1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 6.961-6.980 dari 48.874 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
69618148E1A008252Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengeni Hak Kebebasan Beragama (Studi Kasus Penolakan Pembangunan Gereja Di Desa Pinang, Sudimara Kota Tangerang)Keberagaman suku, etnis, bahasa, agama dan budaya merupakan warisan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya,salah satu wujud budaya Indonesia tersebut adalah budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dasarnya adalah warisan leluhur budaya bangsa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu aspek warisan budaya bangsa secara realistis masih hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian Preskriptif, Sumber Data, Data primer, sekunder dan tersier, metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normative kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal.
Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia mengeni Hak kebebasan Beragama studi kasus penolakan pembangunan gereja di desa Pinang, Sudimara Kota Tangerang yaitu Pemerintah kota Tanggerang membuat dan membuka dialog yang seluas-luasnya dengan elemen yang berkonflik yaitu jamaat gereja Tarakanita umat katolik dengan warga Kelurahan Sudimara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang serta melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tanggerang. Pemerintah Kota Tanggerang memfasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) oleh masyarakat. Yang mempunyai tujuan membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Serta agar dapat meminimalisir konflik antar umat beragama di Kota Tanggerang.
The diversity of race, ethnicity , language , religion and culture is a heritage of Indonesia which is priceless , one of the Indonesian culture is a form of spiritual culture that is rooted in the belief in God Almighty , which basically is the nation's cultural heritage . Belief in God Almighty as one aspect of the nation's cultural heritage is still alive and evolving realistic and internalized by some communities in Indonesia .
The method used in this study is a normative juridical approach , the specification of the research is research Prescriptive , Data Sources , Data primary, secondary and tertiary , analytical methods used are qualitative normative analysis with systematic and grammatical interpretation of the model .
Roles and Responsibilities of the State in the protection of human rights of freedom of religion rights mengeni refusal case study of the church in the village of Pinang , Tangerang City Sudimara namely Tangerang municipality to create and open a dialogue with the widest possible conflicting elements that commu- church Catholics Tarakanita with residents Sudimara Urban Village , District Pinang , Tangerang City and mediation facilitated by Tangerang Municipal Government . Tangerang City Government facilitated the establishment of the Forum for Religious Harmony ( FKUB ) by society . Which has the purpose of constructing , maintaining and empower people of faith to harmony and well-being . As well in order to minimize conflicts between religious communities in the city of Tangerang
696210940C1A011084DAMPAK KENAIKAN TARIF TENAGA LISTRIK PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI JAWA TENGAH (TABEL INPUT OUTPUT JAWA TENGAH TAHUN 2008)Penelitian ini berjudul “DAMPAK KENAIKAN TARIF TENAGA LISTRIK PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI JAWA TENGAH (TABEL INPUT-OUTPUT JAWA TENGAH 2008).” Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan sektor industri pengolahan dengan sektor lainnya; (2) menganalisis dampak yang dihasilkan apabila terjadi kenaikan tarif tenaga listrik pada sektor industri pengolahan; dan (3) menganalisis keadaan nilai tambah bruto dan output setelah kenaikan tarif tenaga listrik pada sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Jawa Tengah.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif tenaga listrik memberikan dampak yang negatif pada sektor industri pengolahan, dimana besarnya kenaikan tarif tenaga listrik dapat mengurangi jumlah output dan nilai tambah bruto pada masing-masing sub sektor industri pengolahan. Sub-sub sektor industri pengolahan yang rentan terhadap shock kenaikan tarif tenaga listrik adalah industri semen dan industri pengilangan minyak.
Implikasi pada penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah memantau sektor-sektor yang terkena dampak terbesar ketika terjadi kenaikan tarif tenaga listrik untuk melakukan efisiensi produksi dan penggunaan tenaga listrik. Kemudian, seharusnya pemerintah berupaya untuk mendapatkan energi terbarukan atau tenaga listrik alternatif dan mengoptimalkan teknologi yang telah dimiliki. Sebaiknya sebagai pelaku industri dapat meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan biaya input.

Kata kunci : Tarif Tenaga Listrik, Sektor Industri, Jawa Tengah, Tabel Input-Output, Keterkaitan.
The title of this research is “The Impact of Electricity Tariff Adjustment in Manufacturing Industries Sector in Central Java (Central Java Input-Output Table 2008)”. The objectives of this research are (1) to analyze backward and forward linkage among economic sectors, (2) to analyze the impact of the electricity tariff adjustment to manufacturing industry sector, and (3) to analyze the condition of gross value added and output after electricity tariff adjustment in manufacturing sector to Central Java economies.
The results of this research indicate that the electricity tariff adjustment tends to give negative impact to manufacturing industry sector, where the electricity tariff adjustment will reduce output and gross value added for each sub sectors of manufacturing. The most vulnerable sector from electricity tariff adjustment is cement and oil refining industries.
The implication of this research is that government should control the sectors which have the biggest impact from adjustment electricity tariff to make production and electricity consumption efficiently. Then, government should to develop the renewable energy or alternative electricity and optimize the current technology. Industry sector should to increase the productivity for input cost adjustment.

Keywords : Electricity Tariff, Manufacture, Central Java, Input Output Table, Linkage
696310213L1A006053FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKTIVITAS MEROKOK ANGGOTA POLISI POLRES PURBALINGGAMerokok berbahaya bagi kesehatan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai penyakit dan menyebabkan kematian, contohnya kanker paru, kardiovaskuler dan penyakit saluran nafas. Tidak merokok atau menghentikan adalah jalan terbaik untuk menghindari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Merokok dari dahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu pengetahuan, sikap, sarana prasarana dan peran Pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, sikap, sarana prasarana dan peran Kapolres dengan aktivitas merokok anggota polisi Polres Purbalingga. Jenis penelitian dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel penelitian sebanyak 84 anggota polisi Polres Purbalingga dengan menggunakan teknik propotional random sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji Chi Square. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan (p=0,402) dengan aktivitas merokok anggota polisi Polres Purbalingga. Ada hubungan antara sikap (p=0,000) dengan aktivitas merokok anggota polisi Polres Purbalingga. Ada hubungan antara sarana prasarana (p=0,001) dengan aktivitas merokok anggota polisi Polres Purbalingga. Tidak ada hubungan antara peran Kapolres (p=0,284) dengan aktivitas merokok anggota polisi Polres Purbalingga. Saran bagi pihak Institusi Kepolisian kaitannya dengan sarana prasarana adalah perlu di berlakukannya peraturan Pemerintah di lingkungan Polres Purbalingga mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan dilaksanakan penyuluhan mengenai bahaya merokok kepada anggota polisi Polres Purbalingga agar menumbuhkan kesadaran pentingnya perilaku hidup sehat tanpa merokok.Smoke is very dangerous for health that can cause the emerge of many of diseases and results in mortality. For examples such as lung cancer, cardiovascular and respiration tract diseases. By not smoking or stop smoking are the best ways to avoid the diseases that are caused by smoke. The number of smoker from year to year are getting increase. It is caused by some of factors such as knowledge, attitude, infrastructure, and role of leader. This research aims to find out the correlation level of the knowledge, attitude, infrastructures and role of Kapolres and with the smoke activity of the policeman of Polres Purbalingga. Type of research is the research by using the approach of cross sectional total sample in this research is 84 policeman in Polres Purbalingga by using technique of proportional random sampling. Data analysis uses analysis of univariat and bivariat by using test of Chi square. Based on the result of bivariat analysis, there was no any correlation between the knowledge level (p=0.402) and with the smoke activity of policeman in Polres Purbalingga. There was the correlation between the attitude (p=0.000) and with the smoke activity of policeman in Polres Purbalingga. There was the correlation between the infrastructure (p=0,001) with smoke activity of policeman in Polres Purbalingga. There was no any correlation between the role of Kapolres (p=0,284) and with the smoke activity of policeman in Polres Purbalingga. Suggestion for the side of Police Institution relation to infrastructure that they need to apply the government regulation in the environment of Polres Purbalingga about the No Smoke Area (KTR) and conducted the illumination about the dangerous of smoking to the policeman of Purbalingga to reveal awareness the important of healthy behavior without smoking.
69648149C1L007045THE EFFECT OF OBEDIENCE PRESSURE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN BUDGETARY PARTICIPATION AND BUDGETARY SLACK AT PT. PLN (PERSERO) AREA PURWOKERTOTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek dari tekanan ketaatan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kesenjangan anggaran. Populasi dari penelitian ini adalah semua staf di PT PLN PERSERO area Purwokerto. Dengan menggunakan purposive sampling, penelitian ini menggunakan 31 staf sebagai sampel. Menggunakan analisis regresi moderasi dan analisis regresi sederhana, hasil menunjukkan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran. Dan tekanan ketaatan memperkuat hubungan antara partisipasi anggaran dan kesenjangan anggaran.The purpose of this research was to analyze the effect of obedience pressure on the relationship between budgetary participation and budgetary slack. The population of this study was all staff in PT. PLN (Persero) Area Purwokerto. By using purposive sampling, this research used 31 staff as the sample. Using moderated regression analysis and simple regression analysis, the result showed that budgetary participation has positive influence on the budgetary slack. And obedience pressure has strengthened the influence on the relationship between budgetary participation and budgetary slack.
69658146C1A010003EVALUASI PENGELOLAAN BANK SAMPAH (Studi Kasus di Desa Bojanegara, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara)RINGKASAN
Penelitian ini berjudul “ Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah (Studi Kasus Di Desa Bojanegara, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisioner.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan pengelolaan sampah serta upaya yang dilakukan untuk mendorong partisipasi, mengetahui manfaat pengelolaan sampah, mengetahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari pengeloaan sampah, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan sampah.
Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi adalah distribusi frekuaensi dan cross tab. Untuk mengetahui strategi yang digunakan menggunakan alat analisis SWOT kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi responden sebesar 81,24%. Hal ini disebabkan adanya dukungan dan motivasi dari Pemerintah Desa Bojanegara. Manfaat yang diperoleh dari adanya bank sampah memberikan motivasi bagi para responden untuk lebih teratur dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah juga menambah pendapatan rumah tangga responden.
Pendapatan dari pengelolaan sampah cukup membantu responden, walaupun nominal tidak terlalu besar. Hasil simpanan dari pengelolaan sampah digunakan responden untuk tabungan pribadi dan pembayaran PBB tergantung kesepakatan per rukun tentangga.
Implikasi dalam penelitian ini adalah pemerintah yang juga berperan untuk mencari inovasi baru dalam pengelolaan sampah agar dapat meminilkan hambatan yang dirasakan. Perlu diadakan publikasi terkait dengan pengelolaan sampah di Bojanegara agar dapat di replikasi di daerah lain. Pemberian balas jasa kepada petugas bank sampah agar menambah tanggung jawab petugas dalam mengelola bank sampah.

The title of this research is “The Evaluation of Trash Bank Management (Case Study in Bojanegara Village, Sigaluh Sub-district, Banjarnegara Regency)”. The type of this research is qualitative descriptive research. Data taking was done by spreading quistionnaires.
This research aims to measure the rate of community participation toward the utilization of trash management with the effort to encourage participation, know the benefit of trash management, know how big the income gaining from trash management, and indentify factors which hamper the trash management.
This reasearch is a survey reasearch done by direct interview toward respondents using quistionnaires. The data analysis method used to know the rate of participation was frequency distribution and cross tab. To know the strategy used then using analysis tool which is Qualitative SWOT.
The result of this reasearch showed that the rate of participation as much as 81,24%. It was caused by the prsence of support and motivation from the government of Bojanegara Village. The benefit gained by the existence of trash bank is giving the motivation for respondnets to be more regular in managing the trash and also adding more income for respondents’ household by managing the trash.
The income from trash management is enough to help the respondents, even though it is not really much. The deposit result of trash management is used by respondents for personal saving and payment of Tax on Land and Buildings depend on the agreemnet of each Neighbourhood Association.
The implication of this reaserach is government who also play roles by seeking the new innovation on trash management so that it can minimize the obstacles. It is necessary to publish trash management in Bojanegara to be replicated in another regions. Give retribution for the officer of trash bank will add more responsibility of the officers in managing trash bank.
69667635E1A009077PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN DI PT. KERETA API INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETA APIAN (STUDI DAOP V PURWOKERTO)ABSTRAK
PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN DI PT. KERETA API INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETA APIAN (STUDI DAOP V PURWOKERTO)
OLEH :
FAJAR DEWANTARA
E1A009077

Pengaturan akan penertiban Pedagang Asongan perlu dilakukan agar menunjang tercapainya ketertiban di Stasiun Kereta Api. Dengan tercapainya ketertiban di Stasiun Kereta Api, berarti negara telah berhasil mewujudkan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum harus ada di setiap negara yang merupakan negara hukum.
Berkaitan dengan upaya melakukan penataan dan penertiban pedagang asongan di PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto, PT. Kereta Api Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian. Kriteria penataan dan penertiban pedagang asongan diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi pembinaan, penyelengaraan, stasiun kereta api, penyidikan, perizinan, dan sanksi administrasi. Ketentuan akan penertiban tersebut, kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perkereta Apian sebagai peraturan petunjuk pelaksanaan.
Berdasarkan hasil penelitian, wewenang pengaturan pedagang asongan di PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto, merupakan wewenang PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto untuk melakukan penataaan dan penertiban pedagang asongan. Penegakan hukum terhadap Pedagang Asongan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian , yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia adalah melalui tahapan pengawasan yaitu langkah prefentif, serta melalui tahapan penerapan sanksi yaitu langkah represif.
Controlling over hawkers need to be done in order to support the achievment of order at the Train Station. The achievement of order at the train station, it means that the country has succeeded in realizing one of the legal. The purpose of the law must exist in every country that is a state law.
In connection with efforts to make the arrangement and control of hawkers at PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto, PT. Kereta Api Indonesia published Law No. 23 of 2007 on the railway. Criteria for structuring and regulating the hawkers, stipulated in the law includes coaching, train station, ivestigation, licensing and administrative sanctions. Enforcement provisions of demolition, shall be regulated by Government Regulation No. 56 of 2009 on the Railway as a regulatory guidelines.
Based on research results, hawkers regulatory authority in PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto is authorized PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto to structuring and regulating the hawkers. Law enforcement against hawkers who violate the law number 23 of 2007 on the railway, carried by PT. Kereta Api Indonesia is through the stages of supervision, namely preventive measures, as well as through the stages of implementation of sanctions that repressive measures.
696710216C1C010022Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Saham Institusional dan Kepemilikan Saham Manajerial Terhadap Kebijakan Struktur Modal ( Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI )Penelitian ini merupakan penelitian empiris pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini mengambil judul : “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Saham Institusional dan Kepemilikan Saham Manajerial Terhadap Kebijakan Struktur Modal”.
Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh antara profitabilitas (ROA), kepemilikan saham institusional dan kepemilikan saham manajerial terhadap kebijakan struktur modal (DER).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Pengumpulan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang didapatkan yaitu sebanyak 120 perusahaan.
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa proftabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap kebijakan struktur modal (DER), kepemilikan saham institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan struktur modal (DER), dan kepemilikan saham manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan struktur modal (DER).
Implikasi dari penelitian ini yaitu perusahaan hendaknya dapat secara bijak dalam mengambil keputusan pendanaannya. Maksimalkan dana yang berasal dari internal, setelah itu menggunakan dana yang berasal dari eksternal.
This research is an empiric research for non financial company listed on Indonesia Stock Exchange (IDX). The tittle of this paper is “Profitability, Institutional Ownership, and Managerial Ownership Effect to Capital Structure Policy”.
The objective of this research is to determine relationship between profitability (ROA), institutional ownership and managerial ownership to capital structure policy (DER).
This Research takes all non financial company listed on IDX during 2011-2013 as population. Method used for sampling in this research is purposive sampling. The number of company gathered by this sampling are 120.
Result from analysis shows that profitability (ROA) have negative effect to capital structure policy (DER), institutional ownership have negative effect to capital structure policy (DER), and managerial ownership have negative effect to Capital Structure Policy (DER).
Implication from this research is that company should be more careful in deciding its budgeting option. Internal financial should be utilized to its fullest, and use external financial resource after then.
696810217C1L010050THE EFFECT OF FINANCIAL RISK AND NON FINANCIAL RISK ON ONLINE SHOPPING KASKUSPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko keuangan dan risiko non keuangan terhadap niat pembelian di belanja online di situs Kaskus. Hal ini penting bagi pembeli online untuk menginformasikan tentang risiko belanja online. Sistem informasi akuntansi (AIS) adalah sekelompok sumber daya seperti manusia dan peralatan berhasil mengubah data menjadi informasi. E-commerce berkaitan dengan kapasitas penjualan produk dan informasi di internet dan layanan online lainnya. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data kuesioner dengan Google Docs. Sampel dalam penelitian ini adalah pembelanja di situs Kaskus. Hasil analisis data menunjukkan tidak semua risiko variabel memiliki efek negatif pada belanja online.This study aims to examine the effect of financial risk and non financial risk toward purchase intention on online shopping in Kaskus site. It is important for online shoppers to inform about risk on online shopping. Accounting information system (AIS) is a group of resources such as humans and tools managed to transform data into information. E-commerce is related to product sales capacity and information in internet and other online services. Techniques used in collecting data is questionnaire with Google Docs. The sample in this research is shopper on Kaskus site. The result of the data analysis shows not all variable risks has negative effect on online shopping.
696910218H1C009041RANCANG BANGUN INFANT INCUBATOR DENGAN SISTEM PENGENDALI SUHU DAN KELEMBABAN BERBASIS FUZZY MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMEGA16Infant incubator adalah alat yang digunakan untuk mempertahankan kehangatan bayi yang baru lahir sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan luar. Perancangan infant incubator ini bertujuan untuk mengendalikan suhu ruang inkubator agar menyerupai kondisi suhu di dalam rahim ibu, yaitu berkisar antara 34ºC sampai 37ºC. Pada perancangan ini juga dilakukan pengendalian kelembaban di dalam ruang inkubator dengan kisaran antara 50% sampai 80%. Pengendalian suhu dan kelembaban tersebut dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan mikrokontroler ATMega16. Sensor DHT 11 digunakan untuk membaca suhu dan kelembaban pada ruang inkubator. Pada aktuator, digunakan pemanas (heater) yang mempunyai daya 300 watt pada pengendalian suhu, sedangkan pada pengendalian kelembaban digunakan sebuah motor DC untuk mengatur uap air yang keluar dari tangki air menuju ruang inkubator. Infant incubator ini juga dilengkapi dengan indikator berat badan bayi ketika berat bayi sudah mencapai berat ideal, yaitu 2,5 kg. Indikator alarm ketika terjadi kegagalan sistem (error). Serta indikator peringatan ketika level air pada tangki air hampir habis. Sistem kontrol yang digunakan dalam pengendalian suhu dan kelembaban adalah sistem fuzzy dengan metode tsukamoto. Keuntungan dari penggunaan sistem fuzzy dalam pembuatan inkubator adalah sistem akan menjadi lebih stabil, ini terlihat pada respon dari keluaran yang dihasilkan dan juga ketahanan sistem terhadap gangguan. Nilai persentase kesalahan pada pengaturan suhu inkubator di bawah 10% selama pengaturan suhu beroperasi. Rata-rata persentase kesalahan pada pengujian set suhu 34oC adalah 0,84%, dan pada pengujian set suhu 37oC adalah 2,26%. Dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan stabil pada pengujian set suhu 34oC selama 12 menit 30 detik, sedangkan pada pengujian set suhu 37oC selama 12 menit. Sehingga pengaturan suhu pada inkubator ini dapat dikatakan berhasil, karena nilai persentase kesalahan dibawah 10 %, serta response time yang didapatkan cukup cepat mencapai keadaan stabil.Infant incubator is a tool that is used to maintain the warmth of a newborn baby that is able to adapt to the external environment . Design infant incubator aims to control the temperature of the incubator space to resemble the temperature conditions in the mother's womb , which ranges from 34ºC to 37ºC . In this design also to control the humidity in the incubator chamber with a range between 50 % to 80 % . Temperature and humidity control can be done automatically by using microcontroller ATmega16 . DHT sensor 11 is used to read the temperature and humidity in the incubator chamber . At the actuator , used heater ( heater ) which has the power of 300 watts at a temperature control , while the humidity control is used a DC motor to adjust the water vapor out of the water tank to the incubator space . Infant incubator is also equipped with a weight indicator baby when the baby weight has reached the ideal weight of 2.5 kg . Alarm indicator when a system failure ( error ) . As well as a warning indicator when the water level in the water tank is running low . The control system used in the control of temperature and humidity is a fuzzy system with Tsukamoto method . The advantage of using fuzzy system in the manufacture of the incubator is going to be a more stable system , is seen in the response of output produced and system robustness against interference. The value percentage error in the incubator temperature setting below 10% during operating temperature settings. The average percentage of errors in the test set temperature of 34oC was 0.84%, and the testing sets of 37 ° C is 2.26%. By the time required to reach steady state in the test set temperature 34oC for 12 minutes 30 seconds, while the test set 37 ° C for 12 minutes. So that the temperature setting on the incubator can be said to be successful, because the value of the error percentage below 10%, and the response time is obtained fairly quickly reach steady state.
69708150H1K009034KOMPOSISI DAN DISTRIBUSI SEDIMEN DI DASAR LAUT KAITANNYA DENGAN MINERAL DI SEKOTONG DAN LEMBAR, LOMBOK BARAT, NTBPerairan Sekotong dan Perairan Lembar masing-masing memiliki kondisi perairan berbeda. Perbedaannya terlihat dimana Perairan Sekotong merupakan perairan yang cukup terbuka, sementara Perairan Lembar merupakan perairan yang cukup terlindungi. Sehingga mempengaruhi proses transpor sumber material, pola sebaran dan komposisi sedimen. Penelitian ini bertujuan mengetahui komposisi dan mineral sedimen, serta mengetahui distribusi sedimen berdasarkan ukuran butir. Metode penelitian ini adalah metode survei, dengan menggunakan analisis statistik sedimen (Rata-rata, sortasi, Skewness dan kurtosis). analisis visual (komposisi sedimen), analisis XRD (jenis mineral) dan pembuatan peta sebaran sedimen menggunakan software pemetaan. Hasil menunjukkan komposisi fragmen sedimen cangkang dan koral mendominasi di Perairan Sekotong sedangkan komposisi fragmen sedimen serasah dan batuan mendominasi di Perairan Lembar. Jenis mineral yang terdapat di kedua perairan adalah anortit, kuarsa, edenit, halit, ilit, haloisit, aragonit dan kalsit. Berdasarkan ukuran butir jenis sedimen yang mendominasi di kedua perairan adalah lumpur dengan sedikit campuran pasir. Arah distribusi pasir pada Perairan Sekotong mengarah ke darat dan ke laut tetapi di tengah titik stasiun secara keseluruhan pasirnya rendah dan pada Perairan Lembar yang hanya terdistrbusi mengarah ke lautan, Sementara distribusi lumpur di Perairan Sekotong lebih merata dibandingkan arah distribusi lumpur di Perairan Lembar yang terdistribusi ke arah daratan, dimana di perairan ini terdapat muara sungai.Sekotong and lembar waters present different water conditions. The difference is clearly visible where the Sekotong water is fairly open waters, while the Lembar water is adequately protected waters. They affect therefor source material transport, distribution patterns and sediment composition. A research aimed to determine the composition and mineral sediment, and to know sediment distribution based on grain size. A survey method was used to sample sediments, with analysis statistic of sediments (mean, sorting, skewness and curtosis), visual analysis (determine the composition of sediment), XRD analysis (mineral type) and to build sediment distribution maps under mapping software. The results showed that shells and coral sediment fragments dominated in Sekotong water. Litter and rock sediment fragments dominated in Lembar water. Mineral types in the two waters were anortit, quartz, edenit, halite, illite, halosite, aragonite and calcite. Based on sediment grain size domination in both waters were mixture of silt with slightly sand. Direction distribution of sand in Sekotong water was land forward, however in Lembar water was only distributed to the ocean. Silt distribution in Sekotong water was land forward. Silt distribution in the Lembar water was directed to the land, where there was an estuary.
69718152C1K008011THE INFLUENCE OF SIZE, PROFITABILITY, GROWTH, COST OF DEBT ON LEVERAGE
(Empirical case study on insurance companies)
Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan, biaya utang pada leverage di Perusahaan Asuransi. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek Indonesia, itu sekitar 11 perusahaan. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Sebuah alat analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap leverage, profitabilitas tidak berpengaruh pada leverage, pertumbuhan tidak berpengaruh pada leverage, dan biaya utang tidak berpengaruh pada leverage.The main objective of this study to know and analyze the influence of size, profitability, growth, cost of debt on the leverage of the Insurance Companies. The population of the research is all of insurance enterprises listed in the Indonesia stock exchange, it is about 11 companies. The samples are selected by purposive sampling method. An analytical tool uses is multiple regression analysis. Result shows that firm size has significant positive effect on leverage, profitability does not effect on leverage, growth does not effect on leverage, and cost of debt does not effect on leverage.
69727550E1A109084“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN POLISI DESA (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor : 44/G/2010/PTUN.SMG)“ABSTRAK


Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kemudian mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran. Terbukti dengan adanya Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang Keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dimana dalam pelaksanaannya tidak selalu digunakan sebagai dasar dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang menyebabkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah
Penelitian ini akan menguraikan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Surat Kepala Desa Kebojongan Nomor 141/8/2010 Tanggal 13 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Muslimin dari Jabatan Polisi Desa (PolDes) sebagai Perangkat Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan.
Hasil yang diperoleh dengan adanya Surat Kepala Desa Kebojongan Nomor 141/8/2010 Tanggal 13 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Muslimin dari Jabatan Polisi Desa (PolDes) sebagai Perangkat Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang tentang pemberhentian Muslimin dari Jabatan Polisi Desa (Poldes), merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nomor 141/8/2010 dianggap tidak memenuhi Aspek Prosedur seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Untuk menindak lanjuti putusan adanya Putusan Peradilan Tata Usaha tersebut, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 44/G/2010/PTUN.Smg


Kata kunci :
Peradilan Tata Usaha Negara, Keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara		ABSTRACT

State Administrative Court has been set in the Act No. 5 of 1986 on the State Administrative Court as amended by Act No. 9 of 2004, then a second amended by Act No. 51 of 2009 on the State Administrative Court.
Although there have been regulations governing the State Administrative Court , but in reality there are many violations. Evidenced by the existence of Article 53 paragraph ( 2 ) of Law No. 9 of 2004 on the Amendment of the Act No. 5 of 1986 on the State Administrative Court governing the validity of an Administrative Decision, which in practice is not always used as a basis for issuing an Administrative Decision, which led to an Administrative Decision declared void or invalid
This study will outline the validity of an Administrative Decision contained in the Letter Head of the Village Kebojongan 141/8/2010 Number Date August 13, 2010 on Dismissal of Muslim Police Position Village ( PolDes ) as a device Kebojongan Village, District of Comal, all district. The method used in this study is a normative juridical approach applied that approach to legislation .
The results obtained with the village head Kebojongan Letter No. 141/8/2010 August 13, 2010 Date of Termination of Muslim Police Position Village ( PolDes ) as a device Kebojongan Village, District of Comal, all district about Muslim dismissal of Police Position Village ( Poldes ), constitute a violation of the provisions of Article 53 paragraph ( 2 ) of Law No. 9 of 2004 on the Amendment of the Act No. 5 of 1986 on the State Administrative Court. Due to the Decree issued by the Village Head 141/8/2010 number is not fulfilled Aspects procedures as stipulated in Pemalang District Number 19 Year 2009 on Procedures for Appointment and Termination Devices Village . To follow up on the decision of the Decision of the Administrative Court , the judges verdict issued by the State Administrative Case No. 44/G/2010/PTUN.Smg


Keywords : State Administrative Court , Validity of an Administrative Decision
69738153C1C010009Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi di Kabupaten BanyumasPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas dan dengan menggunakan 5 koperasi primer aktif. Koperasi primer yang digunakan sebagai sumber data adalah koperasi primer yang dianggap besar dilihat dari jumlah anggota, total aset dan jumlah keuntungan dan kerugian pada tahun 2012. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mencabut PSAK 27 tentang akuntansi koperasi dan menggantinya dengan SAK ETAP.
Pencabutan ini tentunya telah membawa dampak pada penyajian laporan keuangan gerakan koperasi. Pemberitahuan dan sosialisasi yang kurang menyebabkan koperasi-koperasi primer menggunakan standar-standar yang berbeda-beda dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan gerakan koperasi yang berkaitan dengan standar pelaporan keuangan koperasi setelah pencabutan PSAK 27.
Analisis Data Teknik dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman , termasuk : Data pengumpulan , reduksi data , display data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah semua koperasi primer di Kabupaten Banyumas belum ada yang menggunakan SAK ETAP secara penuh dan sebagian besar masih menggunakan PSAK 27 sebagai acuan dalam laporan keuangan koperasi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi penerapan standar dalam pelaporan keuangan koperasi primer di Kabupaten Banyumas, yaitu: 1) Penggunaan software akuntansi koperasi, 2) Pelatihan tentang koperasi akuntansi dari pemerintah, 3) Sosialisasi terkait peraturan pemerintah keuangan standar pelaporan koperasi. Seluruh koperasi primer di Kabupaten Banyumas yang dijadikan sumber data menyatakan kemungkinan penerapan SAK ETAP secara penuh apabila pemerintah dapat mengatur peraturan itu secara tegas dan jelas.

Kata kunci : Pencabutan PSAK 27, SAK ETAP , akuntansi koperasi.
This research is using qualitative approach to use a case study model. This research was conducted in Banyumas Regency and using 5 active primary cooperatives. Primary cooperatives that used as source of data is great cooperative. We considered as great cooperative viewed from the number of members, the total assets and the profit and loss at the end of 2012. The problem that stimulates this research is about revocation of PSAK 27 about cooperative accounting and replaced with SAK ETAP by Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
This revocation must have an impact on the financial statements of the cooperative movement. Lack of notifications and socializations from the government made primary cooperatives are not uniform in drafting cooperative financial report. The aim of this research is beginning to provide input for government and cooperative movement relating to financial reporting standards implementation cooperative after the revocation PSAK 27.
The data analysis technic in this research using model developed by Miles and Huberman, including: data collection, data reduction, data display and withdrawal conclusion. The result of this study is to find the evidence that there is no primary cooperative from all primary cooperatives used as a source of data in Banyumas that apply SAK ETAP fully and most of them still apply PSAK 27 as reference in the cooperative financial statement. There are three factors that influence the implementation of standards in the cooperative financial reporting standards in primary cooperatives in Banyumas, namely: 1) Using of the cooperative accounting software, 2) Training and mentoring about cooperative accounting from government, 3) Socialization related regulations cooperative financial reporting standards. The entire primary cooperatives in Banyumas that used as source of data declare the possibility to implement SAK ETAP fully, if the government can set rules explicitly and clearly.

Keywords: Revocation of PSAK 27, cooperative accounting, SAK ETAP.
69748154F1B010095Model Governance instansi publik PT Banyumas Investama Jaya (BIJ)Pendirian PT Banyumas Investama Jaya termuat dalam Perda No.13 Tahun 2009 sebagai satu –satunya BUMD berbentuk PT di Kabupaten Banyumas. Model governance instansi publik PT BIJ menjelaskan keterkaitan antara kepentingan publik dengan kekuatan privat yang membentuk sistem sosial politik governance yang holistik. Asumsi yang mendasari proporsi tersebut adalah sebuah usaha yang mencoba mencari bentuk baru atau memperbaharui, seperti pendapat Kooiman yaitu usaha mempertinggi kompleksitas, mempercepat dinamisasi dan memperbesar keberagaman. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan menejemen publik yang baik sehingga terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan purposive sampling sebagai teknik pemilihan informan dan menggunakan metode analisis data berupa model interaktif. Konsep dinamisasi menunjukan besarnya pengaruh kekuatan politik dan ekonomi pemerintah daerah, sedangkan konsep kompleksitas menunjukan adanya modifikasi kekuatan politik pemerintah daerah dalam kompleksitas kekuatan aktor serta keberagaman sebagai konsep yang menjelaskan tujuan, maksud dan capaian aktor dengan pengaruh dominasi kepentingan pemerintah daerah.
Kata Kunci : model governance, instansi publik, BUMD
The establishment of PT Banyumas Investama Jaya listed on Regional Regulation Number 13 on 2009 as the only one of Regional Owned Enterprises with form of PT (Limited Liability Company) in Banyumas Regency. Governance’s model of public institute of PT BIJ explains the link of public interest with private power which creates a socio-political system of holistic governance. Basic assumption of this proposition is an effort to search a new form or to renew, according to Kooiman, which is an effort to increase complexity, advance dynamics, and enlarge diversity. The research’s purpose to describe good public management for good governance. The research’s method used qualitative descriptive with purposive sampling as technique for choosing informant and inter-active model as method of analysis. Dynamic concept shows the big influence of local government’s power of politic and economic, meanwhile complexity concept shows the modification from government’s power of politic in complexity of actor’s power and diversity as concept that explains actor’s purpose, aim and performance with domination of government’s interest.

Keywords : models of governance, public institutions, public enterprises.
697510219H1C010074RANCANG BANGUN DISCHARGE CONTROLLER, PEMANTAUAN KEAMANAN DAN SISTEM PERINGATAN PADA STASIUN BATERAI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGINBaterai merupakan komponen vital dalam konstruksi Pembangkit Listrik Energi Terbarukan, terutama pada Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Mengingat harganya yang relatif mahal dan ketergantungan supply energi tersimpan di dalamnya, maka keamanan perlindungan di statisiun baterai harus terjaga dengan upaya pencegahan dari bahaya yang menimbulkan kerugian dalam Pembangkit Listrik Tenaga Angin akibat resiko dari pembangkitan, seperti : konsleting maupun kelalaian yang dapat meyebabkan kebakaran.
Salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga kehandalan kualitas penyimpanan energi (baterai) adalah menggunakan pengaturan proses management perpindahan energi yang optimal (discharge controller), hal tersebut guna menjaga umur baterai dari kerusakan dalam jangka waktu dekat akibat pembebanan yang tidak terkontrol. Maka dari itu diperlukan suatu Alat pengendali proses management pengoptimalan perpindahan energi dengan parameter kondisi level tegangan baterai sebagai pengendalian beban dan sistem monitoring pendeteksi dini keamanan pada stasiun baterai.
Batteries are avital component in the construction of Renewable Energy Power Plant, especially in Wind Power Generation. Considering high prices and the dependence on energy supply stored in batteries, then security protection on the battery station must be controlled in order to prevent the dangers that will cause losses in Wind Power Plant due to the risk of generation, such as: short-circuited or omissions that can cause fires.

One way that is done to maintain the reliability and the quality of energy storage (battery) is by using optimal management process setting of energy transfer (discharge controller). Those management process setting done in order to keep battery life from damage in the short term as a result of uncontrolled loading. Therefore we need a controller device to manage the optimization of energy transfer with battery voltage as the parameter of security in load control and early monitoring system as the parameter of security atthe battery station
697610941F1D009002POLITIK PARIWISATA:
Pengembangan Identitas Lokal dalam Promosi Wisata Budaya di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK
Artikel berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami dan mendeskripsikan pengembangan identitas lokal dalam kebijakan promosi wisata budaya di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara; 2) mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat bagi pengembangan identitas lokal dalam kebijakan promosi wisata budaya di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara; 3) mengetahui dan menjelaskan aktor-aktor yang terkait dalam kebijakan promosi wisata budaya di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dalam perspektif politik pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengembangan identitas bermula dari terjadinya krisis identitas yang dianggap perlu dikembangkan oleh masyarakat.Kemudian hal tersebut dikomunikasikan kepada pemerintah sehingga terbentuklah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa yang kemudian menjadi pengelola kebijakan promosi wisata budaya guna mengembangkan identitas lokal dalam bentuk Dieng Culture Festifal (DCF).DCF ini kemudian menjadi sarana pengembangan identitas yang dilakukan oleh masyarakat melalui Pokdarwis Dieng Pandawa dengan dukungan dari pemerintah.Penelitian ini juga menemukan bahwa komunitas Pemangku Adat dan anak-anak rambut gembel menjadi faktor pendorong pengembangan identitas lokal.Sebaliknya nilai-nilai ekonomi pragmatis dan kontradiksi agama serta budaya menjadi faktor penghambatnya.Selain itu diketahui pula bahwa dalam pengembangan identitas ini terkait terhadap beberapa aktor yaitu Pemerintah, Pokdarwis Dieng Pandawa dan Komunitas Pemangku Adat.
ABSTRACT
This based-research articles is aims at to: 1)understood and described about the development of local identity on cultural tourism promotion policy in subdistrict Batur of District Banjarnegara; 2) identified and explained about the driving factors and the inhibbiting factors of the development of local identity on cultural tourism promotion policy in subdistrict Batur of District Banjarnegara; 3) identified and explained the actors who linkage within the development of local identity on cultural tourism promotion policy in subdistrict Batur of District Banjarnegara by the political tourism perspective. This research used the qualitative research methode with the case study approach. The result of this research found that found that the development of local identity stems from the crisis of identity that is considered to be developed by the local community. Then it’s communicated with government which forming Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) it’s mean Tourism Awareness Community in Indonesia called Dieng Pandawa. Dieng Pandawa later became the organizer of cultural tourism promotion policy in order to developed local identity in the form of Dieng Culture Festival. This research also faound that the indigenous stakeholder community and the gembels are booth became the driving factors for local identity development. Instead, the pragmatical economic values and contradiction of culture and religion became the inhibbiting factors. Also knowed that in development of local identity is linked to several actors namely, the government, Pokdarwis Dieng Pandawa, and The Indegenous Stakeholder community.
697711235F1C008017LIBERALISME DALAM FILM (STUDI SEMIOTIKA TENTANG REPRESENTASI LIBERALISME DALAM FILM THE HUNGER GAMES)
Film, sebagai salah satu bentuk media massa dan aparatur ideologis negara, dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan secara masif. Ideologi yang tertanam di dalam film disampaikan melalui kode-kode yang terkandung di tiap-tiap unsur yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan studi semiotika untuk meneliti bagaimana kode-kode yang terdapat di dalam film The Hunger Games dapat menyampaikan nilai-nilai liberalisme. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode semiotika kode-kode televisi John Fiske. Subtema yang digunakan untuk menganalisa film The Hunger Games adalah pandangan liberalisme terhadap kesenjangan ekonomi, pandangan liberalisme terhadap perdamaian dan perang, pandangan liberalisme terhadap peran pemerintah, penerapan hukuman, dan kebebasan individu, dan subtema feminisme liberal.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah nilai-nilai liberalisme direpresentasikan melalui kode lingkungan, kostum, perilaku, ekspresi wajah, gestur, dan kode kemunculan pada tahap realitas, kode kerja kamera, pencahayaan, aksi, dialog, dan karakterisasi pada tahap representasi, serta kode liberalisme klasik, liberalisme modern dan feminisme liberal pada tahap ideologi. Kode-kode tersebut merepresentasikan kebaikan perdamaian dan keburukan perang, perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi yang digambarkan oleh karakterisasi Katniss Everdeen, serta kritik terhadap pemerintahan yang buruk (Capitol) yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia.
As a form of mass media and an ideological state apparatus, films can be used as a medium for conveying messages massively. The ideology contained in the film is conveyed through existing codes in each of its elements. This study used a qualitative method by applying semiotics studies to examine how the codes contained in The Hunger Games film can convey the values of liberalism. John Fiske’s codes of television used as a method of data collection. The sub themes that are used to analyze the film is the liberal view on economic inequality; the view towards peace and war; the view of the government’s role, punishment, and individual rights; and liberal feminism.
The results of this study are the values of liberalism represented by the code of environmental, costume, behaviour, facial expression, gestures, and appereance on the stage of reality; code of camera work, lighting, action, characterization, and dialogue on the stage of representation; code of classical liberalism, modern liberalism, and liberal feminism on the stage of ideology. These codes represent the liberal perspective on war and peace, the struggle of women for equality and eliminate discrimination that are described by the characterization of Katniss Everdeen, as well as criticism of bad government (Capitol) who abuse their power, which causes economic inequality and violations of human rights.
69787567F1G009014ANALISIS STRUKTUR NOVEL NEGERI DI UJUNG TANDUK
KARYA TERE LIYE
 RINGKASAM

Penelitian ini berjudul “Analisis Struktur Novel Negeri Di Ujung Tanduk Karya Tere Liye”. Analisis struktural dalam novel Negeri Di Ujung Tanduk terdiri dari tema, amanat,alur, tokoh dan penokohan dan latar.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bertujuan untuk mengetahui analisis struktur yang terdapat dalam novel Negeri di Ujung Tanduk. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. data primer berasal dari novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye, sedangkan data sekunder diperoleh dari luar karya sastra, seperti internet
Berdasarkan hasil analisis struktural pada novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye ini dapat disimpulkan. Tema dalam penelitian ini adalah perjuangan untuk membela kebenaran dalam berpolitik. Thomas, seorang konsultan politik muda yang memperjuangkan kebenaran dalam berpolitik walaupun harus mempertaruhkan hidupnya. Demi memperjuangkan JD untuk memenangkan konvensi partai politikTokoh pendamping dalam cerita ini terdiri dari Maggie, Kris. Maryam. Opa Chan Kadek, Lee,. Rudi dan Om Liem
Latar dalam novel Negeri di Ujung Tanduk terdiri dari latar tempat dan waktu. Latar tempat yaitu di Indonesia dan Hongkong sedangkan latar waktu kejadian adalah pagi, siang, sore dan malam.Amanat yang terdapat dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye adalah memperjuangkan kebenaran, loyalitas dalam berpolitik, kesetiaan dalam berpolitik, loyalitas dalam bekerja, kesetiaan dalam berteman, sifat pantang menyerah dan sifat berani mengambil resiko. Alur yang terdapat dalam novel Negeri di Ujung Tanduk terdiri dari tahap situation (merupakan tahap pembukaan cerita, pemberian informasi awal), tahap Generating Circumstances (pemunculan konflik, masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang menyulut terjadinya konflik yang dimunculkan), Tahap Rising Action (peningkatan konflik), tahap klimaks dan tahap Denouement yaitu tahap penyelesaian.


R		 SUMMARY
This research is entitled “Structural Analysis of Negeri Di Ujung Tanduk, A Novel by Tere Liye”. The structural analysis in the novel entitled Negeri Di Ujung Tanduk consists of theme, message, plot, character and characterization, and setting.
This research employs qualitative method aiming at explaining the structural analysis found in Tere Liye’s Negeri Di Ujung Tanduk. The data source consists of the primary and the secondary data. The primary data are taken from the novel, Tere Liye’s Negeri Di Ujung Tanduk whereas the secondary data are from other than the novel, such as the internet.
Based on the structural analysis of Tere Liye’s Negeri Di Ujung Tanduk, it can be concluded that the theme is the struggle to fight for the truth in the political world. Thomas, a young politic consultant, must struggle to fight for the truth in the politics although he has to risk his own life in order to win JD in the political party convention. The supporting characters in this novel are Maggie, Kris, Maryam, Opa Chan Kadek, Lee, Rudi and Om Liem.
The setting of this Tere Liye’s Negeri Di Ujung Tanduk is the setting of time and the setting of place. The setting of place is in Indonesia and Hongkong whereas the setting of time is in the morning, at noon, in the afternoon, and at night. The message given in Tere Liye’s Negeri Di Ujung Tanduk is to struggle for the truth, to be loyal and to be faithful in politics, to be loyal in working, to be faithful for friendship, to never give up, to have courageous characteristics and to dare taking risks in life. The plot in Tere Liye’s Negeri Di Ujung Tanduk consists of Situation stage (i.e. story-opening stage, giving the initial information), Generating Circumstance stage (i.e. conflict appearing, problems and sequences stimulating the conflicts), Raising Action (i.e. the raising time of the conflict), Climax and Denouement Stage, that is the resolution stage.
69798155C1B010114PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN SELF EFFICACY SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI PENDAWA PROPERTY AND CONSTRUCTION DIVISION, PURWOKERTO.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan dengan self efficacy sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan Pendawa Property and Construction Division, Purwokerto dari tingkat supervisor ke bawah yang berjumlah 129 orang, dengan jumlah sampel sebanyak 98 orang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode survey, dan teknik penggunaan sampel adalah proportional random sampling.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan metode analisa regresi berganda didapat bahwa: (1) Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, (2) Self efficacy memoderasi pengaruh secara negatif antara kompetensi dengan kinerja karyawan, (3) Faktor hygiene tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, (4) Self efficacy tidak memoderasi pengaruh hygiene terhadap kinerja karyawan, (5) Motivator tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, (6) Self efficacy memoderasi pengaruh secara negatif motivator terhadap kinerja karyawan.
Implikasi dari kesimpulan penelitian ini adalah agar para pengambil keputusan di perusahaan Pendawa Property and Construction Division, Purwokerto perlu memperhatikan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar kinerja karyawannya juga meningkat.
The main objective of this study is to investigate the influence of competence and motivation on the employee work performance, and self efficacy as a moderating variable. Population for this study were field workers at Pendawa Property and Construction Division, Purwokerto from supervisor level down to labor level, totaling 129 people. The number of samples were 98. Data were collected using the survey method. Multiple regression analysis was used to analyze the hypothesis along with MRA (Moderated Regression Analysis) for the moderating variable.
The results shows that: (1) competence was positively related to the employee work performance, (2) self efficacy was moderating competence on work performance, (3) hygiene, the extrinsic factor of motivation was not related to the employee work performance, (4) self efficacy was not moderating competence on work performance, (5) motivator, as the intrinsic factor of motivation was not related to the employee work performance, (6) and self efficacy wasnot moderating competence on work performance. These imply that the decision makers of the company need to improve the workers’ competence in order to gain the employee performance.
69808156F1B009059EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI DESA KEDONDONG KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMASPenelitian evaluasi mengenai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan ini menggunakan pendekatan evaluasi pemberdayaan masyarakat oleh Fetterman dan Wandersman yang terdiri dari sepuluh aspek yaitu Improvement, Community Ownership, Inclusion, Democratic Participation, Social Justice, Community Knowledge, Evidence-based Strategies, Capacity Building, Organizational Learning, Accountability. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kedondong terdapat beberapa aspek pemberdayaan yang sudah sesuai dan terdapat pula beberapa aspek yang belum sesuai dengan prinsip pemberdayaan. Aspek-aspek yang telah sesuai yaitu Improvement, Social Justice, Community Knowledge, Evidence-based Strategies, Capacity Building, Accountability, kemudian beberapa aspek pemberdayaan yang belum sesuai yaitu Community Ownership, Inclusion, dan Organizational Learning.This evaluation research on community development in the implementation of “PNPM Mandiri Perkotaan program” using community empowerment approach by Fetterman and wandersman. it is consist ten aspects, Improvement, Community Ownership, Inclusion, Democratic Participation, Social Justice, Community Knowledge, Evidence-based Strategies, Capacity Building, Organizational Learning, Accountability. The research method used is a qualitative with case study approach, while data collected by in depth interview, observation, and documentation, as well. Result of the research shows that there are some aspects fit with the people powerful condition while some other aspects even yet fit. The fit aspects such as Improvement, Social Justice, Community Knowledge, Evidence-based Strategies, Capacity Building, Accountability, then some other aspects even yet fit such as Community Ownership, Inclusion, dan Organizational Learning.