Artikel Ilmiah : E1A012302 a.n. ANDIKA PUTRI ARIANI
| NIM | E1A012302 |
|---|---|
| Namamhs | ANDIKA PUTRI ARIANI |
| Judul Artikel | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten Banjarnegara |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang dalam hal memberikan izin usaha pertambangan merupakan kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) oleh Dinas Pekerja Umum yang sekarang sudah menjadi BAPPEDA. Bahkan terdapat Perda yang mengatur pertambangan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Setetlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah izin usaha pertambangan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bidang energi sumber daya mineral (ESDM) Jawa Tengah. Secara otomotis Perda yang ada tidak berlaku lagi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha pertambangan mineral batuan di kabupaten Banjarnegara. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom terlepas dari kehidupan masyarakat. Metode pendekatan masalah menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.Data yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan juga kamus. Berdasarkan kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha pertambangan mineral batuan di Kabupaten Banjarnegara masih banyak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan izin usaha pertambangan yang sebelumnya merupakan kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) oleh Dinas Pekerja Umum bidang Energi dan sumber daya mineral yang sekarang sudah menjadi BAPPEDA sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi agaknya sudah berlebihan membuat terjadinya tumpang tindih pelaksanaan usaha pertambangan mineral batuan di daerah kabupaten/kota dan tidak mendapat mendapat kejelasan. Maka dari itu perlu adannya pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kata kunci : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertambangan, mineral batuan |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Banjarnegara Regency is one of the districts which in terms of granting mining business permit is the authority of energy and mineral resources (ESDM) by the Public Works Department which has now become BAPPEDA. There is even a law regulating mining No. 9 of 2011 on Mineral and Coal Mining Management. Set the Law Number 23 Year 2014 on Regional Government of mining business permit is the authority of central government and provincial government of mineral resources resources (ESDM) of Central Java. Automatically the existing law is no longer valid. The purpose of this research is to know the protection and environmental management of mineral mining business in Banjarnegara district. The method used in the writing of this thesis is the method of approach of Normative Juridical, that approach using positivist legit concept which states that the law is identical with written norm made by authorized official, besides this conception see law as a normative system which is autonomous apart from People's lives. The problem approach approach uses the Legislation Approach in the form of an inventory of legislation. The approach is to review the legislation relating to the central theme of research. Data used are in the form of applicable laws and regulations, books, research results, works of law and dictionaries. Based on literature review it can be concluded that in the protection and environmental management of the mineral mining business in Banjarnegara Regency, there are still many actions that are contradictory to the laws and regulations especially the Environmental Law. In relation to Law No. 23 of 2014 on Regional Government, the authority of mining business permit which previously constituted the authority of energy and mineral resources (ESDM) by the Department of Public Workers of Energy and Mineral Resources which has now become BAPPEDA is now the authority of the central government and The provincial government seems to have overreacted to overlap the implementation of mineral mineral mining business in regency / municipal areas and did not get clarified. Therefore, it is necessary to transfer the authority from the local government to the central government. Keywords: environmental protection and management, mining, mineral rocks |
| Kata kunci | Kata kunci : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertambangan, mineral batuan |
| Pembimbing 1 | Dr. H. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H, M.M., M.H |
| Pembimbing 2 | Dr. Kartono, SH., M.H. |
| Pembimbing 3 | Rochati, S.H., M.Hum |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2017-08-10 20:23:56.420664 |