1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 26.361-26.380 dari 50.231 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
2636129712E2A018024PERAN SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JATENG DALAM MENDIDIK CALON BINTARA UNTUK MEWUJUDKAN POLRI PROFESIONAL
MODERN TERPERCAYA (PROMOTER)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Peran Sekolah Polisi Negara Polda Jateng dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polri yang Promoter, mempersiapkan calon Bintara Polri memiliki mental dan perilaku sebagai insan Bhayangkara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menghayati dan mengamalkan nilai/norma Pancasila, UUD 1945, Tribrata dan Catur Prasetya, kode etik dan disiplin Polri serta peraturan perundangan yang mengatur sikap dan perilaku anggota Polri. Memberikan rasa aman dan keadilan yang substantif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, mampu melaksanakan tugas Polri yang Promoter (Profesional – Modern - Terpercaya).
Kendala Sekolah Polisi Negara Polda Jateng dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polri yang Promoter yaitu :
a. Struktur hukum, kendala dari aspek struktur hukum, masih adanya tenaga kependidikan yang belum memiliki kualifikasi mengajar, sehingga dalam proses pembelajaran menjadi kurang maksimal. Masih ada tenaga kependidikan (Gadikan) anggota Polri dan PNS Polri yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Polri, mempunyai tugas rangkap (sebagai staf, sebagai pembina/pengasuh dan sebagai pengajar).
b. Budaya hukum, masih adanya pandangan masyarakat terhadap Sekolah Polisi Negara (SPN), bahwa untuk bisa diterima menjadi siswa didik calon Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) harus mengeluarkan sejumlah dana dan masih adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), untuk penempatan, penugasan pertama Bintara Polri dapat diatur sesuai keinginan dari peserta didik, orang tua atau wali dengan mengeluarkan sejumlah dana.

Target of research to analyse Police College State Polda Jateng constraint and role in educating Petty officer candidate to realize Police which is Promoter. Approach of Yuridis sociologis, having the character of is descriptive, Location Research of Police College State (SPN) Polda Jateng in Purwokerto. Data collecting Primary with interview, bibliography study secondary data. Data presented in the form of description, data in analysis qualitative.
Pursuant to result of solution and research, hence can be concluded as follows : Role of Police College State Polda Jateng in educating Petty officer candidate to realize Police which is Promoter, drawing up Petty officer Police candidate have to bounce and behavioral as godfearing Bhayangkara mankind to God Which Single The most. Involving and practicing value / Five Principles norm, UUD 1945, And Chess Prasetya Tribrata, etik code and Police discipline and also regulation of invitation arranging Police member behavior and attitude. Giving justice and security which is substantif in maintainer to the security and orderliness of society, can execute Police duty which is Promoter (Professional - Modern - Trustworthy).
Constraint Police College State Polda Jateng in educating Petty officer candidate to realize Police which Promoter that is :
a. Law structure, constraint from law structure aspect, there is still his of education energy which not yet owned qualification teach, so that in course of study become less maximal. Energy there is still education (Gadikan) Police member and devoted PNS Police is self and lifted to support management of education of Police, having duty double (as staff, as builder / nursemaid and as instructor).
b. Law culture, there is still his what people care about Police College State (SPN), that is to be able to accepted to become educative by student of Petty officer Police candidate in Police College State (SPN) have to eject amounsts of fund and there is still his Corruption, Collutio, and Nepotism (KKN), for the location of, first assignation of Petty officer Police can be arranged according to desire from educative participant, old fellow or sponsor by eject amounsts of fund.
2636229713H1B014055Solusi Persamaan Stokes pada Fluida Termampatkan Tanpa Tegangan Permukaan Menggunakan Transformasi FourierFluida didefinisikan sebagai zat yang dapat mengalami perubahan kondisi secara kontinu ketika diberikan suatu gaya. Penelitian tentang fluida banyak dilakukan, termasuk fluida yang termampatkan tanpa tegangan permukaan. Sistem persamaan Stokes yang merupakan linearisasi dari sistem persamaan diferensial non-linier dapat digunakan untuk memodelkan fluida jenis ini. Dengan menerapkan transformasi Fourier parsial pada persamaan Stokes di half-space dapat diperoleh solusi pemodelan ini. A fluid is a subtance which continously deforms under a given force. Many researches about fluids had been done by researchers, including compressible fluids without surface tension. Stokes equation system which a linearization of a non-linear differential equation had been used to model this type of fluid. The solution of this equation can be found by applying a partial-Fourier transfomation on the equation.
2636329714E2A018021EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS BERDASARKAN BUKTI PELANGGARAN
ELEKTRONIK SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS
CEPAT, SEDERHANA, BIAYA RINGAN
(Studi di wilayah Polresta Banyumas)
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan E-tilang dengan menggunakan rekaman CCTV dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas efektif sesuai dengan asas cepat, sederhana biaya ringan, dan menganalisis penghambat di Polersta Banyumas dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan bukti pelanggaran elektronik. Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian Polresta Banyumas. Sumber Data meliputi data primer dan sekunder, disajikan dalam bentuk uraian, dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan penerapan E-Tilang dengan menggunakan rekaman CCTV dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu-linta sesuai dengan asas cepat, sederhana biaya ringan. E-Tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. E-Tilang di wilayah hukum Satlantas Polresta Banyumas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2016 dirasa masih belum cukup efektiv jika dilihat dari adanya kendala dan penerapan yang belum sesuai dengan tujuan dari E-Tilang itu sendiri. Belum efektif karena penerapan E-Tilang ini sifatnya masih dalam tahap uji coba, menjadi efektif karena memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dan praktis dari pada tilang konvensional.
Penghambat di Polresta Banyumas dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan bukti pelanggaran elektronik meliputi :
a. Aspek struktur hukum yaitu bahwa penegak hukum yang bertugas melaksanakan penindakan di bidang pelanggaran lalu lintas menggunakan rekaman CCTV belum ada personil yang ditugaskan (mendapatkan Surat Perintah) tugas khusus melaksanakan penindakan pelanggaran berdasarkan CCTV kekurangan personil untuk melaksanakan tugas dimaksud. Faktor sarana atau fasilitas, pemasangan CCTV saat ini dari segi lokasi masih kurang, tujuan penerapan E-tilang dengan menggunakan rekaman CCTV dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas sesuai dengan asas cepat, sederhana biaya ringan kurang optimal.
b. Aspek kultur hukum yaitu bahwa budaya masyarakat belum mendukung karena masyarakat kurang berperan aktif dan cenderung pasif dalam mendukung pelaksanaan program E-Tilang misalnya, masih banyak masyarakat yang enggan untuk balik nama BPKB / STNK setelah melakukan transaski jual beli kendaraan bermotor, hal tersebut menjadi kebiasaan.

Target of this research to analyse applying of E-Tilang by using CCTV record in solving of effective traffic collision case as according to ground quickly, modestly light expense, and analyse resistor in Polersta Banyumas in solving of traffic collision case pursuant to electronic collision evidence. approach of Yuridis sosiologis, having the character of is descriptive, Location Research of Polresta Banyumas. Source of Data cover primary data and secondary, presented in the form of description, analysed qualitative.
Pursuant to result of solution and research, hence can be concluded by applying of E-Tilang by using CCTV record in solving of effective traffic collision case as according to ground quickly, modestly light expense. E-Tilang have excess of its service is quicker the than at conventional tilang. E-Tilang in Satlantas Polresta Banyumas territory of jurisdiction pursuant to Regulation of Appellate Court Number 22 Year 2016 felt by still not yet enough efektiv if seen from existence of applying and constraint which not yet in line with from E-Tilang itself. Not yet effective because applying of this E-Tilang in character still in test-drive phase, becoming effective because owning excess of its practical and quicker service from at conventional tilang.
Resistor in Polersta Banyumas in solving of traffic collision case pursuant to electronic collision evidence cover
a. Structure aspect punish that is that commisioned law enforcer execute taking measures in traffic collision area use CCTV record there is no assigned personnel getting Warrant specialized task execute of collision pursuant to CCTV lacking of personnel to execute taking measures such duty. Medium factor or facility, CCTV installation in this time from location facet still less, target of applying of E-Tilang by using CCTV record in solving of traffic collision case as according to ground quickly, modestly light expense less optimal
b. Culture aspect punish that is that society culture not yet supported because society less share active and tend to passive in supporting E-Tilang program execution for example, still many society which shy at to return the name of BPKB / STNK motor vehicle sales deal having taken steps, the mentioned become habit.
2636429715H1A016003PERANCANGAN DAN ANALISIS PENGGUNAAN PENYEARAH TERKENDALI PADA SISTEM MICROGRID PHOTOVOLTAIC BEBAN ARUS SEARAHPengendalian daya pada microgrid membutuhkan suatu penyearah terkendali yang sederhana dan mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi. Ada beberapa pendekatan yang dikembangkan dalam penyearah terkendali. Salah satu pendekatan yang penulis lakukan yaitu merancang penyearah terkendali dengan thyristor mengunakan mikrokontroller arduino sebagai pengatur besarnya sudut penyulutan. Rancangan penyearah terkendali menggunakan komponen berupa 2 buah diode, 2 buah thyristor serta komponen pendukung lainnya. Pengujian yang dilakukan dengan memeberi sudut penyulutan sebesar 0°, 30°, 60°, 90° pada masing masing beban kemudian diukur tegangan keluarannya. Hasil yang didapatkan semakin besar sudut penyulutan makan tegangan keluarannya semakin kecil. Untuk pengujian microgrid yaitu menghubungkan power supply DC (pengganti sel surya) dan SCR control Arduino dengan beban secara bersamaan, hasil yang didapatkan jika SCR control Arduino diaktifkan dan power supply DC dinonaktifakan maka tegangan pada beban mengikuti tegangan keluaran SCR control Arduino, jika yang terjadi sebaliknya maka mengikuti tegangan keluaran pada power supply DC, namun jika keduanya diaktifkan maka tegangan pada beban mengikuti tegangan keluaran power supply DC.Power control on microgrid requires a simply controlled rectifier and has a high degree of accuracy. There are several approaches developed in controlled rectifiers, one of the approaches that author takes is designing a controlled rectifier which thyristor using a microcontroller Arduino as a regulator of firing angle. The components that being used are 2 diodes, 2 thyristors, and other supporting components. The test carried out by giving an ignition angle of 0°, 30°, 60°, 90° for each load and then measured the output voltage. The results obtained that the firing angle will produce the smallest output voltage. For microgrid testing which is connecting the DC power supply (solar cells' replacement) and the SCR control Arduino with the load simultaneously, if SCR control Arduino is actived and power supply DC is not active, so ouput load will follow ouput from SCR control Arduino, if conditions change the other way around, ouput load will follow ouput from power supply DC.
the results obtained if both are activated, then ouput load will follow ouput from power supply DC.
2636529556C1B015067ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LIKUDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MISCELLANEOUS INDUSTRY DAN PROPERTY, REAL ESTATE, AND BUILDING CONSTRUCTION INDUSTRY Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kebijakan dividen pada perusahaan miscellaneous industry dan property, real estate, and building construction industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Populasi pada penelitian ini terdapat 134 perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling dan terdapat 14 perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi data panel. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan Common Effect Model, untuk menganalisis data digunakan E-views 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, 2) profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, 3) likuiditasberpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, dan 4) leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadal kebijakan dividen.This research is aim to analyze the influence of growth, profitability, liquidity, and leverage towards dividend policy in miscellaneous industry companie and property, real estate, and building construction industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the during 2014-2017. The population in this study are 134 companies. The method that used in this study is purposive sampling, and there were 14 companies used as sample. Data in this study were analyzed with panel data regression. This study used panel data regressionanalysis with Common Effect Model and the tool to analyze the data used Eviews 9. The results showed that: 1) growth has negative effect and significant on dividend policy, 2) profitability has positive effect and significant on dividend policy, 3) liquidity has positive effect and significant on dividend policy, and 4) leverage has positive effect and significant on dividend policy.
2636629717E1A016029KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MINIMARKET (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr).Pembuktian dalam proses pemeriksaan di muka persidangan mempunyai kedudukan yang penting untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi suatu pidana. Pembuktian dalam Hukum Acara pidana berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Seiring dengan berkembangnya zaman, adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat serta didukung pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan aturan baru yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai aktivitas elektronik, termasuk alat bukti elektronik. Closed Circuit Television (CCTV) adalah salah satu dari banyak bukti yang diatur dalam UU ITE. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan terhadap tindak pidana pencurian di minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian di Minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder serta pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta studi dokumenter. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hasil penelitian menujukkan bahwa rekaman CCTV dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr adalah sebagai barang bukti. Walaupun dalam putusan tersebut rekaman CCTV tidak dicantumkan secara eksplisit sebagai alat bukti, tetapi rekaman CCTV dalam putusan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti berupa petunjuk menurut Pasal 5 ayat (2) UU ITE, serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr didasarkan pada aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.Proof of examination in advance of the proceeding has an important position to determine whether or not a defendant was sentenced to a criminal. The evidence in criminal event law is based on section 183 and 184 KUHAP. Along with the growth of the Times, the development of technology and information is very rapid and supported also by the advancement of science to give birth to the new rules of Law No. 19 of 2016 on electronic information and transactions, which govern the electronic activities, including electronic evidence tools. Closed Circuit Television (CCTV) is one of the many proofs that are regulated in the ITE ACT. The purpose of this research is to know the position of CCTV recordings as a tool of evidence in the trial against the criminal acts of theft at the Minimarket in the ruling No. 284/Pid. B/2019/PN Sbr and to know the basis of the judge's consideration of the crime of theft in the Minimarket in the ruling No. 284/Pid.B/2019/PN Sbr. abstract. The research method used is normative juridical with analytical prescriptive research specifications. The data sources in this study used secondary data as well as data collection conducted with literature studies as well as documentary studies. Data obtained is then processed and analyzed by qualitative normative method then presented in the form of a systematic description. The results of the research indicated that the recording of CCTV in the ruling No. 284/Pid. B/2019/PN Sbr is as proof item. Although the ruling on the record of CCTV is not explicitly listed as a tool of evidence, but the recording of CCTV in the ruling is an extension of the evidence in the form of instruction according to article 5 paragraph (2) ITE ACT, as well as the basic consideration of judges in the ruling No. 284/Pid. B/2019/PN Sbr is based on juridical aspects, philosophical aspects and sociological aspects.
2636729726I1E016018EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN KURIKULUM 2013 DI KABUPATEN BANYUMASLatar Belakang: Kurikulum adalah program yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pembelajaran yang berisi materi pelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Kurikulum yang sedang diterapkan di Indonesia adalah Kuriukulum 2013. Mata pelajaran yang ada di dalam Kurikulum 2013 adalah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Masalah yang timbul adalah guru belum menerapkan pembelajaran yang memacu keterlibatan aktif siswa, waktu pembelajaran tidak sesuai, sistem penilaian yang diterapkan belum sesuai standar Kurikulum 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran PJOK Kurikulum 2013 di Kabupaten Banyumas.

Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survey. Sampel pada penelitian ini yaitu 26 guru dan 828 siswa SMA Sederajat. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan analisis data diperoleh hasil pelaksanaan pembelajaran PJOK pada aspek guru sebesar 85%, aspek siswa 82,8%, aspek pelaksanaan kompetensi inti 87,5%, aspek pelaksanaan proses pembelajaran 86,1%, aspek pelaksanaan penilaian 80,3%, aspek kegiatan pendahuluan 87,6%, aspek kegiatan inti 80,6%, dan aspek kegiatan penutup 76,6% .

Kesimpulan: Dari analisis data menunjukkan pelaksanaan pembelajaran PJOK Kurikulum 2013 di Kabupaten Banyumas masuk kategori baik dengan persentase sebesar 83,3%.
Background: The curriculum is a program that is used as a guide for the implementation of learning which contains subject matter to achieve educational goals. Education in Indonesia is implementing the 2013 Curriculum. One of the subjects in the 2013 curriculum is Physical Sports and Health Education. In this case some problem arise, the problems are the teachers have not implemented learning that spurs active students involvement. Learning time is bad timing, and assessment system applied is not in accordance with the 2013 Curriculum standards. This study aims to determine the implementation of Physical Sports and Health Education learning based on 2013 Curriculum in Banyumas Regency.

Methodology: This research is a quantitative descriptive study with a survey approach. The samples in this study were 26 teachers and 828 high school students. The data analysis technique used a descriptive statistical technique.

Results: Based on the data analysis, it shows the results implement of the Physical Sports and Health Education learning based on 2013 Curriculum. There are several aspects are assessed and have been in the percentage of the score, they are the teacher aspect was 85%. The student aspect was 82.8%. The implementation aspect of core competency was 87.5%. The implementation aspect of learning process was 86.1%. The implementation aspect of the assessment was 80.3%. The aspect of preliminary activities was 87.6%. The aspect of the core activities was 80.6%, and the aspect of the closing activities was 76.6%.

Conclusion: From the data analysis, it shows that implement Physical Sports and Health Education learning based on 2013 Curriculum in Banyumas Regency is in a good category with percentage of 83.3%.
2636829746H1D016015SISTEM PENJADWALAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA BERBASIS WEBSITE STUDI KASUS FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Suatu perguruan tinggi baik swasta maupun negeri pasti memiliki suatu organisasi baik organisasi kepegawaian maupun organisasi mahasiswa didalamnya. Organisasi mahasiswa sendiri merupakan sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam suatu wadah yang memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menyusun serangkaian program kerja yang disusun dan disepakati bersama selama masa jabatan mereka. Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman sendiri memiliki 12 Organisasi Mahasiswa yang terdiri dari 5 Himpunan Mahasiswa, 5 Unit Kegiatan Mahasiswa, serta Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Legislatif Mahasiswa. Setiap organisasi mahasiswa memiliki tujuan masing-masing sehingga memiliki program kerja yang berbeda-beda dalam kurun waktu yang sama sehingga mengakibatkan sering terjadinya bentrok jadwal kegiatan dan perebutan masa untuk menjadi peserta dalam program kerja masing-masing organisasi mahasiswa. Dari permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem penjadwalan yang dapat meminimalisir permasalahan yang ada. Pada penelitian ini penulis akan mencoba menyelesaikan masalah tersebut menggunakan suatu sistem penjadwalan dengan menggunakan pendekatan algoritma genetika. Dengan adanya sistem ini, diharapkan program kerja dari masing-masing organisasi mahasiswa dapat tetap berjalan dengan efektivitas waktu penyusunan jadwal kegiatan yang optimal.A college, both private and public, must have an organization both a staffing organization and a student organization inside it. The student organization itself is a group of students who are members of a forum that has a specific purpose. To achieve this goal, they developed a series of work programs that were arranged and agreed upon during their tenure. Engineering Faculty of Universitas Jenderal Soedirman have 12 Student Organizations consisting of 5 Student Associations, 5 Student Activity Units, as well as the Student Executive Board and the Student Legislative Council. Each student organization has its own goals so that it has different work programs in the same time period, resulting in frequent clashes of activity schedules and time struggles to become participants in the work programs of each student organization. From these problems, we need a scheduling system that can minimize existing problems. In this study the authors will try to solve the problem using a scheduling system using a genetic algorithm approach. With this system, it is expected that the work programs of each student organization can continue to work with the effectiveness of the preparation and optimal activity schedules.
2636929760F1D014036ANALISA POLA STRATEGI KEPEMIMPINAN WALIKOTA BEKASI RAHMAT EFFENDI PERIODE 2013-2018ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pola kepemimpinan Walikota Bekasi Rahmat Effendi Periode 2013-2018. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif strukturalis dan paradigma konstruktivisme, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Rahmat Effendi merupakan Walikota Bekasi yang partisipatif, yakni menerima masukan dan mendorong partisipasi berbagai pihak dalam rangka pembangunan Kota Bekasi. Berdasarkan kualitas personal, Rahmat Effendi dianggap sebagai tokoh yang memiliki kredibilitas, integritas dan citra diri sebagai pemimpin pro rakyat. Keberhasilan Rahmat Effendi dalam menjalankan pemerintahan didukung oleh berbagai inovasi yang dilakukan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Strategi kepemimpinan dan capaian prestasi yang diraih tersebut menjadi modal bagi Rahmat Effendi untuk memenangkan Pilkada 2018. Setidaknya terdapat 2 modal utama yang berhasil mendongkrak suara dalam Pilkada, yakni modal sosial (social capital) dan modal politik (political capital). Dalam berpolitik, Rahmat Effendi menggunakan strategi campuran antara strategi defensif dan ofensif.		ABSTRACT
This research-based paper aims at understanding and describing leadership patterns the Mayor of Bekasi, Rahmat Effendi, in the 2013-2018 period. By using a qualitative method and case study approach in the framework of the structuralist perspective and the constructivism paradigm, the result of the research reveals that Rahmat Effendi is a participant-type Mayor. This can be seen from his act, such as open to receive input and encourage the participation of various parties in the framework of city development. In terms of personal quality, Rahmat Effendi could be seen as a figure who has credibility, integrity, and self-image as a pro-people leader. Rahmat Effendi's success in running the government is supported by various innovations that have been carried out, especially in the fields of education, health, infrastructure development, and maintaining harmony among religious communities. The leadership strategy and achievement were the main capital for Rahmat Effendi to win the 2018 regional elections. At least, there is two main capital that results in winning the regional elections, social capital, and political capital. Rahmat Effendi also uses a mixture of defensive and offensive strategies.
2637029719E1A114038PERCERAIAN KARENA SUAMI TIDAK MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG)ABSTRAK
Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan didasari oleh sukarela dan keadilan serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Salah satu Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG. majelis hakim memutus perkawinan karena perceraian disebabkan karena suami tidak melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tugas akhir penulisan hukum dengan judul ‘ Perceraian Karena Suami Tidak Melaksanakan Tanggungjawab (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG)
Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perceraian karena suami tidak melaksanakan tanggungjawab dan akibat hukum dari diterbitkannya Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang dengan Nomor : 661/Pdt.G/2014/PN.TNG terhadap perkawinan para pihak dan terhadap hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang dengan Nomor : 661/Pdt.G/2014/PN.TNG, undang-undang serta buku-buku. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dan terperinci, dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan Alasan hakim dalam mengabulkan perceraian dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang dengan Nomor : 661/Pdt.G/2014/PN.TNG bahwa adanya fakta kongkrit yaitu tergugat telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi-saksi dan hakim memutuskan bahwa Tergugat melanggar Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat didamaikan, karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Menurut penulis seharusnya hakim ikut menyertakan Pasal 39 ayat 2 huruf a dan d. Akibat hukum dari diterbitkannya Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang dengan Nomor : 661/Pdt.G/2014/PN.TNG terhadap perkawinan para pihak maka perkawinan tersebut telah putus hubungan sebagai suami dan isteri secara hukum dan baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hak asuh anak bahwa hak asuh anak adalah jika dilihat dari segi normatif, anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak asuh pada ibunya, hal ini didasarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 disebutkan : “ bahwa pemeliharaan anak yang belum belum dewasa bila terjadi perceraian diserahkan kepada ibunya .”		ABSTRACT

Marriage of a man with a woman is based on voluntary and fairness and to create a happy family life, however, in its journey, it cannot be denied that domestic problems have resulted in divorce. One of the Decisions of the Tanggerang District Court Number: 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG. The panel of judges terminated the marriage because of divorce because the husband did not carry out his responsibilities in the household. Researchers are interested in conducting research for the preparation of a legal writing final project entitled 'Divorce Because the Husband Does Not Carry Out Responsibility (Juridical Review of the Decision of the Tanggerang District Court Number: 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG)
This study aims to determine the legal considerations of judges in granting divorce because the husband does not carry out his responsibilities and the legal consequences of the issuance of the Tanggerang District Court Decision Number: 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG on the marriage of the parties and the custody of children. This study uses a normative juridical legal approach, with prescriptive research specifications. In this study, the data source used is secondary data in the form of the Tanggerang District Court Decision Number: 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG, laws and books. The data obtained were presented systematically and in detail, and data analysis was carried out in a normative qualitative manner.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the reason for the judge in granting the divorce in the case of the Tanggerang District Court Decision Number: 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG is that there are concrete facts, namely the defendant has been proven real and convincing with documentary evidence and witnesses. - witnesses and judges decided that the Defendant violated the Elucidation of Article 39 paragraph (2) letter f of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage that the Plaintiff's marriage relationship with the Defendant could no longer be reconciled, because there was no hope of living in harmony again in a house stairs. According to the author, the judge should have included Article 39 paragraph 2 letters a and d. As a result of the issuance of the Decision of the Tanggerang District Court Number: 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG on the marriage of the parties, the marriage has ended its relationship as husband and wife legally and both mother and father are still obliged to care for and educate the children. his son. Child custody rights that the child custody is seen from a normative perspective, a child under the age of 12 is custody of the mother, this is based on the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. No. 392 K / Sip / 1969 dated 30 August 1969 states: "that the care of children who are not yet immature in the event of a divorce is left to the mother."
Keywords: Divorce, Husband's Responsibility.
2637129718E2A018046EFEKTIVITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS DALAM MELAKUKAN REHABILITASI
PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dalam melakukan rehabilitasi bagi pelajar sekolah menengah korban penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Efektivitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dalam melakukan rehabilitasi pelajar sekolah menengah korban penyalahgunaan Narkoba adalah belum efektif. Hal ini dibuktikan adanya pelajar korban penyalahgunaan narkoba yang menjalani rehabilitasi masih belum bisa lepas dari ketergantungan narkoba. Selain itu diperoleh faktor yang menjadi penghambat bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas yakni terletak pada kurangnya sarana prasarana penunjang sehingga tidak memungkinkan untuk menerapkan rehabilitasi rawat inap, selain itu belum ada regulasi yang senada antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dengan pihak sekolah dalam merehabilitasi pelajar yang menjadi korban penyalahgunaan Narkoba.

Kata kunci : Efektivitas, rehabilitasi, korban narkoba.
The Goal of the thesis is to research the effectivity of Badan Narkotika Nasional ( The Indonesian National Narcotics Agency) in Banyumas Regency in rehabilitating the junior and high school students who become the victims of drugs in Banyumas Regency, Central Java Province. In this thesis, the writer/researcher uses the qualitative research methodology with the juristic-sociological approach using descriptive research methods. From the research findings, it’s concluded that the rehabilitations of the drug victim students done by Badan Narkotika Nasional (The Indonesian National Narcotics Agency) in Banyumas Regency, are still ineffective. It’s supported by the fact that the students are still addicted to drugs after being rehabilitated by BNN. Another finding from this research is the fact that Badan Narkotika Nasional (The Indonesian National Narcotics Agency) in Banyumas Regency, does not have enough facilities and funding to do the in-house rehabilitations, and the fact that Badan Narkotika Nasional (The Indonesian National Narcotics Agency) in Banyumas Regency and the schools do not have the same or supporting regulations in regards to rehabilitating the drug victim students.

Key words : Effectivity, rehabilitation, drug victims.

2637229720H1A016035ANALISIS PERFORMANCE LAYANAN MUSIC STREAMING SPOTIFY DAN JOOX MENGGUNAKAN PARAMETER QoS PADA JARINGAN SELULER DAN Wi-FiPenelitian ini didorong oleh keingintahuan penulis mengenai performance layanan music streaming dari aplikasi Spotify dan JOOX yang merupakan aplikasi layanan music streaming yang cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya kalangan muda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis performance layanan music streaming Spotify dan JOOX menggunakan parameter QoS pada jaringan seluler dan Wi-Fi berdasarkan standar TIPHON dan mengetahui nilai indeks layanan music streaming Spotify dan JOOX menggunakan parameter QoS pada jaringan seluler dan Wi-Fi berdasarkan standar TIPHON.
Penelitian ini dilakukan dengan alat bantu aplikasi Wireshark yang berfungsi meng-capture paket-paket data pada saat terjadinya pertukaran data di antara server dan client. Paket yang telah ter-capture kemudian difilter menggunakan alamat IP yang digunakan oleh server dari Spotify dan JOOX untuk mengirimkan data kepada client. Kemudian paket-paket yang telah difilter akan diolah dan dianalisis menggunakan rumus dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Hasil pengujian dari kedua aplikasi tersebut menggunakan beberapa jaringan seluler dan Wi-Fi akan dibandingkan, kemudian perbedaan dari hasil pengujian tersebut akan dianalisis.
Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil dengan kategori memuaskan berdasarkan standar dari TIPHON. Spotify mendapatkan nilai indeks rata-rata 3.7 dari skala 4, sedangkan JOOX mendapatkan nilai indeks rata-rata 3. 3.7107 dari skala 4. Terdapat perbedaan hasil parameter QoS pada judul musik yang sama dari kedua aplikasi tersebut. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kualitas musik yang diberikan dan proses pengiriman data dari kedua aplikasi.		This research is driven by the author's curiosity about the performance of the music streaming service from the Spotify and JOOX applications, which are music streaming service applications that are quite popular among the public, especially young people. The purpose of this study was to analyze the performance of Spotify and JOOX music streaming services using QoS parameters on cellular and Wi-Fi networks based on TIPHON standards and to find out the index value of Spotify and JOOX music streaming services using QoS parameters on cellular and Wi-Fi networks based on TIPHON standards.
This research was conducted with the Wireshark application tool which functions to capture data packets at the time of data exchange between the server and client. The captured packet is then filtered using the IP address used by the servers from Spotify and JOOX to send data to the client. Then the filtered packages will be processed and analyzed using formulas with the help of the Microsoft Excel application. The test results of the two applications using several cellular networks and Wi-Fi will be compared, then the differences from the test results will be analyzed.
From the tests that have been done, the results obtained are categorized as satisfactory based on the standards from TIPHON. Spotify got an average index value of 3.7 from a scale of 4, while JOOX got an average index value of 3. 3.7107 from a scale of 4. There are differences in the results of the QoS parameters on the same music title from the two applications. This difference is caused by several factors, such as the quality of the music provided and the process of sending data from both applications.
2637329785H1B013036Model Dinamika Konsentrasi Urea pada Proses Cuci DarahArtikel ini membahas mengenai model dinamik konsentrasi urea pada proses cuci darah. Proses cuci darah dengan memerhatikan konsentrasi ureanya dimodelkan dengan sistem persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika konsentrasi urea di tiga kompartemen: dua kompartemen di hati (kompartemen ekstraseluler dan kompartemen intraseluler) dan satu di mesin cuci darah. Penyelesaian model dilakukan secara kualitatif dengan menentukan titik ekuilibrium serta menganalisis kestabilan titik ekuilibrium dan secara kuantitatif dengan menggunakan metode matriks.This paper discusses a dynamic model of urea concentration in the dialysis process. The process of dialysis by observing its urea concentration is modeled by a system of differential equations that illustrates the dynamics of urea concentration in three compartments: two compartments in the liver (extracellular compartment and intracellular compartment) and one in the dialysis machine. The completion of the model is done qualitatively by determining the equilibrium and analyzing the stability of the equilibrium and quantitatively by using matrices method.
2637429721E2A018043Implementasi Hak Pendisiplinan Sebagai Alasan Pembenar Oleh Guru Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Siswa Pelanggar Disiplin Pendidikan Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Di IndonesiaHak pendisiplinan dalam perspektif hukum pidana itu merupakan jaminan hukum agar para pihak yang berupaya memberikan pendidikan sebaik-baiknya salahsatunya mendidik karakter mendapat jaminan untuk terhindar dari ancaman hukum. Kewenangan untuk menegakkan hak pendisiplinan merupakan kewenangan yang sangat perlu dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugas nya, diantaranya mengajar dan mendidik. Akan tetapi dalam perkembangan di dalam praktek, setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan anak yang tidak sedikit menafsirkannya secara sempit, semakin sering dijumpai orangtua/wali/pihak lain yang menggunakan pengaturan di dalam Undang-Undang Perlindungan anak sebagai dasar untuk mempidanakan gurunya. Salah satu gambaran nyata yakni menimpa seorang guru di salahsatu SMK di Kabupaten Banyumas yang memberikan hukuman fisik terhadap 9 (sembilan) orang siswanya, yang berakhir dihukum penjara berdasarkan putusan putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN.Pwt. Hal tersebut menjadi sebuah kejadian yang memilukan serta membuat guru lainnya menjadi ragu dalam memaksimalkan tugasnya untuk mengajar dan mendidik, terutama menegakkn sikap disiplin siswa-siswinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio legal research dengan menggunakan data primer serta sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data disajikan secara sistematis dalam bentuk teks naratif, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Konsep hak pendisiplinan sampai sekarang masih berperan dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagai suatu alasan pembenar di luar undang-undang. Semangat yang diusung dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia yakni hukum pidana yang berasal dari nilai-nilai dasar yakni nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural dalam masyarakat Indonesia. Putusan hakim dalam memidanakan terdakwa tidak tepat karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana namun suatu tindakan untuk mendisiplikan muridnya yang tidak patuh terhadap perintah gurunya (terdakwa), sehingga termasuk dalam alasan penghapus pidana yakni alasan pembenar.
The right to discipline in the perspective of criminal law is a legal guarantee so that those who try to provide the best possible education, one of which is to educate character, is guaranteed to avoid legal threats. The authority to enforce disciplinary rights is an authority that really needs to be possessed by teachers in carrying out their duties, including teaching and educating. However, developments in practice, after the issuance of the Child Protection Law, which interpreted it more and more narrowly, it is increasingly common to find parents / guardians / other parties who use the provisions in the Child Protection Law as a basis for criminalizing their teachers. One real picture is that of a teacher at a vocational high school in Banyumas Regency who provided physical protection to 9 (nine) students, who ended up in prison based on the verdict Number 152 / Pid.Sus / 2018 / PN.Pwt. This became a heartbreaking incident and made other teachers hesitate in maximizing their duties to teach and educate, especially to strengthen the disciplinary attitude of their students.
This study uses a socio-legal research approach using primary and secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. Data are presented systematically in the form of narrative text, and data analysis is done qualitatively.
Based on the results of research and discussion. Until now, the concept of disciplinary rights still plays a role in the criminal law system in Indonesia as a justification outside the law. The spirit carried in the development of criminal law in Indonesia is criminal law which comes from basic values, namely socio-philosophical, socio-political and socio-cultural values in Indonesian society. The judge's decision in convicting the defendant was not correct because the defendant's act was not a criminal act but an act to discipline a student who did not obey the orders of his teacher (the defendant), so that it was included in the excuse of punishment, namely the justification reason.
2637529723E2A018003PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran dan kedudukan, serta kendala yang dihadapi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif studi kasus dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Bagian Hukum Seketariat Daerah Kebupaten Pemalang. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, dengan melakukan kajian pustaka. Analisa data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa peran dan kedudukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam proses pembentukan produk hukum daerah berdasarkan Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 belum berperan dengan baik. Kendala-kendala yang dihadapi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yaitu kendala intern dan ekstern.
This study aims to determine, understand and analyze the role and position, as well as the obstacles faced by the Legal Section of the Pemalang District Secretariat in the process of forming regional legal products based on Regulation of the Minister of Home Affairs No. 80 of 2015 as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs No. 120 of 2018.
In this study, the authors used a qualitative research method with a normative approach to case studies with descriptive research specifications. This research takes place in the office of the Legal Section of the Pemalang District Secretariat. This research method use qualitative research methods with a normative juridical approach. Sources of data in this study use secondary data obtained from library research, by conducting literature reviews. Qualitative data analysis.
Based on the results of the study, the conclusion is that the role and position of the Legal Section of the Pemalang Regency Secretariat in the process of forming a regional legal product is based on Regulation of the Minister of Home Affairs No. 80 of 2015 as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs No. 120 of 2018 has played a very good and obedient role. Constraints faced by the Legal Section of the Pemalang District Secretariat in the process of forming a regional legal product based on Regulation of the Minister of Home Affairs No. 80 of 2015 as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs No. 120 of 2018, namely internal and external constraints.
2637629724E2A018039
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR. 9 DAN 8 TAHUN 2006
TERKAIT PENDIRIAN RUMAH IBADAT
(Studi Pembangunan Kembali Gereja Bethel Indonesia Stadion Mini
Purwokerto) 		Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianut,
merupakan hak azasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Umat beragama
memerlukan rumah ibadat untuk melaksanakan peribadatannya, namun dalam
pendiriannya sering kali mengalami kendala atau masalah yang dapat menimbulkan
konflik antar umat beragama, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama
Menteri Nomor. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006) yang salah satu
poinnya terkait pendirian rumah ibadat. Dalam PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 ini diatur
bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh tim panitia pembangunan rumah
ibadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
implementasi PBM Nomor. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadat pada
pembangunan kembali Gereja Bethel Indonesia (GBI) Stadion Mini Purwokerto. Selain itu
juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan kembali
GBI Stadion Mini Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif, pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaaan (library
research), wawancara dan studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, dari persyaratan yang ditentukan oleh PBM
No. 9 dan 8 Tahun 2006 sesuai dengan pasal 14 Ayat (1) dan (2), terkait persyaratan
administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, data jemaat paling sedikit 90
(sembilan puluh) orang, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh)
orang, rekomendasi tertulis dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas, sudah terpenuhi
semua oleh tim panita pembangunan kembali GBI Stadion Mini Purwokerto.
Faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan kembali GBI Stadion
Mini Purwokerto, faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama dan pendekatan yang
baik antara pihak Gereja dengan masyarakat setempat sehingga mendapat dukungan
dan persetujuan. Faktor pendukung yang lain adalah adanya kerjasama dan koordinasi
yang baik antara tim pembangunan kembali GBI Stadion Mini Purwokerto dengan pihak
yang berwenang dalam hal ini dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten
Banyumas, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas serta Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyumas. Faktor penghambat secara umum tidak dialami oleh tim panitia
pembangunan hanya terkait data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari warga yang
memberikan dukungan harus benar-benar valid, sehingga tidak terjadi pemalsuan. 		Freedom of religion and worship according to the religion believed, is a human
right that is protected by law. Religious people need houses of worship to carry out their
worship, but in its establishment it often against obstacles or problems that can cause
conflicts among the communities, so the Indonesian Government issued Joint Rule
between Religion Minister and Home Affairs Minister No. 9 and 8 the year of 2006 which
one of the points related to the establishment of houses of worships. This rule governs
the requirements must be completed by the synagogue building committee team. This
research aims to find out and analyze how the implementation of the Joint Rule No. 9 and
8 in 2006 concerning to the re-establishment of a worship house of the Gereja Bethel
Indonesia (GBI) Stadion Mini Purwokerto. This research uses juridical normative
approach method, data collecting using library research technique, interview and
document studies.
The result showed that, the requirements determined by the Joint Rule No. 9 and 8
in 2006 accordance with article 14 section (1) and (2), related to the administrative
requirements and technical requirements of buildings, congregation data of at least 90
(ninety) people, local community support of at least 60 (sixty) people, written
recommendation from the Head of Religion Ministry of Banyumas Regency and Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB), have been fulfilled by the rebuilding team of the GBI
Stadion Mini Purwokerto.
The supporting factors in the rebuilding of the GBI Stadion Mini Purwokerto are the
good cooperation and approach between the Church and the local communities so that
its rebuilding got support and approval. Another supporting factor is the existence of good
cooperation and coordination between the GBI Mini Stadium Purwokerto rebuilding team
and the authorities in this matter with Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Banyumas Regency, the Religion Ministry of Banyumas Regency, and the Regional
Government of Banyumas Regency. While, the inhibiting factors are generally not
occurred by the rebuilding team. The team only must guarantee that the data of the
Residents Identity Card (Kartu Tanda Penduduk) of the people who provide support
must be completely valid, so there is no forgery.

2637729725F1G013031Deskripsi Onomatope dalam Webtoon Noblesse Karya Jeho Son dan Kwangsu Lee pada Aplikasi Line Webtoon Indonesian Episode 1-100Penelitian ini berjudul “Deskripsi Onomatope Dalam webtoonNoblesse Karya Jeho Son Dan Kwangsu Lee Pada Aplikasi Line Webtoon Indonesia Episode 1-100”.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis berupa onomatope yang terdapat dalam webtoon Noblesse pada Aplikasi Line Webtoon. Objek penelitian berupa jenis, bentuk dan fungsi onomatope.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode simak dengan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dan teknik catat dengan menggunakan tabel data. Analisis data menggunakan metode padan referensial dengan teknik Pilah Unsur Penentu (PUP). Teknik lanjutannya adalah Hubung Banding Menyamakan (HBS). Selanjutnya, membedakan bentuk onomatope menjadi 2 bagian, yakni onomatope bentuk pertama dan onomatope bentuk kedua.
Hasil penelitian ini ditemukan 44 (empat puluh empat) leksemonomatope. Data tersebut diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis onomatope, yaitu : 1) onomatope suara manusia diperoleh 14 (empat belas) data, 2) onomatope yang dihasilkan dari kegiatan manusia diperoleh 15 (lima belas) data, 3) onomatope yang dihasilkan benda diperoleh 11 (sebelas) data, dan 4) onomatope suara alam diperoleh 4 (empat) data.Analisis data menggunakan analisis komponensial untuk mengetahui bentuk, jenis dan fungsi onomatope. Komponen makna tersebut mendeskripsikan fungsi onomatope yang didapat, yaitu: 1)membentuk kata kerja atau perbuatan yang dilakukan, 2) membentuk nama benda, 3) menjelaskan suasana atau keadaan, dan 4) menjelaskan emosi atau karakter tokoh.

Kata Kunci : bentuk, jenis, fungsi onomatope
This research is entitled "Description of Onomatopea in Noblesse webtoon by Jeho Son and Kwangsu Lee on the Indonesian Webtoon Line Application Episode 1-100". This research is a qualitative descriptive study. Data analyzed in the form of onomatopea contained in the Noblesse webtoon on the Webtoon Line Application. The object of research is the type, shape and function of onomatopea.
The data collection method in this study was carried out by the method of listening with the techniques of Free Interference with Participating (SBLC) and note taking techniques using data tables. Data analysis uses the referential equivalent method with the Determination of Determination Element (PUP) technique. The follow-up technique is the Equal Relationship Appeal (HBS). Next, differentiate the form of onomatopea into 2 parts, namely the first form onomatopea and the second form onomatopea.
The results of this study were found 44 (forty four) onomatopoeic eczema. The data is classified into 4 (four) types of onomatopoeia, namely: 1) human voice onomatopoeia obtained 14 (fourteen) data, 2) onomatopoeia produced from human activities obtained 15 (fifteen) data, 3) onomatopoeia produced by objects obtained 11 (eleven) data, and 4) natural voice onomatopea obtained 4 (four) data. Data analysis uses componential analysis to determine the form, type and function of onomatopea. The meaning component describes the onomatopoeic function that is obtained, namely: 1) forming the verb or action, 2) forming the name of the object, 3) explaining the atmosphere or condition, and 4) explaining the emotion or character of the character.

Keyword : form, type, function onomatopea’s
2637829573J1C015016Analisis Semiotika pada Pakaian Tradisional Jepang Kimono KurotomesodePenelitian ini berjudul “Analisis Semiotika pada Pakaian Tradisional Jepang Kimono Kurotomesode”. Kimono kurotomesode merupakan kimono paling formal yang dikenakan oleh perempuan yang sudah menikah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan makna semiotika (denotasi, konotasi dan mitos) dari ciri khas kimono kurotomesode yang terdapat dalam video Japanology Plus. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka. Data dianalisis dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Data penelitian yang muncul dari sumber data berjumlah lima data, yaitu 1) lambang keluarga (kamon 家紋), 2) warna dasar kimono, 3) bentuk lengan kimono, 4) corak kimono, dan 5) obi帯. Berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes terhadap makna denotasi, konotasi, dan mitos, dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam ciri khas kimono kurotomesode tersebut, yaitu lambang keluarga yang terdapat dalam kimono tersebut dapat menjadi tanda pengenal terselubung untuk mengetahui asal-usul keluarga. Selain itu, seseorang yang menggunakan kimono hitam dianggap memiliki status sosial lebih tinggi, lengan kimono yang lebih pendek hanya dipakai perempuan yang sudah menikah. Kemudian kurotomesode memiliki corak pinus (matsumon) yang merupakan simbol kekuatan serta panjang umur, dan obi dengan warna dasar emas yang melambangkan kekayaan serta banyak digunakan untuk hal yang dianggap terhormat dalam kehidupan agama.The title of this research is “Semiotics Analysis of Japanese Traditional Attire Kimono Kurotomesode”. The most formal kimono for a married woman is kurotomesode. The purpose of this research is to describe the meaning of semiotics from the characteristics of the kurotomesode kimono consisting of denotation, connotation and myth meanings. This research is a qualitative descriptive research and using library research as a methods of data collection. The data analyzed using Roland Barthes theory of semiotics. The research data that emerged from the data source amounted to five data, there are 1) crest or kamon家紋, 2) basic color of kimono, 3) kimono sleeve, 4) kimono pattern, 5) obi or sash. Based on Roland Barthes' semiotic analysis of the meaning of denotation, connotation, and myth, it can be concluded that the meaning contained in the characteristic of the kimono kurotomesode is crest can be a veiled identifier for knowing the origin of the family. Furthermore, someone who wears a black kimono is considered to has a higher social status, has a shorter kimono sleeve that only worn by married woman. After that kurotomesode has a pine pattern or matsumon which is a symbol of strength and longevity, and obi with a gold base color that symbolizes wealth, and widely used for things that are considered honorable in religious life.
2637929728E2A017023Peran Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatReses atau penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD yang disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar didalam membangun daerah hendaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah mendengarkan dan melaksanakan sesuai kehendak rakyat. Terbatasnya komunikasi antara rakyat dengan wakilnya seringkali menjadi hambatan tersendiri yang menyebabkan tidak tersalurkannya aspirasi rakyat itu sendiri. Selain itu, keterbatasan masa reses dan minimnya anggaran menjadi kendala untuk mendapatkan hasil reses yang maksimal. Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak terjangkaunya seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan reses, demikian juga dengan waktu yang terbatas berpengaruh tehadap hasil dan kualitas reses.
Permasalahan mengenai peran Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kendala yang dihadapi Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan masa reses itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat dan juga untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan model preskriptif. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis. Analisa secara deduktif disesuaikan dengan pengamatan dan kumpulan dokumen yang diperlukan untuk bisa menilai permasalahannya, terutama kepada para koresponden penelitian.
Peran Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kendala yang dihadapi oleh Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah minimnya waktu, biaya, dan sarana dalam pelaksanaan masa reses. Selain itu, minimnya realisasi pokok-pokok pikirian DPRD Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam RKPD dan APBD. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana usulan konstituen yang tidak (belum) dilaksanakan dalam kebijakan pemerintah daerah, aspirasi rakyat yang tergolong masih minim dan tidak terakomodir.
The recess or collection of people's aspirations by DPRD members who are conveyed and fought for to the local government with the aim that in developing the region, the policies made by the regional government should listen and implement according to the will of the people. Limited communication between the people and their representatives is often a separate obstacle that causes the aspirations of the people to be not channeled. In addition, the limited recess period and the minimum budget are obstacles to get the maximum recess results. The limited budget causes the inaccessibility of all levels of society in recess activities, as well as limited time which affects the results and quality of the recess.
The problem regarding the role of Purbalingga Regency DPRD Members in absorbing the people's aspirations and the obstacles faced by Purbalingga Regency DPRD Members in carrying out the recess period is what motivates the author to conduct this research. This study aims to analyze the role of members of the Purbalingga Regency DPRD in absorbing the aspirations of the community and also to analyze the obstacles faced by the members of the Purbalingga Regency DPRD in absorbing the people's aspirations. To achieve this goal, this research was conducted using normative legal research methods with a prescriptive model. The collected legal materials will be studied comprehensively and analyzed deductively with a systematic presentation. Deductive analysis is adapted to the observations and documents needed to be able to assess the problem, especially to research correspondents.
The role of Purbalingga Regency DPRD Members in absorbing the aspirations of the community is in carrying out their functions, duties and authorities to carry out their obligations as Members of the Purbalingga Regency DPRD in absorbing and collecting constituent aspirations through regular work visits, accommodating and following up on community aspirations and complaints, and providing accountability morally and politically to the constituents in their constituency. The constraints faced by members of the DPRD of Purbalingga Regency in absorbing the aspirations of the community are the lack of time, money, and facilities in implementing the recess period. In addition, the lack of realization of the principles of the Purbalingga Regency DPRD's thoughts is based on the results of the recess / collection of community aspirations as outlined in the RKPD and APBD. This can be seen from how constituent proposals that have not (not been) implemented in local government policies, the people's aspirations are still minimal and not accommodated.
2638029729E2A018053KONSTRUKSI HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE
MUFTI IS EFENDI, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Konstruksi Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Restorative Justice”. Komisi Pembimbing, Ketua Dr. H. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum, Anggota, Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh Kepolisian berdasarkan restorative justice, dan untuk menganalisis penghentian penyidikan atau dasar alasan restorative justice dapat diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif.
Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam tesis ini dapat diambil simpulan sebagai berikut : Konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh Kepolisian berdasarkan restorative justice, didasarkan pada:
1. Pasal 7 ayat (1) huruf i dan j KUHAP;
2. Pasal 14 huruf k dan l Undang-undangan No. 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undangan No. 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Penghentian penyidikan atas dasar Restorative Justice apabila terpenuhi syarat : 1. Syarat materiel, dan 2. Syarat formil.
Penghentian penyidikan atau dasar alasan restorative justice dapat diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana yang melanggar kepentingan individu dan masyarakat serta bukan tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime yaitu tindak pidana terorisme, korupsi, narkotika. Penghentian penyidikan atau dasar alasan restorative justice, merupakan perluasan dari penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Sehingga penghentian penyidikan dapat dilakukan atas dasar beberapa alasan sebagai berikut : 1) tidak terdapat cukup bukti; 2) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan 3) demi hukum, karena: (a) tersangka meninggal dunia; (b) perkara telah kadaluarsa; (c) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (d) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem). 4) Restorative Justice.
MUFTI IS EFENDI, Program Study Magister Science Law, University General Soedirman, "Construction Punish Stop of Investigation By Police Pursuant To Restorative Justice". Commission Counsellor, Chief Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum, Member, Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
This research aim to to analyse construction punish stop of investigation by Police pursuant to justice restorative, and to analyse stop of base or investigation of is reason of justice restorative can be applied to all doing an injustice type. With approach of normative yuridical, specification of research have the character of descriptively.
Pursuant to solution to the problems which is raised in this thesis can be taken by the following node : Construction punish stop of investigation by Police pursuant to justice restorative, relied on:
1. Section 7 sentence (1) letter i and j KUHAP ;
2. Section 14 letter k and l Law No 2 Year 2020 about State Police Republic Of Indonesia
3. Section 16 sentence (1) letter l Law No 2 Year 2020 about State Police Republic Of Indonesia
4. Section 18 Law Number 2 Year 2002 about State Police Republic Of Indonesia
5. Section 22 sentence (2) letter b and c Law Number 30 Year 2014 about Public Administration.
Ceasing of Investigation on the basis of Restorative Justice if fufilled condition : 1. Materiel condition, and 2. Formal condition.
Ceasing of investigation or base of is reason of justice restorative can be applied to all doing an injustice type which impinge individual importance and society and also non pertained doing an injustice is crime ordinary extra that is terrorism doing an injustice, corruption, narcotic. Ceasing of investigation or base of is reason of justice restorative, representing extension from stop of investigation which is arranged in Section 109 Sentence (2) KUHAP. So that stop of investigation can be conducted on the basis of some the following reason 1) do not there are complete evidence 2) the event not such a doing an injustice; and 3) for the shake of law, because: (a) suspect pass away; (b) case have expired; (c) denunciating abstracted is (special of crime by accusation); and (d) the doing an injustice have obtained judge decision having legal force remain to ( idem in nebis). 4) Restorative Justice.