| NIM | E1A112015 |
|---|
| Namamhs | HEVI DWI OKTAVIANI |
|---|
| Judul Artikel | SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENGENAI SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (Studi terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 490K/TUN/2015)
|
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi topik dalam skripsi ini adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tentang kepengurusan partai politik. Untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan akan memutus sengketa tersebut dalam suatu putusan. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya harus mempertimbangkan hal-hal yang memiliki relevansi dengan perkara tersebut. Dalam suatu putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berisi argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 62/G/2015/PTUN-JKT, Putusan Nomor: 162/B/2015/PT.TUN-JKT dan Putusan Nomor : 490K/TUN/2015 dan akibat hukum dari Putusan tingkat kasasi tersebut terhadap eksistensi kepengurusan Partai Golkar. Dalam rangka menjawab hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan disusun dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa seharusnya Keputusan Objek Sengketa tetap sah karena Menteri Hukum dan HAM hanya memiliki kewenangan administratif dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, terdapat kekosongan kepengurusan Partai Golkar pasca dikeluarkannya Putusan Nomor : 490K/TUN/2015. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The absolute authority of the court in the State Administrative Court are examine, decide and resolve the State Administration disputes. The state administration dispute that was the topic of this research is the effect of State Administration decision on management of political parties. To complete the State Administration dispute, the court will decide the dispute in a verdict. Before decide the verdict of the cases examined, the judges need to consider the relevance things to the case. In a decision must contain a legal considerations judge that contain arguments or reasons of the judges that were taken into consideration for the decision to be handed down by the judge. The researcher was interested in investigating the legal considerations of judges in Decision Number 62/G/2015/PTUN-JKT, Decision Number 162/B/2015/PT.TUN-JKT, Decision Number 490K/TUN/2015 and the legal effect of the decision on the existence of the Golkar’s management. This is a normative juridical research with legislation approach, case approach and conceptual approach. This research used qualitative method to analyze the data. The result of the research showed that the object of dispute decision should be lawful because The Minister of Law and Human Rights just have administrative authority in making any administrative decision. Then, there was a vacuum of management in Golkar Party after the issuance of Decision Number: 490K/TUN/2015. |
|---|
| Kata kunci | Sengketa Tata Usaha Negara, Pertimbangan hukum hakim, Keputusan Tata Usaha Negara tentang Kepengurusan Partai Politik. |
|---|
| Pembimbing 1 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H |
|---|
| Pembimbing 2 | Weda Kupita,S.H.,M.H |
|---|
| Pembimbing 3 | Sanyoto, S.H.,M.Hum |
|---|
| Tahun | 2016 |
|---|
| Jumlah Halaman | 21 |
|---|
| Tgl. Entri | 2016-02-11 16:13:35.280356 |
|---|