Update Artikelilmiah: 8458

EDI SUBAGIYO, S.H

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Edi Subagiyo, Program Studi Ilmu Hukum, program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, Prespektif Hukum Upaya Paksa Penyitaan Dalam Praperadilan, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., Anggota Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
Praktek penegakan Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Formil sebagai hukum yang menegakkan hukum materil haruslah memuat aturan yang tegas, jelas dan terang (lex certa) agar tidak menimbul perbedaan penafsiran diantara penegak hukum dan korban dalam upaya paksa penyitaan serta menghindari kesewenang- wenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa penyitaan.
Penelitian ini bertujuan mengkaji dua hal pokok permasalahan yaitu, Pertama, untuk mengetahui mengapa dalam praktek penegakan hukum upaya paksa penyitaan terjadi perbedaan putusan praperadilan dan Kedua, untuk mengetahui perspektif yang baik upaya paksa penyitaan di masa yang akan datang.
Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal research), data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, peradilan umum, KUHAP, putusan hakim, buku literatur, dokumen resmi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 01/Pid.Pra/2011/PN SBB., tanggal 12 Juli 2011, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 03/Pid.Pra/2013/PN PWT., tanggal 01 Oktober 2013, Putusan Praperadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1436 K/Pid/2001 tanggal 16 Nopember 2006., yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1.	Praktek penegakan hukum upaya paksa penyitaan dalam putusan praperadilan menunjukan adanya perbedaan, perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran (interpretasi)  hakim  dalam menilai  atau menafsirkan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP tentang kewenangan (ruang lingkup) praperadilan. Hakim yang menilai upaya paksa penyitaan masuk dalam kewenangan praperadilan didasarkan tidak semata-mata melihat pada ketentuan Pasal 77 KUHAP akan tetapi juga mengaitkan dengan ketentuan pasal-pasal lain yang terdapat dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, ayat (3) maupun Pasal 95 ayat (2)  berikut penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Sedangkan hakim yang berpandangan upaya paksa penyitaan tidak termasuk dalam kewenangan (ruang lingkup) praperadilan karena hanya berpedoman pada apa yang telah diatur   secara jelas dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP.
2.	Perspektif yang baik dalam perumusan undang-undang atau hukum acara pidana seharusnya mengandung asas lex scripta, asas lex stricta dan asas lex certa, agar  dalam melaksanakan proses penegakan hukum berupa upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penegak hukum tidak melanggar hak-hak asasi manusia  dan dapat  melindungi hak-hak setiap orang sebagai akibat adanya upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta  untuk membatasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan kewenangan upaya paksa penyitaan, maka perlu kiranya penyitaan diatur dalam KUHAP sebagai salah satu kewenangan (ruang lingkup) praperadilan secara tegas, jelas dan terang.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Edi Subagiyo, Legal Studies Program, University Master Degree of General Sudirman, Forced Perspective Foreclosure Law Effort In the pretrial, the Commission Supervisor, Chairman : Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., Member Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. 
Practice Criminal Procedure Law enforcement or Formal Criminal Law as the law enforcing rules must contain material law firm, clear and bright (lex certa) so as not to give rise divergence of interpretation between law enforcement and victims in an effort to avoid the forced confiscation and arbitrariness of law enforcement officers in an effort to implement a forced foreclosure.
This study aims to examine two things at issue is, first, to find out why the practice of forced confiscation law enforcement efforts occurring differences in pretrial ruling and second, to find a good perspective of forced foreclosure efforts in the future. By using normative juridical approach (legal research), the data in the form of legislation relating to judicial authorities, public justice, the Criminal Procedure Code, the judge's ruling, literature books, official documents Pretrial Decision Sumbawa Besar District Court Number : 01/Pid.Pra/2011/PN.SBB, dated July 12, 2011, Navan District Court Pretrial Ruling Number : 03/Pid.Pra/2013/PN PWT, dated October 1, 2013, Pre-Trial Ruling Supreme Court of Indonesia Number : 1436 K/Pid/2001, date November 16, 2006, which is then analyzed qualitatively , produced the following conclusions :
1.	Practice of forced confiscation law enforcement efforts in the pretrial ruling shows the difference, the difference is due to a difference in interpretation (interpretation) judges in assessing or interpreting the provisions of Article 1 paragraph 10 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code of authority (scope ) pretrial. Judges who assess the effort forced foreclosure entered in pretrial authority based not solely look at the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code but also associates with other provisions of the articles contained in the Criminal Procedure Code , namely in Article 82 paragraph (1) letter b, subsection (3) and Article 95 paragraph (2) the following explanation of Article 95 paragraph (1) Criminal Procedure Code. While the judges were sighted attempt forced foreclosure are not included in the authority (scope) pretrial because just based on what has been set out clearly in Article 1 paragraph 10 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code .
2.	Perspective in formulating the law or the law of criminal procedure should contain the principle of lex scripta, lex stricta principle and the principle of lex certa, in order to carry out the law enforcement process in the form of forced confiscation efforts made by law enforcement officers do not violate human rights and to protect the rights of any person as a result of the forced confiscation efforts undertaken by law enforcement officers, as well as to limit the arbitrariness of law enforcement authorities in conducting the forced confiscation efforts, it is essential to foreclosure regulated in the Criminal Code as one of the authorities (space scope) expressly pretrial, clear and bright.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman