Home
Login.
Artikelilmiahs
29728
Update
KEN RAGIL TURYONO
NIM
Judul Artikel
Peran Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Reses atau penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD yang disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar didalam membangun daerah hendaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah mendengarkan dan melaksanakan sesuai kehendak rakyat. Terbatasnya komunikasi antara rakyat dengan wakilnya seringkali menjadi hambatan tersendiri yang menyebabkan tidak tersalurkannya aspirasi rakyat itu sendiri. Selain itu, keterbatasan masa reses dan minimnya anggaran menjadi kendala untuk mendapatkan hasil reses yang maksimal. Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak terjangkaunya seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan reses, demikian juga dengan waktu yang terbatas berpengaruh tehadap hasil dan kualitas reses. Permasalahan mengenai peran Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kendala yang dihadapi Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan masa reses itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat dan juga untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan model preskriptif. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis. Analisa secara deduktif disesuaikan dengan pengamatan dan kumpulan dokumen yang diperlukan untuk bisa menilai permasalahannya, terutama kepada para koresponden penelitian. Peran Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kendala yang dihadapi oleh Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah minimnya waktu, biaya, dan sarana dalam pelaksanaan masa reses. Selain itu, minimnya realisasi pokok-pokok pikirian DPRD Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam RKPD dan APBD. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana usulan konstituen yang tidak (belum) dilaksanakan dalam kebijakan pemerintah daerah, aspirasi rakyat yang tergolong masih minim dan tidak terakomodir.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The recess or collection of people's aspirations by DPRD members who are conveyed and fought for to the local government with the aim that in developing the region, the policies made by the regional government should listen and implement according to the will of the people. Limited communication between the people and their representatives is often a separate obstacle that causes the aspirations of the people to be not channeled. In addition, the limited recess period and the minimum budget are obstacles to get the maximum recess results. The limited budget causes the inaccessibility of all levels of society in recess activities, as well as limited time which affects the results and quality of the recess. The problem regarding the role of Purbalingga Regency DPRD Members in absorbing the people's aspirations and the obstacles faced by Purbalingga Regency DPRD Members in carrying out the recess period is what motivates the author to conduct this research. This study aims to analyze the role of members of the Purbalingga Regency DPRD in absorbing the aspirations of the community and also to analyze the obstacles faced by the members of the Purbalingga Regency DPRD in absorbing the people's aspirations. To achieve this goal, this research was conducted using normative legal research methods with a prescriptive model. The collected legal materials will be studied comprehensively and analyzed deductively with a systematic presentation. Deductive analysis is adapted to the observations and documents needed to be able to assess the problem, especially to research correspondents. The role of Purbalingga Regency DPRD Members in absorbing the aspirations of the community is in carrying out their functions, duties and authorities to carry out their obligations as Members of the Purbalingga Regency DPRD in absorbing and collecting constituent aspirations through regular work visits, accommodating and following up on community aspirations and complaints, and providing accountability morally and politically to the constituents in their constituency. The constraints faced by members of the DPRD of Purbalingga Regency in absorbing the aspirations of the community are the lack of time, money, and facilities in implementing the recess period. In addition, the lack of realization of the principles of the Purbalingga Regency DPRD's thoughts is based on the results of the recess / collection of community aspirations as outlined in the RKPD and APBD. This can be seen from how constituent proposals that have not (not been) implemented in local government policies, the people's aspirations are still minimal and not accommodated.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save