Update Artikelilmiah: 6467

AGATHA PRAMESTI PUJIASTUTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja. Profesionalisme PNS pada Dinas Kesehatan belum sepenuhnya tercapai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (diklat PNS) berdasarkan kebutuhan PNS, sehingga tidak hanya bersifat formalistis. Melihat kondisi tersebut, pelaksanaan diklat di Dinas Kesehatan memelukan adanya kriteria dan mekanisme yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, serta undang-undang maupun peraturan lain yang berkaitan dengan diklat PNS.
Metode yang digunakan dalam penelitian mengenai Kriteria dan Mekanisme Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas adalah Yuridis Normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian preskriptif, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dan dokumenter. Metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normatif kualitatif dengan model intrepretasi sistematis dan gramatikal.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa kriteria diklat PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bayumas berkaitan dengan akreditasi lembaga penyelenggara diklat terhadap unsur tenaga kediklatan, program diklat dan fasilitas diklat. Sementara mekanisme pelaksanaan diklat di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mencakup: tahap pradiklat dan tahap pelaksanaan diklat. Pada pelaksanaannya, Dinas Kesehatan belum dapat memenuhi kriteria tenaga kediklatan, kurikulum diklat, peserta dan fasilitas diklat. 
Kata kunci : Pendidikan dan Pelatihan, Pegawai Negeri Sipil, Kriteria dan Mekanisme.

Abtrak (Bhs. Inggris)

As the regional unit of work, Department of Health of Banyumas Regency is demanded to always improve their performance in implementing their duty. The profesionalism of civil servants to the department is not yet totally achieved. One of the efforts for the improvement is having the Diklat PNS (Civil Servant's Education and Training), so it will not give a formality impression. By this condition, the implementation of the Diklat needs some criteria and mechanisms which is appropriate to the Government Regulation Number 101 year 2000 about Civil Servant's Education and Training, as well as other laws or regulations related to the Diklat PNS. 
The Method used in this research, The Criteria and Mechanisms of The Implementation of Civil Dervants' Education and Training, is Juridical Normative. The specification used in this research is prescriptive with primary, secondary and tertiary law sources. Method of data collection of the research is laws inventory, literary study and documentation. Law materials are presented in narrative text, and normative qualitative analysis with systematical and grammatical model is the method of analysis used in this research.
 This study found that the criteria of the Diklat PNS in the Department of health in Banyumas Regency is related to the accreditation of organizing institution of the diklat about the elements education and training personnel, education and training programs, and facilities. Whereas the implemenstation mechanism of the diklat in Department of Health in Banyumas Regency include: pre-diklat stage and implemenotation stage of the diklat. On the implementation of the program, the Department of Health not yet fulfill the criteria of education and training personnel, education and training curricula, participants, and facilities.
Keywords: Education and Training, Civil Servants, Criteria, and Mechanisms.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman