1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 48.101-48.120 dari 48.725 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
4810151492C1B022037Pengaruh Pengembangan Karir dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kanwil DJPB Jawa TengahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengembangan karir dan kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan di Kanwil DJPB Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjek karyawan kanwil DJPB Jawa Tengah yang berjumlah 52 orang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Pengembangan karir memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, (2) Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja.
Implikasi praktis dari penelitian ini sangat relevan bagi Kanwil DJPB Jawa Tengah. Pertama, organisasi perlu terus mempertahankan dan memperluas program pelatihan yang relevan, terstruktur, dan berbasis kebutuhan unit kerja. Kedua, Kanwil DJPB Jawa Tengah disarankan untuk terus mendorong para pemimpin unit agar menjadi teladan dalam bersikap, tidak hanya dalam hal profesionalisme, tetapi juga dalam hubungan interpersonal, guna memperkuat rasa hormat, kepercayaan, dan keterikatan karyawan terhadap organisasi.
This research aims to analyze the relationship between career development and transformational leadership on employee job satisfaction at the Central Java Regional Office of the Directorate General of Taxes (DGPB). This research used a quantitative approach, with 52 employees of the Central Java Regional Office of the DJPB. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed using SPSS. The results of the analysis indicate that: (1) Career development has a significant positive effect on job satisfaction, and (2) Transformational leadership has a significant positive effect on job satisfaction.
The practical implications of this study are highly relevant for the Central Java Regional Office of the DJPB. First, organizations need to continue maintaining and expanding relevant, structured, and unit-based training programs. Second, the Central Java Regional Office of the DJPB is advised to continue encouraging unit leaders to be role models, not only in terms of professionalism but also in interpersonal relationships, to strengthen employee respect, trust, and engagement with the organization.
4810251491C1B022026ANALISIS PROFITABILITAS, IMPLEMENTASI ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE, RISIKO KREDIT DAN NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder perusahaan perbankan yang terdaftar di Burs Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Judul penelitian ini adalah "Analisis Profitabilitas, Implementasi Environmental, Social, Governance Risiko Kredit dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Implementasi Environmental, Social, Governance terhadap Nilai Perusahaan serta menguji peran moderasi Risiko Kredit pada pengaruh hubungan aspek Social dan Governance terhadap Nilai Perusahaan.

Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan populasi dalam penelitian ini. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan menetapkan beberapa kriteria. Jumlah yang diperoleh berdasarkan kriteria tersebut adalah 65 sampel.

Berdasarkan uji pemilihan model, Fixed Effect Model (FEM) merupakan model regresi panel yang paling sesuai. Berdasarkan uji FEM, diperoleh hasil bahwa: 1) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan perbankan. 2) Aspek Environmental tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan, 3) Aspek Social pengaruh positif terhadap nilai perusahaan perbankan, 4 Aspek Governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan 5) Risiko kredit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan (6) Risiko kredit berperan dalam memperlemah hubungan antara aspek. Environmental terhadap nilai perusahaan, 7) Risiko Kredit berperan dalam memperiemah hubungan antara aspek Social terhadap nilai perusahaan.

Implikasi dari hasil ini adalah penelitian dapat dijadikan sebagai referensi literatur tentang pengaruh profitabilitas, implementasi Environmental, Social, Governance, risiko kredit terhadap nilai perusahaan. Hasil yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi manajemen perbankan untuk melakukan pengelolaan aset yang efektif dan efisien agar dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Kaitannya dengan implementasi ESG, perusahaan harus mempertimbangkan dan memastikan apakah implementasi nyata telah diterapkan atau hanya sekedar pengungkapan untuk penienthan regulasi. Agar dapat membantu mengurangi persepsi negatif investor atau bahkan menciptakan persepsi positif tentang kontribusi perusahaan terhadap aspek Environmental, Social, dan Governance. Risiko kredit yang tidak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan yang baik dalam menerapkan manajemen risiko.

Kata Kanci: Profitabilitas, Environmental, Social, Governance, Risiko kredit, Nilai Perusahaan		This research is a type of quantitative research that uses secondary data from banking firms listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. The title of this research is "Analysis of Profitability, ESG Implementation, Credit Risk and Firm Value (Study of Listed Banks on the Indonesia Stock Exchange 2019-2023)".

This study aims to analyze the effect of Profitability, Implementation of Environmental, Social, Governance on Firm Value and test the moderating role of Credit Risk on the influence of the relationship of Social and Governance aspect on Firm Value.

Banking firms listed the Indonesia Stock Exchange are the population in this study. The sample selection was carried out using purposive sampling method by setting several criteria. The number obtained based on these criteria is 65 samples.

Based on the model selection test, the Fixed Effect Model (FEM) is the most appropriate panel regression model. Based on the FEM jest, results obtained that: 1) Profitability has a positive effect on the value of banking firms, 2) Environmental aspect have positif effect on the value of banking firms. 3) Social aspect have positive effect on the value of banking firms, 4) Governance aspect have no effect on the value of banking firms 5) Credit risk has no effect on the value of banking firms 6) Credit risk has a positive effect on the value of banking firms.

These results suggest that banks should enhance profitability through efficient asset management. Regarding ESG, banks must ensure genuine implementation beyond mere diselosure to build investor trust. The findings also indicate that good credit risk management can reduce its negative impact, maintaining firm value despite potential risks. This research contributes to the literature on financial performance. ESG, and risk management in the banking sector.

Keywords : Profitability, Environmental, Social, Governance, Credit risk, Firm Valne
4810351494G1A020092EFEKTIVITAS BAKTERIOSIN DALAM YOGHURT TERHADAP PENGHAMBATAN PERTUMBUHAN Escherichia coli ATCC 25922Escherichia coli merupakan bakteri indikator sanitasi dan patogen pangan yang dapat menyebabkan infeksi serius. Upaya preventif alami dengan memanfaatkan bakteriosin dalam yoghurt menjadi alternatif potensial untuk menghambat pertumbuhan E. coli ATCC 25922. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas bakteriosin dalam yoghurt terhadap pertumbuhan E. coli ATCC 25922. Penelitian ini menggunakan metode True Experimental dengan Posttest Only with Control Group Design. Pengujian dilakukan terhadap isolat E. coli ATCC 25922 untuk mengetahui efek penghambatan pertumbuhan oleh bakteriosin dalam yoghurt menggunakan variasi konsentrasi 5-50% (interval 5%). Analisis data uji normalitas Shapiro Wilk menunjukkan data tidak berdistribusi normal, analisis univariat dengan uji nonparametrik Kruskal-Wallis dan analisis bivariat menggunakan uji Mann-Whitney. Hasil analisis kimia menunjukkan yoghurt mengandung kadar bakteriosin (148,00 mg/L), asam laktat (35,12 mg/L), dan peroksida (11,75 mg/L). Secara mikrobiologis aktivitas penghambatan tidak terbentuk pada konsentrasi 0-20%. Bakteriosin dalam yoghurt menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap E. coli berdasarkan zona hambat yang terbentuk pada konsentrasi 25% (10,63 mm), 30% (10,75 mm), 35% (11,13 mm), 40% (11,25 mm), 45% (12,00 mm), dan meningkat secara konsisten hingga mencapai diameter 15,88 mm pada konsentrasi 50%. Terdapat perbedaan signifikan antar konsentrasi terhadap diameter zona hambat yang terbentuk dengan nilai p < 0,05. Bakteriosin dalam yoghurt mampu menghambat pertumbuhan E. coli ATCC 25922 pada dosis konsentrasi tertentu. Konsentrasi minimal yang dapat menghambat pertumbuhan E. coli ATCC 25922 yaitu 25%.
Escherichia coli is a sanitation indicator bacterium and a foodborne pathogen that can cause serious infections. Natural preventive approaches using bacteriocins in yogurt represent a potential alternative to inhibit the growth of E. coli ATCC 25922. This study aimed to evaluate the effectiveness of bacteriocins in yoghurt against the growth of E. coli ATCC 25922. This study employed a true experimental method with a posttest-only control group design. Testing was conducted on E. coli ATCC 25922 isolates to determine the inhibitory effect of bacteriocins in yogurt using concentration variations of 5–50% at 5% intervals. Data analysis included the Shapiro–Wilk normality test, which indicated non-normal data distribution, followed by univariate analysis using the nonparametric Kruskal–Wallis test and bivariate analysis using the Mann–Whitney test. Chemical analysis showed that yogurt contained bacteriocin (148.00 mg/L), lactic acid (35.12 mg/L), and peroxide (11.75 mg/L). Microbiologically, no inhibitory activity was observed at concentrations of 0–20%. Antibacterial activity against E. coli was demonstrated by inhibition zones formed at concentrations of 25% (10.63 mm), 30% (10.75 mm), 35% (11.13 mm), 40% (11.25 mm), 45% (12.00 mm), with a consistent increase reaching 15.88 mm at 50%. Significant differences in inhibition zone diameters were observed among concentrations (p < 0.05). Bacteriocins in yogurt are capable of inhibiting the growth of E. coli ATCC 25922 at specific concentration levels. The minimum concentration required to inhibit the growth of E. coli ATCC 25922 was 25%.
4810451469E1A021169PENERAPAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (TINJAUAN YURIDIS KASUS HELICE LEASING MELAWAN PT GARUDA INDONESIA)Munculnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menimbulkan problematika hukum terkait pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional yang melibatkan Helice Leasing S.A.S. Hubungan hukum ini bermula dari wanprestasi Garuda atas kontrak dry lease yang menghasilkan Arbitral Award dari London Court of International Arbitration (LCIA) pada 6 September 2021. Eksekusi putusan tersebut terhambat oleh proses PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berakhir pada Putusan Homologasi tanggal 27 Juni 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis legal standing perusahaan Helice Leasing dalam pemeriksaan PKPU serta menganalisis tindak lanjut eksekusi putusan arbitrase dengan mekanisme PKPU yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Helice Leasing mempunyai legal standing untuk memperoleh haknya sebagai kreditor konkuren yang disebabkan oleh tidak adanya jaminan kebendaan dalam kontrak sewa pesawat dan fakta bahwa Helice Leasing bukan sebuah lembaga negara pemegang hak pajak atau buruh pemegang hak upah sehingga Helice Leasing tidak bisa diklasifikasikan sebagai kreditor separatis maupun kreditor preferen, dan pemenuhan haknya sebagai kreditor konkuren dilakukan paling akhir dengan pembagian secara pro rata dengan kreditor konkuren lainnya karena tidak adanya hak istimewa atau hak untuk didahulukan. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan peralihan fungsi Arbitral Award LCIA yang semula digunakan sebagai dasar eksekusi aset milik debitor menjadi sertifikat bukti utang yang tidak terbantahkan dalam PKPU karena terhadap Arbitral Award tersebut tidak diperoleh penetapan perintah pelaksanaan eksekusi atau exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keikutsertaan Helice Leasing sebagai kreditor konkuren dalam PKPU menjadikannya mempunyai hak voting untuk rencana perdamaian yang akhirnya menghasilkan putusan homologasi berisi pemberlakuan pemotongan utang (haircut) sebesar 81% dan konversi sisa utang menjadi instrumen ekuitas baru. The emergence of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process for PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. has created legal complexities regarding the execution of international arbitral awards involving Helice Leasing S.A.S. This legal relationship originated from Garuda’s default on a dry lease contract, resulting in an Arbitral Award from the London Court of International Arbitration (LCIA) on September 6, 2021. The execution of said award was hindered by the PKPU process at the Central Jakarta Commercial Court, which concluded with a Homologation Decision on June 27, 2022. The purpose of this research is to analyze the legal standing of Helice Leasing within the PKPU proceedings and to evaluate the follow-up on the execution of the arbitral award through the PKPU mechanism conducted by Garuda Indonesia. This research employs a normative legal method with conceptual, statutory, and case-based approaches. The results indicate that Helice Leasing possesses legal standing to claim its rights as a concurrent creditor, due to the absence of security interests in the aircraft lease contract and the fact that Helice Leasing is neither a state institution holding tax rights nor a laborer holding wage rights, thus, it cannot be classified as a separatist or preferential creditor. Consequently, the fulfillment of its rights as a concurrent creditor is conducted last, distributed pari passu with other concurrent creditors due to the absence of privileged or priority rights. Furthermore, the research shows a shift in the function of the LCIA Arbitral Award, which was originally intended as a basis for asset execution, into an indisputable certificate of debt within the PKPU, as no exequatur order was obtained from the Chairman of the Central Jakarta District Court. Helice Leasing’s participation as a concurrent creditor granted it voting rights for the composition plan, which ultimately resulted in a homologation decision involving an 81% debt haircut and the conversion of the remaining debt into new equity instruments. This underscores that PKPU is capable of overriding the individual execution rights of foreign creditors to ensure the debtor's going concern.
4810551495E1A021186Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Dalam Mengabulkan Petitum Serta Merta Dan Penolakan Permohonan Persetujuan Eksekusi Oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Studi Kasus Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Btm. juncto Penetapan Nomor 2/Pen.Pdt/2025/PT TPG)Petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) merupakan suatu petitum tambahan yang dalam hal ini dapat dimintakan oleh Penggugat pada saat mengajukan gugatan. Petitum tersebut berisi agar pengadilan dapat melaksanakan eksekusi setelah putusan tersebut diputus oleh majelis hakim walaupun masih ada upaya hukum berupa perlawanan, banding dan kasasi. Ketentuan petitum putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001. Majelis hakim apabila mendapati gugatan yang mencantumkan petitum putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tidak wajib untuk mengabulkan petitum tersebut apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Btm. dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang mengabulkan petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tidak mempertimbangkan secara cermat dan mengabaikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. Saat permohonan izin pelaksanaan putusan serta merta tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sebagaimana isi dalam Penetapan Nomor 2/Pen.PDT/2025/PT TPG., Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menolak permohonan tersebut dengan dasar menerapkan asas kehati-hatian. Akibat hukum yang terjadi atas penolakan permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut adalah putusan serta merta tersebut tidak dapat laksanakan saat itu juga atau dengan kata lain eksekusi tersebut dapat dilaksanakan saat putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.The petition requesting that a judgment be executed immediately or provisionally enforceable (Uitvoerbaar Bij Voorraad) constitutes an additional petition that may be submitted by the Plaintiff at the time of filing a lawsuit. This petition requests the court to carry out execution after the judgment has been rendered by the panel of judges, even though legal remedies such as opposition, appeal, and cassation are still available. The provisions governing petitions for immediately enforceable judgments (Uitvoerbaar Bij Voorraad) are regulated under Article 180 paragraph (1) of the HIR, Article 191 paragraph (1) of the RBg, as well as Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2000 and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2001. When a lawsuit includes a petition for an immediately enforceable judgment (Uitvoerbaar Bij Voorraad), the panel of judges is not obliged to grant such a petition if it does not meet the requirements stipulated by law. The method used in this research is normative juridical with secondary data sources. Based on the results of the research on Decision Number 287/Pdt.G/2024/PN Btm, it can be determined that the legal reasoning of the panel of judges of the Batam District Court in granting the petition for immediate execution (Uitvoerbaar Bij Voorraad) was not conducted carefully and disregarded the provisions stipulated by law. When the application for permission to execute the immediately enforceable judgment was submitted to the Chief Judge of the Riau Islands High Court, as stated in Determination Number 2/Pen.PDT/2025/PT TPG, the Chief Judge of the Riau Islands High Court rejected the application on the grounds of applying the precautionary principle. The legal consequence of the rejection of the application for execution is that the immediately enforceable judgment cannot be executed at that time; in other words, execution may only be carried out once the judgment has obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde).
4810651496A1D022204Aplikasi Biofungisida Greemi-G untuk Pengendalian Penyakit Hawar Daun pada Tanaman Kentang Varietas Atlantik di Dataran MediumPenyakit hawar daun (Phytophthora infestans) merupakan penyakit utama pada tanaman kentang yang dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga 100%, terutama pada varietas Atlantik di dataran medium. Pengendalian penyakit ini masih bergantung pada fungisida sintetis yang berisiko terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan dosis terbaik biofungisida Greemi-G berbasis Trichoderma spp. dalam mengendalikan hawar daun serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kentang. Penelitian dilaksanakan di Desa Karangsari, Kabupaten Pemalang pada Mei–Agustus 2025 menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan lima perlakuan dan delapan ulangan, yaitu kontrol, fungisida sintetis 100%, serta kombinasi fungisida sintetis dan Greemi-G (75:25, 50:50, dan 25:75). Parameter pengamatan meliputi intensitas penyakit, laju perkembangan penyakit, AUDPC, pertumbuhan, dan hasil tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Greemi-G mampu menekan perkembangan penyakit hawar daun dan menurunkan nilai AUDPC. Kombinasi fungisida sintetis 25% dan Greemi-G 75% memberikan hasil terbaik tanpa menurunkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Biofungisida Greemi-G berpotensi mengurangi penggunaan fungisida sintetis hingga 75% dan direkomendasikan sebagai pengendalian hawar daun yang ramah lingkungan.Late blight (Phytophthora infestans) is a major disease in potato cultivation that can cause up to 100% yield loss, particularly in the Atlantic variety grown in medium-altitude areas. Disease control still relies heavily on synthetic fungicides, raising environmental concerns. This study aimed to evaluate the effectiveness and optimum dosage of the Trichoderma spp.-based biofungicide Greemi-G for late blight control and its effect on potato growth and yield. The study was conducted in Pemalang Regency from May to August 2025 using a randomized block design with five treatments and eight replications: control, 100% synthetic fungicide, and combinations of synthetic fungicide and Greemi-G (75:25, 50:50, and 25:75). Observations included disease development, AUDPC, plant growth, and yield. The results showed that Greemi-G application effectively suppressed late blight development and reduced AUDPC values. The combination of 25% synthetic fungicide and 75% Greemi-G was the most effective without negatively affecting plant growth and yield. Greemi-G has the potential to reduce synthetic fungicide use by up to 75% and can be recommended as an environmentally friendly control strategy.
4810751497E1A022113Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri “Genteng Metal” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Cipta2024/PN Niaga Jkt PstDesain Industri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang melindungi aspek visual suatu produk. Perlindungan desain industri diperoleh melalui permohonan pendaftaran sehingga desain industri menganut sistem konstitutif. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap desain industri “Genteng Metal” milik Penggugat yang ditiru oleh Tergugat I melalui mekanisme gugatan pembatalan desain industri, serta akibat hukum atas gugatan pembatalan desain industri milik Tergugat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Cipta/2024/PN Niaga Jkt Pst.
Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif serta menggunakan metode analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Cipta/2024/PN Niaga Jkt Pst telah memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat dengan mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri milik Tergugat I karena desain dinilai tidak baru. Akibat hukum dari pembatalan pendaftaran desain industri berupa penegasan Penggugat menjadi pemilik tunggal atas desain industri “Genteng Metal” serta penghapusan hak desain industri milik Tergugat I melalui pencatatan putusan pembatalan oleh DJKI dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.		Industrial Design is a part of intellectual property rights that protects the visual aspects of a product. Protection for an industrial design is obtained through a registration application, meaning that the system follows a constitutive approach. This research aims to examine the legal protection of the industrial design ‘Genteng Metal’ owned by the Plaintiff, which was copied by Defendant I through the mechanism of an industrial design cancellation lawsuit, as well as to analyze the legal consequences of the cancellation lawsuit against the industrial design owned by Defendant I under Law Number 31 of 2000 on Industrial Design, as reflected in Decision Number 41/Pdt.Sus-Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.
This research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical research design. The data used are secondary data, collected through literature review, presented in a narrative form, and analyzed qualitatively using normative methods.
Based on the research results and discussion, Decision Number 41/Pdt.Sus-Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat has provided legal protection to the Plaintiff by granting the cancellation lawsuit against the industrial design registration owned by Defendant I, as the design was deemed not novel. The legal consequence of the cancellation is the confirmation of the Plaintiff as the sole owner of the industrial design ‘Genteng Metal’ and the elimination of Defendant I’s industrial design rights through the recording of the cancellation decision by DJKI in the General Register of Industrial Designs and its publication in the Official Industrial Design Gazette.
4810851499H1B020037ANALISIS ELEMEN HINGGA KAPASITAS LENTUR BALOK KAYU LAMINASI DENGAN PERKUATAN EXTERNALLY BONDED–CARBON FIBER REINFORCED POLYMERKayu masih menjadi material struktural yang banyak diminati karena bersifat ramah lingkungan dan mudah diperoleh. Namun, kapasitas lentur kayu masih terbatas, sehingga perlu dilakukan perkuatan. Salah satu metode yang dinilai efektif adalah penggunaan carbon fiber reinforced polymer (CFRP) dengan sistem externally bonded. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas lentur balok kayu laminasi yang terbuat dari kombinasi keruing dan meranti dengan variasi perkuatan CFRP. Simulasi dilakukan terhadap empat tipe balok, yaitu tanpa perkuatan, dengan CFRP di sisi bawah, dengan konfigurasi U-wrap parsial, dan dengan konfigurasi U-wrap penuh. Proses pemodelan menggunakan metode elemen hingga pada perangkat lunak ABAQUS, dengan skema pembebanan empat titik sesuai standar. Hasil analisis elemen hingga menunjukkan bahwa pemasangan CFRP secara eksternal mampu meningkatkan kapasitas lentur. Balok tanpa perkuatan menahan beban maksimum sebesar 20,832 kN. Sementara itu, beban maksimum balok pada berbagai konfigurasi perkuatan CFRP meningkat dibandingkan balok tanpa perkuatan, yaitu sebesar 28,050 kN (34,651%) pada konfigurasi perkuatan sisi bawah, 30,623 kN (47,003%) pada konfigurasi U-wrap parsial, dan 33,709 kN (61,817%) pada konfigurasi U-wrap penuh. Konfigurasi U-wrap penuh memberikan nilai kuat lentur tertinggi dan performa struktural paling stabil. Dengan demikian, penggunaan CFRP terbukti efektif sebagai perkuatan untuk meningkatkan kapasitas lentur balok kayu laminasi tersebut.Timber remains a widely used structural material due to its environmentally friendly properties and easy availability. However, its limited bending capacity often necessitates strengthening. One effective method involves the use of externally bonded carbon fiber reinforced polymer (CFRP). This study aims to analyze the bending capacity of laminated timber beams composed of keruing and meranti wood, strengthened with various CFRP configurations. The simulation was conducted on four beam types: an unstrengthened beam, a beam strengthened with CFRP on the bottom side, a beam with partial U-wrap CFRP, and a beam with full U-wrap CFRP. Numerical modeling was carried out using the finite element method via the ABAQUS software, applying a four-point bending load in accordance with standard procedures. The finite element analysis results indicate that externally bonded CFRP significantly enhances the flexural capacity of laminated timber beams. The unstrengthened beam sustained a maximum load of 20.832 kN. In contrast, beams strengthened with various CFRP configurations exhibited higher maximum loads compared to the unstrengthened beam, reaching 28.050 kN (34.651%) for the bottom-side reinforcement configuration, 30.623 kN (47.003%) for the partial U-wrap configuration, and 33.709 kN (61.817%) for the full U-wrap configuration. The full U-wrap configuration provided the highest flexural strength and the most stable structural performance. Therefore, the use of CFRP has been proven to be effective as a strengthening method to enhance the flexural capacity of laminated timber beams.
4810951498E1A022029PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN DALAM PERTUNJUKAN MUSIK KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir sebagai instrumen perlindungan hak kekayaan intelektual yang tidak hanya menjamin hak Pencipta akan tetapi mengakomodasi hak terkait salah satunya bagi Pelaku Pertunjukan dalam pertunjukan musik komersial. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Pelaku Pertunjukan dalam pertunjukan musik komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengkaji tanggung jawab hukum Penyelenggara Pertunjukan dalam hal lisensi melalui pembayaran royalti. Fokus studi diarahkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yang melibatkan sengketa antara Ari Bias sebagai pencipta lagu dan Agnez Mo sebagai pelaku pertunjukan dalam hal pembebanan pembayaran denda ganti kerugian penggunaan lagu tanpa seizin Pencipta secara langsung.
Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif serta menggunakan metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Pelaku Pertunjukan diwujudkan melalui Hak Terkait. Pelaku Pertunjukan diperbolehkan menggunakan ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa izin terlebih dahulu dari Pencipta, asalkan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut LMKN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembebanan tanggung jawab pemenuhan pembayaran royalti mutlak menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pertunjukan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik, serta wajib diinternalisasi sebagai risiko bisnis.
Law Number 28 of 2014 concerning Copyright serves as an intellectual property protection instrument that not only guarantees the rights of creators but also accommodates related rights, specifically for performers in commercial music performances. This research aims to analyze the legal protection of performers in commercial music performances under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to examine the legal liability of event organizers regarding licensing and royalty payments. The study focuses on Supreme Court Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, which involves a dispute between songwriter Ari Bias and performer Agnez Mo regarding the imposition of damages for using songs without the creator's direct permission.
The research uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The data sources used are secondary data. The data collection method was conducted through a literature study presented in the form of narrative text and using qualitative data analysis methods.
The results of the research and discussion show that legal protection for Performers is realized through Related Rights. Performers are permitted to use works commercially in performances without prior authorization from the creator, provided royalties are paid through the National Collective Management Organization (hereafter referred to as LMKN), as mandated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The responsibility for royalty payments lies strictly with the Event Organizer, as regulated by the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 27 of 2025 concerning Procedures for Managing Song and Music Royalties, and must be internalized as a business risk.
4811051501I1C022015Aktivitas Antibakteri dan Antibiofilm Ekstrak Etil Asetat Jamur Endofit Penicillium citrinum K8 Simbion Nudibranchia terhadap Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa merupakan patogen prioritas tinggi penyebab utama infeksi nosokomial. Resistensi antibiotik yang diperparah oleh pembentukan biofilm menjadi tantangan besar dalam terapi, sehingga diperlukan eksplorasi senyawa baru, salah satunya dari jamur endofit Penicillium citrinum. Penelitian ini bertujuan menguji aktivitas antibakteri dan antibiofilm ekstrak etil asetat jamur endofit P. citrinum K8 simbion nudibranchia terhadap P. aeruginosa. Jamur diinokulasikan pada media PDA hingga diperoleh isolat murni, kemudian difermentasi pada media padat beras dan diekstraksi dengan maserasi menggunakan etil asetat dan dishaking selama 24 jam. Aktivitas antibakteri diuji melalui difusi sumuran, sedangkan aktivitas antibiofilm diuji dengan mikrodilusi pada fase 24 dan 48 jam. Struktur biofilm diamati menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM). Ekstrak 1% menghasilkan zona hambat 6,62±0,48 mm termasuk kategori sedang. Penghambatan biofilm lebih tinggi pada fase 24 jam dibandingkan 48 jam. Persen penghambatan ekstrak 1% pada 24 jam sebanding dengan kloramfenikol 1%, sedangkan variasi konsentrasi lain berbeda signifikan pada kedua fase (p<0,05). Nilai MBIC50 kurang dari 0,125% pada 24 jam dan meningkat di atas 1% pada 48 jam. Hasil SEM menunjukkan kerusakan struktur biofilm setelah perlakuan ekstrak. Dengan demikian, ekstrak etil asetat P. citrinum K8 berpotensi sebagai agen antibakteri dan antibiofilm terhadap P. aeruginosa.Pseudomonas aeruginosa is a high-priority pathogen and a major cause of nosocomial infections. Antibiotic resistance, exacerbated by biofilm formation, represents a serious therapeutic challenge, highlighting the need for new antimicrobial agents, including those derived from endophytic fungi. This study evaluated the antibacterial and antibiofilm activities of the ethyl acetate extract of the nudibranch-associated endophytic fungus Penicillium citrinum K8 against P. aeruginosa. The fungus was cultured on PDA to obtain a pure isolate, fermented on solid rice medium, and extracted by ethyl acetate maceration with shaking for 24 h. Antibacterial activity was assessed using the agar well diffusion method, while antibiofilm activity was evaluated by microdilution at 24- and 48-h phases. Biofilm structure was further examined using scanning electron microscopy (SEM). The 1% extract produced a moderate inhibition zone of 6.62 ± 0.48 mm. Biofilm inhibition was higher at 24 h than at 48 h. The percentage of biofilm inhibition by the 1% extract at 24 h was comparable to that of 1% chloramphenicol, while other concentration variations showed significant differences at both phases (p < 0.05). The MBIC50 value at 24 h was lower than 0.125%, whereas at 48 h it increased to more than 1%. SEM observations confirmed biofilm disruption after treatment. Overall, the ethyl acetate extract of P. citrinum K8 demonstrates potential as an antibacterial and antibiofilm agent against P. aeruginosa.
4811151500H1C021071
PENENTUAN ZONASI BIJIH BERDASARKAN STUDI GEOKIMIA DAN MINERAGRAFI PADA ENDAPAN EPITERMAL SULFIDASI TINGGI DAERAH DISTRIK BAKAN,KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,
SULAWESI UTARA
Endapan epitermal sulfidasi tinggi merupakan salah satu tipe endapan hidrotermal penting yang berpotensi mengandung logam berharga seperti emas (Au), tembaga (Cu), timbal (Pb), dan seng (Zn). Studi geokimia dan mineragrafi diperlukan untuk memahami karakteristik mineralisasi serta menentukan zonasi logam sebagai dasar penentuan prospek eksplorasi. Penelitian ini dilakukan di Distrik Bakan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara yang terdiri atas tiga prospek meliputi prospek X-Y-Z, dengan tujuan menentukan zonasi bijih berdasarkan analisis geokimia dan mineragrafi. Metode yang digunakan meliputi analisis petrografi untuk mengidentifikasi jenis batuan, Analisis geokimia dilakukan dengan metode AAS–Fire Assay terhadap unsur Au, Ag, Cu, Pb, dan Zn, sedangkan analisis ore microscopy digunakan untuk mengidentifikasi mineral bijih dan hubungan paragenetiknya dan analisis ASD (Analytical Spectral Devices) untuk menentukan jenis alterasi. Hasil penelitian menunjukan terdapat tiga satuan litologi berupa breksi diatrem, tuff dan lava andesit, dimana telah mengalami ubahan yang membentuk zona alterasi meliputi Zona Chlorite-Epidote (Propilitik), Zona Smectite-Illite (Argilik), Zona Alunite-Quartz±Dickite ±Kaolinite (Advance Argillic), dan Zona Sillisifikasi (Massive). Pada daerah penelitian terjadi proses mineralisasi yang cukup tinggi, berdasarkan hasil ob-servasi lapangan dan ore microscopy ditemukan beberapa mineral bijih yang berkembang pada area penelitian diantaranya Pirit (FeS2), Kalkopirit (CuFeS2), Kovelit (CuS), Kalkosit (Cu2S), Bornit (Cu5FeS4), Galena (PbS), dan Spalerit (ZnS2). Kemudian pada pengamatan lapangan juga ditemukan adanya mineral-mineral oksidasi-sulfat yang didominasi oleh Hematit,Goethite dan Jarosite. Berdasarkan hasil analisis AAS–Fire Assay tiap area prospek didapatkan unsur Au tertinggi pada prospek X dengan nilai kadar 1,4 ppm, prospek Y 1,37 ppm dan Z berada pada nilai 0,34 ppm. Unsur Cu pada prospek X mempunyai nilai tertinggi sebesar 434 ppm, prospek Y 93 ppm dan prospek Z 45 ppm. Sedangkan nilai kadar unsur Ag tertinggi berada pada prospek Y dengan nilai kadar 33 ppm. Serta unsut Pb-Zn dengan nilai kadar tertinggi pada prospek X dengan nilai kadar Pb 1120 ppm dan Zn 2650 ppm, dibandingkan prospek Y dan Z.


Kata kunci: zonasi bijih, geokimia, mineragrafi, epitermal sulfidasi tinggi, Distrik Bakan
High-sulfidation epithermal deposits represent one of the important types of hy-drothermal deposits with significant potential to host valuable metals such as gold (Au), copper (Cu), lead (Pb), and zinc (Zn). Geochemical and mineragraph-ic studies are essential to understand the characteristics of mineralization and to define metal zonation as a basis for determining exploration prospects. This study was conducted in the Bakan District, Bolaang Mongondow Regency, North Sula-wesi, which comprises three prospects, namely Prospects X, Y, and Z, with the objective of determining ore zonation based on geochemical and mineragraphic analyses. The methods applied include petrographic analysis to identify rock types, geochemical analysis using the AAS–Fire Assay method for Au, Ag, Cu, Pb, and Zn, ore microscopy to identify ore minerals and their paragenetic rela-tionships, and ASD (Analytical Spectral Devices) analysis to determine alteration types. The results indicate that the study area consists of three lithological units, namely diatreme breccia, tuff, and andesitic lava, which have undergone hydro-thermal alteration forming several alteration zones, including the Chlorite–Epidote Zone (Propylitic), Smectite–Illite Zone (Argillic), Alunite–Quartz ± Dickite ± Kaolinite Zone (Advanced Argillic), and Silicification Zone (Massive). Intense mineralization occurs in the study area, as evidenced by field observa-tions and ore microscopy analyses, which identified several ore minerals such as pyrite (FeS₂), chalcopyrite (CuFeS₂), covellite (CuS), chalcocite (Cu₂S), bornite (Cu₅FeS₄), galena (PbS), and sphalerite (ZnS). In addition, oxidation–sulfate minerals dominated by hematite, goethite, and jarosite were also observed in the field. Based on the AAS–Fire Assay results, the highest Au content was recorded in Prospect X at 1.4 ppm, followed by Prospect Y at 1.37 ppm, while Prospect Z shows a lower Au value of 0.34 ppm. Copper concentrations are highest in Pro-spect X at 434 ppm, followed by Prospect Y at 93 ppm and Prospect Z at 45 ppm. The highest Ag concentration occurs in Prospect Y with a value of 33 ppm. Fur-thermore, Pb and Zn show their highest concentrations in Prospect X, with Pb reaching 1,120 ppm and Zn 2,650 ppm, compared to Prospects Y and Z.
Keywords: ore zonation, geochemistry, mineragraphy, high-sulfidation epither-mal, Bakan District
4811251507C1A022059Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, dan Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen fiskal dan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), yang dipilih untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews 12.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan PAD, DAU, Belanja Modal, dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. PAD meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, DAU berperan menjaga stabilitas fiskal daerah, belanja modal mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas ekonomi, serta investasi memperkuat kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja. Temuan ini mendukung teori Keynes yang menekankan pentingnya peran belanja pemerintah dan investasi dalam mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi.
Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya optimalisasi PAD, pengelolaan DAU yang lebih produktif, peningkatan kualitas belanja modal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. 		This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditure, and Investment on economic growth of regencies/municipalities in East Java Province during the period 2020–2024. This research is motivated by disparities in economic growth across regions and the suboptimal utilization of fiscal instruments and investment in promoting regional economic growth. The method employed is panel data regression using the Fixed Effect Model (FEM), which is applied to control for unobserved heterogeneity among regions. The data were processed using EViews 12.
The results indicate that PAD, DAU, Capital Expenditure, and Investment have a positive and significant effect on economic growth, both partially and simultaneously. PAD enhances regional fiscal capacity to finance development, DAU plays an important role in maintaining fiscal stability for regions with limited PAD, capital expenditure supports infrastructure development and productivity improvement, while investment strengthens production capacity and employment creation. These findings support Keynesian theory, which emphasizes the role of government expenditure and investment in driving aggregate demand and economic growth.
The implications of this study suggest the need to optimize PAD, improve the productive use of DAU, enhance the quality of capital expenditure, and create a conducive investment climate to achieve sustainable regional economic growth.
4811351503E1A022036PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS MEREK TERKENAL "VÖOST" BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)Praktik pelanggaran pada merek masih dapat terjadi di dunia perdagangan, terutama terhadap merek terkenal yang mempunyai citra serta nilai ekonomi tinggi. Kondisi yang demikian tidak hanya merugikan pemilik merek melainkan bisa menipu daya konsumen sebab kesamaan merek memberikan persepsi keliru terhadap asal-usul dan kualitas suatu produk. Tujuan penelitian adalah untuk meneliti terkait perlindungan hukum untuk pemilik merek terkenal "VÖOST" serta akibat hukumnya dari pembatalan merek yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis. Sumber data dalam penelitian yakni data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan tersaji berbentuk teks naratif serta analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan pada penggugat sebagai pemilik merek terkenal "VÖOST" adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek "MV VOOST" milik Tergugat yang telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat serta pendaftarannya dilakukan dengan iktikad tidak baik. Akibat hukum pada pembatalan merek yakni dicoretnya merek "MV VOOST" dari Daftar Umum Merek dan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek Tergugat.
Trademark infringement still occurs in the world of commerce, especially against well-known brands that have a high image and economic value. This situation not only harms brand owners but can also deceive consumers because the similarity of brands gives a false perception of the origin and quality of a product. This study aims to examine the legal protection for the owner of the well-known trademark "VÕOST" and the legal consequences of trademark cancellation based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in Decision Number 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst. The research method used was juridical-normative with descriptive-analytical research specifications The data sources in this study were secondary data collected from literature studies and presented in the form of narrative texts and normative qualitative data analysis. The results of the study show that the legal protection provided to the plaintiff as the owner of the well-known trademark "VÕOST" is the lawsuit to cancel the registration of the trademark "MV VOOST" owned by the defendant, which is in accordance with Article 21 paragraph (1) letter b and Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications because the Defendant's trademark is essentially similar to the Plaintiff's trademark and its registration was carried out in bad faith. The legal consequences of the trademark cancellation are the removal of the “MV VOOST” trademark from the General Trademark Register and the termination of legal protection for the Defendant's trademark.
4811451504E1A022092PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL “GOOD BROTHER” ATAS PENDAFTARAN MEREK DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK PADA KELAS YANG BERBEDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2025/Pn Niaga Medan)
Perkembangan perdagangan global menempatkan merek sebagai salah satu
aset strategis yang merepresentasikan identitas, reputasi, dan nilai ekonomi suatu
produk atau jasa. Merek terkenal pada dasarnya memiliki perlindungan hukum yang
lebih kuat karena adanya reputasi yang telah dikenal luas dan melampaui batas
geografis. Penelitian ini meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap merek
terkenal yang didaftarkan pihak lain dengan iktikad tidak baik pada kelas barang
yang berbeda serta implikasi hukum dari pembatalan pendaftaran merek. Penelitian
bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal
atas pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik pada kelas berbeda dan akibat
hukum pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus
HKI/Merek/2025/PN Niaga Medan.
Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analisis, menggunakan bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi
kepustakaan. Penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk teks naratif
dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap merek terkenal
diberikan melalui mekanisme penolakan dan pembatalan pendaftaran merek yang
memiliki persamaan pada pokoknya yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik
pada kelas yang berbeda. Pendaftaran merek yang dilakukan oleh Para Tergugat
dengan iktikad tidak baik menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan merek
secara administratif, secara perdata mengakibatkan hilangnya hak eksklusif atas
merek yang dimiliki Tergugat I, serta secara ekonomi menyebabkan hilangnya
potensi keuntungan dan reputasi bagi Para Tergugat. 		The development of global trade has positioned trademarks as strategic
assets representing the identity, reputation, and economic value of goods or
services. Well-known trademarks are afforded stronger legal protection due to their
widely recognized reputation that extends beyond geographical boundaries. This
study examines the legal protection of well-known trademarks against bad-faith
registrations in different classes of goods, as well as the legal implications of
trademark cancellation. This research aims to analyze the forms of legal protection
available for well-known trademarks against bad-faith registration in different
classes and to examine the legal consequences of trademark cancellation under
Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, with
reference to Decision Number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Medan.
This study employs a normative juridical method with a descriptive
analytical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials.
Data were collected through library research, systematically presented in narrative
form, and analyzed using a qualitative normative method.
The findings indicate that legal protection for well-known trademarks is
provided through mechanisms of refusal and cancellation of trademark
registrations that bear substantial similarity and are registered in bad faith in
different classes of goods. Bad-faith trademark registration by the Defendants
results in legal consequences in the form of administrative cancellation; from a civil
law perspective, it leads to the loss of exclusive trademark rights held by Defendant
I, while economically it results in the loss of potential profits and reputational value
for the Defendants.
4811551505C1H022018EFFECT OF EMPLOYER BRANDING ON INTENTION TO APPLY: THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL ATTRACTIVENESS (EMPRICAL STUDY ON GENERATION Z ON TIKTOK)Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh employer branding terhadap niat melamar pekerjaan, dengan daya tarik organisasi sebagai variabel mediasi di antara pengguna TikTok Generasi Z. Sebagai generasi digital, Generasi Z semakin bergantung pada platform media sosial untuk mengevaluasi calon pemberi kerja sebelum memutuskan untuk melamar pekerjaan. Dengan menggunakan desain penelitian kuantitatif dan metode survei, data dikumpulkan dari 100 responden Generasi Z yang aktif menggunakan TikTok dan telah terpapar konten employer branding. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4.1. Hasil menunjukkan bahwa employer branding memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya tarik organisasi. Namun, employer branding tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap niat melamar pekerjaan. Lebih lanjut, daya tarik organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat melamar pekerjaan dan sepenuhnya memediasi hubungan antara employer branding dan niat melamar pekerjaan. Temuan ini menunjukkan bahwa konten employer branding di TikTok terutama berfungsi sebagai sinyal awal yang membentuk persepsi daya tarik organisasi, yang kemudian memengaruhi niat Generasi Z untuk melamar pekerjaan. Studi ini berkontribusi pada literatur tentang employer branding dalam konteks rekrutmen melalui media sosial dan memberikan implikasi praktis bagi organisasi yang berupaya menarik talenta Generasi Z melalui TikTok.
Kata kunci: Employer branding, Organizational attractiveness, intention to apply, Generation Z, TikTok		This study aims to examine the effect of employer branding on intention to apply, with organizational attractiveness as a mediating variable among Generation Z TikTok users. As digital natives, Generation Z increasingly relies on social media platforms to evaluate potential employers before deciding to apply for a job. Using a quantitative research design and survey method, data were collected from 100 Generation Z respondents who actively use TikTok and have been exposed to employer branding content. Data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4.1. The results indicate that employer branding has a positive and significant effect on organizational attractiveness. However, employer branding does not have a significant direct effect on intention to apply. Furthermore, organizational attractiveness has a positive and significant effect on intention to apply and fully mediates the relationship between employer branding and intention to apply. These findings suggest that employer branding content on TikTok primarily functions as an initial signal that shapes perceptions of organizational attractiveness, which subsequently influences Generation Z’s intention to apply for a job. This study contributes to employer branding literature in the context of social media recruitment and provides practical implications for organizations seeking to attract Generation Z talent through TikTok.
Keywords: Employer branding, Organizational attractiveness, intention to apply, Generation Z, TikTok
4811651506E1A021222PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK LOGO “LAMBE TURAH” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 98/PDT.SUS-HKI/MEREK/2024/PN NIAGA JKT.PST)Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan, sekaligus memiliki nilai ekonomi dan reputasi bagi pemiliknya. Perlindungan terhadap merek diperlukan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat serta peniruan yang dapat merugikan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap merek logo “LAMBE TURAH” serta akibat hukum pembatalan merek terdaftar berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 98/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 PN Niaga Jakarta Pusat. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek logo “LAMBE TURAH” diberikan melalui mekanisme pembatalan merek terdaftar, sebagaimana dibuktikan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkait pembatalan merek logo “LAMBE TURAH” milik Tergugat serta perintah penghapusan merek dari Daftar Umum Merek. Akibat hukum dari pembatalan merek logo “LAMBE TURAH” adalah hilangnya perlindungan hukum atas merek milik Tergugat, sehingga merek tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum, serta adanya pembebanan biaya perkara kepada Tergugat.A trademark is part of Intellectual Property Rights that functions as a distinguishing sign for goods and/or services in commercial activities, while also possessing economic value and reputation for its owner. Trademark protection is
necessary to prevent unfair business competition and imitation that may cause losses to other parties. This study aims to examine the forms of legal protection for the “LAMBE TURAH” logo trademark and the legal consequences of the cancellation of a registered trademark based on the Commercial Court Decision Number 98/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. This research employs a normative juridical approach with a descriptive analytical research specification. The data used are secondary data. Data collection was conducted through a literature study, which was presented in narrative form and analyzed using qualitative data analysis methods. The results of the study indicate that legal protection for the “LAMBE TURAH” logo trademark was provided through the mechanism of trademark cancellation, as evidenced by the court granting the Plaintiff’s claim in its entirety regarding the cancellation of the Defendant’s “LAMBE TURAH” logo trademark and ordering the removal of the trademark from the General Register of Trademarks. The legal consequence of the cancellation of the “LAMBE TURAH”
logo trademark is the loss of legal protection over the Defendant’s trademark, resulting in the trademark no longer having legal force, along with the imposition of court costs on the Defendant.
4811751509E1A022017Penerapan Sistem Gugur Dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan dan Relevansinya Terhadap Hak Tersangka untuk Memperoleh Perlindungan Hukum (Studi Putusan Praperadilan No:14/Pid.Pra/2024/Pn Jkt. Utr)Praperadilan merupakan mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan upaya paksa penyidik, termasuk penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penetapan tersangka. Namun, penerapan sistem gugur dalam pemeriksaan praperadilan masih menimbulkan persoalan. Kondisi ini menyebabkan praperadilan kehilangan fungsi kontrolnya dan berpotensi mengabaikan hak-hak tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem gugur praperadilan di Indonesia berdasarkan putusan tersebut serta relevansinya terhadap hak tersangka memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Praperadilan No. 14/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Utr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem gugur masih multitafsir karena ketidakselarasan norma waktu gugur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi praperadilan sebagai kontrol terhadap tindakan aparat. Melalui analisis Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, ditemukan bahwa sistem gugur bertentangan dengan asas imparsialitas, audi et alteram partem, dan kebenaran formil, sehingga hak tersangka tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma dan penegasan waktu gugur dalam praperadilan yang pasti untuk menjamin kepastian hukum.Pretrial is a judicial oversight mechanism over coercive actions by investigators such as arrest, detention, termination of investigation, and suspect designation. However, the application of the drop-out system in pretrial examination raises issues, especially when the trial of the main case starts before the pretrial process is complete. This condition causes pretrial to lose its control function and potentially neglect suspects’ rights. This study aims to analyze the implementation of the drop-out system in Indonesian pretrial based on the relevant decision and its relevance to suspects’ rights to legal protection. Using a normative juridical method with statutory and case approaches on Pretrial Decision No.14/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Utr, the findings show the drop-out system is interpreted bariably due to inconsistent norms on drop-out timing, causing legal uncertainty and weakening pretrial as a control over law enforcement actions. Analysis with Legal Certainty Theory and Legal Protection Theory demonstrates that the drop-out system contradicts the principles of impartiality, audi et alteram partem, and formal truth, resulting in suboptimal fulfillment of suspects’ rights. Therefore, harmonization of norms and clear determination of drop-out timing in pretrial proceedings are needed to guarantee legal certainty and effective legal protection for suspects.
4811851510I1C022106Aktivitas Antibiofilm Ekstrak Etil Asetat Jamur Endofit Penicillium citrinum K6 Simbion Nudibranchia terhadap Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa merupakan bakteri oportunistik yang mampu membentuk biofilm sehingga berperan dalam peningkatan resistensi antibiotik. Biofilm mampu melindungi bakteri dari antibiotik sehingga diperlukan penemuan agen antibiofilm baru, khususnya dari mikroorganisme laut. Penelitian ini bertujuan menguji aktivitas antibiofilm ekstrak etil asetat jamur endofit Penicillium citrinum K6 terhadap P. aeruginosa. Jamur P. citrinum K6 diinokulasi pada media PDA, kemudian difermentasi pada media beras, dan diekstraksi dengan maserasi menggunakan etil asetat selama 24 jam. Aktivitas antibiofilm diuji dengan mikrodilusi pada fase 24 jam dan fase 48 jam. Persentase penghambatan dihitung berdasarkan rumus dan dianalisis secara statistik, nilai MBIC₅₀ dihitung menggunakan analisis probit, dan perubahan struktur biofilm diuji menggunakan SEM. Ekstrak etil asetat P. citrinum K6 pada berbagai konsentrasi menunjukkan aktivitas antibiofilm terhadap P. aeruginosa. Penghambatan paling tinggi terjadi pada konsentrasi 1% sebesar 81,15% pada fase 24 jam dan 57,63% pada fase 48 jam. Nilai MBIC₅₀ pada fase 24 jam dan 48 jam masing-masing sebesar 0,026% dan 0,718%. Hasil SEM menunjukkan adanya perubahan struktur biofilm setelah diberi perlakuan ekstrak etil asetat P. citrinum K6 yang ditandai dengan adanya kerusakan pada lapisan EPS.Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic bacterium capable of forming biofilms, thereby contributing to increased antibiotic resistance. Biofilms protect bacteria from antibiotics, necessitating the discovery of new antibiofilm agents, particularly from marine microorganisms. This study aims to test the antibiofilm activity of ethyl acetate extracts from the endophytic fungus Penicillium citrinum K6 against P. aeruginosa. The endophytic fungus P. citrinum K6 was inoculated on PDA medium, then fermented on rice medium, and extracted by maceration using ethyl acetate for 24 hours. Antibiofilm activity was tested by microdilution at the 24 hours and 48 hours phases. The inhibition percentage was calculated based on the formula and analyzed statistically, the MBIC₅₀ value was calculated using probit analysis, and changes in biofilm structure were tested using SEM. Ethyl acetate extract of P. citrinum K6 at various concentrations showed antibiofilm activity against P. aeruginosa. The highest inhibition occurred at a concentration of 1% at 81.15% (24 hours) and 57.63% (48 hours). The MBIC₅₀ values at the 24 hours and 48 hours phases were 0.026% and 0.718%, respectively. SEM analysis showed changes in the biofilm structure after treatment with ethyl acetate extract of P. citrinum K6, characterized by damage to the EPS layer.
4811951576K1B021019DETEKSI DINI TINGKAT DEPRESI PADA GEN Z MENGGUNAKAN FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS)Depresi merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang umum terjadi yang ditandai dengan perasaan tertekan atau hilangnya minat dan kesenangan ketika melakukan aktivitas dalam rentang waktu yang lama. Depresi dapat terjadi kepada siapapun tanpa mengenal batas usia. Generasi Z merupakan salah satu kelompok umur yang sangat rentan terkena depresi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi dini adanya kemungkinan seseorang mengalami depresi sejak dini agar segera dapat ditangani menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani. Penelitian ini menggunakan tiga variable input yaitu gejala fisik, gejala psikis, dan gejala sosial. Sementara itu, variabel output yang dihasilkan yaitu tingkat depresi normal, ringan, sedang, dan berat. Proses pengolahan data dilakukan menggunakan bahasa Python dengan bantuan platform Google Colab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FIS Mamdani mampu mendeteksi dini tingkat depresi dengan akurasi keberhasilan sebesar 81% dengan hasil sebanyak 51% Gen Z di Desa Sokaraja Tengah tidak mengalami depresi atau berada pada tingkat depresi normal, 22% mengalami depresi tingkat ringan, 17% mengalami depresi tingkat sedang, dan 10% mengalami depresi tingkat berat.

Depression is a common mental health disorder characterized by feelings of depression or loss of interest and pleasure in activities over a prolonged period of time. Depression can affect anyone, regardless of age. Therefore, this study aims to identify the possibility of someone experiencing depression early so that it can be treated immediately using the Mamdani Fuzzy Inference System (FIS). This study used three input variables: physical symptoms, psychological symptoms, and social symptoms. Meanwhile, the resulting output variables were normal, mild, moderate, and severe levels of depression. Data processing was performed using Python with the assistance of the Google Colab platform. The results showed that the Mamdani Fuzzy Inference System (FIS) was able to identify early levels of depression with 81% accuracy. 51% of Gen Z in Sokaraja Tengah Village were either not depressed or at a normal level, 22% were mildly depressed, 17% were moderately depressed, and 10% were severe.
4812052027C1A022114DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2021-2024Pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi yang diproksi melalui PDRB per kapita masih menunjukkan penyebaran yang tidak merata, khususnya di wilayah timur Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IPM, TIK, TPAK, TPT dan UMP secara bersama-sama dan parsial serta menganalisis variabel independen yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2021-2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis regresi data panel, dengan 34 provinsi di Indonesia selama periode 2021-2024. Berdasarkan hasil estimasi data panel, model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM, TIK, dan UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara TPAK dan TPT tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2021-2024. Temuan ini mengimplikasikan bahwa perlu adanya kebijakan yang dapat meratakan penyebaran akses dan infrastruktur IPM dan TIK, serta perlu adanya kebijakan upah minimum yang sesuai tanpa memberatkan sektor usaha ataupun pekerja, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).After Covid-19 pandemic, economic growth as measured by GDP per capita still shows uneven distribution, particularly in the eastern regions of Indonesia. This study aims to analyze the influence of HDI, ICT, TEAP, TEA, and UMP both jointly and partially, as well as to analyze the independent variable that has the most significant impact on economic growth in Indonesia from 2021 to 2024. This research uses secondary data with panel data regression analysis, covering 34 provinces in Indonesia during the period 2021-2024. Based on the results of the panel data estimation, the selected model is the Fixed Effect Model (FEM). The research results indicate that HDI, ICT, and UMP have a positive and significant impact on economic growth, while TPAK and TPT do not affect economic growth in Indonesia from 2021 to 2024. These findings imply that there is a need for policies that can equalize the distribution of access and infrastructure for HDI and ICT, as well as the need for appropriate minimum wage policies that do not burden either the business sector or workers, so that the level of economic growth will be more evenly distributed throughout Indonesia, especially in the 3T areas (Frontier, Outermost, and Disadvantaged).