Artikelilmiahs
Menampilkan 44.461-44.480 dari 48.759 item.
| # | Idartikelilmiah | NIM | Judul Artikel | Abstrak (Bhs. Indonesia) | Abtrak (Bhs. Inggris) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44461 | 47834 | H1A021001 | Simulasi dan Analisis Link Budget Perangkat Radio Cambium Pada Layanan Radio IP PT. Telkom Satelit Indonesia Menggunakan Link Planner | Laporan Tugas Akhir ini berfokus pada perhitungan link budget untuk perangkat radio dengan merk Cambium menggunakan software Link Planner dan hasil analisisnya akan digunakan untuk memberikan salah satu alternatif solusi kepada PT. Telkom Satelit Indonesia terkait rencana alih kelola layanan radio IP manage service mitra menjadi layanan swakelola. Rencana tersebut tidak bisa berjalan begitu saja tanpa adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Langkah yang dapat diambil adalah mencari perangkat radio yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama dengan perangkat radio existing serta melakukan proses perhitungan link budget dengan menggunakan software Link Planner. Perhitungan link budget menggunakan software Link Planner mencakup beberapa langkah seperti menentukan jarak tempuh, menentukan tinggi antena, dan pemilihan perangkat radio. Parameter yang digunakan dalam perhitungan link budget adalah Freznel Zone Clearance (FZC), Free Space Loss (FSL), Effective Isotropic Radiated Power (EIRP), Received Signal Level (RSL), System Operating Margin (SOM), Availibility (%) dan Bandiwtdh (Mbps). Dari 31 pelanggan layanan Radio IP di PT. Telkom Satelit Indonesia, sebanyak 100% pelanggan nilai EIRPnya memenuhi standar. Lalu sebanyak 87% pelanggan nilai RSLnya masuk ke dalam kategori bagus dan 13% pelanggan masuk ke dalam kategori sangat bagus serta sebanyak 94% pelanggan nilai SOMnya memenuhi standar lalu 6% pelanggan nilai SOMnya tidak memenuhi standar dan masuk ke dalam kategori buruk. | This Final Project report focuses on calculating the link budget for Cambium brand radio devices using the Link Planner software. The analysis results will be used to provide an alternative solution for PT. Telkom Satelit Indonesia regarding the plan to transition the management of Radio IP managed services from partners to self-managed services. This plan cannot be executed successfully without implementing proper steps to achieve optimal results. One of the steps that can be taken is to identify radio devices with similar capacity and capabilities as the existing ones and to perform link budget calculations using the Link Planner software. The link budget calculation process using the Link Planner software includes several steps, such as determining the transmission distance, antenna height, and selecting the appropriate radio device. The parameters used in the link budget calculation are Fresnel Zone Clearance (FZC), Free Space Loss (FSL), Effective Isotropic Radiated Power (EIRP), Received Signal Level (RSL), System Operating Margin (SOM), Availability (%), and Bandwidth (Mbps). Among the 31 Radio IP service customers of PT. Telkom Satelit Indonesia, 100% of them met the standard EIRP values. Additionally, 87% of customers had RSL values categorized as good, while 13% were categorized as very good. Furthermore, 94% of customers achieved standard SOM values, while 6% did not meet the standard and were categorized as poor. | |
| 44462 | 47831 | E1A021018 | PEMBUKTIAN PERKARA INSES DALAM PROSES PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto) | Pembuktian perkara inses pada tindak pidana pembunuhan bayi adalah metode khusus yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam tahap penuntutan. Pembuktian bertujuan untuk memahami cara menempatkan suatu yang sedang diperiksa. Dalam sidang pengadilan, pembuktian adalah upaya yang dilakukan Penuntut Umum dengan mengajukan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian perkara inses dalam proses penuntutan serta hambatan yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam membuktikan perkara inses tindak pidana pembunuhan bayi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Informan merupakan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto yang ditentukan dengan purposive sampling. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian perkara inses dalam tindak pidana pembunuhan bayi sebelum melakukan proses penuntutan dimulai dari pemeriksaan berkas perkara, penentuan dakwaan, persiapan persidangan, penyampaian dakwaan, dan pembuktian. Hambatan yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam membuktikan perkara inses tindak pidana pembunuhan bayi dapat digolongkan sebagai struktur hukum dan substansi hukum. | Evidence of incest cases in the crime of infanticide is a special method used by public prosecutors in the prosecution stage. Evidence aims to understand how to place something being examined. In court hearings, proof is an effort made by the Public Prosecutor by submitting valid evidence based on the law to prove the guilt of the defendant. This study aimed to determine the proof of incest cases in the prosecution process and the obstacles faced by the Public Prosecutor in proving the incest case of infanticide at the Purwokerto District Attorney's Office. This study used an empirical juridical approach with descriptive analytical research specifications. The informant was the Public Prosecutor of Purwokerto District Attorney, who was determined by purposive sampling. The type of data consists of primary and secondary data obtained from field and literature studies through interviews and literature studies. The data analysis method was qualitative. The results showed that the proof of incest cases in the crime of infanticide before carrying out the prosecution process starts by examining case files, determining charges, preparing for trials, submitting charges, and proving. The obstacles faced by the Public Prosecutor in proving the case of incest in the crime of infanticide can be classified as legal structures and legal substance. | |
| 44463 | 47832 | H1E021002 | Mapping and Clustering of Potential Baccaurea Plants Native to Sulawesi, Indonesia | Pemetaan potensi tumbuhan liar merupakan suatu proses identifikasi dan analisis secara sistematis terhadap keberadaan, persebaran, serta potensi pemanfaatan tumbuhan yang tumbuh secara alamiah di suatu wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi Tanaman Baccaurea Asli Sulawesi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi Agroindustri. Tahapan penelitian ini adalah eksplorasi kawasan hutan dan desa-desa di sekitar pegunungan Gandang Dewata, kemudian memetakan potensi menggunakan aplikasi QGIS, melakukan klasterisasi menggunakan metode elbow dan k-means clustering, serta diagram fishbone dan 5W+1H untuk merumuskan strategi pengembangan Agroindustri berbasis tanaman Baccaurea. Lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat desa sekitar kawasan hutan di Kabupaten Mamasa dan Mamuju. Berdasarkan hasil eksplorasi ditemukan 3 spesies Baccaurea yaitu Baccaurea Lanceolata, Baccaurea Costulata, dan Baccaurea Rasemosa yang tersebar di 25 desa di Kabupaten Mamasa dan Mamuju. Setelah itu dilakukan proses pemetaan sebaran potensi tanaman Baccaurea di Sulawesi menggunakan QGIS dan pengelompokan menggunakan K-Means Clustering berdasarkan empat variabel yaitu luas lahan, estimasi produksi, kelembaban, dan suhu rata-rata. Hasil pemetaan dan pengelompokan digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan agroindustri dengan tahapan brainstorming bersama para pemangku kepentingan dan analisis lebih mendalam menggunakan diagram fishbone dan 5W+1H. | Mapping the potential of wild plants is a process of systematic identification and analysis of the existence, distribution, and potential utilization of plants that grow naturally in an area. The purpose of this research is to identify and analyze the potential of Sulawesi Native Baccaurea Plants for development and utilization to become Agroindustry. The stages of this research are exploration of forest areas and villages around the Gandang Dewata mountains, then mapping the potential using the QGIS application, clustering using the elbow method and k-means clustering, as well as fishbone diagrams and 5W + 1H to formulate Agroindustry development strategies based on Baccaurea plants. Research location in West Sulawesi Province, Indonesia. Data was collected through observations and interviews with village communities around the forest area in Mamasa and Mamuju districts. Based on the results of the exploration, 3 species of Baccaurea were found, namely Baccaurea Lanceolata, Baccaurea Costulata, and Baccaurea Rasemosa spread across 25 villages in both Mamasa and Mamuju districts. After that, the process of mapping the potential distribution of Baccaurea plants in Sulawesi using QGIS and clustering using K-Means Clustering based on four variables, namely land area, estimated production, humidity, and average temperature. The results of mapping and clustering are used as the basis for agro-industry development strategies with brainstorming stages with stakeholders and more in-depth analysis using fishbone diagrams and 5W + 1H. | |
| 44464 | 47836 | D1A021086 | Pengaruh Fortifikasi Mineral Magnesium dan Sulfur Dalam Pakan Terhadap Konsumsi dan Kecernaan BETN Domba Lokal | Pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak memiliki kelemahan kandungan mineral magnesium dan sulfur yang rendah. Pada proses pencernaan, mineral Mg berperan dalam berbagai proses biokimia dan sulfur diperlukan dalam pembentukan asam amino yang mengandung sulfur dan sintesa protein mikroba yang mampu meningkatkan konsumsi dan kecernaan BETN. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh fortifikasi mineral magnesium dan sulfur dalam pakan terhadap konsumsi dan kecernaan BETN domba lokal telah dilaksanakan pada 11 Mei – 11 Agustus 2024. Penelitian menggunakan 18 ekor domba lokal jantan berumur 10 – 12 bulan dengan bobot 24,2 ± 2,2 kg. Penelitian menggunakan Metode eksperimental secara in vivo menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola satu arah (one way classification) dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan yang diuji P1 = Jerami padi amoniasi (25%) + Pakan konsentrat (75%); P2 = P1 + mineral Mg 0,005%/bobot domba; P3 = P2 + mineral S 0,83%/BK pakan. Hasil analisis variansi (ANAVA) konsumsi dan kecernaan BETN dipengaruhi fortifikasi mineral Mg dan S sangat nyata (P<0,01). Hasil uji BNJ menunjukkan konsumsi dan kecernaan BETN pakan domba yang difortifikasi mineral Mg dan S mendapatkan hasil yang paling tinggi. Kesimpulan penelitian fortifikasi mineral Mg dan S pada pakan mampu meningkatkan konsumsi BETN 20,38% dan kecernaan BETN 7,02% domba. | The use of rice straw as animal feed has the disadvantage of low magnesium and sulfur mineral content. In the digestive process, the mineral Mg plays a role in various biochemical processes and sulfur is needed in the formation of sulfur-containing amino acids and the synthesis of microbial proteins that are able to increase the consumption and digestibility of NFE. The research aimed to determine the effect of magnesium and sulfur mineral fortification in feed on the consumption and digestibility of local sheep NFE was carried out from May 11 to August 11, 2024. The study used 18 local male sheep aged 10-12 months with a weight of 24.2 ± 2.2 kg. The study used an in vivo experimental method using a one-way classification pattern (RAL) with 3 treatments and 6 replicates. The tested treatment P1 = Ammonia rice straw (25%) + Concentrated feed (75%); P2 = P1 + Mg minerals 0.005%/sheep weight; P3 = P2 + mineral S 0.83%/BK feed. The results of variance analysis (ANAVA) of NFE consumption and digestibility were influenced by the fortification of Mg and S minerals very real (P<0.01). The results of the BNJ test showed that the consumption and digestibility of NFE of sheep feed fortified with Mg and S minerals obtained the highest results. The conclusion of the research is that the fortification of Mg and S minerals in feed can increase the consumption of NFE by 20.38% and the digestibility of NFE by 7.02% of sheep. | |
| 44465 | 47838 | E1A020002 | PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp) | ABSTAK Pemberatan sanksi pidana merupakan penambahan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan disebabkan karena faktor tertentu. Salah satu faktor pemberatan sanksi pidana adalah recidive atau pengulangan tindak pidana. Penelitian ini menganalisis mengenai ancaman maksimal bagi residivis anak dalam tindak pidana persetubuhan pada Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskripstif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif dan disajikan dengan teks naratif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberatan sanksi pidana terhadap seorang residivis anak dalam kasus ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yaitu sanksi pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana. Namun, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak melihat pertimbangan mengenai Anak pelaku yang merupakan seorang residivis. Sehingga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Anak Pelaku masih rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya hakim dalam pertimbangan yuridisnya harus mempertimbangkan pula pasal yang mengatur mengenai seorang residivis. | ABSTRACT The increase in criminal sanctions is an increase in the threat of criminal punishment against the perpetrator of a crime due to certain factors. One of the factors that increases criminal sanctions is recidivism or repetition of criminal acts. This study analyzes the maximum threat for child recidivists in the crime of sexual intercourse in Decision Number 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp how the judge's legal considerations were in deciding the case. This study uses a normative legal research method with prescriptive research specifications. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials with literature studies. The analysis method used is qualitative normative and presented with narrative text. The results of this study indicate that the increase in criminal sanctions against a child recidivist in this case is in accordance with the provisions of Article 81 paragraph (4) of Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Perpu Number 1 of 2016, namely criminal sanctions plus 1/3 (one third) of the maximum criminal threat. However, the judge in making the decision did not consider the child of the perpetrator who was a recidivist. Thus, the sentence imposed by the judge on the child of the perpetrator was still low. Based on this, the judge in his legal considerations should also consider the articles regulating a recidivist. | |
| 44466 | 47839 | E1A021007 | PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PROSES KEPAILITAN (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NMOR 31/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2023/PN.JKT.PUS) | Perjanjian perdamaian sebagai alat agar debitor dan kreditor dapat melindungi dan mempertahankan hak-haknya. Perjanjian perdamaian dilakukan oleh debitor untuk dapat mempertahankan usahanya dari jerat kepailitan. Perjanjian perdamaian wajib dilaksanakan, jika debitor gagal menjalankan perjanjian perdamaian, kreditor dapat memohon membatalkan perjanjian perdamaian ke Pengadilan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan perjanjian perdamaian dan akibat hukum dikabulkannya pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses kepailitan pada Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Jkt Pus. Metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk narasi dengan metode analisis data yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Jkt Pus. permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dikabulkan dengan alasan debitor tidak dapat membuktikan pelaksanaan isi perjanjian perdamaian tersebut. Putusan tersebut memberikan akibat hukum berupa debitor dinyatakan pailit sehingga proses pemberesan harta pailit harus segera dilakukan. | A reconciliation agreement is a toll for debtors and creditors to protect and defend their rights. A reconciliation agreements are made by debtors to be able to defend their business from bankruptcy. The reconciliation agreement must be implemented. If the debtor is unable to implement the reconciliation agreement, the creditor may request to cancel the reconciliation agreement to the Court. The purpose of the research was to find out how the process of cancelling a reconciliation agreement and the legal consequences of granting the cancellation of a reconciliation agreement in the bankruptcy process in Decision Number 31/Pdt.Sus-Cancellation Of Accord/2023/PN Jkt Pus. The method used was normative juridical, which were collected through literature studies. That were presented in narrative form using normative juridical data analysis method. The research and discussion results indicated that Central Jakarta Commercial Court in Decision Number 31/Pdt.Sus-Cancellation Of Accord/2023/PN Jkt Pus., granted the request to cancel the reconciliation agreement because the debtor could not prove that he had implemented the contents of the reconciliation agreement. The legal consequences of cancelling the reconciliation agreement are that the debtor is declared bankrupt, and the process of disposing of the bankruptcy property must be carried out immediately. | |
| 44467 | 47840 | E1A021137 | IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst) | Kepailitan adalah adalah penyitaan secara menyeluruh terhadap seluruh aset milik debitor pailit, yang proses pengelolaan serta penyelesaiannya dilaksanakan oleh kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Persyaratan dalam pengajuan pailit memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi kreditor yang berniat mengajukan permohonan kepailitan, memahami dan memastikan terpenuhinya syarat-syarat tersebut menjadi langkah krusial agar permohonan dapat diterima pengadilan. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitan dilaksanakan untuk mengetahui implementasi Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Jkt Pst. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Jkt Pst menolak permohonan pailit kreditor karena permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan kepailitan yang tercantum di Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Penolakan tersebut berkaitan dengan dasar permohonan pailit, yaitu Perjanjian Utang Piutang dinilai tidak sah. Akibat hukum ditolaknya putusan adalah tidak adanya keadilan bagi pemohon dan termohon karena status mereka sebagai pihak-pihak dalam kepailitan dan status utang piutang mereka serta tidak ada kepastian hukum mengenai pelunasan piutang kreditor. | Bankruptcy is a comprehensive or general seizure of all assets owned by a bankrupt debtor, with the management and settlement process carried out by a curator under the supervision of a supervisory judge, as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The requirements for filing for bankruptcy play a crucial role, especially for creditors intending to submit a bankruptcy petition. Understanding and ensuring the fulfillment of these requirements is a critical step to ensure that the petition is accepted by the court. This research employs a normative juridical approach with a descriptive analytical research specification. This research is conducted to analyze the implementation of Article 2 Paragraph (1) of the Bankruptcy Law and the legal implications of Decision Number 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst. Decision Number 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Jkt Pst rejected the creditor's bankruptcy petition because the application submitted to the Central Jakarta Commercial Court did not meet the bankruptcy filing requirements outlined in Article 2, paragraph (1) of the Bankruptcy Law. The rejection was related to the basis of the bankruptcy petition, as the Loan Agreement was deemed invalid. The legal consequence of this rejection is the absence of justice for both the petitioner and the respondent, as their status as parties in the bankruptcy case remains uncertain, as does the status of their debt and receivables, leading to a lack of legal certainty regarding the creditor's receivable settlement. | |
| 44468 | 47841 | C1C021003 | Pengaruh Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Negara Indonesia Dan Filipina | Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Philippine Stock Exchange periode 2022-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Populasi pada penelitian ini berjumlah 105 perusahaan BEI dan 22 perusahaan PSE dengan total sampel terpilih menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 79 perusahaan BEI dan 18 perusahaan PSE. Teknik purposive sampling menghasilkan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil analisis penelitian menggunakan IBM SPSS Statistics 26 menunjukkan bahwa: (1a) Pengungkapan laporan keberlanjutan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pertambangan di Indonesia, (1b) Pengungkapan laporan keberlanjutan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pertambangan di Filipina, (2a) Profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan pertambangan di Indonesia dan (2b) Profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan di Filipina. Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan perlu menyeimbangkan antara kinerja keuangan dan praktik berkelanjutan yang dijalankan perusahaan serta memperhatikan faktor eksternal lain seperti kondisi pasar dan regulasi agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Investor perlu memperhatikan prospek masa depan perusahaan melalui kinerja keuangan dan praktik berkelanjutan dalam membuat keputusan investasi. | This research is a quantitative research on mining companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Philippine Stock Exchange (PSE) between 2022-2023. This research aims to test and analyze the effect of sustainability report disclosure on firm value with profitability as a moderating variable. Population of this research is 105 IDX companies and 22 PSE companies with a total sample selected using purposive sampling technique totaling 79 IDX companies and 18 PSE companies. The purposive sampling technique produces samples in accordance with predetermined criteria. The results of this research analysis using IBM SPSS Statistics 26 show that: (1a) Disclosure of sustainability reports has no significant effect on the value of mining companies in Indonesia, (1b) Disclosure of sustainability reports has a significant positive effect on the value of mining companies in the Philippines, (2a) Profitability is not able to strengthen the effect of disclosure of sustainability reports on the value of mining companies in Indonesia and (2b) Profitability is not able to strengthen the effect of disclosure of sustainability reports on firm value in the Philippines. The implication of this research is that companies have to balance between financial performance and sustainable practices carried out by the company and pay attention to other external factors such as market conditions and regulation in order to increase company value. Investors need to pay attention to the company's future prospects through financial performance and sustainable practices in making investment decisions. | |
| 44469 | 47842 | H1B018041 | Pengaruh Penggunaan Agregat Kasar dari Sampah PP yang dilapisi Pasir dan Slag serta Agregat Halus dari Pasir dan Sampah PET terhadap Kuat Tekan dan Absorpsi Beton | Pencemaran lingkungan merupakan tantangan serius yang dihadapi dunia saat ini. Peningkatan produksi limbah plastik menjadi salah satu kontributor utama dalam merusak ekosistem. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan konstruksi dapat menjadi solusi inovatif untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Beton, sebagai bahan konstruksi yang umum digunakan, dapat dimodifikasi dengan menambahkan limbah plastik dalam campurannya. Penelitian ini fokus pada pemanfaatan dan limbah plastik sebagai bahan penyusun agregat yang dilapisi oleh Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS) dalam beton untuk menciptakan campuran yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan metode eksperimental, penelitian ini mengevaluasi pengaruh penggunaan agregat kasar dari limbah plastik PP yang dilapisi GGBFS dan agregat halus dari limbah plastik PET terhadap karakteristik mekanik beton. Hasilnya menunjukkan peningkatan kekuatan tekan dan resistensi terhadap penyerapan air seiring dengan peningkatan kandungan GGBFS. Beton pada FAS 0,30 dengan 30% GGBFS pada agregat kasar dari limbah plastik PP menunjukkan nilai kuat tekan tertinggi, yaitu 16,2902 MPa pada umur 7 hari dan 23,0094 MPa pada umur 28 hari. Studi ini berpotensi memberikan kontribusi pada pengembangan beton berkelanjutan dan menjadi solusi terhadap masalah limbah plastik dengan memanfaatkan botol plastik sebagai agregat. Penelitian ini memberikan informasi yang berharga untuk pemilihan formulasi beton yang optimal, mendukung industri konstruksi dalam mengatasi kendala sumber daya, dan meningkatkan keberlanjutan konstruksi. | Environmental pollution is a serious challenge faced by the world today. The increase in plastic waste production has become one of the main contributors to ecosystem degradation. Therefore, utilizing plastic waste as a construction material can be an innovative solution to reduce its negative impact on the environment. Concrete, as a commonly used construction material, can be modified by adding plastic waste to its mixture. This research focuses on the utilization of plastic waste as aggregate material coated with Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS) in concrete to create an environmentally friendly mix. Using an experimental method, this study evaluates the impact of using coarse aggregate from Polypropylene (PP) plastic waste coated with GGBFS and fine aggregate from Polyethylene Terephthalate (PET) plastic waste on the mechanical characteristics of concrete. The results show an increase in compressive strength and resistance to water absorption as the GGBFS content increases. Concrete with a water-cement ratio of 0,38 and 30% GGBFS on coarse aggregate from PP plastic waste showed the highest compressive strength, reaching 18,3135 MPa at 7 days and 23,8520 MPa at 28 days. This study has the potential to contribute to the development of sustainable concrete and offers a solution to the plastic waste problem by utilizing plastic bottles as aggregates. This research provides valuable information for selecting optimal concrete formulations, supporting the construction industry in addressing resource challenges, and enhancing construction sustainability. | |
| 44470 | 47844 | K1B020049 | Metode Regresi Robust Estimasi-M dan Aplikasinya (Studi Kasus: Data Inflasi di Indonesia Tahun 1990-2024) | Inflasi merupakan indikator ekonomi penting yang dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Indonesia telah mengalami dinamika ekonomi, termasuk krisis moneter 1997-1998, krisis keuangan global 2008, dan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di Indonesia dari tahun 1990 hingga 2024. Karena adanya masalah pencilan, penelitian ini menggunakan regresi robust estimasi-M dengan fungsi pembobot Huber dan Tukey bisquare. Variabel prediktor yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan valuta asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dengan fungsi pembobot Huber memiliki nilai adjusted R-squared sebesar 91,22% dan MSE sebesar 8,4938, sedangkan model dengan fungsi pembobot Tukey bisquare memiliki nilai adjusted R-squared sebesar 88,84% dan MSE sebesar 11,8803. Berdasarkan perbandingan ini, model dengan fungsi pembobotan Huber lebih direkomendasikan dibandingkan model dengan fungsi pembobotan Tukey bisquare. Kesimpulannya, regresi robust efektif dalam menangani data pencilan pada data inflasi. | Inflation is a crucial economic indicator influenced by various macroeconomic factors. Indonesia has already experienced in economic dynamics, including the 1997-1998 monetary crisis, the 2008 global financial crisis, and the Covid-19 pandemic in 2020. This study is to analyze the factors affecting inflation in Indonesia from 1990 to 2024, due to outlier problem by using M-estimation robust regression with Huber and Tukey bisquare weighting functions. The predictor variables are economic growth, interest rates, and foreign exchange. The results show that the model with the Huber weighting function has an adjusted R-squared of 91,22% and a MSE of 8,4938, while the model with the Tukey bisquare weighting function has an adjusted R-squared of 88,84% and a MSE of 11,8803. Based on this comparison, we recommend the model with the Huber weighting function as the preferred choice. Finally, we conclude that robust regression is effective in handling outliers in inflation data. | |
| 44471 | 47845 | D1A021035 | Pengaruh Fortifikasi Mineral Magnesium dan Sulfur Dalam Pakan Terhadap Konsumsi dan Kecernaan Bahan Kering Pakan Domba | Latar Belakang. Penelitian bertujuan untuk mengkaji fortifikasi mineral magnesium (Mg) dan magnesium (Mg)+sulfur terhadap konsumsi dan kecernaan bahan kering pakan domba telah dilaksanakan pada 22 Mei – 17 September 2024 di Jl. Suparto No. 22, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Analisis proksimat dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Materi dan Metode. Materi yang digunakan yaitu 18 ekor domba lokal jantan berumur 10 – 12 bulan dengan bobot badan 24,2 ± 2,2 kg yang dipelihara dalam kandang individu model panggung. Pakan yang diberikan berupa jerami padi amoniasi/JPA (25%) dan konsentrat (75%) sebanyak 4,5% bahan kering dari bobot badan. Metode eksperimental in vivo menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola satu arah (One way classification), terdiri dari 3 perlakuan yang diuji yaitu P1 = jerami padi amoniasi (25%) + konsentrat (75%); P2 = P1 + magnesium 0,005% dari BB domba; P3 = P2 + sulfur 0,83% dari BK pakan, setiap perlakuan diulang 6 kali. Peubah yang diukur yaitu konsumsi dan kecernaan bahan kering, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis variansi (ANAVA) kemudian diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil. Rata-rata konsumsi bahan kering antara 769,51 ± 7,45 sampai dengan 973,22 ± 5,31 gram/ekor/hari. Rata-rata kecernaan bahan kering antara 66,83 ± 0,98% sampai dengan 70,10 ± 0,06%. Hasil analisis variansi menunjukkan perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap konsumsi dan kecernaan bahan kering (P<0,01). Hasil uji BNJ menunjukkan bahwa konsumsi bahan kering terendah sebesar 769,51 gram/ekor/hari dan kecernaan bahan kering tertinggi sebesar 70,10% dicapai oleh domba yang diberi pakan tanpa fortifikasi mineral magnesium (Mg) dan sulfur (P1). Simpulan. Fortifikasi mineral magnesium (Mg) dan sulfur dapat meningkatkan konsumsi bahan kering 20,93% jika dibandingkan pakan kontrol, tetapi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kecernaan bahan kering pada domba. | Background. Research aimed to determine the mineral fortification of magnesium (Mg) and magnesium (Mg)+sulfur on the consumption and digestibility of dry matter of sheep feed was carried out from May 22 to September 17, 2024 at Jl. Suparto No. 22, Kutasari Village, Baturaden District, Banyumas Regency. Proximate analysis was carried out at the Animal Nutrition and Diet Science Laboratory, Faculty of Animal Husbandry, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Materials and Methods. The material used was 18 local male sheep aged 10-12 months with a weight of 24.2 ± 2.2 kg kept in individual cages on stilts. The feed was ammoniated rice straw/JPA (25%) and concentrate (75%) as much as 4.5% dry matter of body weight. The in vivo experimental method used a completely randomized design (CRD) with a one-way classification pattern, consisting of 3 treatments tested, namely P1 = ammoniated rice straw (25%) + concentrate (75%); P2 = P1 + magnesium 0.005% of sheep BW; P3 = P2 + sulfur 0.83% of feed BK, each treatment was repeated 6 times. The measured variables are consumption and digestibility of dry matter, the data obtained was analyzed using analysis of variance (ANOVA) which was further tested with the Honestly Significant Difference test (HSD) test. Results. Average dry matter consumption ranged from 769.51 ± 7.45 to 973.22 ± 5.31 grams/head/day. The average digestibility of dry matter ranged from 66.83 ± 0.98% to 70.10 ± 0.06%. The results of the analysis of variance showed that the treatment had a very significant effect on dry matter consumption and digestibility (P < 0.01). BNJ test results showed that the lowest dry matter consumption of 769.51 grams/head/day and the highest dry matter digestibility of 70.10% were achieved by sheep fed without mineral fortification of magnesium (Mg) and sulfur (P1). Conclusion. Magnesium (Mg) and sulfur mineral fortification can increase dry matter consumption by 20.93% when compared to control feed, but has no effect on increasing dry matter digestibility in sheep. | |
| 44472 | 47859 | E1B021019 | An Acquittal of Proofing A Case Involving The Keeping of Hystrix Javanica as A Protected Animal In Denpasar District Court (Case Study of Decision Number 809/Pid.Sus/2024/PN Dps) | Landak Jawa (Hystrix Javanica) merupakah salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah, terdapat ketentuan pidana bagi yang memiliki, memelihara, membunuh, memperniagakan, dan lain sebagainya. Terdakwa tindak pidana pemeliharaan Landak Jawa (Hystrix Javanica) sebagai satwa yang dilindungi seharusnya dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf A Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun hakim justru menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan bebas dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Spesifikasi preskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan menggunakan sumber data berupa Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi, kategorisasi, dan penyajian. Penyajian data disajikan dalam bentuk deskriptif analitif. Hasil penelitian menunjukkan hakim menjatuhkan putusan bebas karena terdapat salah satu unsur pasal yang tidak terpenuhi yakni perbuatan melawan hukumnya tidak terbukti. Hal ini karena tidak ada unsur kesengajaan pada perbuatan yang dilakukan. Hakim mempertimbangkan melalui pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. | Hystrix Javanica is one of the animals protected by the government, there are criminal provisions for owning, maintaining, killing, trading, and so on. The defendant of the crime of keeping Hystrix Javanica as a protected animal should have been convicted as stipulated in Article 21, paragraph (2), letter A of the Conservation of Natural Resources and Ecosystems Law, but the judge acquitted the defendant. This study aims to determine the reasons for the judge's acquittal and legal considerations when issuing an acquittal in Decision Number 809/Pid. Sus/2024/PN Dps. The type of research used in this study is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. Prescriptive specifications were used in this study. This research uses secondary data from data sources in the form of Legislation and Decision Number 809/Pid. Sus/2024/PN Dps. Data collection was performed using a literature study. Data processing was performed through reduction, categorization, and presentation. The data are presented in an analytical descriptive form. The results showed that the judge made an acquittal verdict because there was one element of the article that was not fulfilled, namely, the unlawful act was not proven. This is because there are no elements of intent in committed acts. The Judges consider juridical, philosophical, and sociological considerations to achieve justice in society. | |
| 44473 | 47846 | G1A021015 | Karakteristik Pasien Adenokarsinoma Paru dengan EGFR Negatif di RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2023-2024 | Latar Belakang: Adenokarsinoma paru merupakan salah satu tipe kanker paru yang sering ditemukan. Prognosis dan terapi pada pasien adenokarsinoma paru sangat dipengaruhi oleh adanya mutasi genetik, salah satunya pada gen EGFR. Tujuan: Menganalisis distribusi karakteristik pasien adenokarsinoma paru dengan EGFR negatif berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi tumor dan ketahanan hidup pasien di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Metodologi: Metode penelitian menggunakan deskriptif observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel menggunakan data 269 pasien dengan hasil pemeriksaan EGFR negatif dari bulan Maret 2023 hingga September 2024. Data dikumpulkan melalui rekam medis dan dianalisis menggunakan distribusi frekuensi. Hasil: Dari 269 pasien yang diteliti, kelompok usia tertinggi berada pada rentang 61-70 tahun (31,1%) dan paling terendah pada usia ≤ 20 tahun (0,4%). Berdasarkan jenis kelamin, dominan pasien laki-laki (66,2%) dibanding perempuan (33,8%). Lokasi tumor paling sering ditemukan di lebih dari satu lobus paru (32,7%), sementara paling sedikit di lobus media paru kanan (8,2%). Ketahanan hidup menunjukkan bahwa 83,3% pasien bertahan hidup lebih dari 6 bulan, sedangkan 16,7% meninggal dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kesimpulan: Pasien adenokarsinoma paru dengan EGFR negatif paling sering ditemukan pada laki-laki berusia 61-70 tahun, dengan lokasi tumor utama di lebih dari satu lobus paru, serta mayoritas pasien bertahan hidup lebih dari enam bulan setelah didiagnosis | Background: Lung adenocarcinoma is one of the most common types of lung cancer. Prognosis and therapy in patients with lung adenocarcinoma are greatly influenced by genetic mutations, one of which is in the EGFR gene. Objective: To analyze the distribution of characteristics of lung adenocarcinoma patients with negative EGFR based on age, gender, tumor location and patient survival at Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Regional Hospital. Methodology: The research method used descriptive observations with a cross sectional approach. The sample used data from 269 patients with negative EGFR examination results from March 2023 to September 2024. Data was collected through medical records and analyzed using a frequency distribution. Results: Of the 269 patients studied, the highest age group was in the range of 61–70 years (31.1%) and the lowest was ≤ 20 years (0.4%). Based on gender, male patients were dominant (66.2%) compared to female patients (33.8%). The most frequent tumor location was found in more than one lung lobe (32.7%), while the last was in the right middle lung lobe (8.2%). Survival showed that 83.3% of patients survived more than 6 months, while 16.7% died in less than 6 months. Conclusion: Patients with EGFR-negative lung adenocarcinoma were most often found in men aged 61–70 years, with primary tumor locations in more than one lung lobe, and the majority of patients survived more than six months after diagnosis. | |
| 44474 | 47893 | E1A021241 | PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. MITRA KARYA TRI UTAMA (SAMPOERNA) | Perusahaan untuk tetap hidup, tumbuh, dan berkembang perlu dukungan masyarakat, maka dibentuknya ketentuan mengenai Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsep CSR menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pemangku kepentingannya. Penelitan bertujuan mengkaji mengenai penerapan CSR berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Mitra Karya Tri Utama (Sampoerna), serta sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya menerapkan CSR sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan di PT. Mitra Karya Tri Utama (Sampoerna), perseroan yang memproduksi rokok di Kabupaten Purbalingga. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitan menunjukkan PT. Mitra Karya Tri Utama (Sampoerna) telah melaksanakan kewajibannya menerapkan CSR berdasarkan Pasal 74 -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya menerapkan CSR yaitu sanksi administratif sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sanksi sesuai peraturan daerah berlaku, dan sanksi pada perundang-undangan terkait. PT. Mitra Karya Tri Utama (Sampoerna) diharapkan mempertahankan pelaksanaan CSR, serta perlu adanya sanksi yang tegas di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. | Companies to survive, grow, and develop need community support, therefore provisions regarding Corporate Social Responsibility or Social and Environmental Responsibility are established as stated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The concept of CSR emphasizes that companies have a responsibility towards their stakeholders. The study aims to examine the implementation of CSR based on Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in PT. Mitra Karya Tri Utama (Sampoerna), as well as sanctions for companies that don't carry out their obligations to implement CSR in accordance with laws and regulations. The study was conducted at PT. Mitra Karya Tri Utama (Sampoerna), a company that produces cigarettes in Purbalingga Regency. The study used a normative legal approach method. The results of the study indicate that PT. Mitra Karya Tri Utama (Sampoerna) has carried out its obligations to implement CSR based on Article 74 Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Sanctions for companies that don't carry out their obligations to implement CSR are administrative sanctions in accordance with Law Number 25 of 2007 concerning Investment, sanctions in accordance with applicable regional regulations, and sanctions in related legislation. PT. Mitra Karya Tri Utama (Sampoerna) is expected to maintain the implementation of CSR, and there needs to be strict sanctions in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. | |
| 44475 | 47847 | E1A021190 | IMPLEMENTASI HUKUM PROGRAM VAKSINASI PRA-MARITAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Studi di Puskesmas Mrebet Purbalingga) | Penyakit tetanus merupakan salah satu penyebab kematian yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi pra-marital bertujuan memberikan perlindungan bagi calon pengantin wanita dan mempersiapkan mereka untuk kehamilan yang sehat, sehingga mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi akibat infeksi tetanus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum program vaksinasi pra-marital dalam pelayanan kesehatan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di Puskesmas Mrebet Purbalingga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Informan dipilih melalui purposive sampling. Metode pengolahan data meliputi reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk matriks kualitatif dan teks naratif. Analisis data menggunakan metode content analysis dan comparative analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program vaksinasi pra-marital dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Mrebet Purbalingga telah terimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan parameter sebagai berikut: pelayanan vaksinasi pra-marital yang telah sesuai dengan standar pelayanan operasional; tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan vaksinasi pra-marital; dan tersedianya stok vaksin pra-marital yang lengkap di Puskesmas Mrebet Purbalingga. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya SK Kepala Puskesmas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Imunisasi di UPTD Puskesmas Mrebet, Bidan yang sudah kompeten dalam memberikan vaksinasi pra-marital dan sarana dan prasarana yang sangat lengkap dalam menunjang vaksinasi pra-marital. Faktor penghambat antara lain masih banyak calon pengantin yang takut efek samping dari vaksinasi, masih ditemukan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sedikitnya peserta yang mengikuti sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi pra-marital | Tetanus disease are among the causes of death that can be prevented by vaccination. The pre-marital vaccination program aims to protect brides-to-be and prepare them for a healthy pregnancy, thereby reducing maternal and infant mortality due to tetanus infection. This study aims to analyze the implementation of the pre-marital vaccination program in health services and the factors that influence its implementation at the Puskesmas Mrebet Purbalingga. This study is an empirical juridical research with a qualitative approach and descriptive research specification. The data used includes primary and secondary data obtained from interviews and literature studies. Informants selected through purposive sampling. Data processing methods include data reduction, data display, and data categorization. Data presentation is in the form of qualitative matrices and narrative text. Data analysis using content analysis and comparative analysis. The results showed that the pre-marital vaccination program in health services at the Puskesmas Mrebet Purbalingga has been implemented well. This is evidenced by the following parameters: pre-marital vaccination services that are by operational service standards; the availability of competent human resources in providing pre-marital vaccinations; and an adequate supply of vaccines at the Puskesmas Mrebet Purbalingga. The factors influencing this implementation can be categorized into 2 (two) factors: supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include Surat Kepala Puskesmas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Imunisasi di UPTD Puskesmas Mrebet, midwives who are competent in providing pre-marital vaccinations, and the essential facilities and infrastructure that facilitate the delivery of this service. The inhibiting factors include apprehensions among prospective brides regarding potential side effects of vaccinations, unregistered marriages at the Kantor Urusan Agama (KUA), and low participation who take part in socialization about the importance of pre-marital vaccination. | |
| 44476 | 47849 | D1A021083 | PENGARUH SUHU DAN pH TERHADAP LAMA PENGOMPOSAN DI DESA MELUNG, KECAMATAN KEDUNGBANTENG, KABUPATEN BANYUMAS | Latar belakang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui suhu dan pH kompos yang optimal dengan lama pengomposan selama 28 hari. Penelitian ini dilaksanakan pada 19 November – 18 Desember 2023 dalam magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa) yang diinisiasi oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Materi dan Metode. Materi penelitian adalah feses kambing 1000 kg, aktivator vit animal sebanyak 2,5 kg, serbuk gergaji sebanyak 50 kg, abu kayu sebanyak 50 kg, kapur dolomit sebanyak 20 kg, dan air secukupnya. Alat yang digunakan adalah 1 unit chopper, 2 unit cangkul, 2 unit sekop, 1 unit timbangan, 1 unit termometer, dan 1 unit soil tester. Metode penelitian adalah eksperimental dengan rancangan penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) dilanjutkan dengan uji Ortogonal Polinomial dimana lama pengomposan sebagai perlakuan yaitu 0 hari, 7 hari,14 hari, 21 hari, dan 28 hari sehingga terdapat 5 perlakuan dan terdapat 4 ulangan. Hasil. Hasil rataan suhu kompos masing-masing perlakuan yaitu 33oC ± 0,82 ; 35,5 oC ±1,29 ; 39,25 oC ±0,96 ; 36 oC ±0,82 dan 31,5 oC ±1,29 sedangkan rataan pH kompos masing-masing perlakuan yaitu 5,3±0,10 ; 5,5±0,15; 5,7± 0,18 ; 6,4± 0,22 ; 7,3±0,08. Hasil analisis variansi menunjukan bahwa lama pengomposan yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap suhu dan pH (P<0,01). Hasil uji lanjut ortogonal polinomial suhu pengaruhnya bersifat kuadrater dengan persamaan garis Y = 32,55 + 0,8214X – 0,0306X2 dengan titik balik (13,42; 38,06) begitu juga dengan pH pengaruhnya bersifat kuadrater dimana persamaan garis Y = 5,3364 – 0,0068X + 0,0028X2 dengan titik balik (1,21; 5,33). Simpulan. Suhu kompos yang optimal dicapai pada 31,50 C dan pH kompos yang optimal dicapai pada 7,3. | Introduction. The study aims to determine the optimal compost temperature and pH with a composting duration of 28 days. This research was carried out on November 19 – December 18 2023 in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) internship Student Organization Capacity Strengthening Program (PPK Ormawa) initiated by the Directorate of Learning and Student Affairs, Directorate General of Higher Education, Research and Technology. Materials and Methods. The research materials were goat feces as much as 1000 kg, animal vit activator as much as 2.5 kg, sawdust as much as 50 kg, wood ash as much as 50 kg, dolomite lime as much as 20 kg, and enough water. The tools used are 1 unit of chopper, 2 units of hoes, 2 units of shovels, 1 unit of scales, 1 unit of thermometer, and 1 unit of soil tester. The research method is experimental with a Complete Randomized Design (RAL) research design followed by a Polynomial Orthogonal test where the duration of composting as a treatment is 0 days, 7 days, 14 days, 21 days, and 28 days so that there are 5 treatments and there are 4 repeats. Result. The average compost temperature of each treatment is 33 OC ± 0.82; 35.5 OC ±1.29 ; 39.25 OC ±0.96 ; 36 OC ±0.82 and 31.5 OC ±1.29 while the average pH of each compost treatment is 5.3±0.10; 5.5±0.15; 5.7± 0.18 ; 6.4± 0.22 ; 7.3±0.08. The results of the variance analysis showed that different composting durations had a very significant effect on temperature and pH (P<0.01). The results of further orthogonal polynomial tests of temperature influence are quadratic with the equation of line Y = 32.55 + 0.8214X – 0.0306X2 with turning points (13.42; 38.06) as well as pH the effect is quadratic where the equation of line Y = 5.3364 – 0.0068X + 0.0028X2 with turning points (1.21; 5.33). Conclusion. The optimum compost temperature is achieved at 31.5 OC and the optimum compost pH is achieved at 7.3. | |
| 44477 | 47880 | H1C021003 | Geologi dan Analisis Kestabilan Lereng Dengan Menggunakan Metode Kesetimbangan Batas di Tebing Sungai Klawing, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah | Formasi Aluvium di lereng perbukitan sekitar Sungai Klawing, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mengalami longsor secara bersamaan. Tulisan ini mengkaji pengaruh litologi dan erosi yang mengikis kaki sungai terhadap kejadian longsor di wilayah tersebut. Pengamatan lapangan dilakukan dengan menentukan posisi longsor, mengidentifikasi jenis tanah, mengukur geometri lereng, menentukan lapisan-lapisan lereng, serta mengambil sampel tanah dari setiap lapisan untuk analisis lebih lanjut. Sungai Klawing sangat rentan terhadap longsor karena litologinya yang mudah mengalami pelapukan dan erosi, terutama pada batuan lempung dan batupasir. Selain itu, erosi lateral oleh Sungai Klawing menyebabkan pengikisan kaki lereng, mengurangi dukungan dasar lereng, dan meningkatkan potensi longsor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keamanan lereng yang rawan longsor. Fokus penelitian adalah tebing Sungai Klawing yang dibagi menjadi tiga bagian: atas, tengah, dan bawah. Sampel tanah yang diambil diuji di laboratorium untuk menentukan parameter seperti berat jenis, sudut geser dalam, dan kohesi. Analisis stabilitas lereng dilakukan menggunakan metode Limit Equilibrium (Morgenstern–Price) dengan bantuan perangkat lunak Geostudio (Slope/W). Hasil analisis ini untuk menunjukkan faktor keamanan (FK) lereng Sungai Klawing yang mengindikasikan bahwa lereng ini berada dalam kondisi tidak stabil dan sangat rentan terhadap longsor. | The Alluvium Formation on the hillside around the Klawing River, Kaligondang District, Purbalingga Regency, Central Java, experiences simultaneous landslides. This study examines the influence of lithology and erosion, which erodes the riverbanks, on the occurrence of landslides in the area. Field observations were conducted by determining the landslide position, identifying soil types, measuring slope geometry, determining slope layers, and collecting soil samples from each layer for further analysis. The Klawing River is highly prone to landslides due to its lithology, which is easily weathered and eroded, particularly in claystone and sandstone formations. Additionally, lateral erosion by the Klawing River erodes the slope foot, reducing the base support and increasing the potential for landslides. This research aims to analyze the slope safety factor in landslide-prone areas. The study focuses on the cliffs of the Klawing River, which are divided into three sections: upper, middle, and lower. Soil samples were collected and tested in the laboratory to determine parameters such as specific gravity, internal shear angle, and cohesion. Slope stability analysis was carried out using the Limit Equilibrium method (Morgenstern–Price) with the aid of Geostudio (Slope/W) software. The analysis results indicate the slope safety factor (SF) of the Klawing River, showing that the slope is in an unstable condition and highly susceptible to landslides. | |
| 44478 | 47905 | E1A021199 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IBU MENYUSUI DI RUANG PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum bagi ibu menyusui di ruang publik dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum yang digunakan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan analitis, metode pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, penemuan hukum In Concreto dengan sumber data yang digunakan data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi, klasifikasi, dan display. Data disajikan dalam bentuk teks naratif disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Metode analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian perlindungan hukum bagi ibu menyusui di ruang publik dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak telah menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya peraturan yang lebih rendah telah didasarkan pada peraturan lebih tinggi dan peraturan tersebut tidak saling bertentangan dalam kedudukan sederajat. Bentuk perlindungan hukum bagi ibu menyusui di ruang publik dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak, meliputi: jaminan pengaturan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif; jaminan pengaturan dukungan program ASI Eksklusif dari pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum melalui kebijakan; jaminan pengaturan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan/atau luar ruangan untuk menyusui dengan penyediaan Ruang ASI sesuai standar; jaminan pengaturan tersedianya Ruang ASI yang memenuhi unsur perencanaan, sarana, dan prasarana, ketenagaan dan pendanaan; jaminan pengaturan pemberian ASI di tempat kerja dan fasilitas umum; jaminan pengaturan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja, fasilitas umum, dan moda transportasi umum. | This research aims to determine the synchronization of arrangements and forms of legal protection for nursing mothers in public spaces in realizing the welfare of mothers and children as regulated in legislation. The type of legal research used is normative juridical with a statutory approach method, analytical approach method, conceptual approach method. Research specifications used inventory legislation, legal synchronization, legal discovery In Concreto with data sources used secondary data collected by literature study. Data processing is done by reduction, classification, and display. Data is presented in the form of narrative text arranged systematically, logically, and rationally. The data analysis method uses qualitative normative analysis method. The results of the research on legal protection for breastfeeding mothers in public spaces in realizing the welfare of mothers and children have shown the level of vertical and horizontal synchronization. This means that lower regulations have been based on higher regulations and these regulations do not contradict each other in an equal position. The forms of legal protection for breastfeeding mothers in public spaces in realizing the welfare of mothers and children include: guaranteed protection arrangements for mothers in providing exclusive breastfeeding and fulfilling children's rights to get exclusive breastfeeding; guaranteed support arrangements for exclusive breastfeeding programs from workplace administrators and organizers. | |
| 44479 | 47850 | C1C021048 | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, AUDIT TENURE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2023 | Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh financial distress, audit tenure, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan opini audit going concern pada sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Dasar penelitian ini menggunakan teori keagenan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Financial distress berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan opini audit going concern, Audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan opini audit going concern, Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan opini audit going concern. | This study aims to test and analyze the effect of financial distress, audit tenure, and company size on going concern audit opinion disclosure in the transportation and logistics sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2023. The basis of this research uses agency theory. The type of data used is secondary data in the form of the company's annual financial statements. The sampling technique used purposive sampling method. The data analysis technique used is logistic regression analysis. The results showed that financial distress has a significant negative effect on going concern audit opinion disclosure, audit tenure has no significant effect on going concern audit opinion disclosure, company size has a significant positive effect on going concern audit opinion disclosure. | |
| 44480 | 47851 | E1A021182 | TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM | Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sinkronisasi pengaturan dan mengetahui bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan analitis, metode pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi, klasifikasi, dan display kemudian data bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan model analisis isi dan analisis perbandingan. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Hasil penelitian menunjukan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis telah menunjukan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya peraturan yang lebih rendah telah didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi dan peraturan tersebut tidak saling bertentangan dalam kedudukan yang sederajat. Kemudian bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia terbagi menjadi tanggung jawab hukum secara pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan tanggung jawab hukum secara perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 22 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | This research aims to find the synchronization of arrangements and find out the form of legal responsibility of hospitals in medical waste management as regulated in legislation. The type of legal research used is normative juridical with a statutory approach method, analytical approach method, conceptual approach method. The data source used is secondary data. Data collection is done by literature study. Data processing is done by reduction, classification, and display then the legal materials obtained are analyzed qualitatively with a content analysis model and comparative analysis. The data is presented in the form of narrative descriptions arranged systematically, logically, and rationally. The results of the study show that the regulation regarding the legal responsibility of hospitals in medical waste management has shown the level of vertical and horizontal synchronization. This means that lower regulations have been based on higher regulations and these regulations do not contradict each other in an equal position. Then the form of legal responsibility of hospitals in the management of medical waste in the structure of Indonesian legislation is divided into criminal legal responsibility as stated in Article 103 and Article 116 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law; and civil legal responsibility as stated in Article 87 paragraph (1) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and Article 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as amended by the provisions of Article 22 number 33 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. |