| NIM | E1A021169 |
|---|
| Namamhs | DELINDA ARDELIA |
|---|
| Judul Artikel | PENERAPAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (TINJAUAN YURIDIS KASUS HELICE LEASING MELAWAN PT GARUDA INDONESIA) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Munculnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menimbulkan problematika hukum terkait pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional yang melibatkan Helice Leasing S.A.S. Hubungan hukum ini bermula dari wanprestasi Garuda atas kontrak dry lease yang menghasilkan Arbitral Award dari London Court of International Arbitration (LCIA) pada 6 September 2021. Eksekusi putusan tersebut terhambat oleh proses PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berakhir pada Putusan Homologasi tanggal 27 Juni 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis legal standing perusahaan Helice Leasing dalam pemeriksaan PKPU serta menganalisis tindak lanjut eksekusi putusan arbitrase dengan mekanisme PKPU yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Helice Leasing mempunyai legal standing untuk memperoleh haknya sebagai kreditor konkuren yang disebabkan oleh tidak adanya jaminan kebendaan dalam kontrak sewa pesawat dan fakta bahwa Helice Leasing bukan sebuah lembaga negara pemegang hak pajak atau buruh pemegang hak upah sehingga Helice Leasing tidak bisa diklasifikasikan sebagai kreditor separatis maupun kreditor preferen, dan pemenuhan haknya sebagai kreditor konkuren dilakukan paling akhir dengan pembagian secara pro rata dengan kreditor konkuren lainnya karena tidak adanya hak istimewa atau hak untuk didahulukan. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan peralihan fungsi Arbitral Award LCIA yang semula digunakan sebagai dasar eksekusi aset milik debitor menjadi sertifikat bukti utang yang tidak terbantahkan dalam PKPU karena terhadap Arbitral Award tersebut tidak diperoleh penetapan perintah pelaksanaan eksekusi atau exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keikutsertaan Helice Leasing sebagai kreditor konkuren dalam PKPU menjadikannya mempunyai hak voting untuk rencana perdamaian yang akhirnya menghasilkan putusan homologasi berisi pemberlakuan pemotongan utang (haircut) sebesar 81% dan konversi sisa utang menjadi instrumen ekuitas baru. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The emergence of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process for PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. has created legal complexities regarding the execution of international arbitral awards involving Helice Leasing S.A.S. This legal relationship originated from Garuda’s default on a dry lease contract, resulting in an Arbitral Award from the London Court of International Arbitration (LCIA) on September 6, 2021. The execution of said award was hindered by the PKPU process at the Central Jakarta Commercial Court, which concluded with a Homologation Decision on June 27, 2022. The purpose of this research is to analyze the legal standing of Helice Leasing within the PKPU proceedings and to evaluate the follow-up on the execution of the arbitral award through the PKPU mechanism conducted by Garuda Indonesia. This research employs a normative legal method with conceptual, statutory, and case-based approaches. The results indicate that Helice Leasing possesses legal standing to claim its rights as a concurrent creditor, due to the absence of security interests in the aircraft lease contract and the fact that Helice Leasing is neither a state institution holding tax rights nor a laborer holding wage rights, thus, it cannot be classified as a separatist or preferential creditor. Consequently, the fulfillment of its rights as a concurrent creditor is conducted last, distributed pari passu with other concurrent creditors due to the absence of privileged or priority rights. Furthermore, the research shows a shift in the function of the LCIA Arbitral Award, which was originally intended as a basis for asset execution, into an indisputable certificate of debt within the PKPU, as no exequatur order was obtained from the Chairman of the Central Jakarta District Court. Helice Leasing’s participation as a concurrent creditor granted it voting rights for the composition plan, which ultimately resulted in a homologation decision involving an 81% debt haircut and the conversion of the remaining debt into new equity instruments. This underscores that PKPU is capable of overriding the individual execution rights of foreign creditors to ensure the debtor's going concern. |
|---|
| Kata kunci | Eksekusi; Kedudukan Hukum; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Putusan Arbitrase Internasional. |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H. M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2026 |
|---|
| Jumlah Halaman | 15 |
|---|
| Tgl. Entri | 2026-02-02 14:10:41.874359 |
|---|