1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 48.121-48.140 dari 48.725 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
4812151511E1A022123PENERAPAN KONSEP KEABSAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN TERHADAP PEMBERHENTIAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN DARI PERSPEKTIF SUBSTANSIAL DAN PROSEDURAL (Studi Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.SMG)Pemberhentian Taruna Akademi Kepolisian merupakan sanksi akademik yang dijatuhkan oleh Gubernur Akademi Kepolisian dalam rangka penegakan disiplin. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus dilakukan secara cermat, objektif, dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keabsahan KTUN dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian terkait pemberhentian Taruna, melalui studi Putusan PTUN Semarang Nomor 93/G/2024/PTUN.SMG. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian mengandung cacat prosedural dan substansial. Cacat prosedural terlihat dari inkonsistensi dasar hukum yang mengakibatkan penggugat tidak mendapatkan kesempatan yang layak untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan pasal baru yang dijadikan dasar di terbitkannya keputusan pemberhentian. Secara substansial, keputusan tersebut tidak sah karena mengabaikan fakta hukum berupa penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice serta melanggar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam AUPB. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sanksi pemberhentian tidak proporsional, tidak sesuai fakta, dan bertentangan dengan rekomendasi Dewan Akademik, serta mengabaikan penyelesaian restorative justice sehingga melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas proporsionalitas dalam AUPB. Pertimbangan Hakim menegaskan bahwa cacat substansial dan prosedural cukup menjadi alasan untuk menyatakan batal suatu KTUN.The dismissal of a Police Academy Cadet is an academic sanction imposed by the Governor of the Police Academy as part of disciplinary enforcement. The issuance of a State Administrative Decree (KTUN) must be conducted in a thorough, objective, and proportional manner, in accordance with legal provisions and the General Principles of Good Governance (AUPB). This research aims to analyze the application of the concept of the validity of the KTUN in the Governor of the Police Academy’s Decree regarding the dismissal of a cadet, through a study of the Semarang State Administrative Court Decision Number 93/G/2024/PTUN.SMG. The research method employed is normative juridical, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that the Governor of the Police Academy’s Decree contains both procedural and substantial defects. The procedural defect is evident in the inconsistency of the legal basis, which deprived the plaintiff of a proper opportunity to defend himself against new charges introduced as the basis for the dismissal decree. Substantially, the decision is invalid because it disregarded the legal fact of case resolution through a restorative justice mechanism and violated the principles of justice, legal certainty, and proportionality within the AUPB. The research conclusion emphasizes that the dismissal sanction was disproportionate, factually inaccurate, and contrary to the Academic Council's recommendations. Furthermore, by ignoring the restorative justice settlement, the decree violated the principles of legal certainty, duty of care, and proportionality within the AUPB. The judge’s deliberation affirms that substantial and procedural defects constitute sufficient grounds to declare a State Administrative Decree null and void.
4812251513J1E021026PERCEPTIONS OF STUDENTS’ INTERNSHIP IN JOINING MICROTEACHING TO ENHANCE TEACHING SKILLS
(A Descriptive-Qualitative Study at English Language Education Study Program, Faculty of Humanities, Jenderal Soedirman University, in the Academic Year of 2025/2026)		Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pentingnya mempersiapkan calon guru yang berkualitas melalui keikutsertaan dalam mata kuliah Microteaching sebelum memasuki praktik pembelajaran di kelas yang sesungguhnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa terhadap program magang dalam mengikuti mata kuliah Microteaching serta mengkaji kontribusinya dalam meningkatkan keterampilan mengajar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Partisipan penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2021 dan 2022 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Soedirman, yang telah menyelesaikan program magang pada tahun akademik 2025/2026. Data kuesioner diperoleh dari 30 mahasiswa, sedangkan wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap lima mahasiswa terpilih. Data kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif, sementara data wawancara dianalisis secara tematik. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang sangat positif terhadap mata kuliah Microteaching, dengan rata-rata persentase persetujuan sebesar 93% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa mata kuliah tersebut membantu meningkatkan kemampuan perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, penyampaian materi, dan keterampilan komunikasi. Hasil wawancara mengungkapkan beberapa tema utama yang menunjukkan bahwa Microteaching mendukung mahasiswa selama program magang dengan meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi rasa gugup, serta memperkuat praktik reflektif. Selain itu, mata kuliah ini membantu mahasiswa dalam menyusun struktur pembelajaran, memilih strategi pengajaran yang sesuai, dan menerapkan teori-teori pembelajaran dalam situasi kelas yang nyata.This study was conducted based on the importance of preparing qualified prospective teachers through joining Microteaching course before entering real classroom practice. The aim of this study is to explore the perceptions of students’ internship in joining the Microteaching course and to examine its contribution in enhancing teaching skills. This study employed a descriptive qualitative method. The participants of this study were students from the 2021 and 2022 batches of the English Language Education Study Program, Faculty of Humanities, Jenderal Soedirman University, who had completed their internship program in the academic year 2025/2026. Questionnaire data were collected from 30 students, while semi-structured interviews were conducted with five selected students. The questionnaire data were analyzed using descriptive statistics, while the interview data were analyzed thematically. The questionnaire results showed that students had very positive perceptions of the Microteaching course, with an average agreement percentage of 93%, which falls into the very high category. Most students agreed that the course helped them improve lesson planning, classroom management, teaching delivery, and communication skills. The interview findings revealed several main themes, indicating that Microteaching supported students during their internship by increasing confidence, reducing nervousness, and strengthening reflective practice. In addition, the course helped students structure lessons, select appropriate teaching strategies, and apply teaching theories in real classroom situations.
4812351390I1J022033EFFECT OF YOGHURT-FERMENTED RAMBUTAN SEED INFUSION (Nephelium lappaceum L.) ON TOTAL CHOLESTEROL LEVELS IN RATSLatar Belakang: Hiperkolesterolemia merupakan faktor risiko utama penyakit jantung koroner, sehingga penting untuk mengembangkan alternatif terapi berbasis bahan alami yang aman. Biji rambutan (Nephelium lappaceum L.), ketika difermentasi dengan yogurt, mengandung senyawa bioaktif yang berpotensi memiliki efek penurun lipid.
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimental sejati (true experimental) dengan desain pre-post-test dan kelompok kontrol, yang terdiri dari enam kelompok: kontrol sehat, kontrol negatif, dan empat kelompok perlakuan yang menerima infus biji rambutan difermentasi selama 0, 3, 5, dan 7 hari. Tiga puluh ekor tikus jantan Wistar secara acak diberikan Diet Tinggi Lemak (High-Fat Diet/HFD) dan Propiltiourasil (PTU) selama 14 hari sebelum perlakuan. Kadar kolesterol total diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Pemeriksaan fitokimia dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa bioaktif.
Hasil: Semua kelompok perlakuan menunjukkan penurunan kadar kolesterol total, sedangkan kelompok kontrol negatif mengalami peningkatan sebesar 26,14 mg/dL. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok fermentasi 7 hari (82,492 mg/dL), diikuti kelompok fermentasi 5 hari, 3 hari, dan 0 hari. Analisis ANOVA dan uji Duncan menunjukkan perbedaan yang signifikan antar kelompok (p < 0,05). Analisis fitokimia mengidentifikasi flavonoid, polifenol, tanin, dan alkaloid pada semua durasi fermentasi, dengan aktivitas bioaktif tertinggi terdeteksi pada kelompok fermentasi 7 hari.
Kesimpulan: Infus biji rambutan yang difermentasi dengan yogurt efektif menurunkan kadar kolesterol total pada tikus Wistar yang diinduksi HFD dan PTU. Temuan ini menunjukkan potensi kuat pengembangan infus biji rambutan fermentasi sebagai agen anti-hiperkolesterolemia alami.		Background: Hypercholesterolemia is a major risk factor for coronary heart disease, highlighting the importance of developing safe, natural-based therapeutic alternatives. Rambutan seed (Nephelium lappaceum L.), when fermented with yogurt, contains bioactive compounds that may exert lipid-lowering effects.
Method: This study employed a true experimental pre-post-test with control group design consisting of six groups: a healthy control, a negative control, and four treatment groups receiving rambutan seed infusion fermented for 0, 3, 5, and 7 days. Thirty male Wistar rats were randomly assigned and induced with a High-Fat Diet (HFD) and Propylthiouracil (PTU) for 14 days prior to treatment. Total cholesterol levels were measured using a UV-Vis spectrophotometer. Phytochemical screening was performed to identify the presence of bioactive compounds.
Result: All treatment groups showed a reduction in total cholesterol levels, whereas the negative control group exhibited an increase of 26.14 mg/dL. The largest reduction was observed in the 7-day fermentation group (82.492 mg/dL), followed by the 5-day, 3-day, and 0-day fermentation groups. ANOVA and Duncan’s post-hoc test demonstrated significant differences among groups (p < 0.05). Phytochemical analysis identified flavonoids, polyphenols, tannins, and alkaloids at all fermentation durations, with the highest bioactivity detected in the 7-day fermentation group.
Conclusion: Yogurt fermented rambutan seed infusion effectively reduces total cholesterol levels in HFD and PTU induced Wistar rats. The findings indicate strong potential for developing fermented rambutan seed infusion as a natural anti-hypercholesterolemic agent.
4812451528E1A021032Formulasi Perbuatan Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi bagi Korban (Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia)Penelitian ini berangkat dari kedekatan geografis dan hubungan ekonomi yang erat antara Indonesia dan Malaysia, serta posisi Malaysia yang telah lebih dulu mengimplementasikan regulasi data pribadi sebagai landasan komparasi. Penelitian ini menganalisis perbedaan formulasi tindak pidana, sanksi pidana, dan tanggung jawab negara terhadap data pribadi antara Indonesia dan Malaysia menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki cakupan lebih luas dibandingkan Personal Data Protection Act 2010 (PDP Act 2010) yang terbatas pada transaksi komersial. UU PDP mengkriminalisasi pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan pemalsuan data pribadi tanpa izin, sementara pemalsuan data pribadi tidak diatur dalam PDP Act 2010. Selain itu, UU PDP memuat perlindungan melalui sanksi pidana, gugatan perdata, sanksi administratif, dan pemulihan hak korban, sedangkan PDP Act 2010 belum mengatur gugatan perdata. Sebagai langkah penguatan, Indonesia perlu menyusun satu Peraturan Pemerintah yang komprehensif sebagai kesatuan aturan pelaksana Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 UU PDP. Hal ini bertujuan agar mekanisme pengajuan keberatan pemrosesan data dan tata cara pemberian ganti rugi bagi korban pelanggaran data pribadi dapat terintegrasi secara efektif dalam satu regulasi, sebagaimana efektivitas peran Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) di Malaysia.This research is based on the geographical proximity and close economic ties between Indonesia and Malaysia, as well as Malaysia's earlier implementation of personal data protection regulations as a basis for comparison. This study analyzes the differences in the formulation of criminal acts, sanctions, and state responsibility regarding personal data between the two countries using a normative legal research method with comparative and statutory approaches. The results indicate that Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) has a broader scope than Malaysia's Personal Data Protection Act 2010 (PDP Act 2010), which is limited to commercial transactions. The Indonesian UU PDP criminalizes the unauthorized collection, use, disclosure, and forgery of personal data, whereas data forgery is not specifically regulated in the PDP Act 2010. Furthermore, the UU PDP provides protection through criminal sanctions, civil lawsuits, administrative sanctions, and restoration of victims' rights, while the PDP Act 2010 has yet to explicitly regulate civil lawsuits. As a strengthening measure, Indonesia needs to formulate a single, comprehensive Government Regulation as a unified implementing rule for Article 10 paragraph (2) and Article 12 of the UU PDP. This aims to ensure that the mechanism for objecting to data processing and the procedures for providing compensation to victims of personal data breaches are effectively integrated into one regulation, reflecting the effective role of the Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) in Malaysia.
4812551512H1E021049Rancangan Perbaikan Kualitas Pelayanan Kesehatan Menggunakan Integrasi Metode Servqual, Importance Performance Analysis, dan Quality Function Deployment Pada Klinik Pratama UMPKualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan faktor kunci dalam menentukan tingkat kepuasan pasien serta keberlanjutan operasional layanan medis. Klinik Pratama UMP sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan dasar masih menghadapi berbagai kendala terkait pemenuhan harapan pasien, sehingga diperlukan evaluasi komprehensif terhadap kualitas layanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan, mengidentifikasi atribut pelayanan yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki, serta merumuskan rancangan pengembangan kualitas layanan menggunakan integrasi metode Service Quality (SERVQUAL), Importance Performance Analysis (IPA), dan Quality Function Deployment (QFD). Penelitian dilakukan pada 97 responden pasien dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang mencakup 32 atribut layanan. Hasil analisis SERVQUAL menunjukkan bahwa seluruh atribut memiliki nilai gap negatif dengan rata-rata -0,19, yang mengindikasikan bahwa pelayanan belum memenuhi harapan pasien. Melalui analisis IPA diperoleh tujuh atribut yang berada pada Kuadran I sebagai prioritas utama perbaikan, meliputi ketepatan jadwal pemeriksaan dokter, kesigapan petugas dalam menanggapi keluhan, kejelasan penjelasan medis, keramahan pelayanan, kepedulian staf, kesabaran tenaga medis, serta fleksibilitas kebijakan pembayaran. Atribut-atribut tersebut kemudian diolah menggunakan metode QFD untuk menghasilkan delapan usulan perbaikan teknis, antara lain integrasi informasi ketersediaan slot pemeriksaan secara real-time, penunjukan penanggung jawab log keluhan, evaluasi desain front office, penyediaan lembar informasi diagnosa, evaluasi berkala kinerja petugas, supervisi rutin oleh pimpinan, pendampingan pasien khusus, serta implementasi metode pembayaran digital. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan mutu layanan secara berkelanjutan di Klinik Pratama UMP.Service quality is essential in determining patient satisfaction in primary healthcare. This study evaluates the service quality of UMP Primary Clinic, identifies key service gaps, and proposes targeted improvements using SERVQUAL, Importance Performance Analysis (IPA), and Quality Function Deployment (QFD). Data were collected from 97 patients across 32 service attributes. SERVQUAL results show all attributes have negative gap scores (average -0.19), indicating service performance falls short of patient expectations. IPA highlights seven priority attributes requiring improvement, particularly punctuality of doctor examinations, staff responsiveness, clarity of medical information, courteous service, staff attentiveness, medical staff patience, and flexible payment policies. QFD analysis then produces eight technical improvement recommendations, including real-time scheduling information, improved complaint handling, enhanced front office communication, diagnostic information sheets, routine performance evaluations, supervisory oversight, special patient assistance, and digital payment options. These findings offer strategic guidance for continuous service quality enhancement at UMP Primary Clinic.
4812651514C1C021009Pengaruh Moderasi Pertumbuhan Penjualan terhadap Hubungan Arus Kas Operasional dan Financial Distress pada Perusahaan yang Terdaftar
di BEI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh arus kas operasional terhadap financial distress serta menguji peran pertumbuhan penjualan dalam memoderasi pengaruh arus kas operasional terhadap financial distress pada perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di BEI tahun 2023-2024. Penelitian menggunakan teori sinyal sebagai landasan penelitian. Metode kuantitatif asosiatif digunakan dalam penelitian ini dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sampel penelitian ditentukan melalui purposive sampling dan menghasilkan 76 perusahaan sampel selama dua tahun pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) arus kas operasional tidak berpengaruh terhadap financial distress; (2) pertumbuhan penjualan tidak mampu memperkuat pengaruh negatif arus kas operasional terhadap financial distress. Implikasi dari penelitian ini adalah pihak manajemen diharapkan dapat memperkuat seluruh sumber arus kas serta menjaga keberlanjutan pendanaan jangka panjang guna mengurangi kemungkinan terjadinya financial distress. Hal ini dikarenakan kondisi kas operasional yang lemah belum tentu langsung menempatkan perusahaan pada tekanan keuangan apabila perusahaan masih mendapatkan dukungan kas dari aktivitas lain seperti pendanaan atau investasi. Sehingga, pihak pengguna informasi diharapkan dapat melihat kondisi keuangan perusahaan secara lebih komprehensif dengan memperhatikan faktor-faktor lain. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat berfokus tidak hanya pada peningkatan penjualan, tetapi juga pada efisiensi operasional agar pendapatan yang diperoleh dapat memperkuat kondisi keuangan dan menurunkan kemungkinan financial distress.This study aims to analyze the effect of operating cash flow on financial distress and examine the role of sales growth in moderating the effect of operating cash flow on financial distress in consumer cyclicals companies listed on the IDX in 2023-2024. The study uses signaling theory as its theoretical framework. Associative quantitative method was used in this study with secondary data obtained from company financial reports. The research sample was determined through purposive sampling and resulted in 76 sample companies during the two years of observation. The analysis methods used were multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the study show that: (1) operating cash flow does not affect financial distress; (2) sales growth is unable to strengthen the negative effect of operating cash flow on financial distress. The implication of this study is that management is expected to strengthen all sources of cash flow and maintain long-term funding sustainability in order to reduce the possibility of financial distress. The weak of operating cash conditions do not necessarily immediately place the company under financial pressure if the company still receives cash support from other activities such as funding or investment. Thus, information users are expected to view the company's financial condition more comprehensively by considering other factors. In addition, companies are expected to focus not only on increasing sales, but also on operational efficiency so that the income obtained can strengthen their financial condition and reduce the possibility of financial distress.
4812751536F1F021060ANALISIS PARIWISATA BERKELANJUTAN DI BARCELONA DALAM FENOMENA OVERTOURISM PADA TAHUN 2019-2024Fenomena overtourism merupakan konsekuensi dari pertumbuhan pariwisata yang tidak terkelola secara berkelanjutan dan menimbulkan tekanan terhadap destinasi wisata. Penelitian ini menganalisa fenomena overtourism di Barcelona selama periode 2019–2024 dalam kerangka pariwisata berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan Triple Bottom Line (TBL) yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
overtourism di Barcelona terjadi akibat ketidakseimbangan struktural, di mana pertumbuhan ekonomi pariwisata yang pesat, terutama pada masa pemulihan pasca- pandemi COVID-19, tidak diimbangi oleh penguatan dimensi sosial dan lingkungan. Secara ekonomi, pertumbuhan pariwisata memicu ketimpangan pendapatan akibat rendahnya upah pekerja dan lonjakan harga properti. Secara sosial, masifnya akomodasi jangka pendek telah melampaui daya dukung kota, menyebabkan gentrifikasi, krisis perumahan, dan resistensi warga lokal. Dari sisi lingkungan, ketergantungan pada transportasi tinggi emisi serta konsumsi air yang eksesif memperburuk polusi dan krisis kekeringan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa overtourism di Barcelona terjadi akibat ketidakseimbangan antara ambisi ekonomi dengan daya dukung sosial dan lingkungan kota. Kegagalan dalam menyelaraskan aspek-aspek tersebut mengancam keberlangsungan Barcelona, baik sebagai tempat tinggal yang layak bagi warga lokal maupun sebagai destinasi wisata di masa depan.		The phenomenon of overtourism is a consequence of unsustainable tourism growth and puts pressure on tourist destinations. This study analyzes the phenomenon of overtourism in Barcelona during the period 2019–2024 within the framework of sustainable tourism using the Triple Bottom Line (TBL) approach, which covers economic, social, and environmental dimensions. The results show that overtourism in Barcelona is caused by structural imbalances, where rapid economic growth in tourism, especially during the post-COVID-19 pandemic recovery period, has not been balanced by strengthening the social and environmental dimensions. Economically, tourism growth has triggered income inequality due to low wages for workers and a surge in property prices. Socially, the massive increase in short-term accommodation has exceeded the city's carrying capacity, causing gentrification, a housing crisis, and resistance from local residents. Environmentally, dependence on high-emission transportation and excessive water
consumption have exacerbated pollution and the drought crisis. This study concludes that the phenomenon of overtourism in Barcelona is a manifestation of the failure of tourism governance to comprehensively and sustainably integrate the
principles of the Triple Bottom Line, which has the potential to threaten the sustainability of Barcelona as a residential city and tourist destination in the future.
4812851518E1A022088PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TRANSAKSI YANG TIDAK SESUAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 141/PDT.SUS-BPSK/2025/PN CBI)
Ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha sering kali terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga diperlukan dukungan kebijakan internal pelaku usaha yang dapat berupa Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kegiatan usahanya. PT. Benelli Anugerah Motor Pusaka sebagai pelaku usaha dealer resmi tentu memiliki suatu standar dalam menjalankan kegiatan usahanya, akan tetapi masih terdapat aktivitas karyawan yang tidak sesuai standar tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Cbi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan bagi konsumen yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan menguraikan pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif, dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diupayakan melalui mekanisme preventif maupun represif, termasuk pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai sarana pemulihan konsumen. Selain itu, tindakan karyawan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dilakukan dalam rangka kegiatan usaha pelaku usaha, sehingga tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian, perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha harus dipahami dengan menitikberatkan keseimbangan kedudukan para pihak serta pembebanan risiko usaha pada pelaku usaha, bukan pada konsumen.An imbalance of positin between cosumers and business actors frequently occurs and has the potential to cause losses to consummers, therefore internal policy support from business actors, such as Standart Operating Procedurs (SOP), is required in the conduct of business activities. PT. Benelli Anugerah Motor Pusaka as an official motorcycle dealer has established certain standard in carrying out its business operations, however there remain employee actions that do not comply with these standards and consequently cause losses to consumers, as reflected in Decision Number 141/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Cbi. This research aims to examine consumers protection as mandated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to analyze the liability of business actors for losses suffered by consumers. This research employs a normative legal approach with qualitative analysis, using the theories of legal protection and legal liability. The results of the study indicate that consumer protection has been pursued through both preventive and repressive mechanisms, including the utilization of the Consumer Dispute Settlement Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK) as a means of consumer redress. Furthermore, the employee’s actions that caused losses to the consumer were carried out in the course of the business actor’s activities; therefore, the liability of the business actor cannot be disregarded. Accordingly, consumer protection and the liability of business actors must be understood by emphasizing the balance of positions between the parties and placing business risks on the business actor rather than on the consumer.
4812951516C1C019111PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Kesehatan)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap harga saham pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 dan mengetahui apakah kebijakan dividen sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen.
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023 dengan total populasi sebanyak 33 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dan menghasilkan sebanyak 9 perusahaan sektor kesehatan yang memenuhi kriteria sampel.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap harga saham, (2) Likuiditas berpengaruh positif terhadap harga saham, (3) Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap harga saham, (4) Kebijakan dividen tidak memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap harga saham, (5) Kebijakan dividen memperkuat pengaruh likuiditas terhadap harga saham, (6) Kebijakan dividen tidak memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap harga saham.
Kata kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, Harga Saham, Kebijakan Dividen
This research aims to determine whether there is an effect of profitability, liquidity, and solvency on stock prices in health sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023 and to determine whether dividend policy as a moderating variable is able to strengthen the influence between the dependent variable and the independent variable.
The population in this research were healthcare sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2023, with a total population of 33 companies. The sampling technique used in this research was purposive sampling, resulting in 9 healthcare sector companies that met the sample criteria.
The results of this research indicate that: (1) Profitability has a negative effect on stock prices, (2) Liquidity has a positive effect on stock prices, (3) Solvency has a negative effect on stock prices, (4) Dividend policy does not strengthen the effect of profitability on stock prices, (5) Dividend policy strengthens the effect of liquidity on stock prices, (6) Dividend policy does not moderate the effect of solvency on stock prices.
Keywords: Profitability, Liquidity, Solvency, Stock Prices, Dividend Policy
4813051530I2B024003PENGARUH LATIHAN LUTUT ISOMETRIK DENGAN APLIKASI OSTEOCARE TERHADAP TINGKAT NYERI PADA PASIEN OSTEOARTHRITIS GENU DI RSUD AJIBARANG PENGARUH LATIHAN LUTUT ISOMETRIK DENGAN APLIKASI OSTEOCARE TERHADAP TINGKAT NYERI PADA PASIEN OSTEOARTHRITIS GENU DI RSUD AJIBARANG
Primanita Ulfah ¹, Arif Setyo Upoyo², Saryono2
¹Mahasiswa Magister Keperawatan, Universitas Jenderal Soedirman
²Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRAK
Latar Belakang: Osteoarthritis genu merupakan kondisi degeneratif pada sendi lutut yang ditandai nyeri kronis dan penurunan kemampuan fungsional, sehingga pengurangan nyeri menjadi fokus utama penatalaksanaan. Latihan lutut isometrik terbukti berperan menurunkan nyeri, keterbatasan edukasi dan pemantauan menyebabkan pelaksanaan latihan mandiri pasien belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh latihan lutut isometrik dengan aplikasi OSTEOCARE terhadap tingkat nyeri pada pasien osteoarthritis genu di RSUD Ajibarang.
Metode: Tahap pertama penelitian adalah pengembangan OSTEOCARE dengan metode Research and Development (R&D), dievaluasi validitas dan reliabilitasnya melalui Content Validity Index (CVI), Interclass Correlation Coefficient (ICC), dan USE Questionnaire. Tahap kedua menggunakan desain quasi-experimental pretest–posttest with control group dengan 68 responden. Kelompok intervensi menjalani latihan lutut isometrik dengan aplikasi OSTEOCARE selama 4 minggu, kelompok kontrol melakukan latihan serupa tanpa aplikasi. Intensitas nyeri diukur menggunakan Numeric Rating Scale (NRS). Data dianalisis secara univariat dan multivariat menggunakan wilcoxon signed-rank test, mann-whitney u test, dan general linear model repeated measure anova, independent t test.
Hasil: OSTEOCARE memiliki validitas tinggi (I-CVI=1.00), dan reliabilitas sangat baik (ICC=0.926). Uji usability menunjukkan bahwa OSTEOCARE sangat layak digunakan. Hasil penelitian tahap dua menunjukkan intervensi menghasilkan penurunan skor nyeri yang signifikan dan lebih progresif dibanding kontrol, dengan nilai Wilks’ Lambda = 0.041; F(4,30) = 175.865; p < 0.001, serta uji within-subjects F = 29.455; p < 0.001 (p < α, α = 0.05).
Kesimpulan: Latihan lutut isometrik dengan aplikasi OSTEOCARE berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat nyeri pada pasien osteoarthritis genu.
THE EFFECT OF ISOMETRIC KNEE EXERCISE USING THE OSTEOCARE APPLICATION ON PAIN LEVELS IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS AT AJIBARANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL
Primanita Ulfah¹, Arif Setyo Upoyo², Saryono²
¹Student Of Magister Nursing, Faculty of Health Sciences, Universitas Jenderal Soedirman
²Departement Of Nursing Programe, Faculty of Health Sciences, Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT
Background: Knee osteoarthritis is a degenerative joint condition characterized by chronic pain and functional decline, making pain reduction a primary goal of management. Isometric knee exercises have been shown to reduce pain, limited education and monitoring result in suboptimal independent practice. This study aimed to analyze the effect of isometric knee exercises delivered via the OSTEOCARE application on pain levels in patients with knee osteoarthritis at RSUD Ajibarang
Methods: The first phase involved the development of the OSTEOCARE application using a Research and Development (R&D). Validity and reliability were assessed using the Content Validity Index (CVI), Intraclass Correlation Coefficient (ICC), and the USE Questionnaire. The phase employed a quasi-experimental pretest–posttest design with a control group involving 68 participants. The intervention group performed isometric exercises via OSTEOCARE application for four weeks, while the control group performed exercises without application. Pain intensity was measured using the Numeric Rating Scale (NRS). Data were analyzed using the wilcoxon signed-rank test, mann–whitney u test, and general linear model repeated measures ANOVA, independent t test.
Results: The OSTEOCARE application demonstrated high validity (I-CVI = 1.00) and excellent reliability (ICC = 0.926), with usability testing indicating feasibility. The intervention group showed a significantly greater reduction in pain scores than the control group (Wilks’ Lambda = 0.041; F(4,30) = 175.865; p < 0.001; within-subjects F = 29.455; p < 0.001).
Conclusion: Isometric knee exercise delivered through the OSTEOCARE application significantly reduces pain intensity in patients with knee osteoarthritis.
4813151519E1A022015ANALISIS YURIDIS PERIZINAN POLIGAMI ;
: TERKAIT SYARAT KUMULATIF DAN FAKULTATIF POLIGAMI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2668/PDT.G/2025/PA.BKS)		Setiap individu memiliki hak untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia secara prinsip menganut asas monogami, namun Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang pelaksanaan poligami dengan izin pengadilan serta pemenuhan syarat fakultatif dan kumulatif poligami.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan atas dikabulkannya permohonan perizinan poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2668/PDT.G/2025/PA.BKS. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi preskriptif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis normatif kualitatif.
Diperoleh hasil penelitian bahwa hakim menyimpangi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat fakultatif poligami karena Pemohon tidak memenuhi syarat fakultatif poligami sebagaimana dalam Pasal. Namun, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perizinan poligami dengan alasan bahwa para pihak memiliki kesiapan lahir batin untuk mewujudkan perkawinan poligami karena sudah bersungguh-sungguh untuk memenuhi syarat kumulatif poligami. Akibat hukum atas pengabulan perkara ini adalah adanya hak untuk melakukan perkawinan poligami secara sah dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama. Atas perkawinan poligami tersebut, juga menimbulkan hak dan kewajiban antar suami istri. Berdasarkan pengabulan ini, sesungguhnya menyebabkan ketidakpastian hukum dan celah hukum, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum agar adanya sinkronisasi dengan penerapan hukumnya secara konsisten.
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in Article 28B paragraph (1), affirms that everyone has the right to enter into a family through a marriage that is acknowledged by law. In accordance with this, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 3 paragraph (1) emphasizes that Indonesia’s marriage system is fundamentally monogamous. On the other hand, Article 3 paragraph (2) grants legal provisions for practicing polygamy in certain cases. Therefore, the law maintains monogamy as the general rule but allows polygamous exceptions, subject to court approval and the fulfillment of both facultative and cumulative requirements for polygamy.
This research applies a normative juridical method with a prescriptive nature, drawing on secondary sources obtained from literature studies and analyzed through qualitative normative techniques. It is conducted to explore the judge’s legal considerations as well as the legal effects that arise from the granting of a polygamy permit in the Bekasi Religious Court Decision Number 2668/Pdt.G/2025/PA.Bks.
According to the findings, the Applicant was unable to comply with the requirements outlined in Article 4, paragraph (2) of the Marriage Law concerning facultative polygamy. This failure demonstrates a clear deviation from the legal provisions. Nevertheless, the judge granted the polygamy permit by considering the physical and psychological readiness of the parties, which was supported by their evident commitment to carrying out the cumulative obligations required in a polygamous marriage. The legal consequence of granting this application is the establishment of a legally valid and registration of polygamous marriage. Through this arrangement, both spouses acquire certain rights and duties within their marital relationship. Yet, this form of approval has the potential to generate legal uncertainty and varied judicial decisions, which highlights the need for legal reconstruction to maintain coherence and consistency in legal practice.
4813251520E1A022007TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PEREDARAN PEMBENAH TANAH ORGANIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN JANJI YANG DINYATAKAN DALAM ETIKET KETERANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psb)
Peredaran pembenah tanah organik sebagai produk pertanian menuntut kesesuaian antara informasi etiket dan kondisi nyata produk sebagai bentuk perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha atas peredaran pembenah tanah organik yang tidak sesuai dengan etiket berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psb. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, serta analisis data secara kualitatif melalui kajian bahan hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psb yang mana menunjukkan bahwa ketidaksesuaian etiket mengakibatkan konsumen dirugikan dan menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Psb menegaskan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen, sehingga perlindungan konsumen menuntut adanya kepatuhan terhadap informasi produk sebagai dasar keadilan dan kepastian hukum dalam peredaran produk pertanian.The distribution of organic soil conditioners as agricultural products requires consistency between label information and actual product conditions as a form of consumer protection. This study aims to analyse the legal responsibility of business actors for the distribution of organic soil conditioners that do not comply with the label based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection with a study of Decision Number 8/Pid.Sus/2024/PN Psb. The research approach is normative legal with descriptive analytical specifications, as well as qualitative data analysis through a review of legal literature. Based on the results of the research and discussion in Decision Number 8/Pid.Sus/2024/PN Psb, it shows that the non-compliance of the label caused consumers to suffer losses and indicated that the business operator had failed to fulfil its obligation to provide accurate, clear, and honest information. Judgment Number 8/Pid.Sus/2024/PN Psb emphasises that business actors remain responsible for consumer losses, so that consumer protection requires compliance with product information as the basis for justice and legal certainty in the distribution of agricultural products.
4813351522F1B021040Good Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Elsam Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten BanyumasKemiskinan menjadi tantangan utama pembangungan daerah, termasuk di Kabupaten Banyumas. Pemerintah perlu mendorong pembentukan BUMDes sebagai instrumen penguatan kemandirian ekonomi desa yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan. Penelitian ini berfokus pada good governance pengelolaan BUMDes Elsam menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997) yang meliputi enam prinsip utama, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Elsam Desa Sunyalangu pada umumnya telah menerapkan prinsip good governance meskipun belum optimal.
Kata Kunci: Kemandirian Ekonomi Desa, BUMDes, Good Governance		Poverty is a major challenge to regional development, including in Banyumas Regency. The government needs to encourage the establishment of BUMDes as an instrument for strengthening village economic independence, whose success is determined not only by economic aspects but also by the quality of governance implemented. This study focuses on good governance in the management of BUMDes Elsam according to the United Nations Development Programme (UNDP, 1997), which includes six main principles: participation, law enforcement, transparency, accountability, responsiveness, and effectiveness and efficiency. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach with data collection through interviews, observation, and documentation. This study shows that the management of BUMDes Elsam Sunyalangu Village has generally implemented the principles of good governance, although not optimally.
Keywords: Village Economic Independence, BUMDes, Good Governance
4813451523I2B024012PENGARUH BANTAL HANGAT AROMATERAPI LAVENDER DAN MUSIK NATURAL SOUND (LAVASOUND) TERHADAP SKOR KECEMASAN DAN HEMODINAMIK PASIEN PREOPERATIF BEDAH JANTUNG DI RSJPD HARAPAN KITA JAKARTALatar Belakang: Kecemasan pada pasien bedah jantung dapat mempengaruhi kondisi hemodinamik yang berpotensi meningkatkan resiko komplikasi pascaoperasi. Kecemasan memicu pelepasan hormon stress yang dapat menganggu aliran darah dan memperburuk kondisi jantung. Meskipun terapi eduksi preoperasi, reposisi nyaman, observasi rutin telah diterapkan, hasilnya masih menunjukkan keterbatasan. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan intervensi berupa bantal hangat aromaterapi lavender dan musik natural sound yang terintegrasi dengan sistem IoT sehingga dapat dimonitoring secara real-time.
Tujuan: Mengetahui pengaruh bantal hangat aromaterapi lavender dan musik natural sound terhadap skor kecemasan dan hemodinamik pada pasien preoperasi bedah jantung.
Metodologi: Penelitian ini menggunakan dua tahap. Tahap pertama adalah pengembangan Lavasound dengan metode R&D. Tahap kedua menggunakan metode True-Eksperimental pre-post with control group. Teknik sampling menggunakan consecutive sampling yaitu sebayak 52 responden. Kecemasan diukur menggunakan Amsterdam Preoperative Anxiety and Infornation Scale (APAIS) dan hemodinamik menggunakkan lembar observasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat dan bivariat dengan paired t-test, independent t-test, Wilcoxon Signed-Rank-Test, dan Mann-Whitney U-Test.
Hasil Penelitian: Lavasound memiliki validitas tinggi (I-CVI=1.00), dan reliabilitas sangat baik (ICC=0.936). Uji usability menunjukkan bahwa lavasound sangat layak untuk digunakan. Hasil penelitian tahap dua bahwa lavasound secara signifikan menurunkan kecemasan dan hemodinamik (nadi dan RR) pada kelompok intervensi dan kontrol, diperoleh nilai p=0.049, p= 0.07, dan p=0.002 Kesimpulan: Lavasound memberikan pengaruh yang signifikan dalam menurunkan skor kecemasan dan hemodinamik (nadi dan RR) dibandingkan terapi golden standar.

Background: Anxiety in cardiac surgery patients can affect hemodynamic conditions, potentially increasing the risk of postoperative complications. Anxiety triggers the release of stress hormones that can disrupt blood flow and worsen heart conditions. Although preoperative education therapy, comfortable repositioning, and routine observation have been implemented, the results still show limitations. Therefore, there is a need for additional interventions in the form of lavender aromatherapy, warm pillows, and natural sounds integrated with an IoT system so that they can be monitored in real time.

Purpose: To analyze the effect of lavender aromatherapy, warm pillows, and natural sounds on anxiety scores and hemodynamics in preoperative cardiac surgery patients.

Methodology: This study used two stages. The first stage was the development of Lavasound using the R&D method. The second stage used the True-Experimental pre-post with control group method. The sampling technique used was consecutive sampling with 52 respondents. Anxiety was measured using the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS) and hemodynamics using an observation sheet. The data analysis used univariate and bivariate analysis with paired t-tests, independent t-tests, Wilcoxon Signed-Rank-Test, and Mann-Whitney U-Test.

Results: Lavasound has high validity (I-CVI=1.00) and excellent reliability (ICC=0.936). Usability testing shows that Lavasound is highly suitable for use. The results of the second stage of the study showed that Lavasound significantly reduced anxiety and hemodynamics (pulse and RR) in the intervention and control groups, with p-values of 0.049, 0.07, and 0.002 (p < α, α = 0.05).

Conclusion: Lavasound has a significant effect in reducing anxiety scores and hemodynamics (pulse rate and RR) compared to the gold standard therapy.
4813551521E1A022001PENETAPAN WALI ADHAL (STUDI KASUS PENOLAKAN WALI NIKAH GAIB) PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 151/Pdt.P/2025/PA.Ckr.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan di Indonesia yang mensyaratkan adanya wali nikah, sehingga perkawinan tanpa izin wali dianggap batal. Permasalahan timbul ketika wali tidak diketahui keberadaannya (gaib) untuk menikahkan calon mempelai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Cikarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang berlandaskan pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal karena wali nasab tidak diketahui keberadaannya (gaib), meskipun telah dilakukan pencarian oleh calon mempelai wanita, tercermin dalam Putusan Pengadilan Nomor 151/Pdt.P/2025/Pa.Ckr. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim sebagai pengganti wali nasab, sehingga perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Meskipun hakim tidak mempertimbangkan isi pedoman yang sama dengan Kompilasi Hukum Islam yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1), pada prinsipnya akad nikah yang berada di wilayah Indonesia atau di luar negeri/diluar wilayah territorial Indonesia dapat dilangsungkan oleh wali hakim apabila wali nasab adhal atau tidak diketahui keberadaannya. Penetapan ini menimbulkan tiga akibat hukum berupa peralihan kewenangan perwalian kepada wali hakim, sahnya perkawinan secara agama dan negara, serta perlindungan hak perempuan. Namun demikian, hakim belum menguraikan secara rinci dasar dan kewenangan peradilan agama, meskipun Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.Law Number 1 of 1974 regulates marriage in Indonesia, which requires the presence of a marriage guardian, so that a marriage without the guardian's permission is considered void. Problems arise when the guardian's whereabouts are unknown (missing) to marry the prospective bride and groom. This study aims to analyze the judge's legal considerations and the legal consequences of the appointment of an adhal guardian in the Cikarang Religious Court. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach, which is based on secondary data in the form of primary and secondary legal materials obtained through literature studies. The results of the study indicate that the judge's legal consideration in determining the guardian adhal because the whereabouts of the lineage guardian are unknown (ghostly), even though a search has been conducted by the prospective bride, is reflected in Court Decision Number 151/Pdt.P/2025/Pa.Ckr. Based on Article 23 paragraphs (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law, the guardianship authority is transferred to the guardian judge as a substitute for the lineage guardian, so that the case is in accordance with these provisions. Although the judge did not consider the same guidelines as the Compilation of Islamic Law, namely the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2005 Article 2 paragraph (1), in principle, a marriage contract that takes place in the territory of Indonesia or abroad/outside the territorial territory of Indonesia can be carried out by the guardian judge if the whereabouts of the lineage guardian adhal or unknown. This determination has three legal consequences in the form of the transfer of guardianship authority to the guardian judge, the validity of the marriage according to religion and the state, and the protection of women's rights. However, the judge has not yet explained in detail the basis and authority of the religious court, even though the Cikarang Religious Court has the authority to try the case based on Article 49 paragraph (1) of Law Number 7 of 1989 and its amendments and Article 2 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges.
4813651524H1E022071USULAN PENGENDALIAN KUALITAS PADA PRODUK COVER ENGINE 212-53105.7A01 PESAWAT CN-212 MELALUI ANALISIS SIX SIGMA DAN FMECA DI PT XYZKualitas produk merupakan aspek yang sangat krusial dalam industri manufaktur pesawat terbang karena berpengaruh langsung terhadap keselamatan dan keandalan penerbangan. PT Dirgantara Indonesia sebagai industri kedirgantaraan nasional dituntut untuk menghasilkan komponen pesawat dengan kualitas yang tinggi dan konsisten. Namun, berdasarkan data historis, produk cover engine 212-53105.7A01 pada Work Center APESA 1 memiliki tingkat defect yang relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya defect serta menyusun usulan pengendalian kualitas guna meminimalkan defect pada produk tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Six Sigma dengan tahapan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control) yang dipadukan dengan Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA). Pada tahap Measure, kinerja kualitas dianalisis menggunakan parameter Defect per Unit (DPU), Defect per Opportunity (DPO), Defect per Million Opportunities (DPMO), dan level sigma. Hasil pengukuran menunjukkan nilai DPMO sebesar 222.222 dengan level sigma sebesar 2, yang menunjukkan bahwa kapabilitas proses masih tergolong rendah. Tahap Analyze dilakukan menggunakan FMECA untuk mengidentifikasi mode kegagalan, penyebab kegagalan, serta tingkat kritikalitas pada setiap proses produksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa defect dominan berasal dari proses drilling, setting jig, dimpling, dan riveting, dengan beberapa mode kegagalan berada pada kategori not acceptable. Selanjutnya, pada tahap Improve disusun usulan perbaikan dengan merancang standarisasi prosedur kerja berbasis Practical Problem Solving (PPS) yang difokuskan hanya pada mode kegagalan dengan kategori not acceptable berdasarkan hasil FMECA. Standarisasi prosedur kerja ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kegagalan kritis pada proses produksi. Tahap Control disajikan dalam bentuk rekomendasi untuk menjaga keberlanjutan perbaikan. Penelitian ini diharapkan dapat menurunkan tingkat defect serta meningkatkan stabilitas dan kinerja kualitas proses produksi cover engine 212-53105.7A01.Product quality is a critical aspect in the aircraft manufacturing industry as it directly affects flight safety and reliability. As a national aerospace manufacturer, PT Dirgantara Indonesia is required to produce aircraft components with high and consistent quality standards. However, historical data indicate that the engine cover product 212-53105.7A01 produced at Work Center APESA 1 has a relatively high defect rate. This study aims to identify the causes of defects and propose quality control improvements to minimize defects in the production of the engine cover 212-53105.7A01. This research applies the Six Sigma methodology using the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control) framework combined with Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA). In the Measure phase, process performance was evaluated using Defect per Unit (DPU), Defect per Opportunity (DPO), Defect per Million Opportunities (DPMO), and sigma level indicators. The results show a DPMO value of 222,222 with a sigma level of 2, indicating low process capability. The Analyze phase was conducted using FMECA to identify failure modes, their causes, and criticality levels in each production process. The analysis revealed that dominant defects originated from drilling, jig setting, dimpling, and riveting processes, with several failure modes classified as not acceptable. In the Improve phase, improvement proposals were developed by designing standard operating procedures based on Practical Problem Solving (PPS), specifically focusing on failure modes categorized as not acceptable according to the FMECA results. These standardized procedures aim to prevent the recurrence of critical failures in the production process. The Control phase is presented in the form of recommendations to ensure the sustainability of the proposed improvements. This study is expected to reduce defect rates and improve process stability and quality performance in the production of the engine cover 212-53105.7A01.
4813751527E1A021116Formulasi Pengaturan Dan Pola Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Mempromosikan Judi OnlinePromosi judi online meningkatkan praktik perjudian online yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi pengaturan tindak pidana mempromosikan judi online dalam kebijakan hukum pidana, serta menelaah pola putusan pemidanaan oleh hakim. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum berupa KUHP, UU ITE, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana promosi judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Promosi judi online diatur dalam KUHP maupun UU ITE, dalam praktiknya, terdapat disparitas besaran hukuman yang dijatuhkan oleh hakim walaupun perbuatan yang dilakukan serupa. Promosi judi online belum dijadikan sebagai dasar pembuktian TPPU karena belum dapat diterapkan secara perbarengan. Pola putusan pemidanaan menunjukkan persamaan pada dasar hukum dan kekonsistenan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan. Perbedaannya pada lamanya pidana, besaran denda, serta pertimbangan meringankan dan memberatkan, sehingga terdapat disparitas strafmaat. Saran yang diberikan bahwa pemerintah perlu mengembangkan penerapan UU ITE melalui pembaruan pengawasan digital dan kerja sama antar lembaga, sementara Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan khusus agar putusan hakim lebih konsisten, adil, dan menjamin kepastian hukum.
Online gambling promotions increase online gambling practices that cause harm to society. This study aims to analyze criminal regulations promoting online gambling in criminal law policy, and the patterns of sentencing by judges. The methods used are Normative juridical legislative approach and a case approach, using legal materials from the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and related court decisions. Online gambling promotion is stipulated in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law with a maximum penalty of 10 years imprisonment and/or a maximum fine of 10 billion rupiah. In practice, disparities in the severity of penalties imposed by judges. Online gambling promotion has not been used as a basis for proving money laundering because it cannot be applied simultaneously. Sentencing similarities in the legal basis and consistency of judges in imposing lighter penalties than those demanded. Length of the sentence, the amount of the fine, and the mitigating and aggravating considerations, resulting in disparities in strafmaat. The government needs to develop the implementation of the ITE Law through updated digital surveillance and inter-agency cooperation, while the Supreme Court needs to develop specific sentencing guidelines to ensure that judges' decisions are more consistent, fair, and guarantee legal certainty
4813851525E1A022003Kedudukan Anak Dari Perkawinan Pertama Sebagai Ahli Waris Menurut KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr)Pewarisan dalam KUH Perdata pada dasarnya memberikan kedudukan yang setara kepada seluruh anak, termasuk anak dari perkawinan pertama maupun kedua. Namun dalam praktik, sengketa sering muncul ketika pewaris melakukan perkawinan kedua dan meninggalkan keturunan dari kedua perkawinan tersebut. Anak dari perkawinan pertama kerap tidak memperoleh haknya secara penuh karena ketidakpahaman mengenai kedudukannya sebagai ahli waris golongan I. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak dari perkawinan pertama sebagai ahli waris dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr terkait pembagian harta peninggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap KUH Perdata, doktrin, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan pertama tetap memiliki hak waris yang sah dan setara dengan ahli waris golongan I dari perkawinan kedua berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata. Dan, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, khususnya dalam menilai harta warisan sebagai harta bersama yang harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris berdasarkan Pasal 128 KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan agar hakim dapat mengkualifisir unsur-unsur pewarisan yang terdapat dalam KUH Perdata, guna memberikan kejelasan dasar yuridis.Inheritance in the Civil Code basically provides equal status to all children, including children from first and second marriages. However, in practice, disputes often arise when the testator enters into a second marriage and leaves offspring from both marriages. Children from the first marriage often do not receive their full rights due to a lack of understanding regarding their position as class I heirs. This study aims to analyze the position of children from the first marriage as heirs and analyze the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 170/Pdt. G/2024/PN Jkt. Utr regarding the distribution of inheritance. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach through an analysis of the Civil Code, doctrine, and court decisions. The results of the study indicate that children from the first marriage still have legal inheritance rights and are equal to class I heirs from the second marriage, based on Article 852 of the Civil Code. And, the legal considerations of the Panel of Judges in the decision are in accordance with the provisions of the Civil Code, especially in assessing inheritance as joint property that must be separated first before the inheritance is distributed to the heirs based on Article 128 of the Civil Code. This study suggests that judges can qualify the elements of inheritance contained in the Civil Code, in order to provide clarity on the legal basis.
4813951532H1B022028EVALUASI KOEFISIEN KEKASARAN PADA SALURAN U-DITCH BERDASARKAN DURASI PEMAKAIANSistem drainase perkotaan atau pemukiman merupakan komponen vital dalam pengelolaan air permukaan yang berperan penting dalam mencegah banjir. Salah satu elemen utama dari sistem drainase yaitu saluran U-Dich yang banyak digunakan karena kekuatan structural dan kepraktisannya dalam instalasi. Namun, seiring bertambahnya usia pemakaian, karakteristik hidraulik saluran ini mengalami perubahan yang singnifikan, baik karena faktor sampah, tanah atau lumur, dan tumbuhan. Pengaliran air pada saluran U-Ditch sangat dipengaruhi pada bentuk permukaan saluran. Bentuk permukaan saluran U-Ditch dengan berbagai kondisi akan memberikan kehilangan energi yang besar karena mempunyai nilai tahanan yang besar maupun kecil sesuai dengan kondisi pada saluran U-Ditch tersebut. Studi ini dilakukan dengan metode survei lapangan diberbagai lokasi penggunaan U-Ditch dan wawancara berdasarkan fungsi dan durasi pemakaian. Data yang telah didapatkan dan dikumpulkan nantinya akan dimasukkan kedalam kedua rumus koefisien kekasaran yaitu koefisien Manning dan koefisien Chezy. Setelah semua survei lapangan dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan mendapatkan koefisien kekasaran, maka didapatkan hasil yang nantinya dapat dievaluasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, dan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai koefisien kekasaran dari saluran U-Ditch selanjutnya akan mendapatkan suatu nilai koefisien kekasaran yang bisa dibandingkan dengan studi literatur yang ada. Hasil dari metode tersebut yaitu suatu evaluasi koefisien kekasaran pada saluran U-Ditch yang telah diamati berdasarkan durasi pemakaian.Urban or residential drainage systems are vital components in surface water management, playing a crucial role in preventing floods. One of the main elements of drainage systems is the U-Ditch channel, which is widely used due to its structural strength and practicality in installation. However, as the usage duration increases, the hydraulic characteristics of these channels undergo significant changes due to factors such as debris, soil or silt, and vegetation.Water flow in U-Ditch channels is highly influenced by the channel's surface shape. The surface shape of U-Ditch channels in various conditions results in significant energy loss due to high or low resistance values corresponding to the channel's condition. This study was conducted using field survey methods at various U-Ditch usage locations and interviews based on function and usage duration. The collected data will then be input into two roughness coefficient formulas: Manning's coefficient and Chezy's coefficient. After conducting all field surveys and interviews to obtain data and determine the roughness coefficients, the results can be evaluated. From the research conducted, considering several factors influencing the roughness coefficient values of U-Ditch channels, a roughness coefficient value will be obtained that can be compared with existing literature studies. The results of this method provide an evaluation of the roughness coefficient in observed U-Ditch channels based on usage duration.
4814051533H1E019041PEMILIHAN LOKASI TERBAIK PEMASANGAN BILLBOARD PROMOSI PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI UNSOED MENGGUNAKAN METODE MULTI ATTRIBUTIVE IDEAL-REAL COMPARATIVE ANALYSIS (MAIRCA)Persaingan antar perguruan studi di Kabupaten Purbalingga menuntut setiap program studi menerapkan strategi yang efektif dan efisien dalam menarik calon mahasiswa baru. Salah satu media promosi yang dapat digunakan adalah billboard sebagai media iklan luar ruang yang memiliki jangkauan luas dan mampu memberikan paparan visual yang berulang kepada pengguna jalan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan pemilihan lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria serta menentukan lokasi terbaik pemasangan billboard promosi di Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan adalah Multi Attributive Ideal-Real Analysis (MAIRCA). Penilaian dilakukan berdasarkan berberapa kriteria, yaitu biaya dan ukuran billboard, rata rata kepadatan lalu lintas, durasi traffic light serta jarak kepada pusat keramaian. Hasil terbaik menunjukan bahwa lokasi Jl. MT Haryono Hadap Barat Merupakan alternatif terbaik dengan nilai terendah yaitu 0.0121, didukung oleh jarak yang dekat dengan pusat keramaian (750 meter) dan kepadatan lalu lintas rata rata 816 kendaraan. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi lokasi billboard terbaik sebagai media promosi program studi.Competition among higher education institutions in Purbalingga Regency requires each study program to implement effective and efficient promotional strategies to attract prospective students. One promotional medium that can be utilized is billboards as an outdoor advertising medium that has a wide reach and is capable of providing repeated visual exposure to road users. However, its effectiveness strongly depends on the accuracy of location selection. This study aims to identify the criteria and determine the best location for installing promotional billboards in Purbalingga Regency. The method used in this research is Multi Attributive Ideal-Real Analysis (MAIRCA). The evaluation was conducted based on several criteria, namely billboard cost and size, average traffic density, traffic light duration, and distance from the city activity center. The results indicate that the location on MT Haryono Street (west-facing) is the best alternative with the lowest final value of 0.0121, supported by its close distance to the activity center (750 meters) and an average traffic density of 816 vehicles. This study provides a recommendation for the optimal billboard location as a promotional medium for the study program.