Update Artikelilmiah: 10301

EDI SUSILO UTOMO, S.H

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Latar belakang Tesis ini berangkat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 110/PUU-X/2012, putusan tersebut merupakan dekriminalisasi terhadap ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Tujuan Tesis ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim MK dalam mendekriminalisasi Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101; dan akibat hukum dari dekriminalisasi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 bertentangan Pasal dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal-pasal tersebut berisi ketentuan sanksi pidana terhadap suatu tindakan melanggar kewajiban mengupayakan Diversi (pasal 96), tidak mengeluarkan anak dari tahanan padahal jangka waktu perpanjangan penahanan telah berakhir (pasal 100),  dan Pejabat Pengadilan tidak memberikan petikan putusan atau salinan putusan kepada para pihak (pasal 101). Pembentukan pasal-pasal tersebut dikategorikan sebagai suatu “kriminalisasi”, sebaliknya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan p3, pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikategorikan sebagai suatu “dekriminalisasi”.
Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: Proses kriminalisasi terhadap pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan asas-asas dan kriteria kriminalisasi, bertentangan dengan prinsip kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, telah terjadi adanya kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif yang memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Adapun akibat hukum dari dekriminalisasi terhadap pasal-pasal tersebut yaitu : Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 96, 100, dan 101 tidak lagi menimbulkan akibat hukum dalam ranah hukum pidana; perbuatan tersebut bukan pelanggaran hukum pidana, sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana; Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 UU SPPA, dapat dikenai sanksi administratif; Sifatnya berubah menjadi perbuatan dalam ranah administrasi, sehingga sanksinya pun berupa sanksi administrasi

Abtrak (Bhs. Inggris)

Commission Supervisor, Supervisor I : Dr. Noor Aziz Said, S.H., M.S., Supervisor II : Dr. Budiyono, S.H., M.H.
Background This Tesis departs from the Decision of the Constitutional Court (MK) number: 110 / PUU-X / 2012, the decision was the decriminalization of the provisions of Article 96, Article 100, and Article 101 of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child.
Purpose of this Tesis to determine the legal reasoning of the Constitutional Court judges in decriminalizing Article 96, Article 100, and Article 101; and the legal consequences of decriminalization. As for the research method used is to use a normative approach.
The Constitutional Court stated that Article 96, Article 100, and Article 101 of Law No. 11 Year 2012 Article contrary to Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution and declared no binding legal effect.
Those articles contain criminal sanctions terms toward the an action vioalated the obligations seek diversion (article 96), doesn’t come out the child from prisoners whereas the extension of time has expired (article 100), and court officials don’t give the decision the copy of decision to the parties (article 101). The forming articles is categorized as a “criminalization”, otherwise the dicision of Constitutional Court that declared those articles has no binding legal force categorized as a “decriminalization”.
Legal of constitutions of Constitutional Court declared : criminalization toward the articles don’t appropriate with principles and criminalization criteria, contrary on principle of independence of judicial power, hade done the existence of criminalization toward administrative violation which give negative effect to the specific officials  in the form of fears and concerns in the job implementation in judgment a case, and cause law uncertainty and in justice, so that contrary to Article 28D versi (1) Constitutional 1945.
The cause of law from decriminalization towards that acrticles is : action wich called in article 96, 100, 101 aren’t not cause law in criminal law field, that action isn’t violation of criminal law, so doesn,t give any law sanctions. Based on the term of article 95 of Law of Jusvenile justive system, could be given the administrative sanction. The character change in to action in administration field, so that the sanction is the form of administrational sanctions.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman