Update Artikelilmiah: 14020

ADI SYAPUTRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Judul dalam penelitian ini adalah “ Analisis Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas ditinjau dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990.
Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahuiPasal 3 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 dalam pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode analisa dalam penelitian ini adalah normative kualitatif
Dari hasil penelitan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat. Ketentuan ini bertujuan untuk mengawasi Pegawai Negeri Sipil dalam hal kehidupan berumah tangganya karena pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil adalah sosok teladan yang harus dapat di contoh masyarakat. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sangat menimalisir terjadinya perceraian yang terjadi oleh Pegawai Negeri Sipil karena Perceraian dapat membuat dampak yang kurang baik kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya, khususnya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat berdampak kepada kinerja Pegawai Negeri Sipil Tersebut dalam menjalankan tugasnya. Permohonan Izin perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang diatur oleh undang-undang. Permohonan izin tersebut di ajukan kepada atasan Pegawai Negeri Sipil dan diajukan kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990. Surat Edaran tersebut telah menjembatani pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
ra

Abtrak (Bhs. Inggris)

The title of this research is "Analysis of Article 3 of Government Regulation No. 45 of 1990 on Marriage and Divorce Licensed For Civil Servants Against Divorce Civil Servants in Banyumas". This study is a literature study conducted at the Regional Employment Board Banyumas. The problem in this research is how Divorce Civil Servants in Banyumas in terms of Article 3 of Government Regulation No. 45 of 1990.
Goals to be achieved in the presence of this study was to mengetahuiPasal 3 of Government Regulation No. 45 of 1990 for the implementation of the Civil Servants divorce. The method used in this research is normative juridical, with the specification of descriptive research. Methods of analysis in this study is a qualitative normative
From the results of research and discussion, it can be concluded that Article 3 of Government Regulation No. 45 Year 1990 Licensed Marriage and Divorce For Civil Servants provides that the provisions of the Civil Service must obtain a permit or certificate in advance of the official. This provision aims to oversee the Civil Service in the case of married life ladder because basically the Civil Service is exemplary figure who should be in the public instance. The provisions of Article 3 of Government Regulation No. 45 of 1990 greatly minimize the occurrence of divorces by the Civil Service for Divorce can create adverse impacts to the spouses and children, in particular divorce for Civil Servants can impact the performance of Civil Servants Such in carrying out their duties. Request Permission divorce filed by the Civil Service should be based on the reasons for divorce are regulated by law. The license application submitted to the supervisor of the Civil Servants and submitted to the competent authority in accordance with provisions stipulated in Circular Head of State Employment Agency No. 48 / SE / 1990. The letter has bridged the implementation of Government Regulation No. 45 of 1990 Regarding Licensed Marriage and Divorce for the civil servants.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman