Artikel Ilmiah : E2A018053 a.n. MUFTI IS EFENDI
| NIM | E2A018053 |
|---|---|
| Namamhs | MUFTI IS EFENDI |
| Judul Artikel | KONSTRUKSI HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | MUFTI IS EFENDI, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Konstruksi Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Restorative Justice”. Komisi Pembimbing, Ketua Dr. H. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum, Anggota, Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh Kepolisian berdasarkan restorative justice, dan untuk menganalisis penghentian penyidikan atau dasar alasan restorative justice dapat diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam tesis ini dapat diambil simpulan sebagai berikut : Konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh Kepolisian berdasarkan restorative justice, didasarkan pada: 1. Pasal 7 ayat (1) huruf i dan j KUHAP; 2. Pasal 14 huruf k dan l Undang-undangan No. 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undangan No. 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penghentian penyidikan atas dasar Restorative Justice apabila terpenuhi syarat : 1. Syarat materiel, dan 2. Syarat formil. Penghentian penyidikan atau dasar alasan restorative justice dapat diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana yang melanggar kepentingan individu dan masyarakat serta bukan tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime yaitu tindak pidana terorisme, korupsi, narkotika. Penghentian penyidikan atau dasar alasan restorative justice, merupakan perluasan dari penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Sehingga penghentian penyidikan dapat dilakukan atas dasar beberapa alasan sebagai berikut : 1) tidak terdapat cukup bukti; 2) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan 3) demi hukum, karena: (a) tersangka meninggal dunia; (b) perkara telah kadaluarsa; (c) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (d) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem). 4) Restorative Justice. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | MUFTI IS EFENDI, Program Study Magister Science Law, University General Soedirman, "Construction Punish Stop of Investigation By Police Pursuant To Restorative Justice". Commission Counsellor, Chief Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum, Member, Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. This research aim to to analyse construction punish stop of investigation by Police pursuant to justice restorative, and to analyse stop of base or investigation of is reason of justice restorative can be applied to all doing an injustice type. With approach of normative yuridical, specification of research have the character of descriptively. Pursuant to solution to the problems which is raised in this thesis can be taken by the following node : Construction punish stop of investigation by Police pursuant to justice restorative, relied on: 1. Section 7 sentence (1) letter i and j KUHAP ; 2. Section 14 letter k and l Law No 2 Year 2020 about State Police Republic Of Indonesia 3. Section 16 sentence (1) letter l Law No 2 Year 2020 about State Police Republic Of Indonesia 4. Section 18 Law Number 2 Year 2002 about State Police Republic Of Indonesia 5. Section 22 sentence (2) letter b and c Law Number 30 Year 2014 about Public Administration. Ceasing of Investigation on the basis of Restorative Justice if fufilled condition : 1. Materiel condition, and 2. Formal condition. Ceasing of investigation or base of is reason of justice restorative can be applied to all doing an injustice type which impinge individual importance and society and also non pertained doing an injustice is crime ordinary extra that is terrorism doing an injustice, corruption, narcotic. Ceasing of investigation or base of is reason of justice restorative, representing extension from stop of investigation which is arranged in Section 109 Sentence (2) KUHAP. So that stop of investigation can be conducted on the basis of some the following reason 1) do not there are complete evidence 2) the event not such a doing an injustice; and 3) for the shake of law, because: (a) suspect pass away; (b) case have expired; (c) denunciating abstracted is (special of crime by accusation); and (d) the doing an injustice have obtained judge decision having legal force remain to ( idem in nebis). 4) Restorative Justice. |
| Kata kunci | Konstruksi Hukum, Penghentian Penyidikan, Restorative Justice |
| Pembimbing 1 | Dr.Kuat Puji Prayitno,SH.,MHUM |
| Pembimbing 2 | Dr.Budiyono,SH.,MHum |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2020-09-02 16:05:54.152712 |