Home
Login.
Artikelilmiahs
10303
Update
HENDRIK RUBEN GELONG, S.H
NIM
Judul Artikel
PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi di Kabupaten Bombana)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana; dan (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana. Penelitian ini dilakukan di Pemeritah Daerah Kabupaten Bombana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis atau social legal research. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, efektif dan kemudian dilakukan pembahasan. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamatiBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana tidaklah efektif dan tidak terlaksana seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2. Hambatan yang mempengaruhi peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana adalah diantaranya adalah sebagai berikut : a. Sumber daya manusia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang masih minim, kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, dan minimnya anggaran dalam penegakan hukum. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bombana yang bekerja juga kurang profesional di bidangnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara sehingga budaya mencari keuntungan dari masyarakat masih sering terjadi di lapangan; b. Rendahnya pendidikan sebagian masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih banyak masyarakat yang tidak paham bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga menyulitkan peran masyarakat itu sendiri dalam menggunakan perannya terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This study aims to : (1) to determine the role of the community in monitoring the regional administration under act number 32 of 2004 in Bombana; and (2) to determine the barriers to the community's role in the supervision of the regional administration under law number 32 of 2004 in Bombana. This research was conducted in Local Government Bombana. This study is a qualitative research with a sociological or social juridical legal research. Qualitative research is research that describes data quality, in the form of a regular sentence, an orderly, logical not overlap, effective and then be discussed. Qualitative research by J. Moleong Lexy is a research procedure that produces descriptive data in the form of words written or spoken of people and behaviors that can results of research and discussion on the role of the community in monitoring the regional administration according to law number 32 of 2004 Bombana, it can be concluded as follows : Based on the results of research and discussion about the community's role in monitoring the regional administration according to Law No. 32 of 2004 in Bombana Area, it can be concluded as follows : 1. The role of the community in monitoring the regional administration based on Law Number 32 Year 2004 on Bombana Area not effective and was not implemented as mandated by Law No. 32 of 2004 on Regional Government; 2. Barriers that affect the community's role in monitoring the regional administration based on Law Number 32 Year 2004 on Bombana is are as follows : a. Human resources member of the Regional Representatives Council Bombana is still minimal, the lack of infrastructure and facilities in law enforcement, and the lack of budget in law enforcement. Civil Servant Bombana also less professional working in the field in performing their duties and responsibilities as servants of the state so that the culture of profiteering communities are still common in the field; b. Lack of education some communities, lack of public awareness, and there are many people who do not understand Indonesian well and correctly so difficult role of the community itself in the use of the supervisory role of regional governance based on law number 32 Year 2004 on Regional Government.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save