Artikel Ilmiah : E1A021137 a.n. SHINTA GHANYASARI WIDANANTO
| NIM | E1A021137 |
|---|---|
| Namamhs | SHINTA GHANYASARI WIDANANTO |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kepailitan adalah adalah penyitaan secara menyeluruh terhadap seluruh aset milik debitor pailit, yang proses pengelolaan serta penyelesaiannya dilaksanakan oleh kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Persyaratan dalam pengajuan pailit memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi kreditor yang berniat mengajukan permohonan kepailitan, memahami dan memastikan terpenuhinya syarat-syarat tersebut menjadi langkah krusial agar permohonan dapat diterima pengadilan. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitan dilaksanakan untuk mengetahui implementasi Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Jkt Pst. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Jkt Pst menolak permohonan pailit kreditor karena permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan kepailitan yang tercantum di Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Penolakan tersebut berkaitan dengan dasar permohonan pailit, yaitu Perjanjian Utang Piutang dinilai tidak sah. Akibat hukum ditolaknya putusan adalah tidak adanya keadilan bagi pemohon dan termohon karena status mereka sebagai pihak-pihak dalam kepailitan dan status utang piutang mereka serta tidak ada kepastian hukum mengenai pelunasan piutang kreditor. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Bankruptcy is a comprehensive or general seizure of all assets owned by a bankrupt debtor, with the management and settlement process carried out by a curator under the supervision of a supervisory judge, as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The requirements for filing for bankruptcy play a crucial role, especially for creditors intending to submit a bankruptcy petition. Understanding and ensuring the fulfillment of these requirements is a critical step to ensure that the petition is accepted by the court. This research employs a normative juridical approach with a descriptive analytical research specification. This research is conducted to analyze the implementation of Article 2 Paragraph (1) of the Bankruptcy Law and the legal implications of Decision Number 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst. Decision Number 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Jkt Pst rejected the creditor's bankruptcy petition because the application submitted to the Central Jakarta Commercial Court did not meet the bankruptcy filing requirements outlined in Article 2, paragraph (1) of the Bankruptcy Law. The rejection was related to the basis of the bankruptcy petition, as the Loan Agreement was deemed invalid. The legal consequence of this rejection is the absence of justice for both the petitioner and the respondent, as their status as parties in the bankruptcy case remains uncertain, as does the status of their debt and receivables, leading to a lack of legal certainty regarding the creditor's receivable settlement. |
| Kata kunci | Kepailitan, Permohonan Kepailitan, Syarat Kepailitan. |
| Pembimbing 1 | Agus Mardianto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Maria Mu'ti Wulandari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Suyadi, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2025-03-13 10:16:09.511578 |