Update Artikelilmiah: 14019

HASAN FATHONI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan klausula baku dalam hal perjanjian pembiayaan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Pematang Siantar.
Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif terutama kualititatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam mendukung pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan metode study kepustakaan, dengan spesifikasi penelitian menekankan pada penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil data Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 21/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif menggunakan analisa normatif kualitatif.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perjaniian yang dibuat PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Gimhot Parlehetan Nababan pada dasarnya tidak mengindahkan larangan mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan (h) serta ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The purpose of this study was to investigate the application of standard clauses in terms of the financing agreement between the consumer and corporate financing in PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Pematang Siantar.
To achieve these objectives, normative juridical research method is used primarily qualitative with normative juridical approach. In support of this approach, this study using literature study, with emphasis on the research specification descriptive study. This study took the data Balige District Court's Decision Number: 21/ Pdt.Sus-BPSK/ 2015/ PN.Blg. The types and sources of data in this research is secondary data with the collection methods literature and data presented in the form of narrative text using qualitative normative analysis.
The result showed that the agreement made by PT. Sinar Mitra Sepadan Finance with Gimhot Parlehetan Nababan basically did not heed the ban on the provision of Article 18 paragraph (1) letter (d) and (h) and paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman