| NIM | F1D009013 |
|---|
| Namamhs | BRIAN ANARDY |
|---|
| Judul Artikel | Desentralisasi Kesehatan: Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Sebagai Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pemenuhan Hak-hak Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tahun 2013 |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan Kartu Jakarta Sehat sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam pemenuhan hak-hak jaminan pemeliharan kesehatan tahun 2013 dan juga faktor-faktor kontekstual apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Kartu Jakarta Sehat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, terbentuknya KJS karena banyak masyarakat miskin dan rentan miskin DKI Jakarta yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang terjangkau bahkan gratis karena tingginya tarif pengobatan di DKI Jakarta. Dalam hal ini, penerapan program KJS secara gratis menggunakan anggaran dana APBD DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengklaim anggaran APBD sebesar 1,2 triliun rupiah untuk alokasi dana kesehatan dinilai telah mencukupi. Setelah kebijakan KJS ini berjalan, kebijakan tersebut banyak menuai pro dan kontra.Permasalahan-permasalahan muncul saat implementasi KJS diantaranya adalah KJS menggunakan sistem INA-CBG’s dalam penggantian tarif klaim dari RS yang melayani KJS. Hal ini membuat RS swasta keberatan dengan kebijakan KJS ini. Dalam hal ini, masyarakat ingin mendapatkan sebuah kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat miskin memiliki harapan untuk berobat secara gratis demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat DKI Jakarta.
|
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The purpose of this study was to determine and explain the policy implementation of Kartu Jakarta Sehat as an effort of Jakarta Provincial Government in realizing the rights of the health care guarantee in 2013 and also to find out the contextual factors that support and hinder the policy implementation of Kartu Jakarta Sehat. This study used qualitative method and case study approach. Based on the study reaserch, the policy in formatting KJS was because of the polynomial of poor and vulnerable poor community in Jakarta who cannot access affordable health care even free because of the high rates of treatment in Jakarta. In this case, the application program of free KJS was using city funds budget of Jakarta Province. Jakarta Provincial Government claimed 1.2 trillion of city funds budget for health funds have been regarded sufficiently. After this KJS policy runs, the policy reap many pro and contra. The problems arise when implementing KJS, such as the using INA-CBG’s system of KJS in replacement rates of claims from hospital that serve KJS. It makes the private hospitals objection of the KJS policy. In this case, people would like to get a good policy in the right target, effective, and efficient. This policy makes the poor people have a hope for free medical treatment and care to improve the public health in Jakarta. |
|---|
| Kata kunci | Desentralisasi Kesehatan, Kebijakan Publik, Jaminan Kesehatan Daerah. |
|---|
| Pembimbing 1 | Drs. M. Soebiantoro, M.Si |
|---|
| Pembimbing 2 | Drs. Syah Firdaus, M.Si |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2015 |
|---|
| Jumlah Halaman | 17 |
|---|
| Tgl. Entri | 2015-04-28 21:51:26.320357 |
|---|