1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 31.081-31.100 dari 50.060 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
3108134417E1A017183ANALISIS LEGALITAS PENGGUNAAN KADAVER TANPA IDENTITAS DALAM RANGKA KEPERLUAN PRAKTIKUM PENDIDIKAN ILMU KEDOKTERANPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian penemuan hukum in concreto. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan metode analisis normatif kualitatif, content analysis dan comparative analysis. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengaturan mengenai legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya legalitas hukum dan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan pengesahan hukum terhadap pengguna cadaver tanpa identitas sehingga dapat secara legal dalam menggunakan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan pengaturan mengenai penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran yang di tingkat bawah telah berpedoman pada peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran meliputi: tanggung jawab menjalankan sanksi pidana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia; tanggung jawab melaksanakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, akan tetapi tidak disebutkan bentuk sanksi administratif tersebut.This study aims to determine the synchronization of the legality of the use of unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum and to determine the form of legal responsibility of unidentified cadaver users for the purposes of medical science education practicum. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and an analytical approach. This research uses the specification of research on the inventory of laws and regulations, research on the level of legal synchronization, and research on legal findings in concreto. The data collection method used is a literature study and a study of legislation with the methods of qualitative normative analysis, content analysis and comparative analysis. The results of the study found that the regulation regarding the legality of using unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum in the structure of Indonesian legislation has shown the legality of the law and the level of synchronization. This means that the Indonesian laws and regulations have provided legal ratification for unidentified cadaver users so that they can legally use unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum and regulations regarding the use of unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum at the level The lower level has been guided by the higher level regulations. The legal responsibilities of cadaver users without identity for the purposes of medical science education practicum include: responsibility for carrying out criminal sanctions based on Article 20 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 1981 concerning Clinical and Anatomical Corpse Surgery and Transplantation of Instruments or Human Tissues; the responsibility for carrying out administrative sanctions based on Article 20 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 1981 concerning Clinical Corpse Surgery and Anatomical Corpse Surgery and Transplantation of Instruments or Human Tissues, however, the form of the administrative sanctions is not stated.
3108234275E1A017324CERAI GUGAT KARENA JUDI (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat
Nomor: 2641/pdt.G/2020/PA.JB)
CERAI GUGAT KARENA JUDI
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor:2641/pdt.G/2020/PA.JB)
Oleh :
Dinar Setyawan
E1A017324

ABSTRAK
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya dalam perkawinan sering terjadi rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan karena sering dilakukan perjudian. Sehingga menyebabkan pada kebutuhan lahir batin yang berakibat perselisihan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena judi terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2641/pdt.G/2020/PA.JB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normaif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai cerai gugat karena judi pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2641/pdt.G/2020/PA.JB menunjukan bahwa pertimbangan hukum Hakim hanya mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dilengkapi dengan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 33 Undang – Undang Perkawinan.
Kata kunci : Cerai Gugat Karena Judi
DIVORCED BECAUSE OF GAMBLING
(Judicial Review Of West Jakarta Religion Court Decision No. 2641/pdt.G/2020/PA.JB)
By :
Dinar Setyawan
E1A017324

ABSTRACT
Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead, but in reality, in marriage, there are often unhappy households due to frequent gambling. On inner and outer needs that result in disputes.
The problem in this study is about how the judge's legal considerations in deciding divorce cases due to gambling against the West Jakarta Religious Court Decision Number: 2641/pdt.G/2020/PA.JB. Methods used in this research is normative juridical, specification prescriptive research analysis, the study data collection techniques literature available with inventory, the data collected then presented in the form of narrative text and qualitative normative analysis.
Based on the results of research and discussion regarding divorce due to gambling in the West Jakarta Religious Court Decision Number: 2641/pdt.G/2020/PA.JB shows that the judge's legal considerations are only based on Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 Jo . Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law. According to the researcher, the judge's legal considerations in deciding divorce cases are complemented by Article 19 letter (a) Government Regulation number 9 of 1975 and Article 33 of the Marriage Law.
Keywords : Divorced Because Of Gambling
3108334418C1A014033Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Penggilingan Padi (Rice Milling Unit) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten BanyumasPada penelitian ini dilakukan Analisis Kelayakan Usaha Penggilingan Padi di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Dari 34 penggilingan padi yang ada di Kecamatan Pekuncen diambil 8 penggilingan padi sebagai sampel penelitian menggunalan metode convenience Sampling. Analisis kelayakan usaha ini dilakukan untuk mengetahui biaya produksi dan pendapatan usaha penggilingan padi skala kecil serta untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha penggilingan padi di Kecamatan Pekuncen. Setelah dilakukan identifikasi biaya-biaya apa saja yang timbul dalam aktivitas penggilingan padi didapatkan empat komponen biaya dalam aktivitas penggilingan padi. Empat komponen biaya tersebut adalah biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan pendapatan. Analisis kelayakan usaha penggilingan padi mengacu kepada kriteria kelayakan NPV (Net Present Value), Net B/C (Benefit/Cost), PP (Payback Period). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan menunjukan bahwa semua sampel penelitian mendapatkan nilai NPV > 0, Net B/C > 1 dan juga Payback Period (PP) kurang dari 5 tahun. Hasil analisa kelayakan usaha tersebut menunjukan bahwa usaha tersebut layak dan memiliki potensi pengembangan usaha yang masih sangat besar.In this study, the Rice Milling Business Feasibility Analysis was conducted in Pekuncen District of Banyumas Regency. Of the 34 rice mills in Pekuncen District, 8 rice mills were taken as research samples using convenience sampling methods. This business feasibility analysis is conducted to find out the production costs and income of small-scale rice milling businesses and to find out the level of feasibility of rice milling business in Pekuncen Subdistrict. After identifying the costs incurred in rice milling activities obtained four components of costs in rice milling activities. The four components of these costs are investment costs, operating expenses, maintenance costs and revenue. Rice milling business feasibility analysis refers to the eligibility criteria of NPV (Net Present Value), Net B/C (Benefit/Cost), PP (Payback Period). Based on the results of research and data analysis that has been done shows that all research samples received NPV values > 0, Net B / C > 1 and also Payback Period (PP) less than 5 years. The results of the business feasibility analysis show that the business is feasible and has a very large business development potential.
3108434419A1C114040Analisis Trend Penjualan Anggrek Dendrobium di Taman Mini Indonesia Permai Jakarta Timur (Kasus Antika Anggrek)Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu provinsi yang menunjukkan daerah konsumen anggrek cukup besar. Semakin menariknya peluang bisnis yang ada pada komoditas anggrek tersebut, menjadikan banyak pelaku usaha atau perusahaan baru yang ikut dalam persaingan di industri tanaman hias, salah satunya adalah Antika Anggrek. Peningkatan penjualan anggrek dendrobium menyebabkan perolehan laba setiap tahunnya. Besarnya perolehan laba akan berpengaruh pada perhitungan kriteria investasinya. Selanjutnya digunakan analisis trend untuk mengetahui kecenderungan trend penjualan anggrek dendrobium dimasa yang akan datang. Oleh karenanya peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk 1) mengetahui biaya dan pendapatan, 2) mengetahui kelayakan usaha dari aspek finansialnya, 3) mengetahui perkiraan penjualan dan harga jual anggrek dendrobium untuk tiga tahun kedepan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian dilakukan pada tanggal 5 April – 5 Mei 2019. Penelitan dilaksanakan pada Taman Anggrek Indonesia Permai Kavling 20 Antika Anggrek. Analisis data yang digunakan adalah Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Pay Back Period (PBP) dan analisis trend.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk penjualan anggrek dendrobium pada tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah sebesar Rp.3.300.527.610 dan pendapatan sebesar Rp.229.579.393. Secara finansial usaha anggrek dendrobium yang dijalankan tersebut masih berada dalam kondisi layak dengan hasil perhitungan kriteria investasi NPV sebesar 86.118.963, IRR sebesar 30,51%, Net B/C sebesar 2, dan PBP sebesar 3 tahun 6 bulan. Hasil analisis trend menunjukkan bahwa penjualan dan harga jual dari usaha anggrek dendrobium tersebut akan mengalami peningkatan untuk tiga tahun kedepan.		Special Capital Region of Jakarta is one of the provinces that shows the area of the largest consumers of orchids. The more interesting business opportunities that exist in the commodity of orchids, making many businesses or new companies who participated in the competition in the industry of ornamental plants, one of which is Antika Anggrek. The increase in sales of orchids dendrobium leads to profit every year. The size of the profit will have no effect on the calculation of the investment. Furthermore, the used trend analysis to determine the trend of the trend in sales dendrobium orchid in the future. So, the researchers want to do research with the aim to 1) determine the costs and revenues, 2) determine the feasibility of the business from the financial aspects, 3) determine the sales forecast and the selling price of dendrobium orchid, for the next three years.
The method used in this research is a case study. The research was conducted on 5 April - 5 May 2019. Research conducted at Taman Anggrek Indonesia Permai Kavling 20 Antika Anggrek. Data analysis used is Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C), Pay Back Period (PBP), and trend analysis.
The results showed that the total cost incurred for the sale of dendrobium orchid in the year 2014 to the year 2018 amounted to Rp.3.300.527.610 and income of Rp.229.579.393. the business of dendrobium orchid that run are still in decent condition with the results of the calculation of the investment criteria NPV of 59.014.286, IRR of 30,51%, Net B/C by 2, and PBP by 3 years and 6 months. The results of the trend analysis shows that the sales and the selling price of the business dendrobium orchid will be increased for the next three years.
3108534446H1D016043PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA DENGAN METODE DESIGN THINKING PADA APLIKASI SISDES 2.0Sisdes (Sistem Informasi Desa) merupakan platform pelayanan publik yang berfokus terhadap pelayanan di tingkat daerah yang dikembangkan oleh Ultranesia. Pengguna aplikasi Sisdes yaitu pemerintah desa mengalami beberapa kendala dalam proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat serta menginginkan adanya penambahan fitur yang lebih modern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan indikator waktu pada setiap tugas yang diberikan. Indikator waktu tersebut akan menujukan sejauh mana pengguna dapat dengan mudah dalam menyelesaikan tugasnya. Metode pengambilan data yang digunakan sebelum proses pembuatan prototype adalah wawancara dan observasi terhadap tiga pengguna yang merupakan perangkat desa dan warga desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan Design Thinking dengan melakukan proses emphaty, define, ideate, prototype dan testing untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi pengguna, sehingga penulis menemukan gagasan baru sebagai solusi dari permasalahan yang ada, yaitu merancang aplikasi android Sisdes 2.0 dengan beberapa fitur seperti cetak surat mandiri, marketplace UMKM dan sosial media desa. Berdasarkan hasil pengujian, semua partisipan dapat menyelesaikan tugas dengan baik yang artinya perancangan aplikasi Sisdes 2.0 sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna.Sisdes (Village Information System) is a public service platform that focuses on regional services developed by Ultranesia. Users of Sisdes application, who is the village government, have some problems in the administrative process and service to the villagers and wanted the addition of more modern features. This study aims to provide solutions in solving these problems. This study uses time indicators for each task given. The time indicator will show the extent to which the user can easily complete the task. The data collection method used before the prototyping process was interviews and observations of three users who were village officials and villagers. The method used is a Design Thinking approach by carrying out the process of empathy, define, ideate, prototype and testing to identify problems faced by users, so the authors find new ideas as solutions to existing problems, namely designing the Sisdes 2.0 android application with several features such as letter printing. independent, MSME marketplace and village social media. Based on the test results, all participants can complete the task well, which means that the design of the Sisdes 2.0 application is in accordance with the wishes and needs of the user.
3108634421D1A017075SUPLEMENTASI RDP (RUMEN DEGRADABLE PROTEIN) DAN UDP (UNDEGRADABLE PROTEIN) DALAM RANSUM DOMBA TERHADAP DEGRADASI BAHAN KERING DAN BAHAN ORGANIK DALAM RUMEN SECARA IN VITROPenelitian “Suplementasi RDP (Rumen Degradable Protein) Dan UDP (Undegradable Protein) Dalam Ransum Domba Terhadap Degradasi Bahan Kering Dan Bahan Organik Dalam Rumen Secara In Vitro”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suplementasi RDP dan UDP dalam ransum domba terhadap degradasi bahan kering dan degradasi bahan organik secara in vitro. Materi penelitian yang digunakan adalah cairan rumen 3 ekor domba sebagai sumber inokulum, ransum perlakuan yang disuplementasi RDP (urea-zeolit) dan UDP (bungkil kedelai terproteksi tanin kondensasi). Metode penelitian secara in vitro menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah R1 = ransum basal (silase rumput gajah 30%, konsentrat 70%) + RDP 1% dan UDP 1% ; R2 = ransum basal + RDP 1% dan UDP 2% ; R3 = ransum basal + RDP 1% dan UDP 3% ; R4 = ransum basal + RDP 2% dan UDP 1% ; R5 = ransum basal + RDP 3% dan UDP 1%. Variabel yang diukur adalah degradasi bahan kering dan degradasi bahan organik pada inkubasi 48 jam. Hasil penelitian menunjukan bahwa suplementasi RDP dan UDP pada ransum domba tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai degradasi bahan kering dan bahan organik. Penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian suplementasi RDP dan UDP dalam ransum domba secara in vitro tidak menganggu aktivitas mikroba dalam rumen.Research "Supplementation of RDP (Rumen Degradable Protein) and UDP (Undegradable Protein) in Sheep Ration on In Vitro Degradation of Dry Matter and Organic Matter in Rumen". This study aims was determine the effect of RDP and UDP supplementation in sheep rations on dry matter degradation and in vitro organic matter degradation. The research material used were the rumen fluid of 3 sheep as a source of inoculum, treatment rations supplemented with RDP (urea-zeolite) and UDP (soybean meal protected by condensation tannins). The in vitro research method used a completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 5 replications. The treatments tested were R1 = basal ration (30% elephant grass silage, 70% concentrate) + 1% RDP and 1% UDP; R2 = basal ration + RDP 1% and UDP 2% ; R3 = basal ration + RDP 1% and UDP 3% ; R4 = basal ration + RDP 2% and UDP 1% ; R5 = basal ration + RDP 3% and UDP 1%. The variables measured were dry matter degradation and organic matter degradation at 48 hours incubation. The results showed that supplementation of RDP and UDP in sheep rations had no significant effect (P>0.05) on the value of dry matter and organic matter degradation. It can be concluded that the administration of RDP and UDP supplementation in sheep rations in vitro did not interfere with rumen microbial activity.
3108734420G1B017024PENGARUH PEMBERIAN MINYAK ZAITUN TERHADAP JUMLAH OSTEOBLAS DI DAERAH TARIKAN PADA PROSES PERGERAKAN GIGI ORTODONTIK MARMOT MODEL DIABETESRemodeling tulang adalah aktivitas seluler tulang alveolar pada proses resorpsi dan aposisi yang melibatkan osteoblas. Remodeling tulang dapat berjalan tidak optimal karena kurangnya osteoblas pada penderita diabetes. Minyak zaitun diketahui mengandung farilic acid, caffeic acid, dan coumaric acid yang bekerja mengurangi stress oksidatif sehingga dapat meningkatkan osteoblas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian minyak zaitun terhadap jumlah osteoblas pada pergerakan gigi ortodontik model marmot diabetes. Jenis penelitian ini merupakan eksperimental laboratoris dengan rancangan post-test only control group design. Sampel berjumlah 25 marmot jantan, dibagi menjadi 5 kelompok yaitu marmot diabetes dengan perlakuan minyak zaitun dosis 0,7, 1,05, 1,4 ml/hari, aquades, dan marmot sehat pemberian aquades. Pengambilan sampel dilakukan hari ke-15 pasca pemberian gaya mekanik ortodontik dan perlakuan untuk dihitung jumlah osteoblasnya. Hasil perhitungan jumlah osteoblas pada kelompok marmot diabetes dengan perlakuan minyak zaitun dosis 0,7, 1,05, 1,4 ml/hari, aquades, dan marmot sehat pemberian aquades secara berturut-turut adalah 2,900±0,678, 4,320±0,497, 5,920±0,46, 0,200±0,200, 1,320±0,415. Hasil penelitian menunjukkan pemberian minyak zaitun meningkatkan jumlah osteoblas signifikan (p>0,05) dibandingkan kontrol dan terdapat perbedaan signifikan setiap penambahan dosisnya dengan jumlah osteoblas tertinggi pada dosis 1,4 ml/hari. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh pemberian minyak zaitun terhadap jumlah osteoblas pada pergerakan gigi ortodontik model marmot diabetes.Bone remodeling is an alveolar cellular activity on resorption and apposition involving osteoblasts. Bone remodeling can not be work optimally because of the lack of osteoblasts on diabetics. Olive oil is known to contain ferulic acid, caffeic acid, and coumaric acid which work to reduce oxidative stress so that increased the osteoblast. The purpose of this study was to determine the effect of olive oil on the number of osteoblasts on orthodontic tooth movement in a diabetic Cavia cobaya model. This study is experimental in vivo laboratory with a post-test-only control group design. Twenty-five male Cavia cobaya were randomly divided into 5 groups which are diabetic Cavia cobaya with treatment olive oil dose 0,7 (P1), 1,05 (P2), 1,4 (P3) ml/day, and aquades (K1), also healthy Cavia cobaya with aquades (K2). Sampling was carried out on the 15th day after applying orthodontic mechanical force and treatment to calculate the number of osteoblasts. The calculation result of the osteoblasts’ number on the diabetic Cavia cobaya with olive oil treatment with dose 0,7; 1,05; 1,4 ml/day, aquades, and the healthy cavia cobaya with aqaudes treatment sequentially are 2,900±0,678(P1), 4,320±0,497(P2), 5,920±0,46(P3), 0,200±0,200(K1), 1,320±0,415(K2). The result shows that olive oil significantly increased the number of osteoblasts (p>0,05) compared to the control and there was a significant difference in each additional dose with the highest number of osteoblasts at a dose of 1,4 ml/day. The conclusion of this study is that there was an effect of giving olive oil on the number of osteoblasts on orthodontic tooth movement in a diabetic Cavia cobaya model.
3108834422F1F017014Strategi Indonesia dalam Menghadapi Resolusi Uni Eropa terkait Pembatasan Impor Minyak Sawit dalam Kerangka Sustainable Development Tahun 2018-2020Penelitian yang berjudul “Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Resolusi Uni Eropa Terkait Pembatasan Impor Minyak Sawit Dalam Kerangka Sustainable Development Tahun 2018 – 2020” ini memiliki fokus penelitian untuk menganalisis bagaimana strategi Indonesia sebagai aktor negara dalam hal ini untuk melakukan berbagai upaya upaya menghadapi adanya resolusi dari parlemen Uni Eropa terkait adanya kebijakan pembatasan impor minnyak sawit Indonesia dimana langkah yang ditempuh oleh pihak Indonesia dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep Strategi serta konsep Sustainable Development atau biasa disebut sebagai konsep pembangunan berkelanjutan dimana kedua konsep tersebut yang melatarbelakangi segala upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi adanya resolusi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk memperjuangkan sawitnya agar dapat terus diterima oleh Uni Eropa dan bahkan oleh dunia karena dalam segala bentuk kegiatan produksi minyak sawit Indonesia telah memenuhi prinsip prinsip keberlanjutan terhadap lingkungan. The research entitled "Indonesia's Strategy in Facing the European Union Resolution Regarding Palm Oil Import Restrictions in the Framework of Sustainable Development in 2018 - 2020" has a research focus to analyze how Indonesia's strategy as a state actor in this case is to make various efforts to deal with a resolution from the parliament. The European Union is related to the policy of restricting imports of Indonesian palm oil where the steps taken by the Indonesian side are carried out wisely and sustainably. This research is analyzed using the Strategy concept and the concept of Sustainable Development or commonly referred to as the concept of sustainable development where these two concepts are the background of all efforts made by Indonesia in dealing with the resolutions issued by the European Union to fight for its palm oil so that it can continue to be accepted by the European Union and even by the world because in all forms of Indonesian palm oil production activities have complied with the principles of environmental sustainability.
3108934423C1G017047FACTORS AFFECTING PERSON’S PREFERENCE FOR USING JOGLOSEMARKERTO TRAIN DURING COVID-19 PERIODPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah persepsi terhadap; pandemi Covid-19, protokol kesehatan, pendapatan seseorang, harga tiket kereta api Joglosemarkerto, harga barang substitusi seperti bus dan travel, serta kualitas pelayanan mempengaruhi preferensi seseorang dalam menggunakan kereta api Markas Joglose untuk tujuan Purwokerto- Rute Yogyakarta dan Yogyakarta-Purwokerto. Penelitian ini menggunakan data primer dengan pengambilan sampel dilakukan melalui kuesioner online. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan rumus Zikmundh. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah (1) Persepsi seseorang terhadap preferensi seseorang dalam menggunakan Kereta Api Joglosemarkerto berpengaruh signifikan dan negatif terhadap hipotesis (2) Persepsi seseorang terhadap protokol kesehatan terhadap preferensi seseorang dalam menggunakan KA Joglosemarkerto berpengaruh signifikan dan positif (3) Persepsi seseorang terhadap harga tiket kereta api Joglosemarkerto terhadap preferensi seseorang dalam menggunakan kereta api Joglosemarkerto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap hipotesis. Implikasi dari penelitian ini adalah protokol kesehatan merupakan suatu keharusan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 guna memberikan rasa aman bagi pengguna layanan kereta api Joglosemarkerto.This study aims to determine and analyze whether the perception of; the Covid-19 pandemic, health protocols, a person's income, the price of the Joglosemarkerto train ticket, the price of substitute goods such as buses and travel, and the quality of service affect a person's preference in using the Joglosemarkerto train for the Purwokerto-Yogyakarta and Yogyakarta-Purwokerto routes. This study uses primary data with sampling conducted through an online questionnaire. The number of samples in this study amounted to 100 respondents with the Zikmundh formula. The analytical tool used in this study is multiple linear regression.The results of this study are (1) One's perception of one's preferences in using the Joglosemarkerto Train has a significant and negative effect on the hypothesis (2) One's perception of the health protocol on one's preferences in using the Joglosemarkerto Train has a significant and positive effect (3) One's perception of Joglosemarkerto train ticket price on one's preference in using Joglosemarkerto train has a significant and negative effect on the hypothesis. The implication of this research is that the health protocol is a must that aims to prevent the spread of Covid-19 in order to provide a sense of security for users of the Joglosemarkerto train service.
3109034632K1A017037SINTESIS KARBOKSIMETIL KITOSAN MAGNETIK DAN APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA MALACHITE GREENZat warna malachite green banyak dimanfaatkan terutama di industri tekstil. Namun, limbah zat warna malachite green berbahaya jika masuk ke perairan. Oleh karena itu, keberadaan zat warna dalam limbah industri harus ditangani secara tepat agar tidak membahayakan lingkungan. Salah satu metode yang dapat digunakan pada proses pengolahan limbah zat warna adalah metode adsorpsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sintesis karboksimetil kitosan magnetik sebagai adsorben zat warna malachite green serta kapasitas adsorpsinya. Sintesis karboksimetil kitosan magnetik dilakukan dengan menginteraksikan hasil dari sintesis karboksimetil kitosan dengan nanopartikel Fe3O4. Penelitian adsorpsi malachite green oleh karboksimetil kitosan magnetik dilakukan dengan variasi pH, waktu kontak, dan konsentrasi zat warna. Karboksimetil kitosan magnetik dikarakterisasi menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR) dan kemampuan adsorpsinya diuji terhadap zat warna malachite green dengan Spektrofotometer UV-Vis. Berdasarkan penelitian diperoleh panjang gelombang maksimum malachite green sebesar 617 nm dengan kondisi adsorpsi optimum pada pH 4 dan waktu kontak 60 menit. Adsorpsi zat warna malachite green oleh karboksimetil kitosan magnetik mengikuti persamaan isoterm Langmuir dengan energi adsorpsi sebesar -370,795 J/molMalachite green has been widely used, especially in textile industry. However, the waste water containing malachite green dyes is dangerous if it enters the water. Therefore, the presence of dyes in industrial waste must be handled appropriately so it will not endanger the environment. One of some method that can be used in the processing of dyestuff waste is adsorption method. The purpose of this research was to determinate the synthesis of magnetic carboxymethyl chitosan as adsorbent for malachite green dyes and their adsorption capacity. Synthesis of magnetic carboxymethyl chitosan was carried out by interacting the results of the synthesis of carboxymethyl chitosan with Fe3O4 nanoparticles. Research on the adsorption of malachite green by magnetic carboxymethyl chitosan was carried out with variations in pH, contact time, and dye concentration. Magnetic carboxymethyl chitosan was characterized by Fourier Transform Infrared (FTIR) and tested against malachite green adsorption with UV-Vis spectrophotometer. Based on the research, the maximum wavelength of malachite green was 617 nm with optimum adsorption conditions at pH 4 and contact time of 60 minutes. The adsorption of malachite green dye by magnetic carboxymethyl chitosan followed the Langmuir isotherm equation with an adsorption energy of -370,795 J/mol.
3109134424E1A017264PENERAPAN DIVERSI DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENADAHAN DI POLSEK PURWOKERTO UTARADiversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut diversi dapat menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan. Dengan implementasi ide diversi sangat diperlukan dalam proses peradilan anak, karena dalam praktiknya diversi masih kurang efektif atau jarang digunakan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak, penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan diversi dalam tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan penadahan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Purwokerto Utara melibatkan beberapa pihak. Proses diversi kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan musyawarah, dan hasil putusan diversi yaitu mengembalikan ke pihak orang tua untuk dilaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap pelaku. Faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Purwokerto Utara yaitu faktor hukum,sulitnya anak dimintai keterangan oleh Penyidik kendala dimana adanya batas waktu penyidikan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor penegak hukum yaitu belum adanya persamaan satu persepsi antara penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Pengadilan (Hakim) dalam suatu penerapan pasal dan kurangnya jumlah penyidik. Faktor masyarakat, pemahaman masyarakat mengenai suatu Undang-Undang yang masih kurang
khususnya orang tua pelaku dalam menyelesaikan proses diversi. Kata kunci: Diversi, Anak, Penadahan		Diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside of criminal justice. Diversion of juvenile justice processes or so-called diversion can avoid the negative effects of judicial processes. With the implementation of the idea of diversion, it is very necessary in the juvenile justice process, because in practice diversion is still less effective or rarely used.
This study aims to determine the implementation of diversion against cases of criminal acts of detention committed by children and to determine the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of diversion to cases of criminal acts of detention committed by children, this study uses a sociological juridical method with descriptive research specifications. The types and sources of data used are primary data and secondary data.
Based on the results of the study, it is known that the application of diversion in the investigation stage of children who are detained in the jurisdiction of the North Purwokerto Sector Police involves several parties. The process of diversion of cases of criminal acts of detention committed by children is carried out by deliberation, and the result of the diversion decision is to return it to the parents for supervision, guidance, and mentoring of the perpetrators.
Supporting and inhibiting factors in the implementation of diversion to cases of criminal acts of detention committed by children in the jurisdiction of the North Purwokerto Sector Police, namely legal factors, the difficulty of children being questioned by investigators, obstacles where there is a time limit for investigations specified in Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System. Law enforcement factors are the absence of a common perception between law enforcers, namely the Police, Prosecutors, Courts (Judges) in an article application and the lack of investigators. Community factors, public understanding of a law that is still lacking, especially the parents of the perpetrators in completing the diversion process.

Keywords: Diversion, Children, Retention
3109234425E1A016105PERLINDUNGAN HUKUM REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS DALAM UPAYA KESEHATANPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan
hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi refraksionis optisen dan optometris
dalam upaya kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (state approacah), pendekatan analititis
(analitical aproach), serta pendekatan konseptual (conseptual approach).
Spesifikasi penelitian yang digunakan merupakan inventarisasi hukum positif,
taraf sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil
penelitian ini menunjukkan pengaturan perlindungan hukum refraksionis optisien
dan optometris dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah
menunjukkan adanya sinkronisasi yang artinya bahwa peraturan yang
mengandung perlindungan hukum refraksionis optisien dan optometris dengan
derajat lebih rendah telah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat lebih
tinggi. Bentuk perlindungan hukum refraksionis optisien dan optometris dalam
struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi: jaminan
pengaturan mengeluarkan pendapat; jaminan pengaturan memilih dan dipilih
menjadi pengurus; jaminan pengaturan membela diri; jaminan pengaturan
mengikuti semua kegiatan organisasi; jaminan pengaturan mendapatkan manfaat
dari upaya organisasi profesi untuk mensejahterakan anggotanya; jaminan
pengaturan mendapatkan pelayanan administrasi profesi dari pengurus; jaminan
pengaturan perlindungan hukum; jaminan pengaturan mendapatkan informasi
yang lengkap dan jujur dari pasien/klien dan/atau keluarganya; jaminan
pengaturan melaksanakan pekerjaan sesuai kompetensi; jaminan pengaturan
menerima imbalan jasa profesi; jaminan pengaturan perlindungan terhadap risiko
kerja; jaminan pengaturan mendapatkan perlakuan yang sesuai dangan harkat dan
martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; jaminan pengaturan
pengembangan profesi; jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima
pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan peraturan; jaminan pengaturan
hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		This study aims to determine the synchronization of protection settings laws and forms of legal protection for optical refractionists and optometrists in health efforts in the structure of Indonesian legislation. The research method used is the normative juridical method with statutory approach (state approacah), analytical approach (analytical approach), as well as a conceptual approach (conceptual approach). The research specification used is an inventory of positive law, the level of legal synchronization and legal discovery in concreto. Types of data that used is secondary data obtained from literature study. Results This study shows the legal protection arrangements for optisian refractionists and optometrists in the laws and regulations in Indonesia have indicates the existence of synchronization which means that the rules contains the legal protections of optometrist and optometric refraction with lower degrees have been based on rules that have higher degrees tall. Legal protection forms for optometrist and optometrist refraction in the structure of laws and regulations in Indonesia, including: guarantees setting out opinions; guarantee setting pick and choose be a manager; guarantee of self-defense arrangements; setting guarantee follow all organizational activities; guarantee setting benefit from the efforts of professional organizations to prosper their members; guarantee arrangements for obtaining professional administration services from the management; guarantee legal protection arrangements; guarantee setting get information complete and honest information from patients/clients and/or their families; guarantee arrangements for carrying out work according to competence; setting guarantee receive professional service fees; guarantee of risk protection arrangements work; guarantee that the arrangement will receive treatment that is in accordance with the dignity and worth of human dignity, morals, decency, and religious values; setting guarantee professional development; guarantee arrangements to deny the recipient's wishes health services that are contrary to regulations; setting guarantee other rights in accordance with the provisions of the legislation.
3109334427H1B017057KETAHANAN RAVELLING PADA CAMPURAN COLD MIX ASPHALT CATIONIC
SLOW SETTING (CSS) DENGAN VARIASI BEBAN DAN KECEPATAN		Banyaknya penggunaan aspal panas berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global. Maka dari
itu diperlukannya suatu inovasi penggunaan aspal yang meminimalisir pembakaran. Cold Mix Asphalt atau
Campuran Aspal Emulsi Dingin (CAED) merupakan campuran aspal yang memiliki keunggulan yaitu mudah
dalam proses pengolahannya serta lebih ramah lingkungan karena tidak membutuhkan pembakaran. CAED
memiliki stabilitas lebih rendah dibandingkan aspal panas, maka dari itu perlu diadakannya penelitian
ketahanan CAED terhadap kerusakan jalan. Salah satu kerusakan yang paling umum terjadi pada perkerasan
lentur adalah kerusakan ravelling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar aspal residu optimum
CAED yang memenuhi spesifikasi dan pengaruh variasi beban dan kecepatan terhadap ketahanan ravelling
pada CAED yang didapat dari nilai abrasi. Metode pengujian yang digunakan adalah Uji Marshall dan Uji
Abrasi dengan menggunakan alat Marshall dan Abrasion test sederhana. Kesimpulan dari hasil pengujian kadar
aspal residu optimum CAED diperoleh kadar aspal sebesar 9,5% yang didapat setelah pengujian Marshall.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kecepatan lebih berpengaruh terhadap kerusakan ravelling jika
dibandingkan dengan peningkatan beban. Rata-rata persentase peningkatan nilai abrasi akibat kenaikan beban
dari 8 kg ke 13 kg sebesar 118% sedangkan rata-rata kenaikan nilai abrasi akibat kenaikan kecepatan dari 30
km/jam ke 50 km/jam dan 50 km/jam ke 80 km/jam sebesar 131%. Pengujian benda uji yang direndam (wet
test) pada suhu 60oC selama 24 jam mengalami peningkatan nilai abrasi jika dibandingkan dengan pengujian
kering (dry test) dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 33%.		The massive use of hot mix asphalt contributes to increasing global warming. Therefore, innovation is
needed in the use of asphalt to minimize combustion. Cold Mix Asphalt or Campuran Aspal Emulsi Dingin (CAED)
is an asphalt mix that has the advantage of being easier to process and more environmentally friendly because it
doesn't need to be burned. CAED has a lower stability than hot asphalt, so there is a need to study the damage
resistance of CAED to roads. One of the most common defects of flexible pavement is ravelling. This study aimed
to determine the composition of the CAED response specifications and the effect of load and speed variation on
the wear resistance of the CAED obtained from the ravelling value. The test methods used are the Marshall test
and the Marshall instrument wear test and the simple wear test. The conclusion of the CAED composition in this
study meeting the specifications was that the asphalt content of 9,5% was obtained after the Marshall test. The
results of this study indicate that an increase in speed has a greater effect on aircraft damage than an increase in
ravelling. The average percentage increase in wear value due to increase in load from 8 kg to 13 kg was 118%
while the average increase in wear value due to increase in speed from 30 km/h to 50 km/h and 50 km/h to 80
km/h 131% hour. The 24 hour wet test at 60°C showed an increased wear value compared to the dry test, with an
average percentage increase of 33%.
3109434426E1A016253PENERAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
Nomor: 1/Pid.B/2021/PN Pwt)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pwt. Metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis, Sumber Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian, dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Majelis Hakim telah penerapan unsur - unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, terdakwa : Iwan Setiawan Bin H. Rahmat adalah orang yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, karena menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak yaitu: membawa kabur Handphone milik konter HP Putra Wilujeng, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4F warna Putih. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.B/2021/PN Pwt., sebagai berikut : a) Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP; b) Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP berupa : keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim telah memenuhi syarat minimal alat bukti; c) Pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Setiawan Bin H. Rahmat, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penipuan, melawan hak
This study aims to determine the application of the elements of the criminal act of fraud and to determine the basis of the judge's legal considerations in imposing a sentence on the defendant in the Purwokerto District Court Decision Number 1/Pid.B/2021/PN Pwt. Normative juridical approach method. Specifications Descriptive research analysis, secondary data sources include legislation, literature. Collecting data with literature study, presented in the form of a description, analyzed by qualitative normative methods.
Based on the results of the research, it is known that the Panel of Judges has implemented elements of the criminal act of fraud, as regulated and threatened with criminality in Article 378 of the Criminal Code. All of these elements have been fulfilled. Thus, it can be stated that the defendant: Iwan Setiawan Bin H. Rahmat is a person who must be held criminally responsible in this case, because he benefits himself by fighting the rights, namely: taking away the cellphone belonging to the Putra Wilujeng cellphone counter , with reason and deceit, as well as with composing false words to persuade people to give something in the form of: 1 (one) unit of White Oppo Reno 4F cellphone.
The basis of the judge's legal considerations in imposing a sentence on the defendant in the Purwokerto District Court Decision Number 1/Pid.B/2021/PN Pwt., as follows: a) Consideration of legal facts that meet all the elements as formulated in Article 378 of the Criminal Code; b) Evidence based on the evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code in the form of: statements of witnesses and statements of the defendant, the legal considerations of the Panel of Judges have met the minimum requirements for evidence; c) Consideration of mitigating and aggravating factors for the defendant, based on the provisions of Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code.
The Panel of Judges sentenced the defendant Iwan Setiawan Bin H. Rahmat to imprisonment for 8 (eight) months; Determined that the defendant remains in custody.

Keyword: Crime, Fraud, against rights
3109535384F1C016022STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATIONS DALAM MEMBANGUN CITRA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA BENGKEL VESPA MATIC BINALLESCOOTER)Penelitian ini berisi mengenai proses kegiatan analisa strategi mempertahankan citra baik yang dilakukan oleh bengkel binalle scooter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang digunakan Binallescooter untuk membangun citra perusahaan serta seberapa efektif strategi yang diterapkan oleh pihak perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, hasil metode tersebut diolah menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan Strategi Marketing Public relations yang telah dilakukan oleh Binallescooter dalam membangun citra perusahaan adalah dengan menggunakan tiga taktik, yaitu Push Strategy, memanfaatkan media sosial terutama instagram untuk meningkatkan eksistensi dan menarik perhatian konsumen. Pull Strategy dengan mengadakan progam atau event yang berkaitan dengan komunitas vespa khususnya di daerah Barlingmascakeb secara rutin agar anggota komunitas maupun masyarakat umum tertarik dengan jasa maupun produk dari Binallescooter. Sedangakan Pass Strategy yang dilakukan adalah melakukan Word of mouth Marketing yang biasanya dilakukan oleh konsumen sebelumnya kepada calon konsumen. Efektivitas dari strategi yang diterapkan Binallescooter sudah cukup baik. Melalui progam atau promosi yang dilakukan Binallescooter cukup mendapatkakn trend positif terhadap keberlangsungan perusahaan. Terlihat ketika konsumen mengetahui eksistensi perusahaan di sosial media dan melalui obrolan konsumen ke calon konsumen.This study contains the process of strategy analysis activities to maintain a good image carried out by the binalle scooter workshop. This study aims to find out what strategy Binallescooter uses to build a company's image and how effective the strategy implemented by the company is. This study uses data collection methods in the form of interviews and documentation, the results of these methods are processed using 3 stages, namely data reduction, data presentation and data inference. The results of this study indicate that the Marketing Public Relations Strategy that has been carried out by Binallescooter in building the company's image is to use three tactics, namely Push Strategy, utilizing social media, especially Instagram to increase existence and attract consumer attention. Pull Strategy by holding programs or events related to the Vespa community, especially in the Barlingmascakeb area on a regular basis so that community members and the general public are interested in services and products from Binallescooter. While the Pass Strategy is doing word of mouth marketing which is usually done by previous consumers to potential customers. The effectiveness of the strategy implemented by Binallescooter is quite good. Through the program or promotion carried out by Binallescooter, it is enough to get a positive trend towards the sustainability of the company. It can be seen when consumers know the company's existence on social media and through consumer chats with potential customers.
3109634429E2A019023Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kunjungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Pada Masa Pandemi COVID 19Lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah institusi pembinaan bertujuan untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas II A Nusakambangan terus berbenah untuk memperbaiki fasilitas pelayanan publik yang ada di area lapas, dari mulai area parkir dilakukan penataan, ruang kunjungan yang dibuat lebih nyaman, tempat bermain anak dan ruang laktasi yang disiapkan untuk para tamu kunjungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas pelayanan publik Pada Kunjungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Pada Masa Pandemi COVID 19? 2) Apasaja kendala dalam melakukan pelayanan publik Pada Kunjungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Pada Masa Pandemi COVID 19? Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelayanan publik pada kunjungan di lembaga pemasyarakatan narkotika Kelas IIA Nusakambangan tersebut belum efektif sesuai dengan. Terkait dengan hal tersebut, bahwa efektivitas pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakata Narkotika Klas IIA Nusakambangan telah berupaya semaksimal mungkin agar lapas narkotika Klas IIA Nusakambangan semakin maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk keluarga warga binaan pemasyarakatan yang ingin mengunjungi keluarga yang sedang menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Penitentiary as a coaching institution aims to make inmates in prison. The Class II A Narcotics Penitentiary in Nusakambangan continues to improve to improve the existing public service facilities in the prison area, starting from the parking area, making the visiting room more comfortable, children's play area and lactation room prepared for visiting guests. The formulation of the problem in this study are: 1) How is the effectiveness of public services at the Visit of Inmates at Class IIA Nusakambangan Narcotics Correctional Institution during the COVID-19 Pandemic? 2) What are the obstacles in providing public services during the Visit of Inmates at the Class IIA Nusakambangan Narcotics Correctional Institution during the COVID-19 Pandemic? The author uses a sociological juridical approach. Based on the results of the study that public services during visits to the Class IIA Nusakambangan narcotics penitentiary have not been effective in accordance with. In this regard, the effectiveness of public services at the Nusakambangan Class IIA Narcotics Penitentiary has made every effort so that the Class IIA Nusakambangan narcotics prison is maximized in providing the best service for families of correctional inmates who want to visit families who are undergoing a period of coaching in prison.
3109734430E1A015259Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama (Studi Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt)Perkawinan di Indonesia diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Penemrintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk orang Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa (1) Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menuangkan rumusan permasalahan sebagai berikut; pertimbangan hukum hakim dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan dan pelaksanaan perkawinan antar umat berbeda agama. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Historis dan Perundang-Undangan.
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, dapat diambil simpulan yaitu, hakim telah mengesahkan perkawinan antar umat berbeda agama, karena telah dilaksanakan menurut Agama Katolik. Sehingga perkawinan antar umat berbeda agama yang dilakukan dengan Agama Katolik telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pelaksanaan perkawinan antar umat berbeda agama yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perkawinan non-islam dan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan pencatatannya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.		Marriage is governed in Indonesia by Law No. 1 of 1974 on Marriage, Government Regulation No. 9 of 1975 on the Implementation of Law No. 1 of 1974 on Marriage, and the Compilation of Islamic Law applies to Muslims. Marriage is an inner birth link between a man and a woman as husband and wife with the goal of building a joyful and eternal family (home) based on the Supreme Deity, according to Article 1 of the Marriage Law. Marriage is legitimate if performed in accordance with the law of each religion and belief, and every marriage is registered in accordance with the applicable laws and regulations, according to Article 2 of Law No. 1 of 1974.
The author pours a formula of the problem based on the backdrop of the problem stated above; the judge's legal considerations in connection to the legality of marriage and the execution of marriage between individuals of different religions. The problem was studied using research methodologies. With a Historical and Legislative perspective, the author will apply normative legal research.
Based on the findings of the research and discussion, it may be concluded that the court has legalized interfaith marriage because it was carried out according to the Catholic religion. As a result, marriages between persons of various religions performed under the auspices of the Catholic Church have complied with the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number. 1 of 1974 on Marriage. Non-Islamic marriages and marriages determined by the court of registration are performed at the Office of the Population and Civil Registry, according to the provisions of Article 34 and Article 35 letter an of Law Number 23 of 2006 on Population Administration, which state that non-Islamic marriages and marriages determined by the court of registration are performed at the Office of the Population and Civil Registry.
3109834431E1A015192Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (Studi Penetapan Pengangkatan Anak Kota Tual Nomor 0002/Pdt.p/2016/PA.Tl)Kehadiran anak merupakan salah satu tujuan dari adanya perkawinan yaitu untuk menyambung keturunan dan kelestarian harta kekayaan, akan tetapi terkadang semua itu terbentur pada takdir illahi dimana kehendak untuk memperoleh anak meskipun setelah bertahun-tahun tak kunjung dikaruniai anak, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar. Jika demikian, penerus silsilah kerabat dan keluarga tersebut terancam putus atau punah. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA TI menunjukkan bahwa Pemohon belum menikah tetapi telah mengajukan pengangkatan anak yang mana Pemohon belum memenuhi beberapa syarat sebagai calon orang tua angkat.
Rumusan masalah dari perkara ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA TI)? Penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan metode pendekatan studi kasus, spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, lokasi penelitian Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman, Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, dan media internet yang berasal dari website resmi, data yang digunakan adalah sekunder dan analisis yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA TI, maka dapat di simpulkan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak mendasar pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang Ketentuan Umum Pengangkatan Anak. Pasal 39 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002. 2. Akibat hukum pengangkatan anak dalam perspektif Perundnag-Undangan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Thun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Pasal 1 Angka 9 anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membersarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
The presence of children is one of the goals of marriage, namely to connect offspring and preserve property wealth, but sometimes it all collides with divine destiny where the desire to have children even after years of not being blessed with children, while the desire to have children is very large. If so, the successor to the lineage of relatives and families is in danger of breaking up or becoming extinct. Determination Number 0002/Pdt.P/2016/PA TI indicates that the Applicant is not married but has proposed adoption of a child in which the Applicant has not fulfilled several requirements as prospective adoptive parents.
The formulation of the problem in this case is what is the basis for the judge's legal considerations in granting the application for adoption of a child by a single parent (Determination Number 0002/Pdt.P/2016/PA TI)? The author conducted research using a qualitative-normative research method with a case study approach, descriptive-analytical research specifications, the research location of the Technical Implementation Unit of the General Sudirman University Library, the Scientific Information Center of the Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, and internet media originating from the official website, data used is secondary and the analysis used is qualitative.
The results of the study indicate that based on Determination Number 0002/Pdt.P/2016/PA TI, it can be concluded that the judge in granting the application for adoption is based on Article 1 paragraph (9) Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection jo. Article 171 letter (h) Compilation of Islamic Law concerning General Provisions for Adoption of Children. Article 39 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002. 2. The legal consequences of adopting a child in the perspective of the legislation are based on Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Protection Article 1 Number 9 Adopted child is a child whose rights are transferred from the family environment of parents, legal guardians, or people who are responsible for the care, education, and rearing of the child, into the family environment of his adoptive parents based on a court decision or decision.
3109934432C1I017011Determinants Factor of Digital Zakat Payment by Indonesian MuzakkiCollecting zakat using a digital platform is an innovation carried out by amil zakat institutions which are expected to be able to increase zakat collection. Even so, from year to year there is still a gap between the potential of zakat and the realization of zakat. So this study aims to determine the effect of performance expectancy, effort expectancy, social influence, education and trust on muzakki's intention in paying zakat using a digital platform. The population in this study is the Indonesian Muslim community. The sample of this study is 107 people samples are sampling selection using purposive sampling method with the criteria the Indonesian Muslim community who had experienced paid zakat using a digital platform. The results of this study indicate that: (1) Performance expectancy positively affect the muzakki intention in paying zakat using a digital platform; (2) Effort expectancy does not affect the muzakki intention in paying zakat using a digital platform; (3) Social influence does not affect the muzakki intention in paying zakat using a digital platform; (4) Trust positively affect the muzakki intention in paying zakat using a digital platform; (5) Education does not affect the muzakki intention in paying zakat using a digital platform.Pengumpulan zakat menggunakan platform digital merupakan inovasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yang diharapkan mampu meningkatkan perolehan zakat. Meskipun begitu dari tahun ke tahun masih terdapat gap antara potensi zakat dan realisasi zakat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh performance expectancy, effort expectancy, social influence, education dan trust terhadap minat muzakki membayar zakat menggunakan platform digital. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim Indonesia. Sampel penelitian ini berjumlah 107 responden yang didapat dari penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu masyarakat muslim Indonesia yang pernah membayar zakat menggunakan platform digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Performance expectancy berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat menggunakan platform digital; (2) Effort expectancy tidak berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat menggunakan platform digital; (3) Social influence tidak berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat menggunakan platform digital; (4) Trust berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat menggunakan platform digital; (5) Education tidak berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat menggunakan platform digital.
3110034433I1A017093DETERMINAN PRAKTIK EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI OLEH ORANGTUA PADA SISWA DI SDN KARANG TENGAH 7 KOTA TANGERANGLatar Belakang: Tingginya angka kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan
oleh orang-orang terdekat termasuk keluarga atau tetangga, sehingga menunjukkan
pentingnya sebuah tindakan pencegahan dari orangtua. Pencegahannya berupa
memberikan pendidikan reproduksi kepada anak sejak dini. Beberapa orangtua
menganggap pendidikan reproduksi adalah hal yang tabu dan persepsi negatif.
Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross
sectional. Populasi penelitian yaitu orang tua siswa SDN Karang Tengah 07 dengan
sampel sebanyak 58 responden yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling.
Instrumen penelitian menggunakan angket dalam bentuk google form. Data analisis
secara univariat dan bivariat.
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan responden didominasi oleh usia 11 tahun
(20,7%), jenis kelamin perempuan (56,9%), pendidikan tingkat menengah (53,4%),
pekerjaan ibu rumah tangga (55,2%), pendapatan rendah (58,6%). Hasil analisis bivariat
yang berhubungan adalah pengetahuan (p=0,010).
Kesimpulan: Pengetahuan adalah variabel yang berhubungan terhadap praktik edukasi
orangtua terhadap pemberian pendidikan reproduksi di SDN Karang Tengah 07, Kota
Tangerang. Saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya dukungan pemerintah untuk
pengembangan program pendidikan reproduksi pada anak usia dini agar tidak kembali
terjadi kasus kekerasan seksual pada anak. 		Background: The high number of cases of sexual violence against children carried out
by the closest people including family or neighbors, thus showing the importance of a
preventive action from parents. Prevention is in the form of providing reproductive
education to children from an early age. Some parents consider reproductive education is
a taboo and negative perception.
Methodology: This is a quanitative research using a cross sectional approach. The
research population was parents of students at SDN Karang Tengah 07 with a sample of
58 respondents who were selected based on purposive sampling technique. The research
instrument used a questionnaire in the form of a google form. Data analysis was univariate
and bivariate.
Research Results: : The results showed that respondents were dominated by 11 years old
(20.7%), female gender (56.9%), secondary education (53.4%), housewife work (55.2%),
low income ( 58.6%). The result of the related bivariate analysis was knowledge
(p=0.010).
Conclusion: Knowledge is a variable that relates to parental education practices for
providing reproductive education at SDN Karang Tengah 07, Tangerang City. The
suggestion from this research is that there is a need for government support for the
development of reproductive education programs for early childhood so that cases of
sexual violence against children do not occur again.