Artikel Ilmiah : E1A009137 a.n. INA KUNTHI PRATIWI
| NIM | E1A009137 |
|---|---|
| Namamhs | INA KUNTHI PRATIWI |
| Judul Artikel | KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi daerah. Upaya dalam pemberdayaan UKM masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya berkaitan dengan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya produksi, serta kendala penerapan teknologi dan pemasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah seperti undang- undang atau peraturan pemerintah untuk mengatur hal- hal yang berkaitan dengan UKM. Sesuai dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan mengenai pemberdayaan UKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan dan metode dokumenter, metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara reduksi, metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal. Hasil penelitian menyatakan bahwa, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyumas mengeluarkan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang dituangkan dalam sebuah Program Tahunan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan SDM, pembiayaan UKM, dan promosi terhadap hasil produksi UKM. Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UKM, terdapat hambatan normatif, yaitu berkaitan dengan dana bergulir dan regulasi mengenai bantuan pinjaman bergulir. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Small and medium enterprises (UKM) have a very important role in the economic growth, employment opportunities expansion, and regional of economic development. Efforts in empowering UKM are still experiencing some problems were related to human resources, limited production resources, as well as the application of technology and marketing constraints. Therefore, we need a government policy such laws or regulations to regulate matters relating to the UKM. According to Law No. 32 of 2004 on Regional Government, the Government of Banyumas regency has the authority to make a policy of empowering UKM. The method used in this study is a normative juridical approach, the specification of research is prescriptive research, the type of materials used law is primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials, legal materials collection method performed by the method of literature and methods of documentary , methods of materials processing is done by reduction law, legal method of presenting the material presented in the form of narrative text, and analytical methods used are qualitative normative model of systematic and grammatical interpretation. The study states that, the Department of Industry, Trade and Cooperatives Banyumas issued policies to support small and medium enterprises as outlined in an Annual Program relating to the human resource capacity building, SME financing, production and promotion of UKM. Empowerment of UKM in the implementation of the policy, there are normative constraints, which related to the revolving fund and regulations on revolving loans. |
| Kata kunci | Kebijakan, Usaha kecil dan menengah (UKM), Kabupaten Banyumas |
| Pembimbing 1 | Hj. Setiadjeng Kadarsih, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | H. Supriyanto, S.H., M.H. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |