1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 7.281-7.300 dari 48.889 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
728110299P2FB12032KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK DI PURWOKERTO
Fenomena kepadatan arus lalu lintas di beberapa kota di Indonesia, terjadi pula di Purwokerto sebagai salah satu kota transit. Meski belum berada pada taraf macet, namun potensi kemacetan telah terlihat. Ini terjadi akibat lonjakan jumlah kendaraan pribadi, sementara angkutan umum kian ditinggalkan. Angkutan ditinggalkan karena tak lagi mampu menjawab tuntutan publik dengan kualitas layanannya yang kurang memadai. Hal ini mengindikasikan gagalnya kebijakan tata kelola transportasi publik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Untuk itu, sebuah alternatif kebijakan transportasi publik diperlukan guna mengatasi masalah tersebut.
Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah alternatif kebijakan apa yang sesungguhnya dapat diambil oleh pemerintah daerah. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk megembangkan alternatif tindakan kebijakan transportasi publik di Purwokerto. Pengembangan alternatif kebijakan dilakukan dengan teknik analisis kebijakan deliberaitf. Teknik analisis kebijakan deliberatif menekankan pada upaya pengembangan alternatif kebijakan dengan pelibatan unsur-unsur publik yang terkait dengan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini seluruh pihak yang terkait dengan kebijakan transportasi publik di Purwokerto dilibatkan dalam proses dialog untuk mengembangkan alternatif kebijakan. Proses dialog untuk pengembangan alternatif kebijakan tersebut dilakukan dengan memerhatikan aspek reciprocity, relationship, learning dan creativity di antara aktor kebijakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, dengan pemilihan informan menggunakan teknik pusposive sampling.
Penelitian ini berhasil menemukan bahwa pilihan kebijakan reformasi pengelolaan transportasi publik merupakan alternatif ideal untuk menjawab tuntutan publik akan transportasi publik yang berkualitas dan dapat diandalkan. Penelitian ini juga berhasil mengembangkan model collaborative policy making berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa proses dialog kolaboratif meski mampu menghasilkan alternatif kebijakan, namun proses dialog itu sendiri tidak akan terjadi tanpa adanya fasilitative leadership dan civil society. Komitmen elit pemerintah yang memfasilitasi (fasilitative leadership) dan adanya kesadaran dan wahana bagi masyarakat menyuarakan kepentingannya (civil society) menjadi aspek yang melengkapi model collaborative policy making.

The phenomenon of traffic density in several cities in Indonesia is also happening in Purwokerto as one of the city transit. Even though it is not in the level of traffic congestion, the potential of traffic congestion is already visible. It occurs due to the surge in the number of private vehicles, while public transportation is increasingly abandoned. It is because the public transportation is no longer able to fulfill the public demand with its inadequate quality service. This indicates the failure of public transportation management policy organized by local government. Therefore, an alternative public transportation is needed to address the problem.
The problem that arises in this research is what is the alternative policy that can be taken by local government? Therefore, the purpose of this research is to develop the alternative measure of public transportation policy in Purwokerto. The development of policy alternative is carried out with deliberative policy analysis technique. Deliberative policy analysis technique emphasize on the effort of alternative policy development by involving the public elements associated with the policy. In this research, all the parties associated with public transportation policy in Purwokerto were involved in the dialogue process to develop policy alternative. The dialogue process to develop the policy alternative was carried out by observing the aspect of reciprocity, relationship, learning, and creativity among the policy actors. This research was carried out using qualitative approach, with the selection of informant using purposive sampling technique.
This research has found the public transportation reform policy are the most likely alternative to solve public interest about quality of public transportation. This research also has successfully developed the model of collaborative policy making based on the research finding, although the process of collaborative dialogue is able to produce the alternative policy; however this process of dialogue itself is not going to happen without the facilitative leadership and civil society. The commitment of government in facilitating (facilitative leadership), the awareness and a place for people to voice their interest can be the aspects that complete the model of collaborative policy making.
728210301P2EA12051DEKRIMINALISASI TERHADAP TINDAK PIDANA PASAL 96, PASAL 100, DAN PASAL 101 UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Latar belakang Tesis ini berangkat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 110/PUU-X/2012, putusan tersebut merupakan dekriminalisasi terhadap ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Tujuan Tesis ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim MK dalam mendekriminalisasi Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101; dan akibat hukum dari dekriminalisasi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 bertentangan Pasal dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal-pasal tersebut berisi ketentuan sanksi pidana terhadap suatu tindakan melanggar kewajiban mengupayakan Diversi (pasal 96), tidak mengeluarkan anak dari tahanan padahal jangka waktu perpanjangan penahanan telah berakhir (pasal 100), dan Pejabat Pengadilan tidak memberikan petikan putusan atau salinan putusan kepada para pihak (pasal 101). Pembentukan pasal-pasal tersebut dikategorikan sebagai suatu “kriminalisasi”, sebaliknya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan p3, pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikategorikan sebagai suatu “dekriminalisasi”.
Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: Proses kriminalisasi terhadap pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan asas-asas dan kriteria kriminalisasi, bertentangan dengan prinsip kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, telah terjadi adanya kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif yang memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Adapun akibat hukum dari dekriminalisasi terhadap pasal-pasal tersebut yaitu : Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 96, 100, dan 101 tidak lagi menimbulkan akibat hukum dalam ranah hukum pidana; perbuatan tersebut bukan pelanggaran hukum pidana, sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana; Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 UU SPPA, dapat dikenai sanksi administratif; Sifatnya berubah menjadi perbuatan dalam ranah administrasi, sehingga sanksinya pun berupa sanksi administrasi
Commission Supervisor, Supervisor I : Dr. Noor Aziz Said, S.H., M.S., Supervisor II : Dr. Budiyono, S.H., M.H.
Background This Tesis departs from the Decision of the Constitutional Court (MK) number: 110 / PUU-X / 2012, the decision was the decriminalization of the provisions of Article 96, Article 100, and Article 101 of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child.
Purpose of this Tesis to determine the legal reasoning of the Constitutional Court judges in decriminalizing Article 96, Article 100, and Article 101; and the legal consequences of decriminalization. As for the research method used is to use a normative approach.
The Constitutional Court stated that Article 96, Article 100, and Article 101 of Law No. 11 Year 2012 Article contrary to Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution and declared no binding legal effect.
Those articles contain criminal sanctions terms toward the an action vioalated the obligations seek diversion (article 96), doesn’t come out the child from prisoners whereas the extension of time has expired (article 100), and court officials don’t give the decision the copy of decision to the parties (article 101). The forming articles is categorized as a “criminalization”, otherwise the dicision of Constitutional Court that declared those articles has no binding legal force categorized as a “decriminalization”.
Legal of constitutions of Constitutional Court declared : criminalization toward the articles don’t appropriate with principles and criminalization criteria, contrary on principle of independence of judicial power, hade done the existence of criminalization toward administrative violation which give negative effect to the specific officials in the form of fears and concerns in the job implementation in judgment a case, and cause law uncertainty and in justice, so that contrary to Article 28D versi (1) Constitutional 1945.
The cause of law from decriminalization towards that acrticles is : action wich called in article 96, 100, 101 aren’t not cause law in criminal law field, that action isn’t violation of criminal law, so doesn,t give any law sanctions. Based on the term of article 95 of Law of Jusvenile justive system, could be given the administrative sanction. The character change in to action in administration field, so that the sanction is the form of administrational sanctions.
728310302P2BA12028INFEKSI HORIZONTAL Beauveria bassiana DAN AKTIVITAS ENZIM KITINASE TERHADAP MORTALITAS Aedes albopictusDemam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor primer dan A. albopictus sebagai vektor sekunder. Pengendalian vektor selama ini dilakukan dengan menggunakan insektisida dengan resiko terjadi resistensi. Upaya pencarian insektisida alternatif yang ramah lingkungan dan aman terus dilakukan dengan melakukan penelitian potensi mikroorganisme seperti bakteri dan fungi. Salah satu fungi yang diketahui memiliki daya patogen terhadap nyamuk adalah B. bassiana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian konidium B. bassiana dengan konsentrasi berbeda terhadap mortalitas A. albopictus. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh kondisi nyamuk terhadap infeksi fungi, potensi infeksi horizontal dari nyamuk jantan yang terinfeksi kepada nyamuk betina sehat dan aktivitas enzim kitinase yang dihasilkan oleh B. bassiana. Data kematian dianalisis menggunakan uji univariate dan dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Tukey.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi konidia berpengaruh terhadap mortalitas A. albopictus. Kondisi nyamuk tidak ikut mempengaruhi mortalitas tetapi mempengaruhi kerentanan nyamuk. Tidak ada interaksi dari kedua faktor yang diujikan sehingga kedua faktor berdiri sendiri dalam menentukan kematian nyamuk. Pada konsentrasi 105 angka kematian nyamuk adalah sebesar 23,05%. Konsentrasi lebih tinggi yaitu 107 mengakibatkan mortalitas yang lebih tinggi yaitu sebesar 31,47%. Indeks kitinolitik B. bassiana adalah sebesar 1,67 dan aktivitas spesifik enzim adalah sebesar 1,0557 unit/mg.
Demam berdarah dengue (DBD) was a disease caused by dengue virus and spread by mosquito bitting especially Aedes aegypti as a primer vector and Aedes albopictus as a secondary vector. Vectrol control today doing by using insecticides that can make vector resistance. Discovering alternative insecticides used microorganism as vector control such as bacteria and fungi. One of potential fungi that has patogenicity to mosquitoes was Beauveria bassiana.
Purpose of this research is to know the effect of giving different concentration of conidia B. bassiana to mortality of A. albopictus. In addition, this study aims to look effect mosquito condition resistance to fungal infection, horizontal transfer potention and enzyme activity especially chitinase produced by B. bassiana. Mortality data were analyzed by univariate test and followed by Tukey’s analysis.
Result showed that conidia concentration teke effect to mortality A. albopictus. Mosquitoes condition, take no effect to mortality but affected to durability of mosquitoes to prevent fungal infection. There is no interaction between conidia concentration and mosquito condition to death. In concentration 105 mortality rate of A. albopictus was 23,05%. Higher concentrate (107) caused higher mortality is equal to 31,47%. Chitinolitic indexs of B. bassiana is equal to 1,67 dan specific activity of enzyme chitinase is equal to 1,0557 unit/mg.
72844611I1B006024KAJIAN KINERJA TERMINAL PENUMPANG BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGAKegiatan angkutan umum selalu diawali dan diakhiri di terminal. Terminal merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perencanaan operasional angkutan umum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja terminal ditinjau dari karakteristik operasional dan fasilitas terminal. Penelitian dilakukan dengan metode survey untuk mengambil data primer yang berupa time headway (selang waktu antar kendaraan), volume kendaraan, waktu tunggu rerata kendaraan, luasan parkir kendaraan dan fasilitas yang ada pada hari Senin, 24 September 2012 dan hari Sabtu, 29 September 2012. Hasil Penelitian time headway dan waktu tunggu rerata untuk bus AKDP rute Bobotsari – Purwokerto 12,08 menit dan waktu tunggu rerata 9, 27 menit, Bus AKDP rute Bobotsari – Pemalang 11,02 menit dan waktu tunggu rerata 5,43 menit, Bus Mikro 6,10 menit dan waktu tunggu rerata 2,38 menit, Angkot 3,38 menit dan waktu tunggu rerata 4,10 menit. Dari hasil analisis luas parkir kendaraan sebesar 1085,5 m2, yang terdiri dari : AKAP 1020 m2, AKDP 42,5 m2, Angkot 23 m2. Luas parkir yang ada saat ini masih cukup memadai. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja berupa mengatur lay out untuk sirkulasi kendaraan dan menyediakan fasilitas untuk sirkulasi penumpang.Public transportation activity always begin and finish in terminal. Terminal is a unity that can not be separated from public transportation operational planning. The aim of this research is to discover terminal capability in the terminal performance concern terminal facilities based on operational characteristic, physic characteristic. This research was conducted by survey method to obtain primer data that consist of time headway, lay over time, vehicle volume, vehicle parking area and facilities at Monday, September 24th 2012; Saturday and September 29th 2012. Time Headway for AKAP bus route Bobotsari – Purwokerto was 12,08 minutes and lay over time was 4,10 minutes. The result of vehicle parking area was 1085,5 m2 that consist of AKAP 1020 m2, AKDP 42,5 m2 , Angkot 23 m2. By using this analysis resulted that parking area now on was still quite enough. Recommendations for performance enchancement in the form set layout for vehicle circulation and provide facilities for passengers.
72858309C1A009068FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN PADA BANK UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI KASUS SIMPANAN DEPOSITO DAN KREDIT MODAL KERJA)Penelitian ini berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN PADA BANK UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI KASUS SIMPANAN DEPOSITO DAN KREDIT MODAL KERJA)“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan fungsi intermediasi yang tercermin dalam Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan umum, mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), suku bunga simpanan deposito, dan inflasi terhadap penghimpunan dana deposito, mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar, suku bunga kredit modal kerja dan Dana Pihak Ketiga (DPK) deposito terhadap penyaluran dana modal kerja dan mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar, suku bunga kredit modal kerja, PDRB dan suku bunga simpanan deposito terhadap fungsi intermediasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR), analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (Autokorelasi, Heteroskedastisitas dan Multikolinearitas), dan uji statistik (Uji R2, Uji t, Uji F). Data yang digunakan adalah data time series yaitu data triwulanan periode 2005.III-2010.IV dan jumlah data sebanyak 22 pengamatan.
Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, PDRB, suku bunga simpanan deposito, inflasi dan nilai tukar berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghimpunan dana deposito namun secara parsial hanya variabel nilai tukar dan inflasi saja yang tidak berpengaruh. Untuk penyaluran dana modal kerja, suku bunga kredit modal kerja, nilai tukar dan inflasi berpengaruh secara bersama-sama namun hanya inflasi dan nilai tukar yang tidak berpengaruh secara parsial. Sedangkan untuk fungsi intermediasi, nilai tukar, suku bunga kredit modal kerja, DPK deposito, PDRB, suku bunga simpanan deposito dan inflasi berpengaruh secara bersama-sama namun nilai tukar dan suku bunga simpanan deposito tidak berpengaruh secara parsial.
Implikasi dari penelitian ini adalah agar perbankan umum harus memperhatikan tingkat LDR sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh bank sentral dalam menjaga tingkat fungsi intermediasinya. LDR yang terus meningkat tidak selalu baik, namun yang terpenting adalah menjaga komposisi antara simpanan dan kredit yang disalurkan. Perbankan juga harus mengoptimalkan penghimpunan DPK deposito karena merupakan faktor pendukung dalam penyaluran kredit. Penentuan tingkat suku bunga juga harus diperhitungkan dengan seksama agar tidak merugikan pihak nasabah atau pihak perbankan. Pemerintah juga harus meningkatkan iklim usaha yang dapat mendorong kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapat masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah simpanan deposito.		This study aims to determine the development of intermediation which reflected with the loan to deposit ratio ( LDR ), determine the effect of Gross Domestic Product ( GDP ) , interest rates on deposits ,and inflation on fund raising saving deposits , determine the effect of inflation , the value of exchange , interest rate on working capital credit and Third Party Funds ( TPF ) deposits on the distribution of working capital credit and determine the effect of inflation , exchange rate , interest rates on working capital credit, GDP and interest rates on savings deposit intermediation. The method used in this study is a quantitative analysis method using the ratio of loan to deposit ratio ( LDR ) , multiple linear regression analysis , the classical assumption test ( autocorrelation , heteroskedastisity and multicollinearity ) , and statistical tests ( R2 test , t test , F test ) . The data used were time series quarterly period data from 2010.IV- 2005.III and the number of data were 22 observations. Based on the results of multiple linear regression , GDP , interest rates on deposits ,and inflation has simultaneously significant effect on fund raising deposits but exchange rate and inflation are not significant partially. For the distribution of funds of working capital , working capital credit rates , deposits , exchange rate and inflation affect simultaneously but only inflation and exchange rate were not significant partialy. As for the function of the intermediary , the exchange rate , interest rate for working capital credit , deposits , GDP , interest rates and inflation affect to deposits simultaneously but the exchange rate and interest rate deposits has no partial effect .
72868310F1B007052KINERJA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) TUNAS SEJAHTERA DI DESA KARANGMANGU KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMASJudul penelitian ini adalah kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tunas Sejahtera di Desa Karangmangu Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Adanya pemasalahan tingginya angka kredit macet di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tunas Sejahtera pada program pinjaman bergulir. Sehingga pengurus BKM Tunas Sejahtera mendapat penilaian tidak memuaskan pada kinerjanya. Masih banyaknya KSM yang mengeluh mengenai kinerja dalam pelayanan program pinjaman bergulir. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tunas Sejahtera, dengan menggunakan indikator responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengurus BKM kurang tanggap terhadap keluhan dan kebutuhan KSM, pelayanan yang diberikan masih dirasakan tidak sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dan tidak didukung oleh kondisi sarana prasarana yang layak.Title of this research is performance of Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tunas Sejahtera on Karangmangu Village, Baturraden Banyumas Regency. Problem on this research are high score of unrunning credit on revolving loanprogram. So BKM administrator get low score for the performance. Still many KSM have been anxious toward performance on service of revolving loan program. The object of this research is to know and describe performance of the BKM bu using three indicator are responsibility, responsivity and accountability.The method used in this research is descriptive qualitative research method.. selection techniques are used purposive sampling. Data collection techniques include are interviews, observation, documentation. The data analysis technique used in this study is qualitative data by using interactive analysis model. Result of data analysis show that administrator is still low consistency toward complaint and need of KSM. Service that be given is not accordance by right administration principal and not supported by feasible infrastructure.
72878311G1D010068Tingkat efikasi diri keluarga di Desa Melung sebagai desa rawan bencana di Kabupaten BanyumasLatar belakang :Bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Bencana yang terjadi berdampak pada psikologis, fisik, maupun sosial ekonomi masyarakat.Bencana yang terjadi menantang wilayah-wilayah, lingkungan, dan komunitas yang menjadi korban untuk bangkit kembali pada kehidupan dan masa depannya.Keyakinan untuk melakukan tindakan yang diharapkan sehingga kehidupan kembali seperti semula sangat penting.Kondisi yang demikian dinamakan efikasi diri.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efikasi diri keluarga di Desa Melung sebagai desa rawan bencana di Kabupaten Banyumas
Metode :Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dan menggunakan teknik simple random sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga di desa Melung sebagai desa rawan bencana Kabupaten Banyumas.Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 111 responden dan menggunakananalisis deskriptif.
Hasil Penelitian :Tingkat efikasi diri keluarga di desa Melung sebagai desa rawan bencana di Kabupaten Banyumas, tingkat efikasi sangat tinggi sebanyak 9.9%, responden dengan tingkat efikasi tinggi sebanyak 68.5%, dan responden dengan tingkat efikasi sedang sebanyak 21.6%.
Pembahasan :Tingkat efikasi diri keluarga di Desa Melung sebagai desa rawan bencanaKabupaten Banyumas tinggi yang ditunjukkan oleh sebagian besar responden mampu mengontrol perasaan ketika menghadapi masalah dan mengelola masalah.
Kesimpulan :Tingkat efikasi diri keluarga di Desa Melung sebagai desa rawan bencana di Kabupaten Banyumas dengan hasil mayoritas responden dengan tingkat efikasi tinggi, yaitu 68.5%.
Background : Disaster is an event that threat and disturbthe function of people lives. The disaster can affect in psychological, physical, social and economic. The disaster can challenge the areas, environment, and communities who are victims that try to get back on their life and future. Confidence to perform actions that are expected to return their life to normal life is very important. Such a condition is called self-efficacy.
Objective : This study aimed to know the level of self-efficacy family in Melung village as disasterprone areas in Banyumas District.
Methods: This study used a descriptive quantitative with simple random sampling technique. The population in this study were families in Melung Village as disasterprone areas in Banyumas District. Total samples in this study were 111 respondents and used descriptive analysis.
Results : The level of self-efficacy family in Melung Villageas disasterprone areas in Banyumas District showed very high level 9.9%, respondents in high levels of efficacy was 68.5%, and respondents in moderate level of efficacy was 21.6%.
Discussion : The level of self-efficacy family in Melung Village as disasterprone areas in Banyumas Districtthat shown by the majority of respondents were able to control the feelings of society when they faced problems and manage problems.
Conclusion : The level of self-efficacy family in Melung Village as disasterprone areas in Banyumas District with the results of majority of respondents with a high level of efficacy is68.5%.
72888312F1B007040FORMULASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(Studi Menganai Kenaikan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Banyumas)
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perumusan kebijakan kenaikan tarif parkir di Kabupaten Banyumas serta melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam perumusan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan empat tahapan dalam perumusan kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Budi Winarno yaitu; perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling.. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pemerintah Kabupaten Banyumas menaikan tarif parkir karena inisiatif dari pihak legislatif untuk meningkatkan PAD melalui sektor parkir. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif parkir tidak berjalan secara demokratis karena cenderung didominasi oleh kaum elit, sehingga kebijakannya bersifat top-down dan tidak ada pelibatan dari masyarakat maupun kelompok parkir dalam perumusan kebijakannya. Model formulasi yang penulis abstraksikan dalam perumusan kebijakan kenaikan tarif parkir adalah model elit, dimana peran masyarakat maupun kelompok parkir di Kabupaten Banyumas tidak dilibatkan dalam perumusannya. Penulis merekomendasikan model formulasi demokratis dalam perumusan kebijakan tersebut, dimana semua elemen yang berkepentingan dapat dilibatkan dalam perumusan kebijakan bersama-sama dengan eksekutif dan legislatif, sehingga artikulasi dari masyarakat dan kelompok parkir dapat tersalurkan hingga mencapai kesepakatan bersama.
Kata Kunci: Formulasi kebijakan, parkir, retribusi
The purpose of this research is to know the parking rate increase policy formulations in Banyumas and see how the role of society and stakeholders in the formulation of these policies.This study uses four stages in the formulations of policy as expressed by Budi Winarno: formulating the problem, policy agenda, selection of alternatives to solve the problem and defining policy. The methods used in this research is descriptive qualitative methods. Purposive sampling technique was used in the selection of informants. Data collection techniques include interviewing, observation, documentation. Data analysis techniques used in this research is qualitative data analysis with interactive analysis models. The results showed that the Government raise the background rate for parking because of legislative initiatives to increase PAD through the parking sector. The process formulations of policy rate increase parking undemocratic, because it is dominated by the elite, so the policy is both top-down and no involvement from the society and parking group in the formulation of its policies. The author describes a model in the formulation of policies on parking rate increase as an elite model, where the role of the society and group parking is not involved of the formulation process. The author recommends the formulation of a democratic model in the formulation of these policies, in this model, the society and parking groups to involved of policies formulations with the Executive and the legislative. so that the opinions of the society and parking group can be delivered up to reach a mutual agreement.
Keywords: Parking, policy formulation, retribution
72898314P2EA12027KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIAUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan ‘Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime’ merupakan upaya Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia. Meskipun demikian undang-undang ini tak cukup mengatur tentang penindakan terhadap para pelaku, selain itu migran yang diselundupkan dianggap sebagai korban, padahal biasanya mereka meminta diselundupkan karena alasan ekonomi atau keamanan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif tentang regulasi kebijakan hukum pidana dalam undang-undang tersebut dan untuk mengetahui apakah regulasi yang ada telah cukup untuk menanggulangi Penyelundupan Manusia.
Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji melalui risalah dan protokol sebagai landasan pembentukannya, maupun data primer lainnya. Namun untuk memperkuat argumen normatif, peneliti juga mengkaji melalui hasil penelitian empiris terhadap Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang, maupun penerapannya dalam praktik hukum di Kabupaten Kebumen dan melalui studi komparasi terhadap regulasi di Australia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi protokol sebagaimana halnya Indonesia.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi yang ada belum cukup untuk menanggulangi Penyelundupan Manusia. Terkait subjek pelaku tindak pidana, protokol mengidentifikasikan Penyelundupan Manusia sebagai kejahatan transnasional yang melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisasi, namun undang-undang tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan tersebut. Hal ini sangat kontradiktif dengan tujuan kriminalisasi sebagaimana tercantum dalam bagian penjelasan yang menyatakan bahwa ‘para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama oleh karena tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Mereka yang dapat dipidana hanyalah migran yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah’. Terkait point terakhir, protokol tidak menyebut migran yang diselundupkan sebagai korban, melainkan sebagai ‘object of conduct’. Jika hal ini dibandingkan dengan perspektif korban dalam Perdagangan Orang, maka jelas keduanya merupakan konsepsional yang berbeda. Dalam Penyelundupan Manusia tidak selalu menimbulkan korban dari kalangan migran, mereka secara umum setuju untuk diselundupkan. Sedangkan dalam Perdagangan Orang selalu merupakan kejahatan terhadap seseorang. Korban tidak pernah menyetujui, misalnya untuk diculik atau dijual, selain itu para pelaku biasanya melakukan perbuatannya dengan menggunakan paksaan atau penipuan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi para korbannya demi keuntungan pribadi maupun tujuan-tujuan lainnya.
Law 6/2011 on Immigration as an implementation as Law 15/2009 on Ratification ‘Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime’ is a government effort to overcome people smuggling in Indonesia. Although those laws do not have good capacity to send criminals to prison, on the other hand those migrants who are smuggled into one country are supposed as victims. Where as usually they wanted to be smuggled in case of economics and security reasons. So the objective of this study is to get comprehensively about the regulations of penal policy in the law itself and to know how the regulation has been able to overcome the people smuggling.
Type of research is a normative juridical study which observe by treatise and protocol as a base foundation as well as other primary data. Yet, to strengthen the normative argument, researcher also studies by the result of empirical research as well as the application in Kebumen Regency and through comparatively study to Australia’s regulation as one of the countries that has ratificated protocol as Indonesia has done.
The results of this study concluded that the regulation haven’t sufficient to overcome people smuggling. Due to the criminal, protocol identifies the people smuggling as transnational crimes which involves one of organized transnational crimes, but the formulation of crime act now do not regulate how to set the criminal who organized that crime. This is very contradictive with the objective of criminalization as noted in the explanation stated ‘The criminal can’t be commited to prison by the old immigration law because it didn’t regulate the punishment crime for persons who organized international crime. Those who can be punished only migrants who entered Indonesian territory illegally’. As the last point, protocol doesn’t mention migrants who are smuggled as victims but as ‘object of conduct’. If this is, we compared with human trafficking victims, it is clearly stated that they are very different conceptional. In the people smuggling must not cause the migrants as victims. They are agreed to be smuggled. Meanwhile in the human trafficking they are as victims. The victims are never agreed to be sold or kidnapped. In the other hand the criminals usually did it by forcing and cheating in order to get personal profit or another purposes.
72908315F1C010029PERAN DIVISI YOUTH AND COMMUNITY
MELALUI PEMBENTUKAN KOMUNITAS PENGGUNA TELKOMSEL
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENJUALAN
PRODUK TELKOMSEL DI PURWOKERTO
ABSTRAK
Peran Divisi Youth and Community melalui Pembentukan Komunitas PenggunaTelkomsel dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk Telkomsel di Purwokerto
Aqida Brilian Faradina Rosif / F1C010029
Judul penelitian ini adalah “Peran Divisi Youth and Community melalui Pembentukan Komunitas Pengguna Telkomsel dalam upaya Meningkatkan Penjualan Produk Telkomsel di Purwokerto”.Penelitian ini berfokus pada peran yang dilakukan oleh divisi Youth and Community melalui pembentukan komunitas pengguna Telkomsel dalam upaya meningkatkan penjualan produk Telkomsel di Purwokerto.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.Peneliti menggunakan purposive samplingsebagai teknik pemilihan informan.Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup tiga tahapan yaitu: wawancara mendalam (Indepth Interview), observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi.Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Analisis Interaktif dari Milles dan Huberman.
Hasil dari penelitian ini adalah, divisi Youth and Community memiliki peran utama yaitu melaksanakan kegiatan penjualan produk-produk Telkomsel berupa perdana komunitas yang terdiri dari perdana Kartu As dan Simpati. Dalam melaksanakan perannya, divisi Youth and Community menciptakan berbagai program dengan basic pembentukan komunitas dengan tujuan untuk mempermudah dalam memasarkan produk Telkomsel. Program-program tersebut terdiri dari tahapan perencanaan yaitu pembuatan Progress Journey Plan dan pembuatan program komunitas Telkomsel yang terdiri dari: Software Broadcast SMS, Program Pembuatan Kartu OSIS, Telkomsel Seminar dan Motivation Training, Sponsorship Telkomsel, Telkomsel Ambassador dan Kejutan Pulsa.
ABSTRACT
The Role of Division of Youth and Community through Telkomsel Formation Community
to Increase Product Sales Telkomsel in Purwokerto
Aqida Brilian Faradina Rosif / F1C010029
The tittle of this research is “The Role of Division of Youth and Community through Telkomsel Formation Community to Increase Product Sales Telkomsel in Purwokerto”. This research focused on role of division of Youth and Community through Telkomsel Formation Community to Increase Product Sales Telkomsel in Purwokerto.
The method used in this research is descriptive qualitative research method. Researchers used purposive sampling as a technique of selecting informants. Data collection techniques used include three stages: indepth interviews, observation, and documentation. To test the validity of the data, the researcher uses triangulation techniques. The data analysis methods used in this research is the Interactive Analysis of Milles and Huberman.
The results of this study are, Youth and Community division has a major role is conducting the sale of products Telkomsel such as prime community of Kartu As and Simpati. In performing its role, a division of Youth and Community create programs with basic community building in order to facilitate the marketing of products Telkomsel. These programs consist of the planning stages is the making Progress Journey Plan and Telkomsel community programming consisting of: SMS Broadcast Software, OSIS Card Program, Telkomsel Seminars and Motivation Training, Sponsorship Telkomsel, Telkomsel Ambassador and Surprises Pulse.
72918313C1L009025THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM, BPK OPINION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND THE UNDERSTANDING OF ACCOUNTING SYSTEM ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS IN PURBALINGGA DISTRICTTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Purbalingga . Populasi dalam penelitian ini adalah Pendapatan Daerah dan Kantor Asset Management dari Purbalingga . Sampel adalah beberapa karyawan Pendapatan Daerah dan Kantor Asset Management dari Purbalingga . Analisis regresi linier berganda dengan program SPSS digunakan untuk menganalisis laporan responden . Hasilnya menunjukkan bahwa nilai yang signifikan dari sistem pengendalian internal adalah 0,047 , opini BPK adalah 0,016 , dan pemahaman tentang variabel sistem akuntansi adalah 0,046 lebih besar dari tingkat signifikansi ( α ) 0,05 . Oleh karena itu, pertama , kedua dan hipotesis keempat diterima . Nilai signifikan variabel teknologi informasi adalah 0140 . Oleh karena itu , hipotesis ketiga ditolak . Hasilnya menunjukkan bahwa nilai F statistik dari 12.532 lebih tinggi dari F tabel 2.743 . Berdasarkan hasil analisis data , dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah . Sistem pengendalian intern , pendapat BPK , dan pemahaman tentang sistem akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .
Kata kunci : Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah , sistem pengendalian internal , pendapat BPK , teknologi informasi , dan pemahaman tentang sistem akuntansi .		SUMMARY
The objective of this research was to analyze the factors affecting the quality information of local government financial statements in Purbalingga District. The population of this study was Regional Revenue and Asset Management’s Office of Purbalingga. The sample was some of employees of Regional Revenue and Asset Management’s Office of Purbalingga. Multiple linier regression analysis with SPSS program was used to analyze the statements of respondents. The result shows that the significant value of the internal control system is 0,047, BPK opinion is 0,016, and the understanding of accounting system variables is 0,046 is greater than the level of significance (α) 0,05. Therefore, the first, the second and the fourth hypothesis are accepted. The significant value of information technology variables is 0,140. Therefore, the third hypothesis is rejected. The result shows that the value of F statistic of 12,532 is higher than F table of 2,743. Based on the result of data analysis, it can be concluded that information technology has no significant effect on the quality of local government financial statements. The internal control system, BPK opinion, and the understanding of accounting system have significant effect on the quality of local government financial statements.
Keywords: Quality of local government financial statements, internal control system, BPK opinion, information technology, and the understanding of accounting system.
72928316F1A007035POTRET KEMISKINAN KOTA
(Studi Tentang Kehidupan Pengamen di sekitar Terminal Purwokerto)
Penelitian ini berjudul "Potret Kemiskinan Kota (Studi Tentang Kehidupan Pengamen di sekitar Terminal Purwokerto)". Kemajuan jaman memiliki dampak positif bagi kebanyakan orang di suatu daerah, tapi tidak untuk rakyat kecil di daerah tersebut. Orang yang tidak dapat bersaing akhirnya menjadi miskin. Kemiskinan membuat orang harus berpikir tentang bagaimana memenuhi kebutuhan, salah satunya adalah dengan menjadi pengamen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi pengamen, cara kerja pengamen dan relasi pengamen dengan lingkungan sosialnya di sekitar terminal bus Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, obyek penelitian adalah pengamen yang bekerja di sekitar terminal bus Purwokerto. Informan diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan Model Analisis Interaktif dan uji validitas dengan menggunakan triangulasi sumber data. Informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi adalah pengamen di sekitar terminal bus Purwokerto sudah memiliki aturan kerja yang mengatur agar mereka tidak saling berebut untuk lebih dulu naik bus. Mereka memiliki kebiasaan antri sebagai sebuah aturan yang tidak tertulis. Interaksi antara pengamen dengan lingkungan sosialnya terjalin cukup baik. Faktor membutuhkan bagi pengamen menjadi alasan bagi mereka untuk tidak berperilaku semena-mena terhadap penumpang bus ataupun awak bus begitu juga dengan pedagang di lingkungan terminal bus Purwokerto.This study entitled "Portrait of Urban Poverty ( Study About Street Singers life around Purwokerto Bus Station)". Progress of time has a positive impact on most people in an area, but not for the little people in the area. People who can not compete eventually become poor. Poverty makes people have to think about how to make ends meet, one of which is to become a street singers. The purpose of this study was to determine the description of street singers, ways of working the street singers and how the street singers relationship with the social environment around the bus station in Purwokerto. This study used a qualitative descriptive method, the object of study is the street singers who worked around the Purwokerto bus station. The informant obtained using purposive sampling technique. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Sources of data are primary data and secondary data. Analysis of the data using the Interactive Analysis Model and test the validity of using triangulation of data sources. Information obtained from interviews and observations are street singers around the Purwokerto bus station already has a working set of rules so that they do not fight each other for the first bus. They have a habit of lining up as an unwritten rule. The interaction between the street singers intertwined with the social environment is quite good. Factor street singers need to be a reason for them to not behave arbitrarily to bus passengers or crew bus as well as traders in the Purwokerto bus station.
729310303P2EA12008PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi di Kabupaten Bombana)
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana; dan (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana. Penelitian ini dilakukan di Pemeritah Daerah Kabupaten Bombana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis atau social legal research. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, efektif dan kemudian dilakukan pembahasan. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamatiBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana tidaklah efektif dan tidak terlaksana seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Hambatan yang mempengaruhi peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana adalah diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Sumber daya manusia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang masih minim, kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, dan minimnya anggaran dalam penegakan hukum. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bombana yang bekerja juga kurang profesional di bidangnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara sehingga budaya mencari keuntungan dari masyarakat masih sering terjadi di lapangan;
b. Rendahnya pendidikan sebagian masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih banyak masyarakat yang tidak paham bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga menyulitkan peran masyarakat itu sendiri dalam menggunakan perannya terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
This study aims to : (1) to determine the role of the community in monitoring the regional administration under act number 32 of 2004 in Bombana; and (2) to determine the barriers to the community's role in the supervision of the regional administration under law number 32 of 2004 in Bombana.
This research was conducted in Local Government Bombana. This study is a qualitative research with a sociological or social juridical legal research. Qualitative research is research that describes data quality, in the form of a regular sentence, an orderly, logical not overlap, effective and then be discussed. Qualitative research by J. Moleong Lexy is a research procedure that produces descriptive data in the form of words written or spoken of people and behaviors that can results of research and discussion on the role of the community in monitoring the regional administration according to law number 32 of 2004 Bombana, it can be concluded as follows :
Based on the results of research and discussion about the community's role in monitoring the regional administration according to Law No. 32 of 2004 in Bombana Area, it can be concluded as follows :
1. The role of the community in monitoring the regional administration based on Law Number 32 Year 2004 on Bombana Area not effective and was not implemented as mandated by Law No. 32 of 2004 on Regional Government;
2. Barriers that affect the community's role in monitoring the regional administration based on Law Number 32 Year 2004 on Bombana is are as follows :
a. Human resources member of the Regional Representatives Council Bombana is still minimal, the lack of infrastructure and facilities in law enforcement, and the lack of budget in law enforcement. Civil Servant Bombana also less professional working in the field in performing their duties and responsibilities as servants of the state so that the culture of profiteering communities are still common in the field;
b. Lack of education some communities, lack of public awareness, and there are many people who do not understand Indonesian well and correctly so difficult role of the community itself in the use of the supervisory role of regional governance based on law number 32 Year 2004 on Regional Government.
729411243F1D009013Desentralisasi Kesehatan: Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Sebagai Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pemenuhan Hak-hak Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tahun 2013Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan Kartu Jakarta Sehat sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam pemenuhan hak-hak jaminan pemeliharan kesehatan tahun 2013 dan juga faktor-faktor kontekstual apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Kartu Jakarta Sehat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, terbentuknya KJS karena banyak masyarakat miskin dan rentan miskin DKI Jakarta yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang terjangkau bahkan gratis karena tingginya tarif pengobatan di DKI Jakarta. Dalam hal ini, penerapan program KJS secara gratis menggunakan anggaran dana APBD DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengklaim anggaran APBD sebesar 1,2 triliun rupiah untuk alokasi dana kesehatan dinilai telah mencukupi. Setelah kebijakan KJS ini berjalan, kebijakan tersebut banyak menuai pro dan kontra.Permasalahan-permasalahan muncul saat implementasi KJS diantaranya adalah KJS menggunakan sistem INA-CBG’s dalam penggantian tarif klaim dari RS yang melayani KJS. Hal ini membuat RS swasta keberatan dengan kebijakan KJS ini. Dalam hal ini, masyarakat ingin mendapatkan sebuah kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat miskin memiliki harapan untuk berobat secara gratis demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat DKI Jakarta.



The purpose of this study was to determine and explain the policy implementation of Kartu Jakarta Sehat as an effort of Jakarta Provincial Government in realizing the rights of the health care guarantee in 2013 and also to find out the contextual factors that support and hinder the policy implementation of Kartu Jakarta Sehat. This study used qualitative method and case study approach. Based on the study reaserch, the policy in formatting KJS was because of the polynomial of poor and vulnerable poor community in Jakarta who cannot access affordable health care even free because of the high rates of treatment in Jakarta. In this case, the application program of free KJS was using city funds budget of Jakarta Province. Jakarta Provincial Government claimed 1.2 trillion of city funds budget for health funds have been regarded sufficiently. After this KJS policy runs, the policy reap many pro and contra. The problems arise when implementing KJS, such as the using INA-CBG’s system of KJS in replacement rates of claims from hospital that serve KJS. It makes the private hospitals objection of the KJS policy. In this case, people would like to get a good policy in the right target, effective, and efficient. This policy makes the poor people have a hope for free medical treatment and care to improve the public health in Jakarta.
729511338A1H011042UJI PERFORMANSI KOMPOR “IRAC” BERBAHAN BAKAR BIOETANOL DARI BAHAN BAKU GULA KELAPA AFKIRKompor bioetanol merupakan jenis kompor yang didisain menggunakan bahan bakar bioetanol. Bioetanol sebagai bahan bakar mempunyai kelebihan ramah lingkungan dan pembuatannya dapat dilakukan di industri rumah tangga. Penelitian ini adalah uji performansi menggunakan dua jenis kompor “IRAC” (irit, ramah, aman, ciamik) yaitu “IRAC” I tanpa menggunakan daya listrik dan “IRAC” II menggunakan listrik, dengan bioetanol dari gula kelapa afkir dengan kadar 67% dan 80%. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui efisiensi, waktu untuk mendidihkan air dan mengetahui konsumsi bahan bakar. Hasil yang didapat adalah efisiensi sistem kompor “IRAC” I menggunakan bioetanol kadar 67% adalah 34,93%; kadar 80% adalah 43,77%; “IRAC” II menggunakan bioetanol 67% dan 80% adalah 35,39% dan 34,95%. Efisiensi pembakaran pada kompor “IRAC” I menggunakan bioetanol kadar 67% adalah 59,97%; sedangkan kadar 80% adalah 65,03%; “IRAC” II menggunakan bioetanol 67% dan 80% adalah 50,84% dan 57,93%. Waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan 2 liter air untuk kompor “IRAC” I kadar 67% adalah 53 menit, sedangkan kadar 80% adalah 28 menit, “IRAC” II kadar 67% adalah 20 menit, kadar 80% adalah 18 menit. Konsumsi bahan bakar kompor “IRAC” I kadar bioetanol 67% adalah 147 ml, kadar 80% adalah 100 ml, “IRAC” II kadar 67% dan 80% adalah 140 ml dan 118 ml.Bioethanol stove is a designed stove by using bioethanol fuel. Bioethanol as fuel have an advantages environment friendly and production it can do in the home industry. This research was test performance use two types of “IRAC” stove that “IRAC” I without electric power and “IRAC” II with electric, with bioethanol from coconut rejected sugar with concentrations used were 67% and 80%. The objective of the research was to knowing the efficiency, the time to boil of water, and knowing fuel consumption. The result obtained was the system efficiency for “IRAC” I stoves with biethanol concentrations 67% was 34.93%, concentrations 80% was 43.77%, “IRAC” II with biethanol concentrations 67% and 80% was 35.39% and 34.95%. The combustion efficiency for “IRAC” I with biethanol concentrations 67% was 59.97%, concentrations 80% was 65.03%, “IRAC” II with biethanol concentrations 67% and 80% was 50.84% and 57.93%. The time required to boil the stove 2 liters of water for “IRAC” I stove biethanol concentrations 67% was 53 minutes, concentrations 80% was 28 minutes, “IRAC” II biethanol concentrations 67% was 20 minutes, concentrations 80% was 18 minutes. Fuel consumption of “IRAC” I stove biethanol concentrations 67% was 147 ml, concentrations 80% was 100 ml, “IRAC” II biethanol concentrations 60%, 80% was 140 ml and 118 ml.
72968275C1A010065RESPON PEREKONOMIAN TERHADAP SHOCK PENINGKATAN PEMBAYARAN NON TUNAI DI EKS KARESIDENAN BANYUMASPertumbuhan ekonomi telah meningkat, diikuti dengan peningkatan pembayaran non tunai di Eks Karesidenan Banyumas. Sementara itu di sisi lain penggunaan pembayaran tunai mengalami penurunan, sehingga peran pembayaran non tunai di Eks Karesidenan Banyumas menjadi semakin penting menggantikan pembayaran tunai dalam kegiatan transaksi. Perihal tersebut terjadi karena pembayaran non tunai menimbulkan penghematan biaya, tenaga dan waktu dalam aktivitas transaksi. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini mencoba menganalisis dampak peningkatan pembayaran non tunai terhadap perekonomian di Eks Karesidenan Banyumas, yakni sektor moneter (Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pemberian kredit (kredit modal kerja, investasi dan konsumsi) serta sektor riil (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)).
Penggunaan pembayaran non tunai di Eks Karesidenan Banyumas telah meningkat, dengan menggunakan Structural Vector Autoregression, dampak peningkatan pembayaran non tunai terhadap perekonomian dapat terselidiki. Hasilnya menyatakan bahwa adanya peningkatan pembayaran non tunai memberikan dampak positif bagi perekonomian, yakni peningkatan pembayaran non tunai akan menimbulkan peningkatan DPK, pemberian kredit baik secara total maupun berdasarkan jenisnya dan PDRB. Di samping itu pembayaran non tunai memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap perubahan DPK dan pemberian kredit, sedangkan kontribusi pembayaran non tunai relatif kecil terhadap perubahan PDRB.		Economic growth has increased, followed by the increase of non-cash payment in Ex Banyumas Residency, while on the other hand the use of cash payment was decreasing, so that the role of non-cash payment become important to subtitute cash payment on the transaction activities in Ex Banyumas Residency. Concerning to the non-cash payment raises cost savings, energy and time on the transaction activities. Based on this phenomenon this study attempts to analyze the impacts of an increasing in non-cash payment to the economy in Ex Banyumas Residency, there seen its impacts to the monetary sector (Third Party Fund (TPF)) and bank lending (working capital loans, investment loans and consumption loans) and real sector (Gross Regional Domestic Product (GRDP).
The use of non-cash payment in Ex Banyumas Residency has increased, using Structural Vector Autoregression, and the impacts of the increase of non-cash payment on the economy are investigated. These results show that an increase in non-cash payment give positive impact on the economy. The increase of non-cash payment will lead to an increase on TPF, bank lending either by totally or by type and GRDP, on the other hand the contributions of non-cash payment are relatively high to the change on TPF and bank lending, while the contribution of non-cash payment is relatively small to the changes on GRDP.
72978317H1B009018Aplikasi Grafik Pengendali Rata-Rata Bergerak dengan Fungsi Densitas Kernel Biweight pada Data Volume Bersih Susu Coklat Frisian Flag UHTPenelitian ini membahas penggunaan grafik pengendali rata-rata bergerak pada data volume bersih susu coklat Frisian Flag UHT. Metode yang digunakan adalah metode non parametrik dengan pendekatan fungsi densitas kernel biweight. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh fungsi densitas kernel, khususnya kernel biweight terhadap perubahan UCL, CL dan LCL pada grafik pengendali rata-rata bergerak. Data yang digunakan untuk simulasi adalah data volume susu coklat Frisian Flag UHT, hasil penelitian menunjukkan nilai UCL, CL, dan LCL dengan menggunakan pendekatan kernel menghasilkan rentang yang lebih lebar. Artinya grafik pengendali dengan pendekatan kernel menghasilkan analisis yang lebih baik. Rekomendasi yang diberikan adalah penggunaan 3-sigma dalam rentang grafik pengendali rata-rata.This research discussed about the use of control charts moving average on the data netto of Frisian Flag’s UHT milk chocolate. This research used a non-parametric method with biweight kernel density function approach. This research aimed to examine the effect of kernel density function on the data netto of Frisian Flag’s UHT milk chocolate, particularly, on the changes of the UCL, CL and LCL on a control chart moving average by using the biweight kernel. The result shows that the usage of kernel approach give the wider range of value of UCL, CL and LCL. This means that the control chart with kernel approach resulting better analysis because the process of production is in controlled state. The research provides recommendations on the usage of 3-sigma in the range of the moving average control chart.
72988318H1B010002KAJIAN BIFURKASI PADA MODEL PERTUMBUHAN LOGISTIK DENGAN TINGKAT PEMANENAN PROPORSIONALPopulasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada pada lingkungan tertentu dan pada waktu tertentu. Pertumbuhan populasi ditandai dengan adanya perubahan jumlah populasi di setiap waktu. Salah satu model matematika yang dapat digunakan untuk memprediksi perubahan jumlah populasi yaitu model logistik. Model logistik dapat dimodifikasi dengan menambahkan faktor pemanenan, misalnya model logistik dengan tingkat pemanenan proporsional. Tujuan penulis pada penelitian ini, yaitu mengkaji bifurkasi pada model logistik dengan tingkat pemanenan proporsional agar dapat diketahui pengaruh tingkat pemanenan proporsional terhadap kestabilan populasi. Berdasarkan analisis bifurkasi, model mengalami bifurkasi transcritical pada saat nilai tingkat pemanenan sama dengan tingkat pertumbuhan intrinsik. Dengan demikian, dapat diketahui jika pemanenan yang dilakukan lebih kecil dari tingkat pertumbuhan intrinsik, maka jumlah populasi tetap ada untuk jangka waktu yang lama. Sementara itu, apabila pemanenan yang dilakukan lebih besar atau sama dengan tingkat pertumbuhan intrinsik, maka populasi akan selalu punah untuk jumlah populasi awal berapapun.Population is similar group of individuals at a particular environment in a certain time. Population growth is characterized by the presence of changes in the population number in every time. One of the models that can be used to predict the changes of population number is a logistics model. A logistic model can be modified by adding a factor of harvesting, for example proportional harvesting rate in logistic model. This research, discussed bifurcation on the logistic model with proportional harvesting rate to investigate the influence of the proportional harvesting to the stability of the population. Based on the analysis, the model had transcritical bifurcation when harvesting rate value equals to the intrinsic growth rate. Thus, it can be concluded that if the harvesting rate is smaller than intrinsic growth rate, the number of the population will still remained for a long periods of time. Meanwhile, if the harvesting rate is greater or equals to the intrinsic growth rate, then the population will be extincted.
72998319H1B010018STRUKTURAL EQUATION MODELING UNTUK MODEL BELIEFS EVALUATIONS ATTITUDE DAN MODEL BUDGETARY SLACKPenelitian ini membahas aplikasi SEM dengan metode MLE yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap pelanggan dalam model BEA dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap slack dalam model budgetary slack. Berdasarkan uji kecocokan keseluruhan model, analisis model pengukuran, dan analisis model struktural, diketahui bahwa untuk model BEA, sikap pelanggan hanya dipengaruhi oleh evaluasi sebesar 76%. Ini menunjukan bahwa 76% perubahan yang terjadi pada sikap pelanggan secara langsung disebabkan oleh adanya perubahan evaluasi, sedangkan untuk model budgetary slack, faktor partisipasi dan komitmen secara bersama-sama berpengaruh terhadap slack sebesar 33,48%. Hal ini berarti bahwa 33,48% perubahan yang terjadi pada slack disebabkan oleh adanya perubahan komitmen dan partisipasi.. This research discussed about SEM application with MLE was used to identify the influenced factors on costumer attitude in BEA model and the influenced factors on slack in budgetary slack model. Based on the goodness of fits test, measurement model analysis, and structural model analysis, we found that in BEA model, 76% of costumer attitude only affected by evaluation. It means that 76% alteration of costumer attitude is caused by alteration of evaluation. Meanwhile in budgetary slack model, we found that factors of participation and commitment jointly affect the slack 33.38%. It means that 33.48% alteration of slack is caused by alteration of commitment and participation.
73008320H1B010030MODEL RANTAI MAKANAN TIGA SPESIES DENGAN RESPON
FUNGSIONAL TIPE II		Model rantai makanan tiga spesies dengan respon fungsional tipe II adalah
model Lotka-Volterra yang dimodifikasi dengan menambahkan faktor daya dukung
lingkungan dan dengan respon predator yang terdiri dari respon fungsional dan respon
numerikal. Respon fungsional yang digunakan adalah respon fungsional tipe II dan
respon numerikal sebanding dengan respon fungsional. Berdasarkan analisis titik
kesetimbangan, model rantai makanan tiga spesies dengan respon fungsional tipe II
mempunyai lima titik kesetimbagan yang berada pada kuadran positif, yaitu
0 5 TE dan TE bersifat tidak stabil, sedangkan 2 3 4 TE , TE , dan TE dapat bersifat tidak
stabil atau stabil asimtotis bergantung pada nilai parameter yang digunakan.		A three-species food chain model with functional response type II is Lotka-
Volterra model which is modified by involving carrying capacity factors and predator
response that consist of functional response and numerical response. Functional response
which is used in this model is functional response type II and numerical response which is
proportional to the functional response. Based on the analysis, a three-species food chain
model with functional response type II has five equilibrium points in the positive
quadrant, namely TE0 and TE5 which are unstable, while TE1 , TE2 , and TE4 are
asymptotically stable depended on the value of the parameters.