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk menunjukkan distribusi data normal. Uji hubungan menggunakan uji Chi-Square dengan hasil nilai p=0,000. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara tingkat depresi dengan status kebersihan gigi dan mulut pada pasien gangguan jiwa. Pasien disarankan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut untuk meminimalisasi terjadinya gangguan kesehatan rongga mulut.

Kata kunci : status kebersihan gigi dan mulut, kesehatan rongga mulut, tingkat depresi
Kepustakaan : 30 (2001-2013)		Oral hygiene status is a state or condition which can be describe the level of oral hygiene of a person at that time. Oral hygiene status can be determined from the amount of debris, plaque and calculus. Debris is leftovers or soft deposits that can be cleaned by rinsing, water spray, or by brushing, while plaque always arise although it has been cleared and began to take shape in four hours after the tooth is cleaned. One of the factors that affect the status of oral hygiene is behavioral factor, the lack of motivation in depressed people will affect the behavior related to patient's oral health. This study aims to determine the relationship between the level of depression and oral hygiene status in patients with mental disorders. This study uses analytic observational method, cross-sectional approach, and the results of a sample calculation of a total of 39 research subjects conducted by measuring the levels of depression using the BDI-II questionnaire and the calculation of oral hygiene status with OHI-S method. The data normality test conducted by using the Shapiro-Wilk test showed a normal distribution of data. The relationship test conducted by using Chi-Square test with the result of p value = 0.000. Based on these results it can be concluded that there is a significant relationship between the level of depression with oral hygiene status in patients with mental disorders. Patients were advised to maintain oral hygiene to minimize the occurrence of oral health problems.


Keywords: oral hygiene status, oral health, level of depression
Literature: 30 (2001-2013)
752710350G1A011100PERBEDAAN GAMBARAN HISTOLOGI MUKOSA GASTER TIKUS PUTIH JANTAN PASKA PEMBERIAN EKSTRAK DAUN SIRSAK (Annona muricata L.) BERBAGAI DOSIS SECARA SUBKRONIK-Uji Toksisitas Subkronik Ekstrak Daun SirsakLatar Belakang : Daun sirsak banyak dikonsumsi karena terbukti berpotensi sebagai antioksidan, kemopreventif, serta antikanker. Konsumsi obat herbal per oral dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan kerusakan pada mukosa gaster. Uji toksisitas diperlukan guna mengetahui keamaan daun sisak terhadap mukosa gaster.Tujuan : Mengetahui perbedaan gambaran histologi mukosa gaster tikus putih jantan paska pemberian ekstrak daun sirsakberbagai dosis secara subkronik. Metode : Penelitian eksperimental dengan post test only with control group design. Tiga puluh ekor tikus putih jantan dibagi dalam 5 kelompok. Kelompok A diberikan 3 ml larutan Tween 80 1,75% dalamakuades, kelompok B ekstrak etanol daun sirsak 75 mg/kgBB, kelompok C ekstrak etanol daun sirsak 150 mg/kgBB, kelompok D ekstrak etanol daun sirsak 300 mg/kgBB, dan kelompok E ekstrak etanol daun sirsak 450 mg/kgBB yang diberikan selama 28 hari. Setelah perlakuan, tikus didekapitasi untuk diambil gasternya dan dibuat sediaan histologi dengan pewarnaan HE dan dinilai secara semikuantitatif dengan skor Lacy&Ito. Hasil : Hasil rerata skor kerusakan mukosa gaster kelompok A 0,44 ± 0,27; kelompok B 0,8 ± 0,28; kelompok C 0,56 ± 0,52; kelompok D 1,28 ± 0,71; dan kelompok E 1,00 ± 0,58. Uji Kruskal-Wallis tidak menunjukan perbedaan signifikan (p=0,162). Kesimpulan : Tidak terdapat perbedaan signifikan terkait gambaran histologi mukosa gaster tikus putih jantan paska pemberian ekstrak daun sirsak dosis 75 mg/kgBB, 150 mg/kgBB, 300 mg/kgBB, dan 450 mg/kgBB selama 28 hari.Background : Soursop leaves had widely consumed because it’s potential as antioxidants, chemopreventive and anticancer. Long term consumption of herbal medicine potentially cause damage in gastric mucosa. Toxicity test is needed to determine the soursoup leaves safety in gastric mucosa.Objective : This study aimed to determine differences in male albino rats mucosal gastric histological changes after various doses of subchronic soursop leaf extract (SLE) administration.Method : Research method wasexperimental study with posttest only with control group design. Thirty male albino rats were divided into 5 groups. Group A received Tween 80 1,75% in 3 ml of aquades, group B SLE 75 mg/kgBB, group C SLE 150 mg/kgBB, group D SLE 300 mg/kgBB, and group E SLE 450 mg/kgBB for 28 days. After treatment rats were decapitated, the gaster was taken and made histological preparations with HE staining and semiquantitative assesed with Lacy&Ito score.Result : The result of gastric mucosal damage mean score in group A was 0,44±0,27; B was 0,8±0,28; C was 0,56±0,52; D was 1,28±0,71, and E was 1,00±0,58. Kruskal-Wallis test¬ did not show significant differences (p=0,162). Conclusion : There were no differences of males albino rats gastric mucosa histological changes after subchronic soursop leaf extract dose of 75 mg/kgBB, 150 mg/kgBB, 300 mg/kgBB, and 450 mg/kgBB administration for 28 days.
752811675G1A010066PENGALAAN PSIKOLOGIS INDIVIDU KORBAN KEKERASAN DALAM RUAMAH TANGGAABSTRAK

Latar Belakang.KomisiNasional Perempuan mencatat dalam waktu tiga belas tahun terakhir kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939), sedangkan kasus KDRT mencapai 11,4% dari 24 juta perempuan Indonesia. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perepuan di Indonesia menjadikan hal ini menarik untuk dipelajari, terutamamengenaidampakkekerasanseksualterhadapindividu yang mengalami.

Tujuan.Mengetahuikondisi psikologis dan pengaruhkekerasanseksualpada individukorban domestic violence.

Metodologi Penelitian.Penelitiankualitatif ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Informan merupakan korbankekerasanpadasaatdiaberusia 19 tahun.

Hasil dan Pembahasan.Hasil penelitian inimendapatibahwa korbandomestic violence merasa terpaksa melakukan hubungan seksual, perasaan tertekan oleh keadaan, memutuskan bercerai karena tidak kuat menahan siksaan, sikap menjadi lebih pemilih dan penuh prasangka, perasangka negatif terhadap diri sendiri, dan kebebasan menjadi lebih terbatas. Korban juga mendapatkan pandangan negatif dari lingkungan sekitarnya dan membutuhkan dukungan dari keluarga terdekat.

Kesimpulan.domestic violence dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya. Selain itu, faktor lingkungan khususnyadukungan keluarga memberikan dampakpositif terhadapkondisipsikologis korban kekerasan seksualdalambentuksikapdanperilakupositif.

ABSTRACT

Background: Women’s National Committee recorded that the amount of sexual violence case in the last thirteen year contribute almost a quarter of the total violence against women case (93.960 case of 400.939 total reported case).whereasdomestic violence casesreached11.4% of the24millionwomen in Indonesia.This high amount of sexual violence case become an interesting subject to be explored, especially in the sexual violence effect for the victim itself.
Objective: To explore effect and psychological condition of the sexual violence victim.
Methods: This was an qualitative study with semi structured interview. The respondent was the victim of sexual violence when she was 19 years old.
Results: This study showed that the victim of sexual violence felt forced to do the sexual intercourse, had an depressed feeling in the condition, and decided to divorced because she could not barein choosing a couple the torture. She also had an change of attitude, such as become more selective, had an negative thinking in other people, and limitation on the freedom for herself. The victim also had an negative point of view from the neighborhood and need an support from the family.
Conclusion: sexual violence could inflict psychological effect for the victim. The victim needs positive family support and positive enviromental support in order to gain positive attitude.
752911993H1G010042TINGKAT CEMARAN LOGAM BERAT MERKURI (Hg) PADA SEDIMEN SUNGAI CILIWUNG WILAYAH DKI JAKARTASungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang banyak mendapat masukan akibat aktivitas manusia hingga menyebabkan terjadinya pencemaran. Aktivitas tersebut seperti perkantoran, pemukiman, rumah sakit, industri, dan jaringan jalan. Aktivitas ini dapat berpotensi menghasilkan limbah berupa logam berat merkuri (Hg). Berdasarkan aktivitas tersebut maka perlu adanya monitoring untuk mengetahui kandungan logam berat merkuri (Hg) pada sedimen. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2014 menggunakan metode survei dengan teknik Purposive Random Sampling pada delapan stasiun (tiga kali ulangan). Data dianalisis secara deskriptif komparatif dan uji F menggunakan minitab. Hasil penelitian kandungan logam berat merkuri (Hg) pada sedimen berkisar 0,0140 – 0,0307 mg/kg. Hasil tersebut menujukan bahwa kandungan pada sedimen berdasarkan Enrichment Factor (EF) termasuk pengkayaan antropogenik, sedangkan berdasarkan Index Geoaccumulation (Igeo) tercemar ringan.Ciliwung River is one of the rivers containing the contaminated substance which is caused by human’s activities so that causes the water pollution. Activities such as office, residential, hospital, industrial, and road networks. This activity could potentially generate waste in the form of heavy metals mercury (Hg). Based on these activities, it’s necessary to know the monitoring mercury (Hg) of heavy metals in sediment. This study was conducted in July 2014 using a survey method with purposive random sampling technique with 8 stations (three replicant).The data were analyzed descriptive comparatively and F-tested using minitab software. The result showed that the content of mercury (Hg) in sediments was ranged between 0,0140 – 0,0307 mg/kg. These results indicate that the content of the sediments based on Enrichment Factor (EF) including anthropogenic enrichment, meanwhile based on Geoaccumulation Index (Igeo) light polluted category.
75308445G1A010106PERBANDINGAN GAMBARAN HISTOPATOLOGI MIOKARDIUM TIKUS PUTIH YANG DIINDUKSI FERRO SULFAT TERHADAP PEMBERIAN DEFEROKSAMIN DAN EKSTRAK TEH HIJAU DENGAN PENDEKATAN NANOTEKNOLOGIGagal jantung yang disebabkan karena kelebihan besi (Fe) masih menjadi penyebab utama mortalitas dan morbiditas pada pasien thalassaemia mayor, meskipun sudah ada obat kelasi Fe seperti deferoxamine (DFO). Nanoteknologi pada sistem penghantaran obat, menggunakan partikel berukuran nano sebagai karir, yang menjadikan obat lebih efisien dan meningkatkan keakurasian obat mencapai organ target. Teh hijau secara global sudah diakui memiliki efek menguntungkan pada kondisi kelebihan Fe dikarenakan efek kelasi besinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan pemberian DFO dan ekstrak teh hijau yang dibuat dengan pendekatan nanoteknologi. Tikus putih yang diinduksi ferro sulfat selama 35 hari kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok kontrol (I) diberi diet normal, kelompok II diberi DFO, kelompok III diberi nanopartikel teh hijau dan kelompok IV diberi DFO dan nanopartikel teh hijau. Penelitian dilakukan selama 30 hari kemudian dibuat preparat histopatologi miokardium dengan pewarnaan hematoxylin eosin untuk melihat sel otot jantung yang nekrosis. Hasil pemeriksaan histopatologi tidak didapatkan sel otot jantung yang mengandung hemosiderin pada semua kelompok, baik melalui pewarnaan HE maupun Pearls’. Dosis Fe yang dipakai belum menimbulkan hemosiderosis pada jantung pada penelitian ini. Penelitian lebih lanjut untuk menilai efektifitas nanopartikel teh hijau sebagai kelator besi harus dilakukan.

Kata Kunci: Gagal Jantung, Kelebihan Besi, Thalassaemia, Kelator Besi, Nanoteknologi, Teh Hijau		Heart failure induced by iron overload is the leading cause of mortality and morbidity in patient with thalassemia major, although there have been chelator agent such as deferoxamine (DFO). Nanotechnology in drugs delivery uses nano-sized particles as drugs carrier, which allows drugs to be more efficient and improving their accuracy for the target organ. Green tea globally had been well-known by its good effect in iron overload condition due to its chelator effect. In this study, we made nano-sized green tea extract particle with nanotechnology approach to be compared with DFO. White rats were induced by ferrous sulphate for 35 days and randomly divided into four group. Control group (Group I) is induced by normal diet, Group II was given DFO, group III was given green tea nanoparticle, and group IV was given both of DFO and green tea nanoparticle. They were treated for 30 days, and made histological section with hematoxylin eosin (HE) and Pearls’ Prussian Blue stain to compare myocardial histopathology, was the cardiac muscle cell containing hemosiderin. Data showed no cardiac muscle cells containing hemosiderin found in all groups, either through HE staining and Pearls'. The dosage of Fe used in this research couldn’t lead to hemosiderotic in cardiac muscle cells. Further research should be conducted to determine the dose and the possible effects of green tea nanoparticle as chelating agent.

Keywords: Iron overload, Heart Failure, Thalassemia, Green tea, Nanotechnology, Iron chelator
75318455H1F008024GEOLOGI DAN STUDI LINGKUNGAN PENGENDAPAN FORMASI PEMALI JALUR SUNGAI CIJALU BERDASARKAN FOSIL FORAMINIFERA BENTONIK KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES JAWA TENGAHLokasi penelitian secara administratif berada di Desa Bangbayang dan sekitarnya, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Daerah penelitian berada di sebelah utara dari Kabupaten Banyumas. Secara geografis daerah penelitian terletak pada 108o58’20” BT – 109o01’05” BT dan 7o29’15” LS - 7o32’55” LS.
Satuan geomorfologi daerah penelitian terbagi menjadi dua Satuan Geomorfologi, yaitu SatuanPerbukitan Sesar Naik Terlaya, dan Satuan Lembah Sesar Naik Bangbayang. Stratigrafi daerah penelitian terbagi menjadi Tiga satuan berdasarkan satuan tidak resmi. Urutan dari satuan batuan yang berumur dari tua ke muda yaitu Satuan Batupasir (Formasi Halang), Satuan Batulempung (Formasi Halang), dan Satuan Breksi (Formasi Kumbang). Struktur Geologi yang terdapat pada daerah penelitian terdiri dari Sesar Naik Terlaya, Sesar Naik Bangbayang, dan Struktur Sesar Geser Kiri Pengarasan.
Batulempung Formasi Halang di daerah penelitian yang merupakan Satuan batulempung yang didominasi oleh material sedimen klastik yang halus yang diendapkan dengan mekanisme arus turbidit pada kipas bawah laut bagian luar (lower fan), yaitu disusun oleh Napal, batupasir, dan batugamping. Umur dari Batulempung Formasi Halang yang lebih muda dibandingkan dengan Batupasir Formasi Halang yaitu berumur Miosen Akhir (N18-N19) sesuai dengan data foraminifera planktonik yang ada dan diperkirakan merupakan Batulempung Formasi Halang. Sesuai dengan penelitian Lunt (2008) yaitu berumur Miosen Akhir - Pliosen. Penelitian ini juga menunjukan bahwa kontak Batulempung Formasi Halang dan Batupasir Formasi Halang di atasnya adalah berangsur. Lingkungan pengendapan Batulempung Formasi Halang berupa Bathial Atas - Neritik Luar(200-1000 m).		Study site administratively located in the village of Bangbayang, Bantarkawung district, Brebes regency, Central Java. Study area is located to the North of the Banyumas regency. Geographically the area of research lies in 108o58’40” E – 109o01’05” E and 7o29’15” S - 7o32’55” S. Geomorphological units of the study area was divided into two units Geomorphology, namely Terlaya Thrust Fault Hills Unit, and Bangbayang Thrust Fault Plain Unit. Stratigraphy of the study area is divided into three units based on an unofficial unit. Sequence of lithologies from the old to the young age are : Sandstone Unit (Halang Formation), Mudstone Unit (Mudstone of Halang Formation),and Breccia Unit (Kumbang Formation). Structural Geology of the study area is consist of Terlaya Thrust Fault Structural, Bangbayang Thrust Fault Structural, and Pengarasan Left Slip Fault Structural. Mudstone of Halang Formation in the study area which is dominated by mudstone unit of material is fine clastic sediments were deposited by the current mechanism turbidit and deposited on lower fan, which is compiled by marl, sandstone, and limestone. Age of Mudstone of Halang Formation younger than the Sandstone Halang Formation is in accordance with Late Miocene based on Sumarso and Suparyono (1974), also Casdira (2007) that estimated Halang Formation. Consistent with Lunt (2008) of Latest Miocene age - Pliocene. This study indicates that stratigraphic contact between Mudstone of Halang Formation and Halang Formation above is gradually contact. The Mudstone of Halang Formation was sedimented in Outer Neritic - Upper Bathyal (200-1000 m).
753210351G1A011109EFEKTIVITAS TERAPI KOMBINASI CLOMIPHENE CITRATE-METFORMIN TERHADAP RESPONSIVITAS INDUKSI OVULASI PADA SINDROMA OVARIUM POLIKISTIK DI KLINIK RESTU IBU PURWOKERTOLatar Belakang: Sindroma Ovarium Polikistik (SOPK) merupakan masalah infertilitas pada wanita dengan penyebab multifaktorial. Terapi farmakologi lini pertama adalah Clomiphene Citrate (CC) yang efektif untuk meningkatkan ovulasi. Resistensi insulin menyumbang besar pada terjadinya SOPK, maka banyak penelitian merekomendasikan penambahan agen insulin-sensitizer metformin. Tujuan: Mengetahui perbedaan efektivitas penggunaan terapi kombinasi CC dan metformin dibandingkan terapi tunggal CC terhadap responsivitas induksi ovulasi pada wanita dengan sindroma ovarium poliksitik. Metode: Penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian didapatkan dari rekam medis pasien klinik Restu Ibu Purwokerto bulan Januari 2009 – Oktober 2014 dengan metode sampling non probability : consecutive sampling. Total sampel yang didapatkan dari data rekam medik pasien sebanyak 71 sampel, yang dibagi menjadi 28 sampel kelompok terapi CC dan 43 sampel kelompok terapi kombinasi CC dan metformin. Hasil: Analisis univariat didapatkan hasil 7,14% untuk terapi CC dan 44,18% untuk terapi CC dan metformin pada tingkat responsivitas ovulasi. Analisis bivariat didapatkan hasil yang signifikan antara terapi CC dengan terapi CC dan metformin (p=0,001 (p<0,05). Kesimpulan: Terdapat perbedaan efektivitas terapi kombinasi CC dan metformin dibandingkan dengan terapi tunggal CC.Background: Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is an infertility problem in women with multifactorial causes. The first line pharmacological therapy is clomiphene citrate (CC), which is effective for increasing ovulation. Insulin resistance contributes in pathogenesis of PCOS, so that many studies recommended an addition of insulin sensitizer agent, metformin. Objective: The aim of this study is to know the difference in the effectiveness of CC and metformin combination therapy compared to CC monotherapy against the responsiveness of ovulation induction in women with polycystic ovary syndrome. Methods: This study is an analytical observational study with a cross-sectional approach. The sample was obtained from medical record of patients Restu Ibu Purwokerto clinic in January 2009 – October 2014 by non-probability consecutive sampling. The total sample obtained from the patient medical record was 71 samples and were divided into two groups consist of 28 samples treated with CC and 43 samples CC and metformin. Results: Univariate analysis showed that 7.14% for CC therapy and 44.18% for CC and metformin therapy are on the level of responsiveness of ovulation. Bivariate analysis showed significant difference between CC therapy with CC and metformin therapy (p = 0.001 (p <0.05). Conclusion: There is a difference in the effectiveness of CC and metformin combination therapy compared to CC monotherapy.
75338456P2EA12003IDE DASAR PERUBAHAN TINDAKAN PENAHANAN DALAM RANCANGAN UNDANG UNDANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA Berdasarkan konsep RUU KUHAP penahanan pada pihak kepolisian dilakukan selama 5 X 24 Jam. Kemudian dapat diperpanjang oleh kejaksaan selama 5 X 24 jam. Kemudian dihadapkan kepada hakim komisaris. Hal ini tentunya menjadi pro dan kontra di hadapan aparat penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini dihadapkan pada tekanan tinggi dalam melakukan penyidikan serta pemeriksaan. Penelitian ini ditujukan mengetahui ide dasar perubahan tindakan penahanan dari 20 hari menjadi 5 hari dalam Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Selain itu ditujukan pula untuk menganalisis perbandingan konsep tindakan penahanan dalam KUHAP dengan Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Ide dasar perubahan tindakan penahanan dari 20 hari menjadi 5 hari dalam Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Acara Pidana pada dasarnya ditujukan untuk menyesuaikan lama penahanan yang berlaku secara internasional. Diratifikasikannya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menunjukkan pada Pasal 9 bahwa jika penyidik melakukan penangkapan, maka promptly harus membawa tersangka (secara fisik) ke hakim yang akan melakukan penahanan. Dalam RUU dipertegas bahwa Penahanan (termasuk juga Penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan) memerlukan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang. Jangka waktu penahanan perlu disesuaikan dengan ICCPR, yang menentukan bahwa seseorang yang ditangkap dan ditahan berdasarkan tindak pidana wajib segera dibawa secara fisik ke depan hakim untuk disidangkan atau dibebaskan. Perbandingan konsep tindakan penahanan dalam KUHAP dengan Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Acara Pidana terletak pada perbedaan dan persamaan. Perbedaan konsep tindakan penahanan dalam KUHAP dengan Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Acara Pidana antara lain masa penahanan yang berbeda, kewenangan menyetujui penahanan, penangguhan penahanan dan perpanjangan penahanan serta jenis penahanan. Persamaan konsep tindakan penahanan dalam KUHAP dengan Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Acara Pidana yaitu alasan penahanan dan jenis tindak pidana yang dapat ditahan. Oleh karena itu sebaiknya dengan perubahan mendasar dalam penahanan pada RUU KUHAP sebaiknya di perhatikan pula kesiapan personil kepolisian, sehingga selain dapat melindungi hak tersangka juga tidak mengganggu kinerja polri. Sebaiknya dengan perubahan mendasar dalam penahanan pada RUU KUHAP sebaiknya di perhatikan pula kesiapan sarana prasarananya, baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sehingga selain dapat melindungi hak tersangka juga tidak mengganggu aparat penegak hukum.
Based on the concept of detention in the Criminal Procedure Code Bill Police done for 5 X 24 hours. Then to the prosecutor it can be extend to 5 X 24 hours. Then brought to the judge commissioner. It would have been pros and cons ahead of law enforcement officers. Law enforcement officers in this case were faced with high pressure in doing investigation and inspection. This study aimed to know the idea to change the detention from 20 days to 5 days in the Ninth Book of Laws Criminal Law Event. Also addressed was to analyze the comparative concept of the detention in the Criminal Procedure Code Book Legal Plan Criminal Law Event. Research using the method of normative juridical approach, with a secondary data source.
The results showed that, ide of the detention policy changes from 20 days to 5 days in the Ninth Book of Laws Criminal Law Event basically aimed at adapting old international arrest occurring.Diratifikasikannya International Covenant on Civil and Political Rights ( ICCPR ), which showed in Article 9 that if investigators do arrest, then promptly had to take the suspect ( physically ) to the judge who will be making the arrest. In the bill reinforced that detention (including arrest, search, and seizure ) requires a written order from the authorities. Detention period should be adapted to the ICCPR, which specifies that a person who is arrested and detained on criminal acts must be brought immediately to the next physical or release judges convened. Comparing the concept of the detention in the Criminal Procedure Code Book Legal Plan Criminal Law event lies in the differences and similarities. Differences in the concept of the detention in the Criminal Procedure Code Book Legal Plan Criminal Law Event includes different retention time, the authority to approve the arrest, detention and extension postponement of arrest and detention. Equivalent concepts of the detention in the Criminal Procedure Code Book Legal Plan Criminal Law Event that is the reason of detention and the nature of the criminal acts that they hold. Therefore suggest a fundamental change in the hold on the bill in the Criminal Procedure Code should also note the readiness of police personnel, so in addition to protecting the rights of suspects also does not interfere with the performance of the National Police. We encourage you to fundamental changes in the Criminal Procedure Code should hold on the bill in the note was the completion of infrastructure facilities, good police, prosecution and courts to protect the rights of suspects in addition to not interfere with law enforcement officers.
75348457P2EA12037PENERAPAN PASAL 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Kajian Putusan Nomor : 169/Pid.B/2009/PN.Pbg)
Penulisan tesis ini bertujuan mengkaji 2 (dua) hal pokok permasalahan yaitu: Pertama, untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan unsur tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Pasal 44 KUHPidana dan Kedua, bentuk putusan akhir yang tepat dijatuhkan dalam tindak pidana yang pelakuknya tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 44 KUHPidana.
Sebagai data sampel untuk meneliti kedua pokok permasalahan tersebut diatas penulis mengambil data sampel berupa Putusan Nomor : 169/Pid.B/2009/ PN.Pbg atas nama terdakwa Taryono Alias Jembret Bin Jasmadi, dimana dalam perkara tersebut Majelis Hakim mempunyai pandangan yang berbeda yaitu Majelis Hakim Pertama : Mengeluarkan Penetapan dan Majelis Hakim Kedua : Menjatuhkan Putusan dengan bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hokum
Dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif (legal research), data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik, KUHP, KUHAP, buku-buku literatur dan dokumen resmi berupa Penetapan Nomor : 169/Pid.B/2009/PN.Pbg tanggal 14 September 2009 dan Putusan Nomor : 169/Pid.B/2009/PN.Pbg tanggal 17 September 2013, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Cara menerapkan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dilakukan melakukan proses persidangan (membuktikan perbuatan pelaku terlebih dahulu) dengan menggunakan sistem pembuktian yang memenuhi syarat wettelijke dan negatif atau menurut sistem pembuktian secara negatif vide Pasal 183 Jo Pasal 184 KUHAP dengan metode Deskriptif-Normatif. “Deskriptif” karena keterangan ahli (psikiater) dan surat berupa Visum Et Repertum memberikan gambaran tentang keadaan jiwa si pelaku dan “normatif” karena Hakim yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa dengan perbuatan terdakwa, untuk selanjutnya Hakim menilai apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan cara hakim memerintahkan menempatkan pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut di rumah sakit jiwa (Pasal 44 Ayat (2) KUH Pidana) adalah dalam putusan akhir yaitu setelah pernyataan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana namun terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak dapat dipidana).
2. Bentuk putusan akhir dijatuhkan terhadap tindak pidana yang pelakuknya tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 44 KUHPidana menurut doktrin adalah putusan bebas (vrijspraak)
Berdasarkan pada simpulan diatas, Majelis Hakim Pertama yang mengeluarkan Penetapan mengesampingkan dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 44 KUHPidana sebagaimana mestinya sedangkan Majelis Hakim yang Kedua dalam menerapkan unsur tidak dapat dipertanggungjawabkan Pasal 44 KUHPidana telah tepat namun bentuk putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan doktrin dan peraturan perundangan yang berlaku.
This thesis aims to examine two (2) terms of subject matter, namely, first, to find out how to apply the elements can not be accounted for in Article 44 of the Criminal Code and the Second, the exact shape of the final judgment rendered in a criminal act that can not be accounted pelakuknya accordance with Article 44 of the Criminal Code.
As the sample data to examine the subject matter of the above two authors took a sample of the data decision Number : 169/Pid.B/2009/PN.Pbg on behalf of the defendant Taryono Jembret Alias Bin Jasmadi, which in the case of the judges have different views, namely Assembly First Judge : Eject the stipulation and the judges Second : the decision to form the decision dropping off from all charges
by using the method of normative legal approach (legal research), the data in the form of legislation relating to the topic, Criminal Code, Criminal Procedure Code, literature books and official documents such as Determination No. : 169/Pid.B/2009/ PN.Pbg 14th September 2009 and Decision Number : 169/Pid.B/2009/PN.Pbg dated 17 September 2013, which was then analyzed qualitatively, produced the following conclusions :
1. How to implement an unaccountable person referred to in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code do conduct the proceedings (first offender act proved) by using the verification system and qualify wettelijke or negative, or negatively by proving system vide Article 183 Article 184 Code of Criminal Procedure Jo Descriptive - Normative method. "Descriptive" because the statements of the experts (psychiatrists) and a letter Visum Et Repertum gives an overview of the state of the soul of the performer and the "normative" because the judge who establishes a causal relationship between the mental state of the defendant, to further assess whether the defendant judge is accountable for his actions, while the way the judge ordered the actor put such an unaccountable in a mental hospital (Article 44 Paragraph (2) of the Criminal Code) is in the final decision after a statement stating that the defendant legally and convincingly proven crime but the defendant can not be accounted for (can not be convicted).
2. Shape final sentence imposed for the crimes pelakuknya can not be accounted for in accordance with Article 44 of the Criminal Code is the doctrine according to acquittal (vrijspraak).
Based on the above conclusion, the judges who issued the First Determination override and not applying the provisions of Article 44 of the Criminal Code, while the judges in applying the two elements can not be accounted for in Article 44 of the Criminal Code has the right but not the form of the verdict handed down in accordance with doctrine and applicable legislation.
753510973F1B009081COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENANGGULANGAN RISIKO BENCANA GUNUNG SLAMET DI KABUPATEN BANYUMASGunung Slamet merupakan salah satu gunung berapi aktif Indonesia yang terletak di Kabupaten Banyumas. Implementasi UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menerapkan manajemen risiko bencana berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan menilai risiko bencana yang ditimbulkan gunung berapi mengharuskan Kabupaten Banyumas harus mutlak menerapkan penanggulangan risiko bencana dengan persfektif collaborative governance.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya penanggulangan risiko bencana Gunung Slamet dengan perspektif Collaborative Governance. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas, yang sasarannya (pihak-pihak kebencanaan) meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres), Pimpinan Kecamatan Rawan Bencana Gunung Slamet, Organisasi Masyarakat Penanggulangan Bencana, dan Masyarakat. Pemilihan informan menggunakan teknik pusposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah interaktif Hubberman dan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses Collaborative Governance gunung berapi di Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kerjasama yang dibangun oleh pihak-pihak kebencanaan hanya pada saat terjadinya bencana Gunung Slamet. Pihak-pihak kebencanaan tidak dilibatkan pada proses manajemen bencana dalam penanggulangan risiko bencana Gunung Slamet di Kabupaten Banyumas.
Kata Kunci: gunung berapi, kolaborasi, manajemen bencana, mitigasi bencana		Slamet Volcano is one of Indonesia's active volcanoes located in Banyumas Regency. Implementation of Law No. 24 of 2007 on the implementing disaster risk management - based Disaster Risk Reduction and assess the disaster risk posed by volcano disaster, requires Banyumas Regency Government implement disaster risk reduction with collaborative governance perspective.
This research aims to find out and describe about disaster risk reduction Slamet Volcano with collaborative governance perspective in Banyumas Regency. The research method used is descriptive qualitative research The research location in Banyumas , the target (parties disaster) includes the Regional Disaster Management Agency (BPBD), Department of Energy and Mineral Resources (ESDM), the District Military Command (Kodim), Indonesian National Police (Polres), Chief District of Disaster prone Mount Slamet, Community Organizations for Disaster Management, and Society. Engineering selection of informants used pusposive sampling and snowball sampling. The activities of data collection is done using interviews, observation and documentation. Methods of analysis used is Hubberman interactive and data validity is tested by triangulation of sources.
The results showed that in general the process of volcanic disaster risk reduction collaborative governance in Banyumas Regency Government has not gone well. This can be seen from the cooperation established by the parties at the time of the disaster only Slamet Volcano disaster. Parties not involved in the disaster disaster management in disaster risk reduction Slamet Volcano in Banyumas Regency.
Keywords: disaster management, disaster mitigation, collaboration, volcano
75368458P2EA12002PERSPEKTIF HUKUM UPAYA PAKSA PENYITAAN DALAM PRAPERADILAN
Edi Subagiyo, Program Studi Ilmu Hukum, program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, Prespektif Hukum Upaya Paksa Penyitaan Dalam Praperadilan, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., Anggota Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
Praktek penegakan Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Formil sebagai hukum yang menegakkan hukum materil haruslah memuat aturan yang tegas, jelas dan terang (lex certa) agar tidak menimbul perbedaan penafsiran diantara penegak hukum dan korban dalam upaya paksa penyitaan serta menghindari kesewenang- wenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa penyitaan.
Penelitian ini bertujuan mengkaji dua hal pokok permasalahan yaitu, Pertama, untuk mengetahui mengapa dalam praktek penegakan hukum upaya paksa penyitaan terjadi perbedaan putusan praperadilan dan Kedua, untuk mengetahui perspektif yang baik upaya paksa penyitaan di masa yang akan datang.
Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal research), data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, peradilan umum, KUHAP, putusan hakim, buku literatur, dokumen resmi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 01/Pid.Pra/2011/PN SBB., tanggal 12 Juli 2011, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 03/Pid.Pra/2013/PN PWT., tanggal 01 Oktober 2013, Putusan Praperadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1436 K/Pid/2001 tanggal 16 Nopember 2006., yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktek penegakan hukum upaya paksa penyitaan dalam putusan praperadilan menunjukan adanya perbedaan, perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran (interpretasi) hakim dalam menilai atau menafsirkan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP tentang kewenangan (ruang lingkup) praperadilan. Hakim yang menilai upaya paksa penyitaan masuk dalam kewenangan praperadilan didasarkan tidak semata-mata melihat pada ketentuan Pasal 77 KUHAP akan tetapi juga mengaitkan dengan ketentuan pasal-pasal lain yang terdapat dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, ayat (3) maupun Pasal 95 ayat (2) berikut penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Sedangkan hakim yang berpandangan upaya paksa penyitaan tidak termasuk dalam kewenangan (ruang lingkup) praperadilan karena hanya berpedoman pada apa yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP.
2. Perspektif yang baik dalam perumusan undang-undang atau hukum acara pidana seharusnya mengandung asas lex scripta, asas lex stricta dan asas lex certa, agar dalam melaksanakan proses penegakan hukum berupa upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penegak hukum tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan dapat melindungi hak-hak setiap orang sebagai akibat adanya upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta untuk membatasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan kewenangan upaya paksa penyitaan, maka perlu kiranya penyitaan diatur dalam KUHAP sebagai salah satu kewenangan (ruang lingkup) praperadilan secara tegas, jelas dan terang.
Edi Subagiyo, Legal Studies Program, University Master Degree of General Sudirman, Forced Perspective Foreclosure Law Effort In the pretrial, the Commission Supervisor, Chairman : Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., Member Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
Practice Criminal Procedure Law enforcement or Formal Criminal Law as the law enforcing rules must contain material law firm, clear and bright (lex certa) so as not to give rise divergence of interpretation between law enforcement and victims in an effort to avoid the forced confiscation and arbitrariness of law enforcement officers in an effort to implement a forced foreclosure.
This study aims to examine two things at issue is, first, to find out why the practice of forced confiscation law enforcement efforts occurring differences in pretrial ruling and second, to find a good perspective of forced foreclosure efforts in the future. By using normative juridical approach (legal research), the data in the form of legislation relating to judicial authorities, public justice, the Criminal Procedure Code, the judge's ruling, literature books, official documents Pretrial Decision Sumbawa Besar District Court Number : 01/Pid.Pra/2011/PN.SBB, dated July 12, 2011, Navan District Court Pretrial Ruling Number : 03/Pid.Pra/2013/PN PWT, dated October 1, 2013, Pre-Trial Ruling Supreme Court of Indonesia Number : 1436 K/Pid/2001, date November 16, 2006, which is then analyzed qualitatively , produced the following conclusions :
1. Practice of forced confiscation law enforcement efforts in the pretrial ruling shows the difference, the difference is due to a difference in interpretation (interpretation) judges in assessing or interpreting the provisions of Article 1 paragraph 10 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code of authority (scope ) pretrial. Judges who assess the effort forced foreclosure entered in pretrial authority based not solely look at the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code but also associates with other provisions of the articles contained in the Criminal Procedure Code , namely in Article 82 paragraph (1) letter b, subsection (3) and Article 95 paragraph (2) the following explanation of Article 95 paragraph (1) Criminal Procedure Code. While the judges were sighted attempt forced foreclosure are not included in the authority (scope) pretrial because just based on what has been set out clearly in Article 1 paragraph 10 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code .
2. Perspective in formulating the law or the law of criminal procedure should contain the principle of lex scripta, lex stricta principle and the principle of lex certa, in order to carry out the law enforcement process in the form of forced confiscation efforts made by law enforcement officers do not violate human rights and to protect the rights of any person as a result of the forced confiscation efforts undertaken by law enforcement officers, as well as to limit the arbitrariness of law enforcement authorities in conducting the forced confiscation efforts, it is essential to foreclosure regulated in the Criminal Code as one of the authorities (space scope) expressly pretrial, clear and bright.
753710359G1A011049Analisis Spasial Faktor Risiko Malaria Di Kecamatan Tambak Kabupaten BanyumasLatar belakang: Kecamatan Tambak adalah kecamatan dengan kejadian tertinggi kasus malaria di Kabupaten Banyumas tahun 2012. Malaria adalah penyakit menular ini yang dapat rekuren dan disebabkan oleh Plasmodium. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko terhadap kejadian malaria. Metode Statistik: Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan pendekatan case control (retrospektif). Metode pengambilan sampel untuk kelompok kasus dan kelompok kontrol yaitu total sampling. Jumlah sampel minimal untuk masing-masing kasus dan kontrol yaitu dengan perbandingan 1:1. Analisis data secara bivariabel (chi-square) dan analisis multivariabel (regresi logistik) serta distribusi spasial. Hasil: Hasil uji multivariabel pendapatan (OR=6,114, 95% CI = 0,888-42,111), penggunaan kawat kasa (OR=41,011, 95% CI = 4,365-385,347), kebiasaan keluar malam hari (OR=3,808, 95% CI = 0,755-19,206), penggunaan obat anti nyamuk (OR= 17,809, 95% CI= 3,328-95,296), letak Kandang (OR=15,478, 95% CI = 2,741-87,410), dan letak semak-semak (OR = 138,599, 95% CI =16,703-1150,049) merupakan faktor risiko. Distribusi spasial menunjukkan kejadian malaria mengelompok(cluster) pada satu wilayah tertentu saja. Kesimpulan: Pendapatan, penggunaan kawat kasa, kebiasaan keluar malam hari, penggunaan obat anti nyamuk, letak kandang, dan letak semak-semak merupakan faktor risiko Malaria di Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2012.
Background: Tambak Sub-district was highest incidence of malaria in Banyumas Regency by the year of 2012. Malaria was infectious and able to be a recurrent disease. It was caused by Plasmodium. Purpose research: The aim of this research was to analyze the risk factors of Malaria. Statistics Method: The design of this research was analytic observational with retrospective case-control study. Total sampling method was used to attain sample in this research. Ratio of case and control sample was 1:1. The data were analyzed using bivariable analysis and multivariable analysis. Bivariable analysis was performed through chi-square test while multivariable analysis performed through logistic regression test and spatial distribution. Result: From the multivariable analysis, the variable of income (OR=6,114, 95% CI = 0,888-42,111), usage of mesh-wire on the house ventilation (OR=41,011, 95% CI = 4,365-385,347), outdoor nocturnal habit (OR=3,808, 95% CI = 0,755-19,206), usage of mosquito repellent (OR= 17,809, 95% CI= 3,328-95,296), cage location (OR=15,478, 95% CI = 2,741-87,410),
and bush location (OR = 138,599, 95% CI =16,703-1150,049). The spatial distribution indicated that the case of malaria was clustered in one particular region. Conclusion: Income, existence of mosquito nets, outdoor nocturnal habit, usage of mosquito repellent, cage location, and bush location were the risk factors of Malaria in Tambak Sub-district of Banyumas Regency by the year of 2012.
753810353F1F010047AN ANALYSIS OF ASSOCIATIVE MEANING OF MARTY NATALEGAWA’S KEYNOTE ADDRESS IN 2014 ANNUAL PRESS STATEMENT Penelitian ini secara umum membahas tentang makna dari suatu pidato. Pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu makna asosiatif yang terdapat pada teks pidato Marty Natalegawa dalam pernyataan pers tahun 2014.
Dalam teorinya, Leech membagi makna ke dalam tiga kategori, yaitu makna konseptual, makna asosiatif, dan makna tematik. Ada lima jenis makna asosiatif yakni makna konotatif, kolokatif, afektif, stilistik, dan refleksi. Makna stilistik dibagi menjadi tiga kategori yaitu Relative permanent of language style, Delivery of idea, dan Relative temporary of language style.
Data primer dalam penelitian ini adalah naskah pidato Marty Natalegawa pada pernyataan tahunan yang diselenggarakan di Jakarta, 7 Januari 2014 yang diunduh dari website resmi www.kemlu.go.id. Sedangkan data sekunder diambil dari buku, internet, kamus, jurnal, dan sumber lain.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisa data serta teknik purposive sampling untuk mengambil sample dari data penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 55 makna asosiatif dalam naskah pernyataan tahunan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa tahun 2014. Peneliti mendapatkan hasil penelitian yang menunjukan 1 makna konotasi, 4 makna kolokatif, 2 makna afektif, 46 makna stilistik, dan 2 makna refleksi.
Dari data hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa makna konotasi merupakan makna dengan persentase terendah yakni 1 data, sedangkan makna stilistik merupakan makna dengan persentase tertinggi yaitu 46 data.
Kata kunci: Semantik, makna asosiatif, pernyataan tahunan, pidato Marty Natalegawa
The general idea of this research is about meaning in particular address. The main concern of it is associative meaning of Marty Natalegawa’s Keynote Address in 2014 Annual Press Statement.
Based on Leech’s theory, there are three categories of meaning such as conceptual meaning, associative meaning, and thematic meaning. Associative meaning is divided into five types; connotative meaning, collocative meaning, affective meaning, stylistic meaning, and reflected meaning. Stylistic meaning is divided into three categories; Relative permanent of language style, Delivery of idea, and Relative temporary of language style.
The primary data is the script of Marty Natalegawa’s Keynote Address of Annual Press Statement which held in Jakarta, January 7, 2014 downloaded from www.kemlu.go.id that is indicated containing associative meaning. Meanwhile the secondary data are taken from books, internet, dictionary, journal and other sources.
In this research, the researcher used descriptive qualitative method to analyze the data and purposive sampling technique to take the sample of research data.
The researcher found 55 data of associative meaning in the script of Marty Natalegawa’s keynote address in 2014 annual press statement. The researcher found 1 datum of connotative meaning, 4 data of collocative meaning, 2 data of affective meaning, 46 data of stylistic meaning, and 2 data of reflected meaning.
Based on the result of the research, the researcher concluded that connotative meaning was lowest percentage since it had 1 datum; however, the stylistic meaning was the highest percentage since it had 46 data.
Keywords: Semantics, associative meaning, annual press statement, Marty Natalegawa’s keynote address.
753910354C1A011037ANALISIS KINERJA NERACA PERDAGANGAN ENAM NEGARA ASEAN PADA FASE-FASE IMPLEMENTASI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) Salah satu bentuk integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara adalah implementasi ASEAN-China Free Trade Area. ACFTA diyakini mampu memberikan keuntungan perdagangan bagi anggotanya. Namun, yang terjadi adalah fenomena defisit neraca perdagangan antara ASEAN terhadap China, serta lima dari enam negara ASEAN mengalami defisit dengan China. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis proyeksi neraca perdagangan negara anggota ASEAN terhadap China, menganalisis posisi perdagangan, efek trade creation dan trade creation, serta menganalisis dampak kinerja neraca perdagangan terhadap lima indikator makroekonomi negara anggota ASEAN, yaitu pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, inflasi dan kurs.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Singapura mengalami rata-rata kenaikan yang positif, sementara sisanya mengalami rata-rata penurunan yang negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi perdagangan negara anggota ASEAN mengalami fluktuatif dan memberikan dampak trade creation yang lebih besar dari trade diversion setelah implementasi ACFTA. Sementara itu, beberapa negara sempat mengalami trade diversion saat terjadi gangguan dari luar seperti krisis global. Kinerja neraca perdagangan mengalami dampak yang berbeda terhadap indikator makroekonomi negara anggota ASEAN. Khusus untuk Indonesia, kinerja neraca perdagangan kurang memberikan keuntungan bagi kelima indikator makroekonomi.

Neraca perdagangan merupakan indikator yang penting dalam menilai kinerja perdagangan internasional. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keuntungan dalam ACFTA, harus ditingkatkan peranan ekspor terhadap China dan mengurangi impor dari China dengan berbagai kebijakan ekonomi. Selain itu, perlu diadakan revaluasi terhadap keikutsertaan dalam FTA dan lebih waspada serta mengevaluasi kemungkinan keikutsertaan dalam FTA di masa yang akan datang untuk menghindari kerugian perdagangan.
One of economic integration types in South Asia is the implementation of ASEAN-China Free Trade Area. ACFTA is believed as to give trading profit for its members. However the reality shows that deficit phenomenon on the trade balance between ASEAN towards China, also five of six ASEAN countries experience to deficit toward China. Based on that phenomenon, this research is intended to analyze the forecast on the ASEAN trade balance towards China, trade position, the effect of trade creation and trade diversion, and also to analyze the impact of trade balance performance towards five macroeconomy indicators of ASEAN countries, such as economic growth, Gross Domestic Product, Human Development Index, inflation and exchange rate.

This research finds out that some ASEAN countries, such as Malaysia, Thailand, and Singapore get rising positively on average term, while the rest experiences rising negatively on average term. The research result shows fluctuated on trade position of ASEAN countries and it gives deep impact of trade creation than trade diversion after ACFTA implementation. Besides, several countries experience a deep impact of trade divesion than trade creation during global crisis. Trade balance performance gets different impact toward macroeconomy indicators of ASEAN countries. Especially for Indonesia, trade balance performance give slightly profit toward the five macroeconomy indicators.

Trade balance is an important indicator in assessing the international trade performance. Therefore, to get excessive profit in ACFTA, export performance should be improved toward China and deduct the import from China through various economic policies. Besides, there should be a revaluation on the participation in FTA while being on guard, also evaluation on the future opportunity of participating in FTA to avoid any loss of trade.
754010975P2EA12024UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Banyumas dalam pencegahan tindak pidana money politic pada Pemilihan Umum Legislatif dan menganalisis hal – hal yang menjadi penghambat upaya Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Banyumas dalam pencegahan tindak pidana money politic pada Pemilihan Umum Legislatif.
Metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (social legal approach). Tipe Penelitian adalah penelitian singkronisasi dan penelitian hukum klinis. Sumber data terdiri dari data primer : data langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu kabupaten (Panwaslukab), Polres dan masyarakat, data/bahan hukum sekunder : Undang – Undang Dasar, Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan lainya, bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang ; Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
Tugas pokok dan fungsi pengawasan pemilu yakni mengamati, mengkaji, memeriksa dan meneliti proses pemilihan umum legislatif agar dapat terselenggara sesuai dengan peraturan peundang – undangan yang berlaku, maka Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Banyumas dituntut untuk melakukan upaya dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana money politic.
Upaya Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Banyumas dalam mencegah tindak pidana money politic pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 adalah hanya menjalankan fungsi pengawasan pemilu dengan menekankan penindakan dan mengesampingkan aspek pencegahan, yakni :
a. Pembentukan panitia pengawas pemilu secara berjenjang seperti hanya membentuk panitia pengawas pemilu kecamatan dan petugas pengawas lapangan.
b. Melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 yang mencakup : pencalonan, kampanye, masa tenang dan pemungutan suara.
c. Melakukan fungsi penindakan dengan memeriksa serta mengkaji temuan atau laporan tindak pidana money politic yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.
Kendala yang menjadi penyebab tidak maksimalnya upaya Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Banyumas dalam mencegah tindak pidana money politic pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 adalah :
a. Formulasi rumusan delik dan tujuan pemidanaan tindak pidana money politic dalam peraturan perundang – undangan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 yang belum memadai. Regulasi tindak pidana money politic belum memadai dari aspek formulasi deliknya, di mana unsur – unsur delik pidana money politic bersifat komulatif. Di samping itu ancaman pidana yang ada masih sangat rendah dan belum mengandung aspek tujuan pemidanaan sehingga belum menimbulkan efek jera dalam masyarakat.
b. Panitia Pengawas Pemilu kabupaten yang mempunyai fungsi sebagai pengawas penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 bersifat ad hoc dan pembentukanya setelah tahapan berjalan sehingga pengawasan tidak optimal. Kondisi dan keberadaan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten tersebut juga tanpa didukung dengan adanya penguatan secara personel kelembagaan, ketersediaan dana dan sarana pra sarana maupun operasional pelaksanaan pengawasan yang memadai.
c. Faktor singkatnya Daluwarsa Penuntutan dan Sosial Ekonomi Masyarakat. Daluwarsa waktu untuk melakukan kajian pemeriksaan terhadap temuan dan laporan masyarakat tentang tindak pidana money politic oleh panitia pengawas pemilu kabupaten terlalu sempit hanya untuk klarifikasi tidak mencukupi.
d. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 dan penggunaan sarana non penal yang belum optimal untuk melakukan pencegahan tindak pidana money politic. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten tidak mempunyai kewenangan lain untuk menerapkan hukum pidana money politic secara progresif.
This study aims to analyze the efforts of the Election Supervisory Committee Banyumas in crime prevention money politics in the Legislative Election and to analyze things that obstruct efforts Election Supervisory Committee Banyumas in the prevention of criminal acts of money politics in the Legislative Election.
The research method using sociological juridical approach ( legal social approach). Type of research is the study of synchronizing and clinical legal research. The data source consists of primary data : the data directly from the General Elections Commission ( KPU ), District Election Supervisory Committee ( Panwaslukab ), the Police and the public, the data / secondary law : Constitution, Law, Government Regulation, Regulation of Genlral Election Commission and other regulations, tertiary legal materials or material support law ; The results of the study are presented in the form of narrative text arranged in a systematic, logical and rational. Legal materials were analyzed using qualitative analysis method.
Based on the results of the study and discussion of the subject matter presented in this thesis, it can be concluded as follows :
The basic tasks and functions of the election monitoring to observe, examine, inspect and examine the legislative elections to be held in accordance with regulations that apply, then the Election Supervisory Committee Banyumas district is required to make an effort in order to overcome the violations and acts criminal money politics.
Efforts Election Supervisory Committee Banyumas in preventing the crime of money politics in the implementation of the 2014 Legislative Election is the only electoral oversight by emphasizing preventive action and override aspects, namely :
a. Formation of election watchdog committee in stages as the supervisory committee elections only establish district and field inspectors.
b. To supervise the implementation stage Legislative Election 2014 which include : nomination, campaign, the quiet period and voting.
c. Perform the functions of enforcement by examining and reviewing the findings or report the crime of money politics that occur in the administration of Legislative Election 2014 .
Constraints that cause not maximum effort Election Supervisory Committee Banyumas in preventing the crime of money politics in the Legislative Election 2014 is :
a. Formulation offense and sentencing purposes criminal acts of money politics in laws Legislative Election 2014 is not adequate. Regulation of the crime of money politics is not adequate formulation of aspects of the offense, where the elements of the criminal offense of money politics is cumulative. In addition, the criminal threat is still very low and does not contain aspects of sentencing purposes that have not been a deterrent effect in the community.
b. Election Supervisory Committee that the district has a function as a watchdog organizer Legislative Election 2014 ad hoc and made after running the stages so that the control is not optimal. Conditions and the presence of the Election Supervisory Committee of the district is also not supported by the strengthening of institutional personnel, the availability of funds and means of pre operational facilities and adequate supervision.
c. Factors short statute of limitations Economic and Social Community. Expiration of time to conduct an examination of the findings of studies and reports from the public regarding the crime of money politics by the supervisory committee of the district election is too narrow just for clarification insufficient.
d. The lack of socialization by the Election Supervisory Committee districts in general elections 2014 Legislative and use of non penal facilities are not optimal for the prevention of criminal acts of money politics. District Election Supervisory Committee has no other authority to apply criminal law progressively money politics.