Update Artikelilmiah: 6469

MILA SETIA DHISTA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan kriteria pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Kabupaten Cirebon. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan analitis, spesifikasi penelitian adalah preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder dari buku literatur untuk dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cirebon bahwa prosedur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural itu berbeda setiap Eselon nya yaitu terdiri dari prosedur Eselon III – V, Eselon IIb, Eselon IIa, tetapi secara umum harus melalui Tahap Usulan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahap Verifikasi di BKPPD, Tahap Penilaian Oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), serta tahap akhir yaitu Persetujuan dari Bupati. Kriteria pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cirebon pun masih mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yaitu Berstatus Pegawai Negeri Sipil, Memiliki Pangkat Serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditetapkan, Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, Memiliki kompetensi jabatan yang tertentu, serta Sehat jasmani dan rohani. Sedangkan kriteria khusus untuk diangkat dalam jabatan struktural yaitu Senioritas dalam kepangkatan, Usia, Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan, dan Pengalaman.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The purpose of this study was to determine the procedures and criteria for the appointment of civil servants in the structural positions in Cirebon regency. The research method used is the normative juridical approach and analytical legislation, research is prescriptive specifications. Sources of legal materials used is the primary legal source materials derived from legislation and secondary sources of legal materials from book literature to be analyzed with qualitative normative methods.
Based on research conducted at the Personnel Board Regional Education and Regional Training ( BKPPD ) of Cirebon that the appointment procedure of Civil Servants in the structural position is different every each Echelon consists of Echelon III  - V procedures, IIb Echelon, Echelon IIa, but in general it should be through Proposed stages of any regional organization ( OPD ), in BKPPD Verification Phase, phase Assessment By Advisory Board Position and Rank ( Baperjakat ), as well as the final stage is the approval of the Regent.
Criteria for the appointment of civil servants in Cirebon regency was still referring to the decision of the Head of State Personnel Board No. 13 of 2002 on the Implementation Provisions of Government Regulation No. 100 of 2000 on the Appointment of Civil Servants in the Structural Position of Civil Servants status, the lowest  as low as 1 ( one ) level below the rank of a specified level, the implementation of the assessment list of each element of the work is well worth at least the for the last 2 years, has a specific job competency, as well as good health. While the specific criteria to be appointed in a structural position are seniority in rank, age , Following Education and Training  Position, and Experience.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman