| NIM | E1A021186 |
|---|
| Namamhs | MIFTAHNY AKBAR PRASETYO PUTRA |
|---|
| Judul Artikel | Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Dalam Mengabulkan Petitum Serta Merta Dan Penolakan Permohonan Persetujuan Eksekusi Oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Studi Kasus Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Btm. juncto Penetapan Nomor 2/Pen.Pdt/2025/PT TPG) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) merupakan suatu petitum tambahan yang dalam hal ini dapat dimintakan oleh Penggugat pada saat mengajukan gugatan. Petitum tersebut berisi agar pengadilan dapat melaksanakan eksekusi setelah putusan tersebut diputus oleh majelis hakim walaupun masih ada upaya hukum berupa perlawanan, banding dan kasasi. Ketentuan petitum putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001. Majelis hakim apabila mendapati gugatan yang mencantumkan petitum putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tidak wajib untuk mengabulkan petitum tersebut apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Btm. dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang mengabulkan petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tidak mempertimbangkan secara cermat dan mengabaikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. Saat permohonan izin pelaksanaan putusan serta merta tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sebagaimana isi dalam Penetapan Nomor 2/Pen.PDT/2025/PT TPG., Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menolak permohonan tersebut dengan dasar menerapkan asas kehati-hatian. Akibat hukum yang terjadi atas penolakan permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut adalah putusan serta merta tersebut tidak dapat laksanakan saat itu juga atau dengan kata lain eksekusi tersebut dapat dilaksanakan saat putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The petition requesting that a judgment be executed immediately or provisionally enforceable (Uitvoerbaar Bij Voorraad) constitutes an additional petition that may be submitted by the Plaintiff at the time of filing a lawsuit. This petition requests the court to carry out execution after the judgment has been rendered by the panel of judges, even though legal remedies such as opposition, appeal, and cassation are still available. The provisions governing petitions for immediately enforceable judgments (Uitvoerbaar Bij Voorraad) are regulated under Article 180 paragraph (1) of the HIR, Article 191 paragraph (1) of the RBg, as well as Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2000 and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2001. When a lawsuit includes a petition for an immediately enforceable judgment (Uitvoerbaar Bij Voorraad), the panel of judges is not obliged to grant such a petition if it does not meet the requirements stipulated by law. The method used in this research is normative juridical with secondary data sources. Based on the results of the research on Decision Number 287/Pdt.G/2024/PN Btm, it can be determined that the legal reasoning of the panel of judges of the Batam District Court in granting the petition for immediate execution (Uitvoerbaar Bij Voorraad) was not conducted carefully and disregarded the provisions stipulated by law. When the application for permission to execute the immediately enforceable judgment was submitted to the Chief Judge of the Riau Islands High Court, as stated in Determination Number 2/Pen.PDT/2025/PT TPG, the Chief Judge of the Riau Islands High Court rejected the application on the grounds of applying the precautionary principle. The legal consequence of the rejection of the application for execution is that the immediately enforceable judgment cannot be executed at that time; in other words, execution may only be carried out once the judgment has obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde). |
|---|
| Kata kunci | Eksekusi, Putusan Serta Merta, Penolakan Permohonan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi. |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2026 |
|---|
| Jumlah Halaman | 13 |
|---|
| Tgl. Entri | 2026-02-03 20:28:51.450946 |
|---|