1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 501-520 dari 48.725 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
5016459C1L009056The Relationship of Internal Audit Implementation, Accounting Information Disclosure, and the Realization of Good Corporate Governance in PT PLN (Persero) Distribution of Central Java and Yogyakarta Sistem pengendalian internal merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat memastikan operasi perusahaan menjadi efektif dan efisien serta kepatuhan terhadap peraturan internal dan peraturan eksternal yang berhubungan dengan perusahaan sehingga tercipta akuntabilitas. Informasi Akuntansi keuangan adalah produk dari proses tata kelola perusahaan yang baik. Dari informasi ini, manajemen menggunakannya sebagai acuan dalam proses menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Keterbukaan informasi sebagai mekanisme governance yang membantu memecahkan masalah keagenan yang mungkin terjadi di perusahaan, pelaksanaan audit internal dan pengungkapan informasi akuntansi menjadi aspek penting dalam perwujudan tata kelola perusahaan yang baik dalam sebuah perusahaan.Internal control system is a very important element in the implementation of good corporate governance. Effective internal control system can ensure the company's operations to be effective and efficient as well as compliance with internal rules and external regulations related to the company so as to create accountability. Financial accounting information is a product of the process of good corporate governance. From this information, management uses it as a reference in the process of running good corporate governance. Information disclosure as a governance mechanism that helps solve the agency problem that may occur in the company, the internal audit implementation and accounting information disclosure to be an important aspect in the realization of good corporate governance in a company.
5026461E1A009124PUTUSAN BEBAS MENGENAI TINDAK PIDANA MERUSAK BARANG (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 179 K/PID/2011).Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana bisa berbentuk putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.
Judul: PUTUSAN BEBAS MENGENAI TINDAK PIDANA MERUSAK BARANG (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 179 K/PID/2011).
Perumusan Masalah: Mengapa dalam perkara Nomor: 179 K/Pid/2011 terdakwa dijatuhi putusan bebas?, dan Bagaimana akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi terdakwa dalam perkara Nomor: 179 K/Pid/2011?
Pembahasan: Pada perkara Nomor: 179 K/PID/2011 alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu alat bukti keterangan saksi SLM, MS, AAJ dan alat bukti keterangan terdakwa MFM serta didukung barang bukti. Majelis hakim Mahkamah Agung R.I. berbeda pendapat dengan hakim judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga membatalkan putusan hakim judex facti dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam mengadili sendiri perkara tersebut majelis hakim Mahkamah Agung R.I. menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.
Simpulan: Majelis hakim judex facti telah salah dalam menerapkan hukum sehingga majelis hakim Mahkamah Agung R.I. membatalkan putusan majelis hakim judex facti. Meskipun asas minimum pembuktian telah terpenuhi, namun majelis hakim Mahkamah Agung R.I. tidak yakin akan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sehingga terdakwa dijatuhi putusan bebas. Akibat hukum dijatuhkannya putusan bebas kepada terdakwa yaitu penuntut umum dan terdakwa tidak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Akibat hukum lainnya yaitu terhadap terdakwa diberikan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik terdakwa.
The verdict handed down against a criminal case can be shaped acquittal, decisions free from all charges and sentencing decisions.
Title: ACQUITTAL ON CRIMINAL DAMAGE GOODS (Judicial Review Against Supreme Court Decision No. 179 K/PID/2011).
Problem Formulation: Why the Case Number: 179 K/Pid/2011 defendant was sentenced free?, and What about the legal consequences of the ruling for the defendant freely in case Number: 179 K/Pid/2011?
Discussion: In Case Number: 179 K/PID/2011 evidence presented in court is evidence witnesses SLM, MS, AAJ and the evidence and testimony of the defendant MFM supported evidence. Supreme Court judges R.I. judges disagree with the facti judex examine and try the case so that the judge's decision to cancel judex facti and prosecute the case himself. In his own case the judge of the judges of the Supreme Court free verdict to the defendant.
Conclusion: The judges judex facti been wrong in applying the law to the judges of the Supreme Court cancel the decision of the judges judex facti. Although the principle of minimum proof has been met, but the judges of the Supreme Court not sure of the errors of which the accused was sentenced defendant so that the defendant free. The legal consequences of the ruling that the defendant is free to the public prosecutor and the defendant can not file an extraordinary legal remedy in the form of judicial review. Other legal consequences that the defendant be given rehabilitation to correct the name of the defendant.
5036462E1A009020TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN RANJAU DARAT MENURUT KONVENSI OTTAWA (CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION) 1997ABSTRAK
Perang dan senjata adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Melihat bahaya teknis yang timbul dari suatu jenis senjata membuat masyarakat internasional harus berhati-hati dalam penggunaan senjata selama dan setelah perang terjadi. Salah satu senjata tersebut adalah ranjau darat, senjata yang dapat menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Banyaknya warga sipil tidak bersalah yang menjadi korban ranjau darat hingga saat ini menjadi alasan penting kenapa Traktat Ottawa lahir pada tahun 1997.
Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui pengaturan mengenai larangan penggunaan ranjau darat menurut Konvensi Ottawa dan konsekuensi hukum terhadap negara yang terikat dan tidak terikat Konvensi Ottawa dalam permasalahan penggunaan ranjau darat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang dengan metode penyajian naratif deskriptif.
Konvensi Ottawa mengikat 156 negara yang telah melakukan ratifikasi dan aksesi. Berdasarkan asas pacta sunt servanda, negara-negara tersebut berwajib untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi Ottawa. Kewajiban yang disebutkan dalam pasal 1 Konvensi Ottawa berupa tindakan mematuhi peraturan yang melarang penggunaan, produksi, penimbunan dan keterlibatannya, serta penghancuran seluruh ranjau darat yang dimiliki dan berada dibawah yurisdiksinya. Negara lain yang belum terikat Konvensi Ottawa, berlaku asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt yang menyatakan bahwa konvensi ini tidak menimbulkan kewajiban dan hak apapun terhadap mereka.		ABSTRACT
War and weapon are two things that can’t be separated. Seeing the danger from certain type of weapons made international society should aware on using weapon during and after the war happened. One of dangerous weapon is landmine, weapon that can attack whomever randomly. Too much innocent civilians have been being victims of these landmines until now was becoming the important reason why Ottawa Treaty was born in 1997.
The goals of this research are to understand the rules about prohibition on using land mines according to Ottawa Treaty and legal concequences toward countries that have been bound and haven’t been bound on land mines usage problems. This research is normative juridical research with qualitative approach towards legal regulation and presented by descriptive narative method.
Ottawa Convention bound 156 states, based on pacta sunt servanda principle, those states are obliged to do all listed obligations on Ottawa Convention. Obligations that stated on article 1 Ottawa Convention are actions to obey the rule that forbid the use, production, stockpiling and involvement, also destruction all land mines that posssesed and under nation’s jurisdiction. Other states that haven’t been bound by Ottawa Treaty, aplied pacta tertiis nec nocent nec prosunt that stated this convention doesn't give any obligations and rights toward them.
5046463H1G009049 Status Populasi Ikan Spesies Asli dan Ikan Introduksi di Sungai Klawing Kabupaten PurbalinggaPenelitian Status Populasi Ikan Spesies Asli dan Ikan Introduksi di Sungai Klawing dilaksanakan pada bulan Juni 2013 yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan populasi ikan spesies asli dan ikan introduksi di Sungai Klawing berdasarkan nilai kelimpahan relatif dan indeks keanekaragaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan teknik pengambilan sampel purposhed random sampling di zona hulu, tengah dan hilir Sungai Klawing sepanjang 55,5 km yang terbagi menjadi 9 stasiun. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskiptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sungai Klawing jumlah ikan spesies asli lebih banyak dari pada ikan introduksinya, yaitu terdapat 9 spesies (ikan baceman, senggaringan, uceng, brek, nilem, palung, tawes, wader, dan gabel) yang merupakan ikan spesies asli dan 4 spesies (ikan bawal, betutu, nila, dan sapu-sapu) yang merupakan ikan introduksi. Nilai KR tertinggi terdapat pada ikan wader (Rasbora lateristriata Blkr.), yaitu 28,07% dan terendah adalah ikan bawal (Colossoma macropomum C.V.) 0,23%. Indeks keanekaragaman tertinggi adalah 1,902 dan termasuk dalam kategori sedang. Status populasi ikan spesies asli dan ikan introduksi di Sungai Klawing masih dalam kategori tidak mengkhawatirkan dan hampir terancam.A study on Status of Indigenous and Introduction Population at Klawing River had been done June 2013 aiming to know status of indigenous and introduction population based abundance and diversity indexes. A survey method was applied in the study with purposive random sampling at upper, middle, and downstream of Klawing River as far as 55.5 km, which were then divided into 9 stations. Data were analyzed descriptively. The study showed that at Klawing river indigenous species were more abundance than introduction ones, i.e. 9 indigenous species (Asian red tail catfish, two spots catfish, barred loach, javanis barb, bony lip barb, hampala barb, silver barb, yellow rasbora, and butter catfish) against 4 introduction species (red belly pacu, marble goby, nile tilapia, and orinoco sailfin catfish). The highest abundance index was yellow rasbora (Rasbora lateristriata Blkr.) 28.07% and the lowest was red belly pacu (Colossoma macropomum C.V.) 0.23%. The highest diversity index was 1.902 including medium category. Status of indigenous and introduction populations at Klawing river was included be least concern and almost threatened category.
5056464A1L009094PRODUKTIVITAS TANAMAN KACANG PANJANG (Vigna sinensis L.) PADA BERBAGAI RAKITAN BUDIDAYA ORGANIK BERBASIS PUPUK ORGANIK CAIR DAN PESTISIDA NABATIPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan, dan hasil tanaman kacang panjang pada berbagai rakitan budidaya organik berbasis pupuk organik cair dan pestisida nabati. Penelitian dilaksanakan di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, selama 3 bulan Sejak April sampai Juli 2012. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 6 perlakuan dan diulang sebanyak 4 kali. Variabel yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, kehijauan daun, produksi per hektar, jumlah polong, dan bobot kering tanaman. Data pengamatan dianalisis dengan menggunakan uji F dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan tingkat ketelitian 95% . Produktvitas tanaman kacang panjang dalam rakitan budidaya organik berbasis pupuk organik cair dan pestisida nabati terbaik dihasilkan oleh rakitan pupuk kandang 10 ton/ha + POC tanah + kombinasi POC daun dan pestisida nabati (maja dan Gadung) + Trichoderma harzianum (C), dilihat berdasarkan variabel jumlah daun (76,875 helai), jumlah polong (57,3 buah), dan produksi per hektar (16,41 ton/ha).This research aim to know growth an yield of long yard bean plant invariousassembly of organic cultivation based liquid organic fertilizer and botanical pesticide. This research was conducted in the Susukan village, Sumbang district, Banyumas, for 3 months starting from april to july 2012. The design used in this study was Randomized Completely Block Design (RCBD) with 6 treatments and repeated 4 times. The variables plant height, number of leaf, leaf area, leaf greenness, production per hectare, number of pods, and plant dry weight. Data were analyzed using F test followed by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) with a 95% level of accuracy. The best productivity of long yard been plant in various assembly of organic cultivation based liquid organic fertilizer and botanical pesticide produced by the assembly plant manure 10 tonnes/ha + soil LOF + combination of leaf LOF and botanical pesticides (maja and yam) + Trichoderma harzianum (C), according number of leaf variable (76,875 sheet), number of pods (57,3 pieces), and production per hectare (16,41 ton/ha).
5066467E1A009066KRITERIA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMASDinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja. Profesionalisme PNS pada Dinas Kesehatan belum sepenuhnya tercapai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (diklat PNS) berdasarkan kebutuhan PNS, sehingga tidak hanya bersifat formalistis. Melihat kondisi tersebut, pelaksanaan diklat di Dinas Kesehatan memelukan adanya kriteria dan mekanisme yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, serta undang-undang maupun peraturan lain yang berkaitan dengan diklat PNS.
Metode yang digunakan dalam penelitian mengenai Kriteria dan Mekanisme Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas adalah Yuridis Normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian preskriptif, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dan dokumenter. Metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normatif kualitatif dengan model intrepretasi sistematis dan gramatikal.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa kriteria diklat PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bayumas berkaitan dengan akreditasi lembaga penyelenggara diklat terhadap unsur tenaga kediklatan, program diklat dan fasilitas diklat. Sementara mekanisme pelaksanaan diklat di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mencakup: tahap pradiklat dan tahap pelaksanaan diklat. Pada pelaksanaannya, Dinas Kesehatan belum dapat memenuhi kriteria tenaga kediklatan, kurikulum diklat, peserta dan fasilitas diklat.
Kata kunci : Pendidikan dan Pelatihan, Pegawai Negeri Sipil, Kriteria dan Mekanisme.		As the regional unit of work, Department of Health of Banyumas Regency is demanded to always improve their performance in implementing their duty. The profesionalism of civil servants to the department is not yet totally achieved. One of the efforts for the improvement is having the Diklat PNS (Civil Servant's Education and Training), so it will not give a formality impression. By this condition, the implementation of the Diklat needs some criteria and mechanisms which is appropriate to the Government Regulation Number 101 year 2000 about Civil Servant's Education and Training, as well as other laws or regulations related to the Diklat PNS.
The Method used in this research, The Criteria and Mechanisms of The Implementation of Civil Dervants' Education and Training, is Juridical Normative. The specification used in this research is prescriptive with primary, secondary and tertiary law sources. Method of data collection of the research is laws inventory, literary study and documentation. Law materials are presented in narrative text, and normative qualitative analysis with systematical and grammatical model is the method of analysis used in this research.
This study found that the criteria of the Diklat PNS in the Department of health in Banyumas Regency is related to the accreditation of organizing institution of the diklat about the elements education and training personnel, education and training programs, and facilities. Whereas the implemenstation mechanism of the diklat in Department of Health in Banyumas Regency include: pre-diklat stage and implemenotation stage of the diklat. On the implementation of the program, the Department of Health not yet fulfill the criteria of education and training personnel, education and training curricula, participants, and facilities.
Keywords: Education and Training, Civil Servants, Criteria, and Mechanisms.
5076468G1G009032PERBEDAAN SHEAR BOND STRENGTH RESIN KOMPOSIT BERBASIS METHACRYLATE DAN SILORANE PADA RESTORASI SANDWICH
(Studi Eksperimental Laboratoris Menggunakan Basis Resin Modified Glass Ionomer Cement)
Sifat mekanis suatu bahan berhubungan dengan pengaruh kekuatan yang diberikan pada bahan tersebut. Pengukuran shear bond strength dilakukan untuk mengevaluasi dan melihat karakteristik perlekatan bahan adhesif dan restoratif. Kandungan bahan adhesif methacrylate adalah monomer hidrofobik (Bis-GMA) dan monomer hidrofilik (HEMA). Berbeda dengan resin komposit methacrylate, resin komposit silorane mempunyai sistem adhesif khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan shear bond strength resin komposit berbasis methacrylate dan silorane pada restorasi sandwich dengan menggunakan basis RMGIC. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratoris. Sampel penelitian ini adalah menggunakan 34 silinder bahan restorasi yang terdiri dari 17 sampel kelompok restorasi sandwich antara RMGIC dan resin komposit methacrylate, dan 17 kelompok restorasi sandwich antara RMGIC dan resin komposit silorane. 16 sampel pada tiap kelompok dilakukan pengukuran shear bond strength dilakukan dengan alat Torsee’s Digital System Universal Testing Machine, dan 1 sampel tiap kelompok diuji SEM. Hasilnya dicatat dan dihitung menggunakan rumus shear bond strength kemudian dianalisis secara statistik menggunakan uji independent t-test dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna terhadap karakteristik perlekatan dan nilai shear bond strength antara resin komposit methacrylate dan silorane. Nilai shear bond strength RMGIC dan resin komposit silorane lebih tinggi daripada rata-rata kekuatan geser perlekatan RMGIC dan resin komposit methacrylate.


Mechanical characteristic of a material related to the influence of the force exerted on the material. Meansuring of the shear bond strength were to evaluated and look the material attachment characteristics of adhesive and restorative in sandwich restoration. Methacrylate adhesive system contents of hydrophobic monomers (Bis-GMA) and hydrophilic monomer (HEMA). Unlike methacrylate adhesive system, silorane based resin composite has a special adhesive system that designed in accordance with the silorane matrix is Silorane Adhesive System. This research to determine the differences of shear bond strength between RMGIC with methacrylate based composit and silorane based composit using different adhesive systems in sandwich restorations. This research was experimental laboratory. Sample was using a 34 cylinder restorative materials consist of 17 sample was using RMGIC and methacrylate based composite and 17 sample was using RMGIC and silorane based composite. Shear bond strength measurement using Torsee's Digital System Universal Testing Machine in 16 sample each group and SEM measurement in 1 sample each group. The results were recorded and calculated using the formula then shear bond strength test were statistically analyzed using independent t-test with a confidence level of 95% then showed different characteristic and value of shear bond strength between methacrylate based composite and silorane based composite. The value of shear adhesion strength of RMGI and silorane based composite higher than RMGIC and methacrylate besed composite.

5086469E1A009029PROSEDUR DAN KRITERIA PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
(Studi di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cirebon)
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan kriteria pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Kabupaten Cirebon. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan analitis, spesifikasi penelitian adalah preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder dari buku literatur untuk dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cirebon bahwa prosedur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural itu berbeda setiap Eselon nya yaitu terdiri dari prosedur Eselon III – V, Eselon IIb, Eselon IIa, tetapi secara umum harus melalui Tahap Usulan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahap Verifikasi di BKPPD, Tahap Penilaian Oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), serta tahap akhir yaitu Persetujuan dari Bupati. Kriteria pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cirebon pun masih mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yaitu Berstatus Pegawai Negeri Sipil, Memiliki Pangkat Serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditetapkan, Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, Memiliki kompetensi jabatan yang tertentu, serta Sehat jasmani dan rohani. Sedangkan kriteria khusus untuk diangkat dalam jabatan struktural yaitu Senioritas dalam kepangkatan, Usia, Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan, dan Pengalaman.
The purpose of this study was to determine the procedures and criteria for the appointment of civil servants in the structural positions in Cirebon regency. The research method used is the normative juridical approach and analytical legislation, research is prescriptive specifications. Sources of legal materials used is the primary legal source materials derived from legislation and secondary sources of legal materials from book literature to be analyzed with qualitative normative methods.
Based on research conducted at the Personnel Board Regional Education and Regional Training ( BKPPD ) of Cirebon that the appointment procedure of Civil Servants in the structural position is different every each Echelon consists of Echelon III - V procedures, IIb Echelon, Echelon IIa, but in general it should be through Proposed stages of any regional organization ( OPD ), in BKPPD Verification Phase, phase Assessment By Advisory Board Position and Rank ( Baperjakat ), as well as the final stage is the approval of the Regent.
Criteria for the appointment of civil servants in Cirebon regency was still referring to the decision of the Head of State Personnel Board No. 13 of 2002 on the Implementation Provisions of Government Regulation No. 100 of 2000 on the Appointment of Civil Servants in the Structural Position of Civil Servants status, the lowest as low as 1 ( one ) level below the rank of a specified level, the implementation of the assessment list of each element of the work is well worth at least the for the last 2 years, has a specific job competency, as well as good health. While the specific criteria to be appointed in a structural position are seniority in rank, age , Following Education and Training Position, and Experience.
5096466E1A009137KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)Usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi daerah. Upaya dalam pemberdayaan UKM masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya berkaitan dengan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya produksi, serta kendala penerapan teknologi dan pemasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah seperti undang- undang atau peraturan pemerintah untuk mengatur hal- hal yang berkaitan dengan UKM. Sesuai dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan mengenai pemberdayaan UKM.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan dan metode dokumenter, metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara reduksi, metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal.
Hasil penelitian menyatakan bahwa, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyumas mengeluarkan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang dituangkan dalam sebuah Program Tahunan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan SDM, pembiayaan UKM, dan promosi terhadap hasil produksi UKM. Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UKM, terdapat hambatan normatif, yaitu berkaitan dengan dana bergulir dan regulasi mengenai bantuan pinjaman bergulir.		Small and medium enterprises (UKM) have a very important role in the economic growth, employment opportunities expansion, and regional of economic development. Efforts in empowering UKM are still experiencing some problems were related to human resources, limited production resources, as well as the application of technology and marketing constraints. Therefore, we need a government policy such laws or regulations to regulate matters relating to the UKM. According to Law No. 32 of 2004 on Regional Government, the Government of Banyumas regency has the authority to make a policy of empowering UKM.
The method used in this study is a normative juridical approach, the specification of research is prescriptive research, the type of materials used law is primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials, legal materials collection method performed by the method of literature and methods of documentary , methods of materials processing is done by reduction law, legal method of presenting the material presented in the form of narrative text, and analytical methods used are qualitative normative model of systematic and grammatical interpretation.
The study states that, the Department of Industry, Trade and Cooperatives Banyumas issued policies to support small and medium enterprises as outlined in an Annual Program relating to the human resource capacity building, SME financing, production and promotion of UKM. Empowerment of UKM in the implementation of the policy, there are normative constraints, which related to the revolving fund and regulations on revolving loans.
5106470E1A009190PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIKABSTRAK
PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

Disusun Oleh :
Dimas Surya N
E1A009190

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah di samping distribusi, regulasi, dan proteksi. Pelayanan publik merupakan contoh interaksi antara masyarakat dengan negara, yang dalan hal ini diwakili oleh aparatur pemerintah. Kenyataannya, pelaksanaan pelayanan publik tidak selalu berjalan mulus dan sesuai keinginan masyarakat. Hal itu dapat diidentifikasi dari banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan buruknya kinerja pelayanan publik. Pelayanan yang bertele-tele dan cenderung birokratis, biaya yang tinggi, pungutan-pungutan tambahan, perilaku aparat yang lebih bersikap sebagai pejabat daripada abdi masyarakat, pelayanan yang diskriminatif, dan sederetan persoalan lainnya adalah potret kelabu yang menegaskan sinyalemen di atas. Lembaga pengawas yang berwenang mengawasi pun tidak berjalan efektif, karena pengawasan lebih bersifat internal. Atas dasar tersebut, dibentuklah lembaga pengawas yang bersifat mandiri dan independen yang bernama Ombudsman Republik Indonesia.
Dasar hukum Ombudsman Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan Ombudsman Republik Indonesia tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, antara lain mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan semakin baik.
Peran Ombudsman dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik adalah mengidentifikasi laporan masyarakat, mengontrol pelaksanaan pelayanan publik,dan mengevaluasi rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia.Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah secara aktif dan pasif.
Kata kunci: Peran, Pengawasan, Pelayanan Publik
ABSTRACT
THE ROLE OF THE OMBUDSMAN OVERSIGHT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE PUBLIC SERVICE

Edited by:
Dimas Surya N
E1A009190

Public service is one of the important functions of government in addition to distribution , regulation , and protection . Public service is an example of the interaction between society and the state, the role in this case is represented by government officials . In fact , the implementation of the public service does not always run smoothly and society as desired . It can be identified from the number of complaints received from the public relating to the poor performance of the public service . Services tend to be long-winded and bureaucratic , high costs , additional levies , the behavior of officers who act as officials more than a public servant , discriminatory services , and a host of other issues are gray portrait that confirms the above indication . Regulatory agency charged with supervising was not effective , because the control is more internal . On this basis , established an independent regulatory agency that is independent and called the Ombudsman of the Republic of Indonesia .
The legal basis is the Ombudsman of the Republic of Indonesia Law No. 37 Year 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia . Ombudsman of the Republic of Indonesia purposes listed in Article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 37 About the Ombudsman of the Republic of Indonesia , among other countries , and encourage the implementation of effective governance and efficient , honest , open , clean , and free from corruption , collusion , and nepotism ; improve the quality state services in all areas so that every citizen and resident of justice , safety, and welfare of the better .
Ombudsman's role in monitoring the implementation of the public service is a public report identifying , controlling the delivery of public services , and evaluate the Ombudsman issued recommendations made ​​by the Ombudsman Indonesia.Monitoring by Ombudsman in the implementation of public service is to actively and passively .
Keywords : Roles , Monitoring , Public Service
5116471G1A009127HUBUNGAN ANTARA KADAR HIGH DENSITY LIPOPROTEIN (HDL) DENGAN NILAI LAJU FILTRASI GLOMERULUS (LFG) PADA PASIEN DM TIPE 2 OBES DI RSMS PURWOKERTOLatar Belakang. Diabetes Mellitus merupakan penyakit yang banyak diderita oleh penduduk di dunia. Keadaan hiperglikemi pada ginjal mengakibatkan gangguan keseimbangan kadar kolesterol darah, salah satunya adalah rendahnya kadar high density lipoprotein (HDL). Kadar HDL pada pasien DM dengan obesitas akan cenderung rendah. Kadar HDL yang rendah dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Laju Filtrasi Glomerulus merupakan salah satu metode untuk mengetahui gangguan fungsi ginjal.

Tujuan Penelitian. Untuk mengetahui adanya hubungan kadar HDL dengan nilai LFG pada pasien DM Tipe II obes di RSMS Purwokerto.

Metode Penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Subyek yang digunakan adalah penderita DM dengan obesitas berjumlah 47 orang dengan rentang usia 35-60 tahun. Subyek yang menggunakan terapi insulin, agen penurun dislipidemia, riwayat hemodialisa dan hipertensi diekslusikan.

Hasil Penelitian. Nilai maksimum HDL pada pria adalah 62 mg/dl dan nilai minimum 28 mg/dl. Nilai maksimum HDL pada wanita adalah 69 mg/dl dan nilai minimum 26 mg/dl. Nilai HDL pada pria memiliki rerata 39,82 mg/dl dan nilai HDL pada wanita memiliki rerata 41,17 mg/dl. Laju Filtrasi Glomerulus memiliki nilai maksimum 72 mL/Min/1,73 m2 dan nilai minimum 23 mL/Min/1,73 m2 dengan rerata 49,23 mL/Min/1,73 m2. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kadar HDL dengan nilai LFG, dengan kekuatan korelasi lemah dan arah korelasi positif (p = 0,045; r = 0,293).

Kesimpulan. Terdapat hubungan kadar HDL dengan Laju Filtrasi Glomerulus pada pasien DM tipe 2 obes.
Background. Diabetes Mellitus (DM) is a disease that suffered by many people around the world. Hyperglicemia on DM affect disbalanced of lipid cholesterol in blood, one of them are low of high density lipoprotein level. High Density Lipoprotein (HDL) level in diabetes with obesity patient tends to decrease. Low level of HDL will effect kidney function. Glomerular Filtration Rate (GFR) is one of parameter to diagnose kidney function disorder.

Objectives. To understand the correlation of HDL level and Glomerular Filtration Rate (GFR) in type II DM with obesity.

Methods. This research was use analitic observational with cross sectional design. Subjects enrolled were 47 people patients with type II DM obesity, aged 35-60 years old. Subjects that already received insulin therapy, agent that can decrease level of dyslipidemia, have do hemodialisis and hypertension have excluded.

Result. Maximum value of HDL in men were 62 mg/dl with minimal value were 28 mg/dl. Maximum value of HDL in women were 69 mg/dl with minimal value were 26 mg/dl. The mean value of HDL in men were 39,82 mg/dl and the mean value of HDL in women were 41,17 mg/dl. GFR maximum value were 72 mL/Min/1,73 m2 and minimum value were 23 mL/Min/1,73 m2 with mean value were 49,23 mL/Min/1,73 m2. The result of Pearson Correlational Test showed significantly correlatuon between HDL level and GFR, with weak correlational strength and negative direction (p = 0,045; r = 0,293).

Conclusions. There was correlation between HDL level and GFR in type II diabetes mellitus with obesity patient.
5126472D1E009206DAYA IKAT AIR DAN KEEMPUKAN DAGING ITIK MOJOSARI AFKIR BERDASARKANSISTEM DAN LOKASI PEMELIHARAANPenelitian berjudul Daya Ikat Air dan Keempukan Daging Itik Mojosari Afkir Berdasarkan Sistem dan Lokasi Pemeliharaan dilaksanakan dari 18 Maret sampai dengan 30 April 2013 di Kecamatan Binangun dan Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap serta Laboratorium Produksi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh antar sistem dan lokasi pemeliharaan yang berbeda terhadap daya ikat air dan keempukan pada daging itik Mojosari afkir. Materi yang digunakan adalah itik Mojosari afkir sebanyak 47 ekor. Penelitian menggunakan metode survei dengan rancangan percobaan pola tersarang (Nested Clasification), perlakuan yang diberikan terdiri dari lokasi pemeliharaan yaitu daerah pesisir dan pertanian sebagai grup (P), dan sistem pemeliharaan terkurung dan gembala sebagai sub grup (S). Variable yang diukur adalah Daya Ikat Air (%) dan Keempukan (mg/g/dtk) daging. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis variansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemeliharaan terkurung maupun sistem pemeliharaan gembala tidak berpengaruh terhadap Daya Ikat Air (DIA) dan Keempukan, serta pada lokasi pemeliharaan di daerah pesisir maupun di daerah pertanian tidak berpengaruh terhadap Daya Ikat Air (DIA) dan Keempukan (P>0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem dan lokasi pemeliharaan yang berbeda tidak berpengaruh terhadap Daya Ikat Air (DIA) dan Keempukan daging.A research entitled “Water Holding Capacity and Tenderness Meat Of Mojosari Duck Based on Different System and Breeding Location” was held from March 18th 2013 to April 30th 2013 at district of Binangun and district of Sampang, regency of Cilacap and Laboratory of Animal Production, Faculty of Animal Science Jenderal Soedirman University Purwokerto. The purpose of the researche was to know the effects of system and breeding location based on water holding capacity and tenderness meat of Mojosari duck. The materials used were female spent Mojosari duck as many as 47 heads. This reseach was held by survey method, using Nested Classification, the treatments comprised of farm location i.e agricultural areas and in coastal areas as a grup (P), and farm systems i.e intensive and extensive systems as sub grup (S). The variables measured were water holding capacity and tenderness of meat. The data obtained were analysed by variance analysis. The results showed that the systems intensive and extensive systems had no significant effect on water holding capacity and meat tenderness and farming location i.e agricultural areas and in coastal areas had no significant effect on water holding capacity and meat tenderness. In conclusion, the systems and farming location had no significant effect on water holding capacity and meat tenderness (P>0,05).
5136473B1J008141Aktivitas Protease dan Amilase Digesti Ikan Cupang pada Kondisi Pemuasaan
Penelitian untuk mengetahui aktivitas protease dan amilase digesti ikan cupang pada kondisi pemuasaan telah dilakukan secara eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan meliputi ikan cupang yang diberi pakan setiap hari (P0), ikan cupang yang mengalami pemuasaan selama 1 hari (P1), ikan cupang yang mengalami pemuasaan selama 3 hari (P2), ikan cupang yang mengalami pemuasaan selama 7 hari (P3) dan ikan cupang yang mengalami pemuasaan selama 10 hari (P4). Hasil penelitian aktivitas protease menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan (P<0,05) sedangkan aktivitas amilase menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan (P>0,05). Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penurunan aktivitas protease ikan cupang terjadi pada pemuasaan 7 hari dan 10 hari namun aktivitas amilase tidak mengalami perubahan.Research to determine the activity of protease and amylase digestion betta fish on condition of feed deprivation has been carried out experimentally using a completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 4 replications. The treatments were included betta fish fed every day (P0), Betta fish experiencing fasting for 1 day (P1), Betta fish experiencing fasting for 3 days (P2), Betta fish experiencing fasting for 7 days (P3) and Betta fish experiencing fasting for 10 days (P4). Parameters measured were protease and amylase activities. The results the protease activity showed there are significant difference between treatments (P<0,05) where as amylase activity is showed no significant difference between treatments (P>0,05). In conclusion, the decrease of protease activity of betta fish occurred in 7 days and 10 days of feed deprivation but the amylase activity did not change.
5146571A1M009048PENGARUH PENAMBAHAN MALTODEKSTRIN DAN GELATIN TERHADAP MUTU BLOCK BROWN SUGARBlock brown sugar merupakan salah satu produk olahan nira kelapa hasil modifikasi gula kelapa dengan penambahan bahan pengisi maltodekstrin dan gelatin yang nantinya berfungsi sebagai bahan pemanis yang dapat dicampurkan dalam masakan dan dapat pula dikonsumsi langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan penambahan maltodekstrin yang optimal agar dihasilkan block brown sugar dengan sifat fisik, kimia dan sensoris yang terbaik; menentukan penambahan gelatin yang optimal agar dihasilkan block brown sugar dengan sifat fisik, kimia dan sensoris yang terbaik dan menentukan interaksi perlakuan terbaik antara penambahan maltodekstrin dan gelatin terhadap karakteristik fisik, kimia dan sensoris block brown sugar.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial 3 x 3 dengan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 27 unit percobaan. Faktor yang dicoba meliputi penambahan maltodekstrin (M) yang memiliki 3 taraf yaitu 0,1; 0,3 dan 0,5 persen dan penambahan gelatin (G) yang memiliki 3 taraf yaitu 0,1; 0,15 dan 0,2 persen. Variabel fisik dan kimia yang diamati yaitu kadar air, kadar gula reduksi, bagian yang tidak larut air, tekstur, warna dan kemudahan larut dalam air. Variabel sensoris yang diamati yaitu rasa manis, warna, aroma khas kelapa, tekstur, kesukaan dan kemudahan leleh dimulut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa block brown sugar dengan penambahan 0,3 persen maltodekstrin dan 0,15 persen gelatin (M2G2) memiliki sifat fisik, kimia dan sensoris terbaik yaitu kadar air 8,1 persen bb, kadar gula reduksi 8,03 bk, padatan tidak terlarut 3,35 persen bk, tekstur 11 mm/g/dt, kelarutan dalam air 5,33 menit, tingkat kemanisan yang manis (3,07), warna kuning kecoklatan (2,67), aroma khas kelapa (2,69), sukar meleleh dimulut (1,49) dan secara keseluruhan disukai oleh panelis (2,65).		Block brown sugar is one of coconut sap processed product, the addition of maltodextrin and gelatin as filler in the manufacturing process had been made block brown sugar as the coconut sugar modification product. Filler addition was expected to improve its solubility making it easier for sweetener or consumed directly. The research aimed to determine the optimal addition of maltodextrin and gelatin that produced block brown sugar with the best physicochemical and sensory properties and the best interaction of maltodekstrin and gelatin addition to block brown sugar physicochemical and sensory properties.
This research was designed experimentally using a randomized block design which arranged factorials triplication thus obtained 27 experimental units. Observed factors were maltodextrin which consist of three levels: 0.1; 0.3 and 0.5 percent; gelatin which consist of three levels: 0.1; 0.15 and 0.2 percent. Observed physical and chemical variables were moisture, reducing sugar, insoluble part, hardness level (conducted by penetrometer) and water solubility level. Observed sensory variables were sweetness, color, aroma of coconut sugar, preference and melting level (in the mouth).
The results showed that the addition of 0.3 percent maltodextrin and 0.15 percent gelatin (M2G2) have been produce block brown sugar with the best physic, chemical and sensory characteristic that had 8.1 percent moisture, 8.03 percent (db) reduction sugar, 3.35 percent insoluble part, hardness level of 11 mm.dt/g (conducted by penetrometer), water solubility level of 5.33 minutes, sweet taste (scale 3.07), brownish-yellow color (scale 2.67), a strong aroma of coconut sugar (scale 3.07), difficult to melt (scale 1.49) and like of preference (scale 2.65)
5156488E1A009013GADAI ATAS BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG TANGERANGPerjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian dengan mana konsumen memberi perintah (kuasa) kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen, yang menerimanya, untuk dan atas namanya membayar harga pembelian kepada Penjual (pemasok), dengan pengembalian ditambah bunga atau biaya secara angsuran. Untuk memberikan pengamanan atas pengembalian seluruh tagihan yang menjadi kewajiban konsumen, dalam praktinya Perusahaan Pembiayan Konsumen, selalu meminta jaminan dalam bentuk fidusia yang berupa penyerahan hak milik atas benda jaminan dengan tetap mempertahankan penguasaan benda pada pemberi jaminan. Persoalan yang muncul dalam penelitian ini adalah digadaikannya benda jaminan fidusia oleh pemberi fidusia, yang kemudian dilanjutkan dengan peristiwa gadai ulang oleh penerima gadai, dan untuk penyelesaian permasalahan tersebut, para pihak yang terkait melakukan oper alih kredit. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pemberi jaminan fidusia maupun gadai haruslah orang yang memiliki kewenangan bertindak; Apakah tindakan gadai ulang yang dilakukan oleh pemegang gadai kepada penerima gadai melahirkan gadai yang sah menurut hukum; Apakah yang dimaksud dengan perjanjian “oper alih kredit” antara PT. Federal International Finance dengan Arie Wijaya dalam sistem hukum perjanjian.
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami teori-teori hukum atas peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yurid normatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumenter serta wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi jaminan harus mempunyai kewenangan bertindak yang berarti dai adalah pemilik. Jika tidak mempunyai kewenangan bertindak maka jaminan tidak sah. Gadai ulang merupakan gadai yang tidak sah karena pemberi gadai berkedudukan sebagai penerima gadai yang tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk memberikan jaminan; Peristiwa oper alih kredit adalah merupakan peristiwa pergantian kedudukan debitor lama oleh debitor baru, yang dapat terjadi atas kehendak kreditor atau debitor.

Consumer Financing Agreement is an agreement by which the consumer gives order to the Consumer Finance Company, who receive it, and on his behalf to pay the purchase price to the seller (supplier), and the consumer should pay the refund refund plus interest with installments. To provide safeguards for repayment of all the bills that become obligations of the consumer, in practice, consumer financing company always ask for collateral in the form of fiduciary, which means there is transfer of property right of fiduciary object, while the control of fiduciary object is the debtor. one of issues that arise in the practice of fiduciary is the fiduciary object pawned by the consumer, which followed by the repeat pawn by the recipient of the pawn, and for the settlement of problem, the parties concerned do credit transfer. Based on the foregoing, the problems which will be discussed in this research is whether the giver of fiduciary or pawner should be someone who has the authority to act; Whether the repeat pawn by the recipient of pawn is a lawful pawn; What is the meaning of credit transfer in the legal system of the treaty.
This research was carried out with the purpose to know about the authority of actot, understand about the repeat pawn and understand the meaning of credit transfer in legal system of the treaty. This research is the juridical normative using the method of data collection that is a study if literature and documentary, and interviews as supporting data. The Data collected is then presented in the form of a narrative text.
The results showed that in providing the fiduciary or pawn, the guarantor must have the authority to act (bevoegd beschikking). People who have the authority to act is the owner. If the guarantor is not the person who have the authority to act, then the result is that the fiduciary or pawn is not lawful, which means the fiduciary or pawn was never born; the repeat pawn is not a lawful pawn because the pawner still serves as the recipient of the pawn, which means the repeat pawner does not have the authority to act to provide the guarantee; In the civil law sense, credit transfer is a transfer of authority from old debtor to new debtor, that happen because of the willingness of the creditor or debtor.
5166474C1K008040THE EFFECT OF SERVICE QUALITY, CUSTOMER SATISFACTION, AND INCENTIVE PROGRAM ON WORD OF MOUTH BEHAVIOUR OF CONSUMERS (STUDY AT INTERCITY BUS SERVICE
EXECUTIVE CLASS IN PURWOKERTO)
Transportasi dibutuhkan oleh kehidupan manusia dalam menjalankan sejumlah aktivitas.Perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi bus, di kelas eksekutif khususnya, tentu menimbulkan persaingan yang ketat dalam mendapatkan pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan perilaku WOM transportasi pelanggan perilaku kelas eksekutif dalam sampel Purwokerto.Penelitian ini adalah pelanggan yang pernah menggunakan layanan bus kelas eksekutif Efisiensi. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangibility berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Dan melalui analisis regresi berganda, menunjukkan perusahaan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dari mulut ke mulut tetapi program insentif tidak memiliki pengaruh dari mulut ke mulut.Transportation is needed by people lives in running activities.The number of companies engaged in the field of bus transportation services, in particular executive class, certainly gives rise to consequences in tight competition in getting customers and retain existing customers. The aim of this study was to examine the factors influencing the customer satisfaction the word of mouth behaviour of customer transport of executive class behaviour in Purwokerto.The sample of the research is customers who have ever used the Efficiency bus executive class service. Multiple regression analysis was used to test the hypothesis in this research. The result shows that Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, and Tangibility have positive influence on customer satisfaction. And through multiple regression analysis, its shows that customer satisfaction has positive influence on word of mouth but the incentive programme has no influence on word of mouth.
5176475G1A009124HUBUNGAN ANTARA KADAR C-REACTIVE PROTEIN DENGAN LAJU FILTRASI GLOMERULUS PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 OBES DI RSUD MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Latar Belakang. Pada DM tipe 2 obes terjadi peningkatan kadar C-Reactive Protein (CRP), yang merupakan salah satu protein fase akut penanda inflamasi. Salah satu komplikasi DM tipe 2 adalah nefropati diabetik dimana terjadi gangguan pada ginjal yang disebabkan oleh adanya aterosklerosis yang akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh ginjal dan terjadi penurunan Laju Filtrasi Glomerulus (LFG).
Tujuan. Untuk mengkaji hubungan kadar CRP dengan LFG pada pasien DM tipe 2 obes di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto.
Metodologi. Rancangan penelitian ini yaitu analitik observasional dengan pendekatan cross sectional, dilakukan pada 48 penderita DM tipe 2 obes di klinik Penyakit Dalam RSUD Margono Soekarjo yang berusia 35-60 tahun. Subjek yang mengggunakan terapi insulin, antibiotik, anti-inflamasi dan obat diuretik, yang menderita penyakit ginjal, hepar, infeksi, trauma dan dehidrasi dieksklusikan dari penelitian. Data dianalisis dengan uji korelasi Pearson. Nilai p<0,05 menunjukkan hubungan yang bermakna. Kadar CRP diuji dengan uji hs-CRP dan penghitungan LFG dengan rumus MDRD.
Hasil. Hasil analisis dengan uji korelasi Pearson antara kadar CRP dengan LFG diperoleh nilai p = 0,045 dan r = -0,290. Terdapat hubungan yang bermakna antara kadar CRP dan LFG. Dan kekuatan hubungan yang cukup dengan arah korelasi negatif.
Kesimpulan. Terdapat hubungan antara kadar CRP dengan LFG pada pasien DM tipe 2 obes di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto.
Background. C-Reactive Protein, which is an acute protein as an inflammation marker, is elevated in Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) with obesity. One of the complications of T2DM is diabetic nephropathy, which the kidney disorder occurs due to the atherosclerosis that would cause renal vasoconstriction and decreased Glomerula Filtration Rate (GFR).
Objectives. To analyze the correlation of CRP level with GFR in patients with T2DM and obesity in RSUD Margono Soekarjo Purwokerto.
Methods. The design of this study is observational analytic with cross sectional approach, carried out on 48 patients T2DM with obesity in Internal Clinic RSUD Margono Soekarjo, aged 35-60 years old. Subjects who use Insulin therapy, antibiotics, anti-inflammatory and diuretic medications, which suffer from kidney disease, liver disease, infection , trauma and dehydration were excluded from the study. Data were analyzed with the Pearson correlation test. Where p < 0,05 indicates a significant correlation. CRP levels were tested with hs-CRP test and GFR calculate with the MDRD formula.
Results. Results of the analysis with the Pearson correlation test between CRP levels and GFR values obtained p = 0,045 and r = -0,290. There is a significant correlation between CRP levels and GFR, with negative and moderate correlational strength.
Conclusion. There is a correlation between CRP levels and GFR in patients with Type 2 Diabetes and obesity in RSUD Margono Soekarjo Purwokerto.
5186476E1A007253PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MODUS OPERANDI MULTI LEVEL MARKETING
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt.)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penilaian hakim terhadap kekuatan alat bukti dalam tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing pada Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt. Selain itu ditujukan pula untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt. Guna mencapai tujuan tersebut maka peneletian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa, Alat bukti yang digunakan hakim dalam membuktikan tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt antara lain keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dalam hal ini mengutamakan dua alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa. Walaupun alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun hakim menilai kedua alat bukti ini memiliki relevansi yang erat dalam membuktikan perbuatan terdakwa. Pembuktian tindak pidana penipuan melalui modus operandi Multi Level Marketing dalam Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN.Pwt dilakukan dengan membuktikan keterkaitan satu persatu alat bukti baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menghasilkan petunjuk dan membuktikan terpenuhinya unsur penipuan. Kemudian alat bukti keterangan terdakwa membuktikan terpenuhnya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa sehingga dijatuhi dengan pidana selama 1 tahun 2 bulan.
.

This study was conducted to determine the judge's assessment of the strength of evidence in criminal fraud through Multi Level Marketing mode on Court Decision No. 38 / Pid.B/2012/PN.Pwt . In addition it also aimed to find out evidence of criminal fraud through Multi Level Marketing mode in Court Decision No. 38 / Pid.B/2012/PN.Pwt . To achieve these aims the intensive search was conducted using the normative juridical approach. Secondary data were collected and processed , presented , and analyzed qualitatively with the presentation of narrative text data.
The study states that, Tool judge the evidence used to prove criminal fraud through Multi Level Marketing mode in Court Decision No. 38 / Pid.B/2012/PN.Pwt include witness statements , instructions and testimony of the defendant . The judge in this case put two items of evidence in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code which witness testimony and testimony of the defendant. Although witnesses and evidence testimony of the defendant does not have the power of proof perfect , but both judges this evidence has relevance to the defendant to prove. Proof of criminal fraud through Multi Level Marketing mode in Court Decision No. 38 / Pid.B/2012/PN.Pwt done one by one to reveal any evidence either evidence and witness testimony that defendant produced testimony to prove the fulfillment of instructions and fraud . Later evidence proves the defendant testimony Unfulfilled elements with the intent to benefit themselves or others and unlawfully and judges believe will mistake the defendant was sentenced to a penalty of 1 year 2 months.

Keywords: Fraud, Mode and Multy Level Marketing.
5196486P2CC11044PENGARUH PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN, PRAKTIK KERJA INDUSTRI DAN LATAR BELAKANG KELUARGA TERHADAP MINAT WIRAUSAHA SISWA SMKN 2 PURWOKERTOBanyaknya pengangguran usia produktif menimbulkan banyak masalah. Salah satu alternatif yang tepat untuk mengurangi pengangguran adalah mendirikanusaha.SMKmerupakanlembagapendidikanyang bertujuan menyiapakan peserta didiknya menjadi tenaga kerja yang terampil melalui kegiatan belajar mengajar maupun praktik.Penelitianini bertujuanuntukmengetahuipengaruh pembelajaran kewirausahaaan praktik kerja industri dan latarbelakangkeluarga, secara sendiri-sendirimaupunbersama-samaterhadapminatwirausahasiswaSMKN 2 Purwokerto.
Penelitianini merupakan penelitian survey.Subjek penelitian adalahsiswaSMKN 2 Purwokerto. Sampel sebanyak 372 siswa yangditentukanmenggunakan tehnik proportionalSampling.Teknikpengumpulandata menggunakanangketdengan modelskalalikert4 alternatifjawaban.Ujivaliditasinstrumenmenggunakan content validitysedangkanuntuk reliabilitasinstrumen menggunakanrumusAlphaCronbach’s.Teknikanalisis datadalampenelitianinimenggunakanregresi linier bergandapadatarafsignifikansi5%, yangsebelumnyadilakukan ujipersyaratananalisismeliputiujinormalitas,linieritas danmultikolinieritas
Hasilanalisisregresilinier bergandamenunjukkanbahwa:1) terdapatpengaruhyang positif signifikanpembelajaran kewirausahaan terhadap minatwirausaha.2) terdapatpengaruh yang positif signifikanvariablekegiatanpraktikkerja industriterhadap minat wirausaha. 3)terdapat pengaruh yang positif signifikanlatar belakang keluarga yaitu pekerjaaan dan pendidikan orang tua terhadap minat wirausah4) terdapatpengaruhyangsignifikansecarabersama-sama variablepembelajaran kewirausahaan, praktik kerja industri dan latar belakang keluargaterhadap minat wirausaha.
The productive age unemployment causes many problems. One of the appropriate alternatives to reduce unemployment is setting up new business. SMK is an educational institution that aims to prepare learners to become skilled workforce through learning activities and practices.This study aimed to determine the effect of learning entrepreneurship industry work practices and family backgrounds, individually and collectively towardsinterests entrepreneur student readiness SMKN 2 Purwokerto.
This research is survey Subjects were students SMKN 2 Purwokerto. Sample of 372 students were determined using proportional sampling techniques. Techniques of data collection using a questionnaire with Likert scale models 4 alternative answers. Test the validity of the instrument whereas using content validity for the instrument reliability using Cronbach's alpha formula. Techniques of data analysis in this research using multiple linear regression at a significance level of 5%, which previously conducted testing requirements analysis includes tests of normality, linearity and multicollinearity
Results of multiple linear regression analysis showed that : 1) there is a significant positive effect on entrepreneurial learning entrepreneurial interests . 2) there is a significant positive effect variable activity against the interest of industry work practices of entrepreneur. 3) there is a significant positive effect of family background is education of parents to interests entrepreneur 4) a significant difference variables together entrepreneurial learning , work practices and industry backgrounds of the entrepreneur interests .
5206487F1F009026AN ANALYSIS OF GENDER SPEECH FEATURE DIFFERENCES BETWEEN SAMANTHA AND IAN IN “IF ONLY” MOVIEPenelitian berjudul “An Analysis of Gender Speech Feature Differences between Samantha and Ian in “If Only” Movie” ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan ciri- ciri tuturan antara Samanta dan Ian dengan mengidentifikasi ciri- ciri tuturan mereka beserta fungsinya. Fokus penelitian ini adalah fitur tuturan berdasarkan teori Lakoff yang digunakan oleh Samantha dan Ian dalam ujarannya. Sepuluh fitur tuturan menurut Lakoff antara lain: lexical hedges, tag question, rising intonation on declarative, empty adjective, precise color term, intensifiers, hypercorrect grammar, superpolite form, avoidance of strong swear word, dan emphatic stress. Rancangan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan fitur tuturan yg digunakan oleh Samantha and Ian dalam film If Only. Data dalam penelitian ini adalah kata, frase, clausa, dan kalimat kedua tokoh tersebut. Data tersebut dianalisis dengan menemukan konteks dari ujaran tersebut, lalu mengklasifikasikannya berdasarkan teori Lakoff, kemudian mendeskripsikan fungsi dari penggunaan fitur-fitur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 62 fitur ujaran yang digunakan oleh Samantha dan 33 yang digunakan oleh Ian. Keduanya menggunakan Lexical Hedges, Tag Question, Rising intonation, intensifier, super polite form, avoidance strong swear words, dan emphatic stress, sedangkan Empty adjective hanya digunakan oleh Sam. Hypercorrect grammar dan Precise Color Term tidak ditemukan dalam data. Keduanya lebih banyak menggunakan fitur tuturan yang mencerminkan keraguan dan ketidakpercayaan diri. Penggunaan lexical hedges dan emphatic stress dalam ujaran Sam dan Ian tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan karena mereka memproduksi fitur tersebut hampir dalam jumlah dan fungsi yang sama. Mereka menggunakan lexical hedges untuk merefleksikan ketidakyakinan dan masalah dalam komunikasi. Mereka juga menggunakan emphatic stress untuk mempertegas makna ujaran, perbedaanya hanya saja Ian menggunakannya secara lebih emosional. Perbedaan tag question, rising intonation, empty adjectives, intensifiers, super polite form, dan avoidance of strong swear words terlihat jelas karena Sam dan Ian menggunakan fitur tersebut dalam jumlah yang sangat berbeda, dan dalam fungsi yang hampir berbeda. Sam menggunakan fitur tersebut untuk merefleksikan bahasa wanita, seperti kelembutan dan ketidak percayaan diri, sedangkan Ian menggunakannya tidak selalu untuk menunjukkan ketidakyakinan, tetapi penggunaan tersebut terjadi secara situasional. Peneliti berharap penelitian ini dapat mendorong peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa.
Kata Kunci: Gender differences, Speech Features, If Only, Movie
The research entitled “An Analysis of Gender Speech Feature Differences between Samantha and Ian in If Only Movie” was aimed at describing the differences of the speech feature between Samantha and Ian in If Only movie by identifying the speech features and their function used by Samantha and Ian. This research focuses on the speech features based on Lakoff’s theory used by Samantha and Ian in If Only movie. There are ten types of speech features proposed by Lakoff: lexical hedges, tag question, rising intonation on declarative, empty adjective, precise color term, intensifiers, hypercorrect grammar, superpolite form, avoidance of strong swear word, and emphatic stress. The design of this research is descriptive qualitative. It describes the speech features used by Samantha and Ian in If Only movie. The data are words, phrases, clauses, and sentences which are used by Samantha and Ian. The data were analyzed firstly by finding the context of the utterance, classifying them into ten types of speech features, and then describing the functional usage of the utterances based on Lakoff’s theory. The result shows that there are 62 speech features used by Samantha and 33 speech features used by Ian. Both of them produced Lexical Hedges, Tag Question, Rising intonation, intensifier, super polite form, avoidance strong swear words, and emphatic stress, while Empty adjective is only produced by Sam. Hypercorrect grammar and precise color term are not found in Sam and Ian’ speech. Both of them applied most of speech features which reflect uncertainty, unconfidence, and avoidance saying something definite. The use of lexical hedges and emphatic stress in Sam and Ian’ speech is not significantly different since they use it in almost the same amount and function. Both of them produced Lexical Hedges to show uncertainty and communication trouble. They also produced Emphatic Stress to strengthen the meaning of the utterance, but the difference is only that Ian used it in more emotional feeling. Meanwhile, the differences of the use tag question, rising intonation, empty adjectives, intensifiers, super polite form, and avoidance of strong swear words can be clearly seen since both of them use those speech features in very different amount and in almost different functions. Sam uses those speech features to show the character of women’s language, such as powerlessness, uncertainty, and lack of confidence, while Ian produced those speech features not always to show uncertainty, but it happens conditionally. The researcher expects this research can stimulate other researchers who are interested in literary works to do similar research topic.
Keywords: Gender differences, Speech Features, If Only, Movie