Update Artikelilmiah: 10299

SHADU SATWIKA WIJAYA, S.Sos

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Fenomena kepadatan arus lalu lintas di beberapa kota di Indonesia, terjadi pula di Purwokerto sebagai salah satu kota transit. Meski belum berada pada taraf macet, namun potensi kemacetan telah terlihat. Ini terjadi akibat lonjakan jumlah kendaraan pribadi, sementara angkutan umum kian ditinggalkan. Angkutan ditinggalkan karena tak lagi mampu menjawab tuntutan publik dengan kualitas layanannya yang kurang memadai. Hal ini mengindikasikan gagalnya kebijakan tata kelola transportasi publik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Untuk itu, sebuah alternatif kebijakan transportasi publik diperlukan guna mengatasi masalah tersebut. 
Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah alternatif kebijakan apa yang sesungguhnya dapat diambil oleh pemerintah daerah. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk megembangkan alternatif tindakan kebijakan transportasi publik di Purwokerto. Pengembangan alternatif kebijakan dilakukan dengan teknik analisis kebijakan deliberaitf. Teknik analisis kebijakan deliberatif menekankan pada upaya pengembangan alternatif kebijakan dengan pelibatan unsur-unsur publik yang terkait dengan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini seluruh pihak yang terkait dengan kebijakan transportasi publik di Purwokerto dilibatkan dalam proses dialog untuk mengembangkan alternatif kebijakan. Proses dialog untuk pengembangan alternatif kebijakan tersebut dilakukan dengan memerhatikan aspek reciprocity, relationship, learning dan creativity di antara aktor kebijakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, dengan pemilihan  informan menggunakan teknik pusposive sampling. 
Penelitian ini berhasil menemukan bahwa pilihan kebijakan reformasi pengelolaan transportasi publik merupakan alternatif ideal untuk menjawab tuntutan publik akan transportasi publik yang berkualitas dan dapat diandalkan. Penelitian ini juga berhasil mengembangkan model collaborative policy making berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa proses dialog kolaboratif meski mampu menghasilkan alternatif kebijakan, namun proses dialog itu sendiri tidak akan terjadi tanpa adanya fasilitative leadership dan civil society. Komitmen elit pemerintah yang memfasilitasi (fasilitative leadership) dan adanya kesadaran dan wahana bagi masyarakat menyuarakan kepentingannya (civil society) menjadi aspek yang melengkapi model collaborative policy making.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The phenomenon of traffic density in several cities in Indonesia is also happening in Purwokerto as one of the city transit.  Even though it is not in the level of traffic congestion, the potential of traffic congestion is already visible. It occurs due to the surge in the number of private vehicles, while public transportation is increasingly abandoned. It is because the public transportation is no longer able to fulfill the public demand with its inadequate quality service. This indicates the failure of public transportation management policy organized by local government. Therefore, an alternative public transportation is needed to address the problem. 
	The problem that arises in this research is what is the alternative policy that can be taken by local government? Therefore, the purpose of this research is to develop the alternative measure of public transportation policy in Purwokerto. The development of policy alternative is carried out with deliberative policy analysis technique. Deliberative policy analysis technique emphasize on the effort of alternative policy development by involving the public elements associated with the policy. In this research, all the parties associated with public transportation policy in Purwokerto were involved in the dialogue process to develop policy alternative. The dialogue process to develop the policy alternative was carried out by observing the aspect of reciprocity, relationship, learning, and creativity among the policy actors. This research was carried out using qualitative approach, with the selection of informant using purposive sampling technique.
	This research has found the public transportation reform policy are the most likely alternative to solve public interest about quality of public transportation. This research also has successfully developed the model of collaborative policy making based on the research finding, although the process of collaborative dialogue is able to produce the alternative policy; however this process of dialogue itself is not going to happen without the facilitative leadership and civil society. The commitment of government in facilitating (facilitative leadership), the awareness and a place for people to voice their interest can be the aspects that complete the model of collaborative policy making.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman