1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 31.101-31.120 dari 50.046 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
3110134434E2A019056EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN INSES OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CILACAP
Dwi Kurniawan, Program Study Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Inses Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap”. Komisi Pembimbing, Ketua. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., Anggota Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban inses dan menganalisis kendala – kendala yang dihadapi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban inses. Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, data di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban inses oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap belum efektif, karena pemulihan kondisi psikis terhadap korban inses belum tercapai. Untuk pemulihan kondisi psikis korban diperlukan 3 (tiga) kali sampai dengan 5 (lima) kali kunjungan, namun dalam pelaksanaannya hanya 1 (satu) kali kunjungan saja.Kendala yang dihadapi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban inses, adalah dari Aspek Struktur yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), saat ini personil harian dalam proses perlindungan terhadap korban inses ada 7 (tujuh) orang sedangkan yang dibutuhkan adalah 15 (lima belas) orang, dengan demikian personil masih terdapat kekurangan 8 (delapan) orang, dan Aspek Kultur yaitu : Saksi korban berasal dari kalangan tidak mampu, mereka kesulitan dalam mengakses layanan hukum; Tertutupnya akses dari korban mengakibatkan kasus tersebut rentan terulang kembali; korban anak dan disabilitas terhambat dalam proses komunikasi. Dwi Kurniawan, Master of Law Study Program, Jenderal Sudirman University, "The Effectiveness of Implementing Legal Protection for Children Victims of Incest by the Office of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in Cilacap Regency". Advisory Committee, Chair. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., Member of Dr. Budiyono, S.H., M. Hum. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the implementation of legal protection for children who are victims of incest and to analyze the obstacles faced by the Office of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in Cilacap Regency in carrying out legal protection for children victims of incest. Sociological juridical approach, descriptive in nature, research location in the Office of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection, Cilacap Regency. Primary data collection by interview, secondary data literature study. The data is presented in the form of a description, the data is analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of legal protection for child victims of incest by the Office of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in Cilacap Regency has not been effective, because the recovery of the psychological condition of victims of incest has not been achieved. For the recovery of the psychological condition of the victim, it takes 3 (three) to 5 (five) visits, but in practice it is only 1 (one) visit. Constraints faced by the Office of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in Cilacap Regency in carrying out legal protection against child victims of incest, is from the Structural Aspect, namely Limited Human Resources (HR), currently the daily personnel in the process of protecting incest victims are 7 (seven) people while what is needed is 15 (fifteen) people, thus personnel are still available. lack of 8 (eight) people, and cultural aspects, namely: Witness victims come from underprivileged groups, they have difficulty in accessing legal services; The closure of access from the victim makes the case vulnerable to recurrence; child victims and disabilities are hampered in the communication process.
3110234435E2A019054PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN KESELAMATAN PASIEN DI INDONESIA DENGAN MALAYSIAKeselamatan pasien merupakan komponen yang sangat penting dalam kualitas pelayanan kesehatan agar pasien menjadi lebih aman dan terhindar dari terjadinya cedera. Keselamatan pasien dapat meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan yang tidak tepat. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, keselamatan pasien semakin diakui sebagai masalah yang penting secara global. World Health Organization (WHO) kemudian menciptakan program WHO Patient Safety yang terdiri dari 13 program untuk memfasilitasi pengembangan kebijakan dan praktik keselamatan pasien secara global untuk peningkatan keselamatan pasien di dunia. Indonesia dan Malaysia sebagai anggota WHO juga menerapkan program keselamatan pasien di negaranya, salah satunya adalah reporting and learning atas terjadinya insiden keselamatan pasien. Pelaporan insiden keselamatan pasien di Malaysia tahun 2013 sebanyak 2.769 kejadian sedangkan di Indonesia dalam rentang waktu 2006-2011 terdapat 877 kejadian. Pelaporan insiden di Indonesia masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh faktor pengaturan pelaksanaan keselamatan pasien di masing-masing negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan keselamatan pasien di Indonesia dan Malaysia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode statute approach dan comparative approach. Hasil yang didapatkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki ketentuan teknis keselamatan pasien yang berbeda namun pada poin inti dari peraturan perundang-undangan sama dan sesuai dengan pedoman WHO.Patient safety is a very important component in the quality of health services so that patients become safer and avoid injury. Patient safety can minimize the risk and prevent injury caused by mistakes due to carrying out an inappropriate action. Over the past 10 years, patient safety has been increasingly recognized as an issue of global importance. The World Health Organization (WHO) then created the WHO Patient Safety program which consists of 13 programs to facilitate the development of patient safety policies and practices globally to improve patient safety in the world. Indonesia and Malaysia as members of WHO also implement patient safety programs in their countries, one of which is reporting and learning on patient safety incidents. Reports of patient safety incidents in Malaysia in 2013 were 2,769 incidents while in Indonesia in the period 2006-2011 there were 877 incidents. Incident reporting in Indonesia is still quite low when compared to Malaysia. This is, of course, influenced by the factors governing the implementation of patient safety in each country. This article aims to analyze a comparison of patient safety settings in Indonesia and Malaysia. This research is a normative juridical research using the statute approach and comparative approach. The results obtained are that Indonesia and Malaysia have different technical provisions for patient safety but at the core points of the legislation are the same and in accordance with WHO guidelines.
3110334436E1A017320TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
PENJARA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt)		Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum
hakim dalam penerapan unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan
memberatkan terhadap pelaku anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa. Metode
pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi deskriptif analisis, Sumber data sekunder
Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pwt.,
Pengumpulan data studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis
dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut : Majelis Hakim telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana
pencurian dalam keadaan memberatkan. Bukti pelakunya anak, keterangan saksisaksi, Kartu Keluarga Nomor: 3303180311160002 menunjukan Anak lahir pada
tanggal 18 Maret 2002, Anak masih berusia 17 Tahun 11 Bulan, keterangan
terdakwa (Anak) dan barang bukti (sepeda motor) menunjuk Anak sebagai orang
yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. b) Unsur di malam hari,
peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekitar pukul
05.00 WIB di rumah kos Jl. Jatisari Nomor 3A RT 03/04 Kelurahan Sumampir,
Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Unsur dilakukan oleh dua
orang atau lebih, pelakunya yaitu Anak bersama-sama saksi F.
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 2/Pid.SusAnak/2020/PN.Pwt sudah tepat, yaitu: Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Pertimbangan terhadap fakta hukum
yang memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan; Pertimbangan alat-alat
bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; Pertimbangan
berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu keadaan yang
memberatkan dan meringankan.
The purpose of this study is to know the judge's legal considerations in the
application of criminal elements of theft in incriminating circumstances against
child offenders and to know the judge's legal considerations in imposing prison
sentences against defendants. Methods of normative juridical approach.
Descriptive specification of analysis, Secondary data source of Purwokerto
District Court Decision Number: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pwt., Collection of
literature study data, presented in the form of description and analyzed with
qualitative normative methods.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded as
follows: The Panel of Judges has applied the elements of the crime of theft in
incriminating circumstances. Evidence of child abuse, witness statements, Family
Card Number: 3303180311160002 shows the Child was born on March 18, 2002,
the child is still 17 Years 11 Months old, the defendant's statement (Child) and
evidence (motorcycle) designates the Child as a person charged with a criminal
offence. b) Elements at night, the event occurred on Friday January 31, 2020, at
around 05.00 WIB at Jl. Jatisari boarding house Number 3A RT 03/04 Sumampir
Village, North Purwokerto Subdistrict, Banyumas Regency. Elements are carried
out by two or more people, the culprit is the Child together with witness F.
The judge's legal consideration in imposing a prison sentence against the
Purwokerto District Court Decision Number: 2/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Pwt is
appropriate, namely: In accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the
Juvenile Justice System; Consideration of legal facts that meet the elements of the
article that have been charged; Consideration of evidence in the form of witness
statements and testimony of the accused; Consideration based on the provisions
of Article 197 paragraph (1) letter f kuhap is a burdensome and mitigating
situation.
3110434437E2A019046IMPLEMENTASI SISTEM FIRST TO FILE TERHADAP PEMBATALAN MEREK KARENA ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Keputusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020)Merek sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan sejak lama dan mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas. Banyaknya ciptaan menyebabkan adanya kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa yang dalam proses produksinya menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, untuk menghindari kemungkinan adanya pemalsuan atau persaingan tidak jujur. Hak kepemilikan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif dengan prinsip First to File yang berarti perolehan hak merek hanya bagi pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran. Kenyataan yang terjadi adalah masih banyak kasus penyalahgunaan merek yang dilakukan oleh pihak beritikad tidak baik. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah penerapan dari sistem First to File dalam hal hak kepemilikan merek Samgong serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian hukum yuridis-normatif yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sengketa merek Samgong dapat dikatakan bahwa sistem first to file pada sengketa tersebut belum diterapkan. Hakim juga tidak memasukkan ketentuan internasional sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa merek Samgong.Trademarks as a form of protection for Intellectual Property Rights (IPR) have been used for a long time and have an important role, because the brand is one of the strategic efforts to promote business to the wider community. The number of creations causes the need to protect goods or services which in the production process use Intellectual Property Rights, to avoid the possibility of counterfeiting or unfair competition. Mark ownership rights based on laws and regulations are obtained through a constitutive registration system with the First to File principle, which means that trademark rights are acquired only for those who register for the first time. The reality is that there are still many cases of brand abuse committed by parties with bad intentions. The main issues discussed in this paper are the application of the First to File system in terms of ownership rights to the Samgong brand and the judge's considerations in deciding cases on the Supreme Court's decision Number 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. The type of research method used in this paper is a type of juridical-normative legal research method consisting of a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The results of the study on the decision of the Supreme Court Number 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020 on the dispute over the Samgong brand, it can be said that the first to file system in the dispute has not been implemented. The judge also did not include international provisions as a consideration in deciding the dispute over the Samgong trademark.
3110534438E2A019066EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
(STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA)		Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdakwa, saksi/ahli ini tidak dihadirkan langsung dalam persidangan, artinya tidak dihadapkan langsung secara tatap muka akan menyulitkan dalam pembuktian, oleh sebab itu, menjadi perlu dijaki mengenai efektivitas pembuktian perkara tindak pidana umum dalam persidangan yang diselenggarakan secara elektronik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga serta hambatanapa saja yang terjadi pada tahap pembuktian perkara tindak pidana umum pada persidangan secara elektronik di wilayah Pengadilan Negeri Purbalingga. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yaitu peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penerapan persidangan secara elektronik terhadap sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan secara kualitatif, dengan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer yang diambil dengan cara wawancara dan observasi sehingga dapat mengetahui peradilan secara elektronik sebagai pembaharuan sistem peradilan hukum pidana dapat berlajalan dengan efektif dan efisien. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan peradilan pidana secara elektronik dapat berjalan namun belum efektiv, hal ini dikarenakan diakbatkan masih kendala antara lain, Koneksi jaringan internet yang lemah, kualitas suara dan tampilan video yang kurang jelas, kualitas suara yang tidak jelas, dan banyak penasehat hukum maupun dari terdakwa yang tidak dapat mengoperasikan perlengkapan digital untuk mengakses persidangan pidana secara elektronik.

Keywords: Peradilan Pidana, Pembuktian, Elektronik
The implementation of the trial of criminal cases electronically, the defendants, witnesses/experts are not presented directly in the trial, meaning that not being confronted face-to-face will make it difficult to prove, therefore, it is necessary to explore the effectiveness of proving general criminal cases in a trial held in a private manner. in the jurisdiction of the Purbalingga District Court as well as any obstacles that occur at the stage of proving a general criminal case in an electronic trial in the Purbalingga District Court. This research was conducted by examining library materials, namely regulations and literature related to the problem of applying electronic courts to the criminal justice system. This study uses empirical normative research methods with a qualitative approach, with the data sources in this study are primary data and secondary data. primary data taken by means of interviews and observations so that they can find out electronic justice as a renewal of the criminal law justice system can run effectively and efficiently. The results also show that the implementation of electronic criminal justice can run but is not yet effective, this is because there are still obstacles, among others, weak internet network connection, unclear voice and video display quality, unclear voice quality, and many legal advisors. as well as from defendants who are unable to operate digital equipment to access criminal proceedings electronically.
3110634439E2A019044PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN ANAK TINDAK PIDANA SODOMI
DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP
JOKO PRAMONO, Program Study Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Anak Tindak Pidana Sodomi Di Wilayah Kabupaten Cilacap”. Komisi Pembimbing, Ketua. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., Anggota Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana Sodomi di wilayah Kabupaten Cilacap. Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Unit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polres Cilacap. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, data di analisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi dan korban anak tindak pidana sodomi di wilayah Kabupaten Cilacap, belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada dasarnya LPSK tidak terlibat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban anak tindak pidana sodomi di wilayah Kabupaten Cilacap.
Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban Tindak Pidana Sodomi di wilayah Kabupaten Cilacap meliputi kendala dari Subsistem Struktur, meliputi : Kekurangan jumlah SDM karena idealnya SDM yang dibutuhkan adalah 15 (lima belas) orang namun yang ada hanya 7 (tujuh) orang, masih terdapat kekurangan 8 (delapan) orang, dan lamanya hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Cilacap, dan Subsistem Kultur, yaitu : Kondisi dan karakter korban yang berbeda-beda dan kurang terbuka karena kebanyakan malu serta takut untuk bercerita sehingga menghambat proses intervensi selanjutnya dan memakan waktu lama pelayanan di RPTC. Tertutupnya akses dari korban serta lingkungan saksi korban sodomi mengakibatkan kasus tersebut rentan terulang kembali.


Kata kunci : Pelaksanaan, Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban Anak, Tindak Pidana Sodomi
JOKO PRAMONO, Master of Law Study Program, Jenderal Soedirman University, "Implementation of Legal Protection Against Witnesses and Child Victims of the Crime of Sodomy in the Cilacap Regency Region". Advisory Committee, Chair. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., Member of Dr. Budiyono, S.H., M. Hum.
The purpose of this study is to analyze the implementation and obstacles in legal protection for children as victims of the crime of Sodomy in the Cilacap Regency area. Sociological juridical approach, descriptive in nature, Research Locations Trauma Center Protection House (RPTC) Social Service of Cilacap Regency, Office of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in Cilacap Regency, Women and Child Protection Unit (PPA) Sat Reskrim Polres Cilacap. Primary data collection by interview, secondary data literature study. The data is presented in the form of a description, the data is analyzed qualitatively.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that legal protection for witnesses and child victims of the crime of sodomy in the Cilacap Regency area has not been implemented optimally in accordance with the mandate contained in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Basically, LPSK is not involved in the implementation of legal protection for witnesses and child victims of the crime of sodomy in the Cilacap Regency area.
Obstacles in implementing legal protection for children as victims of the Crime of Sodomy in the Cilacap Regency area include constraints from the Structure Subsystem, including: Lack of human resources because ideally the required human resources are 15 (fifteen) people but there are only 7 (seven) people, still there is a shortage of 8 (eight) people, and the length of the visum et repertum results issued by the Cilacap Hospital, and the Culture Subsystem, namely: The conditions and characters of the victims are different and less open because most of them are shy and afraid to tell stories so that it hinders the process of further intervention and takes a long time to serve at the RPTC. The closed access of victims and the environment of witnesses for victims of sodomy makes the case vulnerable to reoccurrence.

Keywords: Implementation, Legal Protection, Child Witness and Victims, Crime of Sodomy
3110734440L1A017001Efisiensi Pemasaran Ikan Lemadang (Coryphaena Hippurus) di TPI Pelabuhan Perikanan Samudera CilacapPelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan tempat kegiatan usaha penangkapan dan distribusi perikanan. Salah satu hasil tangkapannya yaitu ikan lemadang (Coryphaena hippurus). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran berdasarkan pola distribusi dan penanganan serta nilai margin ikan lemadang di TPI PPSC. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode survey. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling. Analisis data yang digunakan yaitu analisis pola distribusi, margin pemasaran, efisiensi pemasaran dan fisherman’s share. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 pola distribusi. Penanganan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan es balok atau dimasukan ke dalam freezer. Berdasarkan margin pemasaran, persentase fisherman’s share, dan nilai efisiensi pemasaran dari ketiga pola yang terbentuk sudah efisien.Ocean Fishery Harbor Cilacap is one of strategic place for fishing and fishery distribution. One of the marine capture fisheries that is quite abundant is lemadang fish (Coryphaena hippurus). The objectives of research are to determine the level of marketing efficiency based on distribution and handling patterns and the value of the margin of lemadang fish in TPI PPSC. This research has been conducted using survey method. The sampling technique used is stratified random sampling. While the analysis used is the analysis of distribution patterns, marketing margins, marketing efficiency and fisherman's share. Result of research indicates there were 3 distribution patterns of lemadang fish. To maintain the quality of lemadang fish, is need to be kept in freezer or place the fish on a bed of ice cubes. The total market value of lemadang fish, the percentage of fishermen's share and the value of marketing efficiency obtained in the 3 distribution patterns is efficient.
3110834441E2A019061PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS

Masalah lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Negara maju maupun negara berkembang. Sejauh ini penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, lebih banyak diselesaikan dengan upaya penal dibandingkan dengan upaya non-penal. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin menganalisis dan memahami perluasan penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara kecalakaan lalu lintas dan akaibat hukum terhadap pelaku dengan diterapkannya konsep Restorative Justice pada perkara kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan pendekatan yuridis normative. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa konsep penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas merupakan tujuan pemidanaan karena pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerugian yang ditimbulkan kepada korban masih bisa di restorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku. Dan akibat hukum terhadap pelaku adalah berkewajiban untuk mengembalikan, mengganti atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi korban. Traffic problems are one of the problems that often occur in developed and developing countries. So far, the resolution of traffic accident cases is mostly resolved by penal efforts compared to non-penal efforts. Based on this, the author wants to analyze and understand the expansion of the application of the concept of restorative justice in solving traffic accident cases and the legal consequences for perpetrators by applying the concept of Restorative Justice in traffic accident cases. This study uses a descriptive analysis method that is a normative juridical approach. The results of this study indicate that the concept of applying restorative justice in solving traffic accident cases is the goal of punishment because imprisonment is not the best solution in resolving cases of traffic accidents, because the losses caused to victims can still be restored so that the spirit to seek recovery at once ensure the creation of a sense of justice and humanity, prioritizing the interests of victims and perpetrators. And the legal consequence of the perpetrator is the obligation to return, replace or restore all losses caused by traffic accidents caused by the perpetrators so that justice can be achieved for the victims.
Keywords: Restotative Justice, Traffic Accidents.
3110934442C1C017037PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN INDIVIDU DI KOTA TANGERANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) individu di Kota Tangerang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel yang diuji sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online kepada para responden. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kesadaran dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) individu di Kota Tangerang. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) individu di Kota Tangerang.		This study aims to determine and examine the influence of taxation awareness, tax knowledge, and tax sanctions on the compliance of Earth Taxpayers and Urban Rural Buildings individuals in Tangerang City. The method used in this study is a quantitative method. The study uses primary data and secondary data. The sample collection technique in this study was purposive sampling, with a number of samples tested as many as 100 respondents. Data collection techniques use questionnaires distributed online to the respondents. The data analysis method in this study uses the Structural Equation Model (SEM).
The results of this study indicate that taxation awareness and tax sanctions have a significant effect on the compliance of earth taxpayers and urban rural buildings individuals in Tangerang City. Knowledge of taxation has no significant effect on the compliance of individual earth taxpayers and urban rural buildings individuals in Tangerang City.
3111034443E2A019051TANGGUNG JAWAB ADMINISTRATIF
PENYELENGGARA PENGELOLAAN BIG DATA DALAM PERLINDUNGAN HAK PRIVASI MASYARAKAT
Big data merupakan salah satu teknologi dimana teknologi tersebut menjadi alternatif bagi semua pihak yang berkepentingan baik pihak individu, pemerintah, swasta ataupun pihak pihak lain yang memanfaatkan teknologi tersebut. Gaya hidup manusia modern yang harus kita turut serta dalam perkembangan zaman akan mengikuti teknologi yang berkembang apalagi sekarang dunia sedang dilanda pandemi covid-19 dimana interaksi secara langsung tatap muka sangat dibatasi guna mencegah penularan virus covid-19. Negara kita sebagai negara hukum tentu saja berkewajiban melindungi warganya dari dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaan big data baik yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dikarenakan data privasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia akan menjadi obyek pelanggaran jika pengelolaan big data ini tidak diatur secara baik oleh undang-undang. Oleh sebab itu penulis merumuskan permasalahan mengenai penyelenggara pengelolaan big data dalam memberikan perlindungan hak privasi masyarakat dan tanggung jawab hukum administratif penyelengara pengelolaan big data yang melanggar hak privasi masyarakat terhadap data yang dikelola.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data berdasarkan wawancara secara komperhensif dengan metode studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggara pengelolaan big data dalam memberikan perlindungan hak privasi masyarakat belum diatur secara khusus mengenai penyelenggara big data di Indonesia. Namun mengenai perlindungan terhadap hak privasi terhadap data pribadi telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemennya, PP No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan juga PP No. 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, oleh sebab itu setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas perlindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kedua PP tersebut diuraikan asas-asas pelindungan data pribadi berdasarkan kelaziman (best practices) telah diakomodir dalam Pasal 2 ayat (5) PP No. 71/2019 dan Pasal 33 PP No. 80/2019 serta terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut dan tanggung jawab hukum administratif penyelengara pengelolaan big data yang melanggar hak privasi masyarakat terhadap data yang dikelola adalah kewajiban administratif dari Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan yang terkait pelindungan data pribadi yaitu antara lain Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan serta Badan Pelindungan Konsumen Nasional, karena tentunya pemilik data pribadi adalah pengguna sistem sebagai konsumen.
Big data is a technology where the technology is an alternative for all interested parties, whether individual, government, private or other parties who use the technology. The lifestyle of modern humans that we must participate in in the development of the times will follow the technology that develops, especially now that the world is being hit by the COVID-19 pandemic where face-to-face interaction is strictly limited to prevent the transmission of the Covid-19 virus. Our country as a state of law is, of course, obligated to protect its citizens from the impacts of big data management, whether organized by the government or private, because data privacy which is one of human rights will become the object of violation if the management of big data is not properly regulated by law. . Therefore, the authors formulate problems regarding big data management providers in providing protection of public privacy rights and administrative legal responsibilities for big data management organizers that violate public privacy rights to managed data.
The approach method used in this research is normative juridical research with descriptive analysis specifications. The sources of legal materials contained in this study came from primary, secondary and tertiary legal materials with data collection methods based on comprehensive interviews with library research methods.
Based on the results of the study, the organizers of big data management in providing protection of public privacy rights have not been specifically regulated regarding big data operators in Indonesia. However, regarding the protection of privacy rights to personal data, it has been regulated in Law no. 23 of 2006 jo. UU no. 24 of 2013 concerning Population Administration, Law no. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 43 of 2009 concerning Archives, Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and its amendments, PP No. 71 of 2019 concerning the implementation of electronic systems and transactions and also PP No. 80 of 2019 concerning trading through electronic systems, therefore every electronic system operator should comply with legal compliance with the protection of personal data as stipulated in these laws and regulations. The two PPs describe the principles of personal data protection based onbest practices whichhave been accommodated in Article 2 paragraph (5) of PP No. 71/2019 and Article 33 of PP No. 80/2019 and there is a threat of administrative sanctions for non-compliance with these rules and the administrative legal responsibility of the organizer of big data management that violates the privacy rights of the public to the data being managed is an administrative obligation of the Ministry/Agency that has the authority related to the protection of personal data, namely the Ministry of Kominfo, the Ministry of
Trade and the National Consumer Protection Agency, because of course the owner of personal data is the user of the system as a consumer.
3111134444K1C017069Studi Kontaminasi Elektron Dan Neutron Pesawat Linac Dengan Variasi Tegangan Pemercepat Elektron Menggunakan Metode Monte Carlo.Telah dilakukan penelitian kontaminasi elektron dan neutron pesawat linac untuk mendapatkan fluks serta laju dosis kontaminan. Kontaminasi elektron berdampak buruk pada jaringan dipermukaan kulit. Apabila diperasikan diatas 7 MV maka dapat menghasilkan partikel neutron yang berdampak buruk pada jaringan yang lebih dalam. Penelitian ini dilakukan pada SSD 100 cm dan medan radiasi 10 x 10 cm. Pada energi 6 MV-25 MV terjadi kontaminasi elektron dan neutron akan tetapi pada energi 6 MV belum terlihat jejak kontaminasi neutron yang terlihat. Rata-rata kontaminasi elektron dan neutron terjadi disekitar flattening filter, kolimator dan ruang antara kolimator dan phantom. Hasil kontaminasi elektron terbesar berada pada kolimator primer yaitu mulai dari 18 % sampai 68 %. Hal ini menunjukan semakin tinggi tegangan yang digunakan semakin besar kontaminasi yang dihasilkan. Total fluks kontaminasi elektron mulai dari 2,92 x 1012 cm2/Source sampai 1,86 x 1014 cm2/Source. Untuk fluks neutron muncul mulai dari energi 15 MV dengan total fluks sebesar 1,82 x 1011 cm2/Source sampai 4,94 x 1011 cm2/Source. Untuk dosis kontaminasi elektron sesuai dengan referensi yang menyatakan bahwa kontaminasi elektron tidak berpengaruh signifikan pada kedalaman 1.5 cm. sedangkan untuk kontaminasi neutron dosis tidak terlihat.A study has been conducted research to obtain flux and dose of contaminans. Electron exposure is adversely affecting the skin’s fortified tissue. If it’s applied above 8 MV than it can produce neutron particles that impact deeper tissues. The study was conducted on an SSD 100 cm and radiation field 10 x10 cm. Of radiation fields on 6 MV-25 MV energy field has electron and neutron contamination,but 6 MV still not show signs of the neutron contamination. An averages of electron and neutron contamination occurs around flattening filters, a collator and rang between the colimator and the phantom. The largest single contamination of the electrons is in the primary colonizer, which is from 18% to 68 %. It shows the higher the voltage used, the greater the contamination generated. The higher the voltage used the higher the flux produced. Total electron contamination flux from 2.92 by 1012 cm source to 1.86 by 1014 cm/ source. For a neutron flux to start from energy 15 MV with a total flux of 1.82 by 1011 cm/ source to 4.94 x 1011 cm. source. For a dose of electron contamination with reference that states that electron contamination has no significant effect ata depth of 1.5 cm. As for neutron contamination, the dose is not visible.
3111234445E2A019029TABUNGAN EMAS DIGITAL DI E-COMMERCE TOKOPEDIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAHCoronavirus Disease 2019 yang dikenal dengan Pandemi Covid-19 berdampak pada krisis ekonomi, sehingga nilai investasi turun derastis. Hal ini berbanding terbalik dengan nilai investasi emas di Tokopedia Emas, yang transaksinya naik sampai 30 kali. Tokopedia Emas adalah tabungan emas berbasis digital hasil kerjasama antara PT Pegadaian (Persero) dan PT Pegadaian Galeri Dua Empat yang diperjualbelikan melalui e-commerce Tokopedia. Pada praktiknya, penyelenggaraan Tokopedia Emas menemui beberapa permasalahan, yakni; legalitas produk, keamanan produk, penerapan prinsip-prinsip perjanjian syariah pada lembaga yang tidak secara khusus berprinsip syariah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan Tokopedia Emas dari perspektif hukum bisnis syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen dan observasi.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kesesuaian penyelenggaraan Tokopedia Emas dengan prinsip hukum bisnis syariah tergantung total berat emas yang dimiliki konsumen. Bagi konsumen unlimited telah mengimplementasikan seluruh prinsip hukum bisnis syariah, sedangkan konsumen dengan limit kepemilikan maksimal 10 gram mengandung gharar sehingga hanya mengimplementasikan 5 dari 6 prinsip. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Tokopedia Emas adalah perlindungan hukum melalui perjanjian dan perlindungan hukum melalui perundang-undangan.
The Coronavirus Disease 2019, known as the Covid-19 Pandemic, had an impact on the economic crisis so that the investment value fell drastically. This is inversely proportional to the value of the gold investment in Tokopedia Emas, whose transactions have increased up to 30 times. Tokopedia Emas is a digital-based gold savings product that is the result of a collaboration between PT Pegadaian (Persero) and PT Pegadaian Galeri Dua Empat which is traded through Tokopedia e-commerce. In practice, the implementation of Tokopedia Emas encountered several problems, namely; product legality, product safety, application of sharia agreement principles to institutions that do not specifically apply sharia principles. Therefore, the authors are interested in researching the Tokopedia Emas review from the perspective of sharia business law. This research is normative juridical research conducted using document study and observation methods.
The results of this study indicate that the suitability of the implementation of Tokopedia Emas with the principles of sharia business law depends on the total weight of gold owned by consumers. Unlimited consumers have implemented all the principles of sharia business law, while consumers with a maximum ownership limit of 10 grams contain gharar so that they only implement 5 of the 6 principles. Forms of legal protection for Tokopedia Emas consumers are legal protection through agreements and legal protection through legislation.
3111334008C1I017002THE EFFECT OF FINANCIAL LITERACY, FINANCIAL INCLUSION, AND INTEREST IN USING E-COMMERCE ON THE PERFORMANCE OF MSMES IN CILACAP REGENCYThis research is a quantitative research with a survey method entitled "The Effect of Financial Literacy, Financial Inclusion, and Interest in Using E-commerce on The Performance of MSMEs in Cilacap Regency". Population in this research were all MSME actors in Cilacap Regency with sampling using purposive sampling, namely 96 MSME actors who could be sampled because they had met the existing criteria. Collecting data use an online questionnaire method with google form media and directly.
This research uses multiple linear regression analysis, by testing the coefficient of determination, The Goodness of Fit using F Test and T test. Based on data analysis, the results of the research show that: (1) financial literacy has a significant effect on the performance of MSMEs in Cilacap Regency, (2) financial inclusion has a significant effect on the performance of MSMEs in Cilacap Regency, (3) interest in using e-commerce has a significant effect on the performance of MSMEs in Cilacap Regency.
The implications of this research include the theoretical implications that are intended for previous research and further research and practical implications, which have aimed for The Department of Manpower, Cooperatives and SMEs, Integrated Business Service Center (PLUT) and/or the Ministry of Cooperatives and MSMEs are expected to update the latest database on the status of MSME actors who are still active or not. Then, should start reclassifying more specifically according to the field of business so that it is more accurate.This research also is expected to be useful for the Department of Manpower, Cooperatives, and SMEs to provide education in order to increase the motivation and knowledge of MSMEs regarding financial management, access to financial services, and the use of e-commerce as a marketing and sales media so that business performance can increase. In addition, MSME actors are expected to be more active in participating in socialization in order to gain knowledge about the importance of using accounting information and start marketing or selling products/services through e-commerce to be more effective and efficient in running their business.		This research is a quantitative research with a survey method entitled "The Effect of Financial Literacy, Financial Inclusion, and Interest in Using E-commerce on The Performance of MSMEs in Cilacap Regency". Population in this research were all MSME actors in Cilacap Regency with sampling using purposive sampling, namely 96 MSME actors who could be sampled because they had met the existing criteria. Collecting data use an online questionnaire method with google form media and directly.
This research uses multiple linear regression analysis, by testing the coefficient of determination, The Goodness of Fit using F Test and T test. Based on data analysis, the results of the research show that: (1) financial literacy has a significant effect on the performance of MSMEs in Cilacap Regency, (2) financial inclusion has a significant effect on the performance of MSMEs in Cilacap Regency, (3) interest in using e-commerce has a significant effect on the performance of MSMEs in Cilacap Regency.
The implications of this research include the theoretical implications that are intended for previous research and further research and practical implications, which have aimed for The Department of Manpower, Cooperatives and SMEs, Integrated Business Service Center (PLUT) and/or the Ministry of Cooperatives and MSMEs are expected to update the latest database on the status of MSME actors who are still active or not. Then, should start reclassifying more specifically according to the field of business so that it is more accurate.This research also is expected to be useful for the Department of Manpower, Cooperatives, and SMEs to provide education in order to increase the motivation and knowledge of MSMEs regarding financial management, access to financial services, and the use of e-commerce as a marketing and sales media so that business performance can increase. In addition, MSME actors are expected to be more active in participating in socialization in order to gain knowledge about the importance of using accounting information and start marketing or selling products/services through e-commerce to be more effective and efficient in running their business.
3111443618J1A019014THE ACCEPTABILITY OF IDIOMATIC EXPRESSIONS IN SHORT STORY COLLECTION “TALES OF BEEDLE THE BARD” IN GOOGLE TRANSLATION AND HUMAN TRANSLATION VERSIONSMeskipun alat penerjemah mesin seperti Google Translate (GT) mudah dan populer, alat tersebut kesulitan menghadapi nuansa budaya seperti idiom. Penelitian ini membandingkan kemampuan GT dan Human Translator (HT) dalam menerjemahkan idiom yang ditemukan dalam buku anak-anak, “Tales of Beedle the Bard.” Memanfaatkan klasifikasi idiom oleh Fernando (1996) dan kerangka penilaian kualitas terjemahan oleh Nababan dkk (2012), penelitian ini menganalisis 53 ekspresi idiomatik. Ditemukan dalam keberadaan keempat jenis idiom dalam buku ini, dengan idiom “transparan” menjadi yang paling umum. HT mencapai 44 terjemahan yang berterima (dari 53), GT hanya mampu menghasilkan 14 terjemahan. Selain itu, HT memiliki lebih sedikit terjemahan yang "kurang berterima" (9) dibandingkan dengan GT yang berjumlah 26 terjemahan. Dengan hasil tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa penerjemah manusia secara signifikan lebih mahir dalam menangani penerjemahan idiom, terutama ketika pemahaman budaya sangat penting.Despite the ease and popularity of machine translation tools like Google Translate (GT), they struggle with cultural nuances like idioms. This study compares GT's and human translators' (HT) ability to translate idioms found in a children's book, "Tales of Beedle the Bard." Utilizing Fernando's (1996) idiom classification and Nababan et al.'s (2012) translation quality assessment framework, the study analyzed 53 idiomatic expressions. The findings reveal the presence of all four idiom types within the book, with "transparent" idioms being the most common. While HT achieved an impressive 44 acceptable translations (out of 53), GT only managed 14. Additionally, HT had fewer "less acceptable" translations (9) compared to GT's 26. Conclusively, this study demonstrates that human translators are significantly more adept at handling the complexities of idiom translation, particularly when cultural understanding is crucial.
3111534447G1B017016HUBUNGAN KELENGKAPAN PENYAMPAIAN INFORMASI TINDAKAN MEDIS OLEH DOKTER GIGI DENGAN TINGKAT KECEMASAN DENTAL SEBELUM PENCABUTAN GIGI DI PUSKESMAS KALIBAGOR
Kecemasan dental adalah salah satu bentuk kecemasan, dan merupakan respon umum yang dialami seseorang sebelum dilakukan tindakan perawatan gigi. Faktor- faktor yang mempengaruhi yang timbul dari pasien itu sendiri seperti pengalaman traumatik, faktor keluarga/teman, faktor fobia alat perawatan gigi dan karakteristik pasien yakni takut dengan rasa sakit dan takut cedera/luka yang berakibat perdarahan.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kelengkapan penyampaian informasi tindakan medis dengan tingkat kecemasan dental sebelum tindakan pencabutan gigi di Puskesmas Kalibagor.Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik. Penelitian ini termasuk menggunakan metode penelitian cross-sectional. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuisioner tertulis dengan responden 78 pasien yang datang ke poli gigi puskesmas kalibagor. Hasil dianalisis menggunakan uji Chi square. Hasil penelitian ini menunjukan menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kelengkapan informasi medis dengan tingkat kecemasan dental (p<0,05).Dental anxiety is a form of anxiety and is a common response experienced by a person before dental treatment is performed. The influencing factors that arise from the patient himself are traumatic experiences, family/friend factors, phobia of dental treatment tools and, patient characteristics, namely fear of pain and fear of injury/wounds that result in bleeding. The purpose of this study was to determine the relationship between the completeness of the delivery of information on medical procedures, and the level of dental anxiety before tooth extraction at the Puskesmas Kalibagor. This research is a type of analytic observational research. This research is included in the analytic observational research with cross-sectional research methods. Data collection was carried out using a written questionnaire with 78 patients as respondents who came to the dental clinic at Puskesmas Kalibagor. The results were analyzed using the Chi square test. The results of this study indicate that there is a significant and between the completeness of medical information and the level of dental anxiety (p<0.05).
3111634448E1A016060IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN BANYUMAS
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia warga negaranya, namun jaminan ini belum sepenuhnya dapat terealisasi di negara Indonesia yang plural ini. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan) terkait dengan pencantuman kolom agama penghayat kepercayaan dalam dokumen kependudukan dianggap melanggar hak konstitusional warga negara penghayat kepercayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No.97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Serta mengetahui dan menganalisis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara penghayat kepercayaan di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap yaitu wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 di Kabupaten Banyumas dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL. Dindukcapil Kabupaten Banyumas telah mensosialisasikan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, melakukan pendataan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Banyumas, dan menerbitkan KK bagi penghayat kepercayaan. 		The 1945 Constitution guarantees the protection of the human rights of its citizens, but this guarantee has not been fully realized in this plural Indonesian country. Article 61 section (1) and section (2) juncto Article 64 section (1) and section (5) of Law No. 23 of 2006 on Population Administration juncto Law No. 24 of 2013 on Amendments to Law No. 2006 on Population Administration (Population Administration Act) related to the inclusion of religious columns of belief in population documents are considered to violate the constitutional rights of citizens of the country of belief. The purpose of this study is to know and analyze the legal considerations of Constitutional Court judges in deciding case No.97/PUU-XIV/2016 on the review of the Population Administration Act against the 1945 Constitution, and to analyze the implementation of the Constitutional Court decision No.97/PUU-XIV/2016 against the protection of the constitutional rights of citizens of the faith in Banyumas Regency. The research method used is a normative juridical method approach with a statutory approach and a case approach. The data used in this research is secondary data and primary data as a complement to interviews.
Based on the results of the research, it was concluded that Article 61 section (1) and section (2) juncto Article 64 section (1) and section (5) of the Population Administration Law are contrary to Article 1 section (3), Article 27 section (1), Article 28 D section (1), and Article 28 I section (2). The implementation of the Constitutional Court Decision No.97/PUU-XIV/2016 in Banyumas Regency was carried out in accordance with the Circular Letter of the Director General of Population and Civil Registration Number: 471.14/10666/DUKCAPIL. Regional Population and Civil Registrasi of Banyumas Regency has socialized the Constitutional Court's decision, conducted a data collection of believers in the Banyumas Regency area, and issued Family Card for believers.
3111734449E2A019057Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Agama (Studi Pada Komunitas Ahmadiyah di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)Hak kebebasan
beragama dan berkeyakinan telah dijamin oleh konstitusi bertujuan untuk
menciptakan kehidupan masyarakat yang nyaman dan tentram dalam memeluk agama
dan keyakinannya tanpa adanya diskriminasi. Namun hasil survey yang dilakukan
The Wahid Institute dan SETARA institute menunjukkan bahwa negara belum dapat
memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap warga negaranya,
bahkan pemerintah menjadi pelaku tindak kekerasan kebebasan beragama dan
berkeyakinan, salah satu korban tindak kekerasan adalah Jamaah Ahmadiyah. Oleh
sebab itu peneliti akan menggali faktor-faktor yang menyebabkan Jamaah Ahmadiyah
Indonesia menjadi objek kekerasan di Banjarnegara Dan bagaimana kebijakan
kriminal dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang berbasis agama di
Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian
deskriptif analitis. Sumber yang digunakan dalam penelitian berasal dari data primer
dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara
dan data sekunder dengan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan cara
reduksi data, display data, dan kesimpulan dan disajikan dalam bentuk teks narasi.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan Jamaah
Ahmadiyah Indonesia menjadi Objek kekerasan di Banjarnegara yakni Masyarakat
Banjarnegara yang beragama mayoritas golongan Sunni masih memiliki sifat
Intoleransi terhadap Jamaah Ahmadiyah, tersebarnya Pamphlet yang mengatakan
bahwa Jamaah Ahmadiyah Indonesia merupakan organisasi terlarang, dan
keberpihakan Bupati Banjarnegara terhadap islam mayoritas dengan mengeluarkan
Surat Peringatan tentang Penghentian Kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Kab.
Banjarnegara. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan
yang dilatarbelakangi agama di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
secara penal diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 1
UU PNPS dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudman No. 48 tahun 2020 sebagaimana
Perubahan Peraturan Ombudsman No 26 Tahun 2017 tentang Maladministrasi dan
Kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana kekerasan secara Non Penal
antara lain: Kepolisian melakukan pemantauan dan melakukan pencegahan dengan
memantau pergerakan masyarakat baik Jamaah Ahmadiyah maupun Non Ahmadiyah,
kemudian melakukan pendekatan kepada Jamaah Ahmadiyah dengan cara
memediasi. Kepolisian melakukan Kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat
Beragama dalam guna menjaga perdamaian dan menyadarkan pentingnya toleransi
antar umat beragama.		The right to freedom of religion and
belief has been guaranteed by the constitution, as regulated in Article 28E paragraph
(1), Article 28I paragraph (1), Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution. The
guarantee provided by the constitution is of course aimed at creating a comfortable
community life. and peaceful in embracing their religion and belief without
discrimination. However, the results of a survey conducted by The Wahid Institute
and the SETARA institute show that the state has not been able to fulfill the rights of
freedom of religion and belief to its citizens, even the government is the perpetrator
of violence against freedom of religion and belief, one of the victims of violence is the
Ahmadiyya Community. Therefore, the researcher will explore the factors that cause
the Indonesian Ahmadiyya Community to become the object of violence in
Banjarnegara. The approach method used in this research is sociological juridical
research. The sources of legal materials contained in this study came from primary,
secondary and tertiary legal materials with data collection based on in-depth
interviews and literature studies which were processed and analyzed by descriptive
analysis methods. Based on the results of the study, it was found that the factors that
caused the Indonesian Ahmadiyya Jama&#39;at to become the object of violence in
Banjarnegara, namely the Banjarnegara community whose religion was the majority
still had an intolerance towards Islamic theological differences. Banjarnegara,
Pamphlet who said that the Indonesian Ahmadiyya Jamaat was a forbidden
organization. Criminal policies in tackling violent crimes with religious backgrounds
in Banjarnegara Regency, Central Java Province are penally regulated in Article
156a of the Criminal Code and Non-Penal policies for overcoming violent crimes,
including: The police conduct monitoring and prevention by monitoring community
movements Both the Ahmadiyya and Non-Ahmadiyya Congregations, then
approached the Ahmadiyya Community by mediating by talking softly so as not to get
carried away by emotions. The Police collaborate with the Religious Harmony
Forum to communicate and equalize perceptions in order to maintain peace and
realize the importance of tolerance between religious communities.
3111843721B3A017001ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTOR KLINIKOPATOLOGI, EKSPRESI mRNA RESEPTOR PROGESTERON, MERLIN DAN P53 DENGAN GRADING MENINGIOMA ORBITAMeningioma orbita dapat terjadi gangguan visual, penonjolan mata, pandangan ganda kelainan saraf optikus yang berdampak pada penurunan tajam penglitan yang akhirnya akan menyebabkan kebutaan. Gangguan visual yang dapat sembuh setelah reseksi total pada meningioma orbita hanya sekitar 2,9%. Perilaku meningioma orbita sulit untuk diprediksi. Banyak faktor yang terlibat dalam perkembangan tumor ini dan salah satunya adalah mutasi gen supresor tumor p53 dan inaktivasi gen NF2 dalam pembentukan merlin. Produk dari protein NF2 yaitu merlin dilaporkan mengganggu stabilitas p53 melalu downregulasi Mdm2. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) derajat keganasan / grading dan ekspresi reseptor progesteron (PR) pada meningioma orbita merupakan nilai prognosis yang berguna dalam manajemen pengobatan meningioma orbita. Data mengenai kejadian dan patogenesis meningioma orbita di Indonesia belum ada, sehingga diperlukan penelitian analisis hubungan antara faktor klinikopatologi, ekspresi mRNA reseptor progesterone, merlin dan p53 dengan derajat keganasan (grade) meningioma orbita.
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara faktor klinik dengan grading meningioma orbita, menganalisis hubungan antara faktor patologi dengan grading meningioma orbita, menganalisis hubungan antara ekspresi merlin dengan grading meningioma orbita, menganalisis hubungan antara ekspresi P53 dengan grading meningioma orbita, dan menganalisis hubungan antara ekspresi mRNA reseptor progesteron dengan grading meningioma orbita.
Penelitian ini adalah analitik observasional crossectional, dengan jumlah Sampel 44 pasien meningioma orbita yang telah diagnosis baik klinis, radiologis dan histopatologi di laboratorium patologi anatomi PMN RS Mata Cicendo dan RS Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2017-2020. Analisis data menggunakan SPSS versi 25, dimana analisis klinikopatologi dengan grading menggunakan uji chi square, dilanjutkan analisis regresi logistic. Analisis statistik untuk ekspresi merlin dan p53 dengan grading menggunakan uji Mann Whitney. Kemudian dilakukan pemeriksaan ekpresi mRNA PR dengan q-PCR dianalisis menggunakan Uji Kruskal-Wallis, dilanjutkan dengan Uji post hoc Mann-Whitney dengan p<0,05.
Berdasarkan hasil penelitian meningioma orbita, terjadi pada perempuan, usia 30-44 tahun. Proporsi tertinggi grade 1 adalah meningotelial meningioma 14 (31,8%), grade 2 adalah atypical meningioma 9 (20,9%), grade 3 adalah anaplastic meningioma 3 (6,8%). Gejala klinis berupa papil atrofi, visus, proptosis dan hyperostosis terdapat perbedaan bermakna antara grade 1, grade 2 dan grade 3. Analisis regresi logistik menunjukkan hiperostosis berhubungan secara bermakna dengan grading meningioma orbita sebagai faktor risikonya. Tidak terdapat hubungan antara ekpresi P53 dengan grading meningioma orbita. Namun berdasarkan hasil uji analisis grade 3 meningioma orbita mempunyai kecenderungan memiliki ekpresi p53 yang positif dibandingkan ekspresi yang negatif. Selain itu hasil analisis menunjukkan tidak terdapat hubungan antara ekpresi merlin dengan grading meningioma orbita. Namun berdasarkan hasil analisis grade 3 meningioma orbita mempunyai kecenderungan memiliki ekpresi merlin yang negatif dibandingkan ekspresi yang positif. Hubungan antara ekspresi merlin dengan p53 pada hasil analisa menunjukan ekpresi merlin negatif, kecenderungan memiliki ekpresi p53 yang positif. Ekspresi mRNA PR pada meningioma orbita grade 1 sampai grade 3 mengalami penurunan dimana ekpresi mRNA PR pada grade 1 sebesar 21.69±44.35, grade 2 sebesar 20.39±26.30 dan grade 3 sebesar 1.25±0,85. Hasil uji kruskal wallis dengan nilai p = 0,007 maka paling tidak terdapat perbedaan ekpresi mRNA PR antara dua kelompok grade meningioma orbita, dilanjutkan dengan uji Mann Whitney menunjukkan hasil tidak terdapat perbedaan ekspresi mRNA PR antara kelompok grade 1 dan grade 2 (p = 0,947), terdapat perbedaan ekspresi mRNA PR antara kelompok grade 1 dan grade 3 (p = 0,002) dan terdapat perbedaan ekspresi mRNA PR antara kelompok grade 2 dan grade 3 (p = 0,013)
Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah ekspresi reseptor progesteron semakin menurun seiring dengan peningkatan grading meningioma orbita. Meningioma orbita yang mengekspresikan merlin negatif memiliki kecenderungan mengkresikan p53 yang positif, dimana hal tersebut terjadi pada grade 3 meningioma orbita, yang mungkin menjadi peran kunci tumorogenesis meningioma orbita.. Pemeriksaan Ekspresi mRNA reseptor progesteron, merlin dan p53 dapat dijadikan pemeriksaan rutin yang juga bisa disandingkan dengan pemeriksaan grading meningioma sehingga dapat menjadikan nilai tambah informasi klinis, membantu menilai sifat meningioma orbita dan manajemen tindak lanjut yang lebih efektif.


Meningioma orbita can occur visual disturbances, protrusion of the eye, double vision abnormalities of the optic nerve which have an impact on a sharp decrease in skin which will eventually cause blindness. Visual disturbances that can be cured after complete resection of the orbital meningioma are only about 2.9%. The behavior of orbital meningiomas is difficult to predict. Many factors are involved in the development of this tumor and one of them is the mutation of the tumor suppressor gene p53 and the inactivation of the NF2 gene in the formation of merlin. The product of the NF2 protein, merlin, is reported to the unstability of p53 through downregulation of Mdm2. According to the World Health Organization (WHO), progesterone receptor (PR) grading and expression in orbital meningiomas is a useful prognostic value in the treatment management of orbital meningiomas. Data on the incidence and pathogenesis of orbital meningioma in Indonesia do not yet exist, so research is needed on the relationship between clinicopathology, expression of mRNA progesterone receptor, merlin and p53 with grading meningioma orbita.
This study aims to analyze the relationship between clinical factors with grading of orbital meningioma, analyze the relationship between pathological factors with grading of orbital meningioma, analyze the relationship between merlin expression with grading of orbital meningioma, analyze the relationship between P53 expression with grading of orbital meningioma, and analyze the relationship between mRNA progesterone receptor expression with grading of orbital meningioma.
This study is a crossectional observational analysis, with a total of 44 samples of orbital meningioma patients who have been diagnosed both clinically, radiologically and histopathologically in the anatomical pathology laboratory of Hasan Sadikin Hospital Bandung in 2017-2020. Data analysis using SPSS version 25, where clinicopathological analysis with grading using chi square test, followed by logistic regression analysis. Statistical analysis for merlin expression and p53 with grading using the Mann Whitney test. Then mRNA PR expression examination with q-PCR was analyzed using the Kruskal-Wallis Test, followed by the Mann-Whitney post hoc test with p < 0.05.
The results of meningioma orbita research, occurs in women, aged 30-44 years. The highest proportion of grade 1 is meningothelial meningioma 14 (31.8%), grade 2 is atypical meningioma 9 (20.9%), grade 3 is anaplastic meningioma 3 (6.8%). Clinical symptoms in the form of papil atrophy, visus, proptosis and hyperostosis there are statistically significant differences between grading orbital meningioma. Logistic regression analysis showed hyperostosis was significantly associated with grading orbital meningioma as a risk factor. No relationship between P53 expression and orbital meningioma grading. However, based on the results of grade 3 analysis, orbital meningiomas have a tendency to have a positive p53 expression compared to negative expression. In addition, the results of the analysis showed no relationship between Merlin expression and grading meningioma orbita. However, based on the results of grade 3 analysis, orbital meningiomas have a tendency to have negative Merlin expression compared to positive expression. The relationship between merlin expression and p53 in the analysis results shows negative merlin expression, tendency to have positive p53 expression.
PR expression in orbital meningioma grade 1 to grade 3 decreased where mRNA PR expression in grade 1 was 21.69±44.35, grade 2 was 20.39±26.30 and grade 3 was 1.25±0.85.The results of the Kruskal Wallis test with a value of p = 0.007 then at least there is a difference in mRNA PR expression between the two groups of orbital meningioma grade, continued by the Mann Whitney test with the results there is no difference in mRNA PR expression between grade 1 and grade 2 groups (p = 0.947), there is a difference in mRNA PR expression between grade 1 and grade 3 groups (p = 0.002) and there is difference in mRNA PR expression between grade 2 and grade 3 groups (p = 0.013).
The conclusion obtained from this study is that the decreases expression of progesterone receptors as the orbital meningioma grade increases. Orbital meningiomas that express negative merlin have a tendency to positive p53, which occurs in grade 3 orbital meningiomas, which may be a key role in orbital meningioma tumorogenesis. Progesterone receptors, merlin and p53 expression test can be used as routine test so that it can be used as an added velue of clinical information and behavioral features of the orbital meningioma and more effective follow-up management.
3111935052D1A015050PENGARUH JARAK TRANSPORTASI DOC TERHADAP PRODUKTIVITAS AYAM BROILER PADA KANDANG CLOSED HOUSEPenelitian berjudul “Pengaruh Jarak Transportasi DOC Terhadap Produktivitas Ayam Broiler pada Kandang Closed House” telah dilaksanakan pada tanggal 13 September 2021 sampai 13 Januari 2022, bertempat di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas ayam broiler yang berasal dari dua hatchery yang jarak dengan kandang berbeda. Penelitian dilakukan dengan metode survei, dengan sasaran penelitian pemilik peternakan Wardandy Farm. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling di Wardandy Farm. Pemilihan sampel diambil menggunakan ayam broiler yang berasal dari hatchery dengan jarak 625 km (periode pemeliharaan 1) dan 56 km (periode 2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat badan rata rata untuk periode pemeliharaan 1 adalah 2,10 kg/ekor dan untuk periode 2 adalah 2,12 kg/ekor dengan umur panen pada peiode 1 adalah 37 hari dan periode (2) 32 hari, tingkat mortalitas/kematian dari periode pemeliharaan 1 sebesar 11,42%, pada periode 2 sebesar 2,23% dari populasi periode pemeliharaan 1 yaitu 39.000 ekor dan periode (2) 38.000 ekor. FCR periode pemeliharaan 1 adalah 1,558 untuk FCR periode 2 adalah 1,529. Untuk IP (Indeks Performa) periode pemeliharaan 1 adalah 317% dan Periode 2 adalah 424%. Disimpulkan bahwa produktivitas periode 2 lebih baik dibanding periode pemeliharaan 1.The study entitled "The Effect of DOC Transportation Distance on Broiler Chicken Productivity in Closed House Cages" was carried out from September 13, 2021 to January 13, 2022, located in Jakenan District, Pati Regency, Central Java. This study aims to determine the productivity of broiler chickens from two hatcheries that are at different distances from the cage. The research was conducted using a survey method, with the target of research being Wardandy Farm owners. The sampling technique used is purposive sampling at Wardandy Farm. The selection of samples was taken using broilers from hatcheries with a distance of 625 km (period 1) and 56 km (period 2). The results showed that the average body weight for period 1 was 2.10 kg/head and for period 2 was 2.12 kg/head with harvest age in period 1 was 37 days and period (2) 32 days, the mortality rate was from period 1 of 11.42%, in period 2 of 2.23% of the population of period 1, namely 39,000 individuals and period (2) 38,000 individuals. The FCR of period 1 is 1.558 for the FCR of period 2 is 1.529. For IP (Performance Index) period 1 is 317% and Period 2 is 424%. It was concluded that the productivity of period 2 was better than period 1
3112035507E1A017011KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASA 2 AYAT (1) JUNCTO PASAL 8 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN NOMOR 44/PDT.SUS-PAILI/2020/PN NIAGA.JKT.PSTLembaga kepailitan merupakan salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan sengketa utang piutang dalam dunia bisnis. Perseroan bernama PT Pazia Retailindo sebagai debitor mendapat pinjaman utang dari PT Dana Kaya dan Ambar Bawono sebagai kreditornya dengan ketentuan harus utang tersebut harus dilunasi kepada PT Dana Kaya pada 2 bulan setelah pinjaman diberikan dan kepada Ambar Bawono pada 3 bulan setelah pinjaman diberikan. Namun, debitor tidak pernah melakukan pembayaran utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka kreditor mengajukan permohonan pailt terhadap debitor berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara PT Pazia Retailindo.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendeketan perundang-undang serta dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara naratif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kreditor selaku pemohon pailit terhadap debitor telah memenuhi syarat pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang secara garis besar pemohon pailit telah membuktikan secara sederhana adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya 2 (dua) kreditor atau lebih terhadap termohon pailit.		Bankruptcy institutions are one of the options to solve debt problem in the business aspect. Company named PT Pazia Retailindo has obtained a debt loan from PT Dana Kaya and Ambar Bawono with the condition that the loan must be refund 2 (two) months to PT Dana Kaya and 3 (three) months to Ambar Bawono. However, the debtor has never made a debt payment in accordance with the agreed time, then the creditor submits an application for bankruptcy against the debtor based on Article 2 section (1) and Article 8 section (4) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts toward PT Pazia Retailindo.
Research method used is normative juridical legal research with regulation approach and with descriptive research spesifications. Data collections methods were secondary data through library research with the method of presenting data in narrative texts and presented systematically.
Based on research result, it can be concluded that the creditor as the applicant dor bankruptcy against he debtor has fulfilled the requirement for bankruptcy in accordance with Article 2 section (1) and Article 8 section (4) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, most of the bankrupt applicants have simply proven the existence of debt that have matured and can be collected and the existence of two or more creditor against the bankruptcy respondent.