Artikel Ilmiah : E1A013119 a.n. IQBAL ZAKARIA
| NIM | E1A013119 |
|---|---|
| Namamhs | IQBAL ZAKARIA |
| Judul Artikel | PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN PADA BAGIAN YANG MENGATUR MENGENAI UPAYA BANDING ADMINISTRASI |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perubahan alur berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menimbulkan perdebatan hukum mengenai hal-hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan banding administrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini diketahui bahwa penyelesaian upaya banding administrasi pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diakibatkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The change of the litigation in the State Administrative Court after the enactment of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration and Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2016 on Guidelines for the Implementation of Tasks for Courts raises legal debates on matters related to the settlement of the State Administration Dispute Relating to administrative appeals. This research uses normative juridical research method. The research approach uses statutory and historical approaches. Research specifications used descriptive analytical. Sources of legal material used primary legal materials and secondary legal materials. Data analysis method used qualitative normative. Based on the results of research and discussion in this study it is known that the completion of administrative appeals efforts after the enactment of Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2016 on Guidelines for Implementation of Duties for Courts namely the State Administrative Court domiciled as the first level court authorized to examine, decide and resolve administrative dispute Country resulting from the Decision of State Administration. |
| Kata kunci | Sengketa Tata Usaha Negara, Banding Administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara |
| Pembimbing 1 | Dr. Kartono, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. H. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2017-08-10 21:07:32.41195 |