Artikel Ilmiah : E1A009077 a.n. FAJAR DEWANTARA
| NIM | E1A009077 |
|---|---|
| Namamhs | FAJAR DEWANTARA |
| Judul Artikel | PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN DI PT. KERETA API INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETA APIAN (STUDI DAOP V PURWOKERTO) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN DI PT. KERETA API INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETA APIAN (STUDI DAOP V PURWOKERTO) OLEH : FAJAR DEWANTARA E1A009077 Pengaturan akan penertiban Pedagang Asongan perlu dilakukan agar menunjang tercapainya ketertiban di Stasiun Kereta Api. Dengan tercapainya ketertiban di Stasiun Kereta Api, berarti negara telah berhasil mewujudkan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum harus ada di setiap negara yang merupakan negara hukum. Berkaitan dengan upaya melakukan penataan dan penertiban pedagang asongan di PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto, PT. Kereta Api Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian. Kriteria penataan dan penertiban pedagang asongan diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi pembinaan, penyelengaraan, stasiun kereta api, penyidikan, perizinan, dan sanksi administrasi. Ketentuan akan penertiban tersebut, kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perkereta Apian sebagai peraturan petunjuk pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, wewenang pengaturan pedagang asongan di PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto, merupakan wewenang PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto untuk melakukan penataaan dan penertiban pedagang asongan. Penegakan hukum terhadap Pedagang Asongan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian , yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia adalah melalui tahapan pengawasan yaitu langkah prefentif, serta melalui tahapan penerapan sanksi yaitu langkah represif. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Controlling over hawkers need to be done in order to support the achievment of order at the Train Station. The achievement of order at the train station, it means that the country has succeeded in realizing one of the legal. The purpose of the law must exist in every country that is a state law. In connection with efforts to make the arrangement and control of hawkers at PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto, PT. Kereta Api Indonesia published Law No. 23 of 2007 on the railway. Criteria for structuring and regulating the hawkers, stipulated in the law includes coaching, train station, ivestigation, licensing and administrative sanctions. Enforcement provisions of demolition, shall be regulated by Government Regulation No. 56 of 2009 on the Railway as a regulatory guidelines. Based on research results, hawkers regulatory authority in PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto is authorized PT. Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto to structuring and regulating the hawkers. Law enforcement against hawkers who violate the law number 23 of 2007 on the railway, carried by PT. Kereta Api Indonesia is through the stages of supervision, namely preventive measures, as well as through the stages of implementation of sanctions that repressive measures. |
| Kata kunci | Penertiban, Pedagang Asongan, PT. Kereta Api Indonesia |
| Pembimbing 1 | Sri Hartini, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | Setiadjeng Kadarsih, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 3 | Supriyanto, S.H., M.H. |
| Tahun | 2009 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |